Menu

Lebanon

Pemerintah Lebanon Larang Aktivitas Militer Hezbollah

, , , , , , , 0

Pada 2 Maret 2026, Perdana Menteri (PM) Lebanon Nawaf Salam menyatakan bahwa pemerintah Lebanon secara resmi melarang organisasi militan Hezbollah untuk melancarkan aksi militer atau keamanan. PM Nawaf menambahkan bahwa aktivitas Hezbollah akan dibatasi sehingga kelompok tersebut hanya akan bisa mendorong agenda mereka melalui perjuangan politik. PM Sawaf juga memerintahkan aparatur militer dan keamanan Lebanon untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal yang dilancarkan Hezbollah agar kelompok militan tersebut tidak dapat melancarkan serangan terhadap Israel dari wilayah Lebanon. Selain itu PM Sawaf juga mendesak anggota Hezbollah untuk menyerahkan diri mereka serta seluruh persediaan senjata mereka kepada otoritas sipil dan militer Lebanon.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Pengembangan Administrasi Dr. Fadi Mekki menyatakan bahwa keputusan ini diberikan karena pemerintah Lebanon memiliki komitmen untuk melindungi warga negara mereka dari potensi eskalasi konflik Iran dan Israel. Dr Fadi menambahkan bahwa dia berharap keputusan tersebut tidak terlambat diambil karena hal tersebut dapat melindungi negara dari serangan balasan Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Sementara itu, anggota parlemen Ibrahim Mncimneh menyampaikan dukungannya terhadap keputusan PM Nawaf karena menurutnya hukum Lebanon harus dipaksakan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Partai Kekuatan Lebanon Samir Gagea, namun beliau menekankan bahwa Militer Lebanon dan aparatur keamanan sipil harus mampu mengimplementasikan keputusan tersebut secara menyeluruh. Selain itu anggota parlemen wilayah Beqaa, Bilal Al-Houshaymi menyatakan bahwa Lebanon tidak dapat memberikan toleransi terhadap aksi gegabah yang dilancarkan Hezbollah. Pernyataan tersebut diberikan karena menurut Bilal, hal tersebut dapat menggerus legitimasi negara dan memicu perpecahan nasional.

Keputusan pemerintah Lebanon untuk melarang aktivitas militer Hezbollah dilakukan sehari setelah kelompok militan tersebut melancarkan serangan roket dan drone terhadap Kota Haifa. Serangan tersebut dilancarkan sebagai balas dendam terhadap pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel beberapa hari sebelumnya. Menanggapi serangan tersebut, Angkatan Udara Israel (IAF) melancarkan serangan balasan terhadap Hezbollah. Menurut pernyataan dari Badan Penanggulangan dan Mitigasi Resiko Bencana (DRMU), setidaknya 52 warga sipil telah tewas dan 154 terluka akibat dari serangan balasan IAF.

Kunjungan Macron ke Lebanon: Mendukung Kepemimpinan Baru dan Upaya Gencatan Senjata

, , 0

Pada hari Jumat (17/1), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Lebanon untuk bertemu dengan Presiden Joseph Aoun dan Nawaf Salam sebagai Perdana Menteri yang baru dilantik pada Kamis (9/1). Setelah lebih dari dua tahun kekosongan politik di puncak kekuasaan, Joseph Aoun terpilih menjadi presiden dan menunjuk Nawaf Salam sebagai calon perdana menteri. Kini, mereka harus menghadapi tantangan besar untuk memimpin Lebanon setelah perang antara Israel dan Hezbollah yang mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Kunjungan Macron ini bertujuan untuk memberikan “dukungan” kepada Aoun dan Salam dalam upaya mereka untuk memperkuat kedaulatan Lebanon, memastikan kemakmurannya, serta menjaga dan memperkuat persatuan negara tersebut. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kepresidenan Prancis sebelum kedatangannya, kunjungan ini juga mencerminkan komitmen Prancis untuk membantu Lebanon melalui tantangan besar yang dihadapi negara itu, baik dalam hal pemulihan ekonomi, stabilitas politik, maupun dalam menjaga integritas nasional Lebanon pasca-konflik dan krisis yang panjang. Melemahnya Hezbollah dalam perang dengan Israel tahun lalu memungkinkan kelas politik Lebanon yang terpecah-pecah untuk memilih Aoun dan mendukung penunjukan Salam sebagai perdana menteri.

