Pada 29 Mei 2026, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jepang mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan empat perwira Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) ke Komando Bantuan Keamanan dan Pelatihan Militer Ukraina dari (NSATU) yang didirikan oleh pakta NATO. Para perwira tersebut akan dikirimkan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Wiesbaden, Negara Bagian Hesse, dalam periode waktu satu tahun. Menanggapi hal tersebut, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa pengiriman perwira JSDF ke NSATU dapat menguntungkan Jepang. Menurutnya, perwira JSDF yang dikirimkan ke NSATU juga dapat mempelajari bagaimana Jepang harus menghadapi dinamika perang masa depan yang kemungkinan besar akan didominasi oleh berbagai tipe drone. Koizumi menambahkan bahwa kebijakan ini juga mampu mempererat kerja sama antara NATO dan negara sekutu di kawasan Indo-Pasifik karena dinamika keamanan kedua kawasan saling terikat.
Empat hari setelah pengumuman tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Li Jian menyatakan dalam konferensi pers bahwa mereka khawatir dengan keputusan Jepang untuk mengirimkan perwira JSDF ke NSATU. Li menganggap pengiriman empat perwira JSDF dalam NSATU merupakan bagian dari remiliterisasi Jepang yang saat ini sedang berlangsung dengan kecepatan signifikan. Selanjutnya, Li menambahkan bahwa selain mengirimkan delegasi perwira ke NSATU, JSDF juga sedang membangun sistem tempur operasional terintegrasi sekaligus memperluas cakupan tugas yang dapat mereka lakukan. Menurut Li seluruh aksi tersebut, selain mengancam stabilitas regional di kawasan Indo-Pasifik, juga bertolak belakang dengan citra negara cinta damai yang ingin ditunjukkan oleh Jepang. Oleh karena itu, Li mendesak komunitas internasional untuk berhati-hati terhadap kembalinya militerisme Jepang.
Sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada Februari 24 2022, Jepang telah menjadi salah satu sekutu Ukraina di kawasan Asia karena selain memberikan dukungan diplomatik, mereka juga telah mengirimkan bantuan militer dengan nilai sebesar USD 15 miliar. Bagi Jepang, keputusan untuk membantu Ukraina merupakan sebuah keharusan karena dari perspektif mereka kemenangan Rusia dapat mendorong China untuk melancarkan aksi serupa terhadap Taiwan. Bagi Jepang, khususnya pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi, aksi tersebut dapat memicu intervensi militer dengan mengerahkan JSDF untuk mempertahankan Taiwan.