Perdana menteri yang baru dihadapkan dengan tugas yang besar untuk membentuk pemerintahan yang akan memimpin proses rekonstruksi setelah berakhirnya konflik Israel-Hezbollah pada bulan November, serta melaksanakan reformasi yang diminta oleh kreditor internasional sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan yang sangat dibutuhkan. Salam, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua majelis di Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa konsultasi dengan semua pihak politik mengenai kemungkinan susunan kabinet minggu ini berjalan “sangat positif”.

Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, telah menyatakan dukungan penuh mereka terhadap pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil di Lebanon, menurut pernyataan dari pihak kepresidenan Prancis. Pemerintahan baru ini diharapkan dapat menyatukan rakyat Lebanon yang beragam, memastikan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dihormati, serta melaksanakan reformasi yang diperlukan untuk mencapai kemakmuran, stabilitas, dan kedaulatan negara. Dewan Keamanan PBB juga mendesak para pemimpin Lebanon untuk segera membentuk pemerintahan baru, menganggap langkah tersebut sebagai elemen penting untuk menciptakan stabilitas di negara yang tengah menghadapi dampak perang dan kawasan yang terimbas konflik tersebut.

Lebanon Lantik Panglima Militer Josep Aoun sebagai Presiden Baru

, , , , , 0

Pada Kamis (9/1/2025), Panglima Angkatan Darat Lebanon, Joseph Aoun, terpilih sebagai presiden ke-14 Lebanon yang mengakhiri kebuntuan politik selama lebih dari dua tahun. Kurang lebih terdapat 12 kali kegagalan dalam mengisi jabatan kepresidenan setelah masa jabatan Michel Aoun berakhir pada bulan Oktober 2022 lalu. Proses pemilihan berlangsung dalam dua sesi parlemen, dengan sejumlah 128 wakil rakyat yang berpartisipasi dan para duta besar dari negara-negara kunci, termasuk Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, Iran, dan Tiongkok, hadir. 

Aoun awalnya menerima 71 suara dukungan pada putaran pertama. Suara ini kurang hanya 15 suara dari total 866 suara yang dibutuhkan untuk menduduki posisi presiden. Namun, setelah bertemu dengan Blok Perlawanan Hizbullah dan Blok Pembangunan dan Pembebasan Gerakan Amal selama jeda, ia mendapatkan dukungan mereka, meraih 99 suara pada sesi kedua dan meraih kursi kepresidenan. “Sebuah fase baru dalam sejarah Lebanon dimulai hari ini,” kata Aoun pada sumpah jabatan.

Terpilihnya Aoun menggarisbawahi pengaruh Hizbullah dan sekutunya dalam politik Lebanon. Anggota parlemen Hizbullah Mohammad Raad menyoroti peran penting mereka, dengan menyatakan bahwa pemungutan suara yang tertunda adalah untuk menegaskan pengaruh politik mereka. 

Wartawan Amerika-Lebanon, Rania Khalek, menggambarkan kepresidenan Aoun sebagai produk dari tekanan eksternal, terutama dari AS dan Arab Saudi, yang bertujuan untuk mengimbangi pengaruh Hizbullah. Meskipun pada awalnya menentang, Hizbullah dan Amal mendukung Aoun setelah ia dilaporkan menyetujui persyaratan mereka, termasuk pendekatannya terhadap gencatan senjata dengan Israel, yang menandakan signifikansi politik mereka yang berkelanjutan. Bagi AS kepemimpinan Aoun penting, terutama sejak Israel membom Lebanon yang semakin meningkatkan tensi perang. 

Khalek menilai, Israel melemahkan Hizbullah secara militer, dan AS mencoba untuk melemahkan Hizbullah secara politik dengan menempatkan Aoun yang diharapkan mendukung kepentingan negara-negara Barat. Namun, melihat sulitnya Aoun naik ke jabatannya tanpa dukungan Hizbullah merefleksikan bahwa pentingnya peran dan pengaruh Hizbullah dan aktor lain dalam kepemimpinan Aoun.

Dalam pidato pengukuhannya, Presiden Aoun berjanji untuk menegakkan reformasi peradilan, memerangi korupsi, dan memperkuat kedaulatan dan keamanan Lebanon. Ia menekankan komitmennya untuk membangun kembali daerah-daerah yang hancur akibat agresi Israel baru-baru ini dan mengusulkan strategi pertahanan untuk melawan ancaman Israel. 

 

Bagaimana tanggapan aktor internasional?

Kepresidenannya telah mengundang reaksi beragam, dengan Presiden AS Joe Biden dan para pejabat Israel menyatakan optimisme akan stabilitas dan kerja sama, sementara gerakan-gerakan Palestina Hamas dan Jihad Islam menyerukan kemajuan dalam hal kedaulatan Libanon dan kesejahteraan para pengungsi Palestina.

Selain itu, pada Jumat (10/01/2025), Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani melakukan pertemuan dengan Presiden Lebanon Aoun di Lebanon. Tajani memuji kepemimpinan Aoun, dan menggambarkannya sebagai presiden dengan “kepribadian yang sangat berpengaruh” yang mampu memberikan kontribusi bagi perdamaian regional. Berbicara di Kedutaan Besar Italia, Tajani menekankan bahwa stabilitas Lebanon di bawah kepemimpinan Aoun dapat memperkuat gencatan senjata di Lebanon selatan dan membantu upaya-upaya untuk membangun gencatan senjata di Gaza. 

“Saya kira stabilitas Lebanon akan memperkuat gencatan senjata di bagian selatan negara itu dan juga akan membantu, saya kira, mempercepat gencatan senjata di Gaza,” ujar Tajani. Menyoroti urgensi situasi, ia menambahkan, “Ada banyak sandera, ada terlalu banyak korban tewas, dan karenanya, baik bagi penduduk Palestina maupun para sandera, kita harus bergegas.”

Israel Melancarkan Invasi Terhadap Lebanon Selatan

, , , , , 0

Pada 1 Oktober 2024, Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan invasi ke Lebanon Selatan dengan dukungan artileri dan bantuan udara dari Angkatan Udara Israel (IAF). Operasi ini dilancarkan tidak lama setelah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan bahwa fase selanjutnya dari perang terhadap Hezbollah akan dilancarkan dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh IDF, tujuan utama dari invasi ini adalah menyerang infrastruktur militer Hezbollah untuk melindungi pemukiman Israel di perbatasan utara yang terancam akibat dari kehadiran organisasi tersebut. Sehari sebelum melancarkan invasi, IDF mengerahkan pasukan khusus untuk melakukan penyerangan terbatas pengintaian pertahanan yang telah disiapkan oleh organisasi tersebut. Selain itu IDF juga telah menghimbau warga Lebanon Selatan untuk mengungsi ke daerah utara dari Sungai Awali.

Serangan ini telah mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Beberapa negara seperti Prancis, Kanada, dan Inggris telah menyewa penerbangan sewaan (charter flight) atau mengerahkan kapal perang untuk mengevakuasi warga negara mereka dari Lebanon. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin III menyatakan Amerika Serikat mendukung invasi yang dilancarkan oleh Israel.

Di sisi lain invasi ini menyebabkan banyak warga Lebanon ketakutan seperti aktor dan pembuat film Walid Fayed yang menyatakan bahwa dia tidak bisa istirahat di siang hari akibat dari serangan udara yang dilancarkan Israel.

Sementara itu, Iran merespon invasi yang dilancarkan oleh Israel dengan menembakkan setidaknya 400 rudal balistik dalam dua gelombang ke Israel. Iran menyatakan bahwa serangan tersebut dilancarkan sebagai balas dendam dari pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap wakil komandan Korps Revolusioner Penjaga Islam (IRGC) Abbas Nilforoushan pada 27 September 2024.

Sebelum invasi ini dilancarkan, Israel telah melaksanakan shaping operations untuk mengurangi kapabilitas tempur dari Hezbollah dan hal tersebut dapat dilihat dengan ledakan ribuan alat komunikasi penyeranta dan serangan udara yang terjadi setelah ledakan tersebut. Terdapat kekhawatiran bahwa invasi yang dilancarkan oleh Israel dapat mengubah Lebanon menjadi sebuah negara gagal (failed state) karena invasi yang pernah dilakukan oleh Israel pada 1972 dan 1982 telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan masif.

Pemimpin Hezbollah Tewas Akibat Serangan Udara Israel

, , , 0

Pada 28 September 2024, Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengklaim bahwa mereka telah menewaskan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah dalam serangan udara di Beirut. Berita ini dikonfirmasi oleh Hezbollah pada 29 September 2024 yang menyatakan bahwa pemimpin mereka tewas akibat dari serangan udara yang dilancarkan oleh IDF. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh IDF, serangan udara yang menewaskan pemimpin Hezbollah dilaksanakan oleh Skadron 119 “Kelelawar” menggunakan pesawat tempur F-16I Sufa. Dilansir dari New York Times serangan udara ini dilakukan oleh delapan pesawat yang membawa 15 bom 900 kg yang dilengkapi dengan JDAM-Kit. Serangan ini menargetkan bunker komando (command bunker) Hassan Nasrallah yang berada sekitar 60 kaki atau 18 meter di bawah permukaan tanah.

Serangan udara ini juga menewaskan beberapa orang lain seperti Komandan Pasukan Selatan Hezbollah Ali Karaki dan beberapa komandan senior lainnya serta Wakil Komandan Korps Revolusioner Penjaga Islam (IRGC) Iran Abbas Nilforoushan. Menanggapi serangan ini Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan belasungkawa nya dan mengumumkan lima hari berkabung untuk menghormati Nasrallah melalui media sosial X. Sementara itu Pemerintah Lebanon mengecam serangan udara yang dilakukan Israel dan mendorong warga Lebanon untuk bersatu dalam melawan agresi. Pemerintah Suriah juga ikut mengecam serangan udara yang dilakukan oleh Israel sebagai sebuah tindak agresi. Di sisi lain pemberontak Suriah di Kota Idlib merayakan kematian Hassan Nasrallah karena Hezbollah merupakan sekutu dari Presiden Bashar Al-Assad yang bertanggung jawab atas kesengsaraan yang dialami warga Suriah.

Kematian Hassan Nasrallah merupakan pukulan terberat bagi Hezbollah karena dalam beberapa minggu terakhir organisasi tersebut digemparkan oleh serangan kuda trojan dan serangan udara IDF. Menurut analis keamanan kawasan Timur Tengah dari Amerika Serikat Mohamed Al-Basha, kematian Nasrallah telah melumpuhkan struktur komando Hezbollah dan hal ini dapat memberikan dampak besar bagi organisasi tersebut. Selain itu kematian dari pemimpin Hezbollah tersebut juga menunjukan dalamnya penyusupan yang telah dilakukan oleh Israel. Walaupun demikian terdapat kekhawatiran bahwa Hezbollah dapat melakukan reorganisasi karena organisasi tersebut masih memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur militer yang memadai.

Serangan Israel Ke Lebanon: Ancaman Dua Arah Bagi Warga Sipil

, , , 0

Pada 17-18 September 2024, masyarakat Lebanon digemparkan ketika 5,000 alat komunikasi elektronik tipe penyeranta dan portofon yang digunakan oleh organisasi bersenjata Hezbollah meledak seketika. Ledakan tersebut menewaskan 42 orang dan melukai 3,500 orang. Ledakan seketika ini terjadi beberapa saat setelah Menteri Pertahanan Israel Yoaf Gallant mengumumkan pemindahan pasukan Israel dari Gaza menuju perbatasan Israel-Lebanon mengamankan bagian utara negara dari serangan Hezbollah. Menurut seorang mantan pejabat Israel, serangan kuda trojan (trojan horse) yang terjadi pada 17-18 September merupakan serangan kejutan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Israel (Mossad) untuk melumpuhkan kekuatan tempur Hezbollah dan sebagai pendahuluan dari perang total untuk menghancurkan organisasi tersebut.

Beberapa hari setelah ledakan alat komunikasi elektronik tersebut, Israel melancarkan serangan udara yang masih berlanjut hingga saat ini. Menurut Panglima Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Herzi Halevi serangan udara tersebut merupakan persiapan invasi terhadap Hezbollah di Lebanon Selatan. Serangan udara ini telah berhasil menewaskan beberapa petinggi Hezbollah seperti Ibrahim Akil yang tewas setelah apartemen nya di Beirut dihancurkan oleh Angkatan Udara Israel pada 20 September 2024. Disamping itu, serangan udara ini juga telah menyebabkan banyak korban sipil. Berdasarkan pernyataan dari Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, setidaknya 696 orang telah tewas dan 1,540 orang terluka akibat dari serangan udara Israel. Tidak hanya itu, serangan udara ini juga telah memaksa sekitar 90 ribu orang untuk mengungsi ke Utara Lebanon dan Suriah.

Dari penjelasan ini dapat dilihat serangan udara yang dilancarkan oleh Israel tanpa invasi dari pasukannya telah menyebabkan korban jiwa yang besar. Oleh karena itu jika Israel melancarkan invasi, korban sipil dapat meningkat secara drastis. Adanya korban sipil merupakan sesuatu yang seharusnya dapat diantisipasi oleh Israel dan Hezbollah namun kedua belah pihak memiliki rekam jejak buruk dalam mengurangi korban sipil. Saat ini kemungkinan terjadinya invasi sepertinya tinggal menunggu waktu saja karena Israel enggan untuk melakukan deeskalasi dengan Hezbollah. Hal tersebut dapat dilihat pada saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memedulikan desakan negara lain untuk melakukan deeskalasi dengan menyatakan bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk menghancurkan Hezbollah.

Jika sebuah invasi terjadi maka kelompok yang akan menjadi korban terbesar adalah warga sipil Lebanon seperti yang dijelaskan sebelumnya, serangan kuda trojan dan serangan udara yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah pendahuluan bagi perang total. Perang total merupakan sebuah konflik yang mana pihak yang bertempur rela mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kemenangan penuh atas lawan mereka. Alasan yang mendasari mengapa warga Lebanon menjadi korban terbesar dalam perang tersebut adalah pihak yang berseteru yaitu Hezbollah dan Israel. Di satu sisi terdapat Hezbollah, sebuah organisasi milisi yang diduga menyembunyikan persenjataan mereka di perumahan warga sipil. Di sisi lain terdapat IDF (Israel Defense Forces) yang tidak mempedulikan kemungkinan adanya korban sipil asalkan mereka dapat menghancurkan musuh.

Dalam konteks IDF, hal ini merupakan sesuatu yang tidak mengejutkan karena dalam standar operasi prosedur (SOP) mereka terdapat Protokol/Petunjuk Hannibal. Protokol Hannibal merupakan sebuah prosedur yang pertama kali dikeluarkan IDF pada tahun 1986 untuk mencegah penangkapan prajurit Israel dengan cara apapun agar mereka tidak dapat digunakan sebagai aset dalam negosiasi. Protokol ini memberikan kewenangan bagi prajurit Israel menggunakan kekuatan penuh untuk menghentikan penculikan, bahkan jika hal tersebut berisiko membunuh prajurit yang sedang diculik. Protokol Hannibal digunakan oleh IDF secara ekstensif pada serangan 7 Oktober 2023 yang menyebabkan korban sipil seperti 13 sandera yang tewas setelah tank Merkava menghancurkan rumah yang diduduki oleh Hamas. Implementasi lain dari protokol Hannibal adalah pada saat pasukan Israel diperintahkan untuk memastikan tidak ada kendaraan Hamas yang bisa kembali ke Gaza. Dalam konteks invasi Israel ke Lebanon, terdapat kemungkinan Protokol Hannibal akan digunakan IDF untuk menghancurkan kendaraan yang diduga digunakan oleh Hezbollah untuk mengirimkan pasukan dan persenjataan mereka. Hal ini dapat membahayakan warga sipil Lebanon yang berusaha melarikan diri dari zona perang menggunakan kendaraan mereka karena berdasarkan Protokol Hannibal, kendaraan mereka merupakan sebuah sasaran yang harus dihancurkan.

Selain Protokol Hannibal, aspek lain dari IDF yang membahayakan warga Lebanon adalah Doktrin Dahiya. Doktrin ini mengutamakan penggunaan kekuatan masif untuk menghancurkan infrastruktur sipil yang digunakan oleh musuh Israel. Pelopor dari doktrin tersebut, Gadi Eisenkot menyatakan bahwa siapapun yang menyerang Israel akan dimusnahkan seperti yang terjadi di Komplek Dahieh, Beirut karena berdasarkan perspektif Israel pemukiman manapun yang menembak pasukan atau negara mereka adalah pangkalan militer dan hal tersebut menjustifikasi penggunaan kekuatan masif untuk memusnahkan pemukiman tersebut. Penggunaan Doktrin Dahiyah sendiri telah dilakukan secara konsisten sejak Israel melancarkan invasinya ke Gaza dan hal ini telah menyebabkan ribuan korban sipil akibat dari penggunaan kekuatan masif yang dilakukan oleh IDF. Jika Israel melancarkan invasi mereka ke Lebanon, doktrin ini pasti akan digunakan untuk menekan Hezbollah dan mengurangi kekuatan tempur mereka. Hal ini dapat membahayakan warga sipil karena jika Hezbollah menembakkan sebuah roket atau rudal dari sebuah pemukiman di Lebanon, Israel dapat membalas serangan tersebut dengan memusnahkan pemukiman tersebut tanpa mengkhawatirkan warga sipil yang tidak dapat mengungsi.

Mencekam, Serangan Israel di Lebanon Tewaskan Setidaknya 569 Orang

, , 0

Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi adanya asap mengepul di Lebanon selatan setelah serangan udara Israel menewaskan setidaknya 569 orang, dalam pertempuran paling mematikan hampir dua dekade terakhir. Per 25 September 2024, peningkatan jumlah korban tewas terus terjadi sejak serangan Israel tersebut.

Kementerian Kesehatan Lebanon mengkonfirmasi bahwa 35 anak-anak dan 58 wanita termasuk di antara korban tewas, dan 1.645 lainnya terluka. Perincian yang pasti mengenai jumlah korban sipil dan kombatan masih belum jelas.

Serangan Israel ini disinyalir sebagai serangan paling mematikan di Lebanon sejak tahun 2006. Militer Israel telah melancarkan setidaknya 1.300 serangan terhadap Hizbullah sebagai bagian dari operasi yang menargetkan infrastruktur kelompok tersebut yang dibangun sejak perang tahun 2006. Pasca serangan, ribuan keluarga telah mengungsi akibat kekerasan yang terjadi. Di sisi lain, Hizbullah turut membalas serangan ini dengan menembakkan lebih dari 200 roket ke Israel utara yang melukai dua orang.

Dalam sebuah pernyataan yang direkam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak warga sipil Lebanon untuk menanggapi peringatan evakuasi dari Israel dengan serius. “Tolong keluar dari bahaya sekarang,” kata Netanyahu, menekankan urgensi dari situasi ini. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka akan dapat kembali ke rumah dengan selamat setelah operasi militer Israel berakhir.

Konflik yang meningkat telah menarik perhatian para pemimpin dunia yang khawatir akan terjadinya perang skala penuh antara kedua belah pihak. Para pemimpin dunia telah mendesak untuk menahan diri, dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan bahwa Lebanon tidak boleh “menjadi Gaza yang lain” dan para pejabat Uni Eropa menggambarkan situasi ini sebagai situasi yang sangat berbahaya.

Konflik ini bermula dari bentrokan lintas batas antara Israel dan Hizbullah, yang dipicu oleh perang di Gaza, yang telah menyebabkan tewasnya ratusan orang-terutama para pejuang Hizbullah-dan membuat puluhan ribu orang mengungsi dari kedua belah pihak.

Hizbullah, yang didukung oleh Iran dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan beberapa negara lain, mengatakan tidak akan menghentikan aksinya sampai ada gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, AS mengirimkan pasukan tambahan ke Timur Tengah karena ketegangan terus meningkat.

Media lokal Lebanon melaporkan bahwa serangan udara Israel dimulai waktu 06.30 setempat pada hari Senin (23/09). Serangan udara Israel telah menghancurkan kota-kota, desa-desa, dan infrastruktur, yang menyebabkan kepanikan yang meluas. Sebuah gedung di Beirut juga diserang dalam upaya untuk menargetkan seorang komandan Hizbullah, meskipun nasibnya masih belum jelas. Pihak berwenang Israel telah memperingatkan warga sipil untuk mengevakuasi daerah-daerah di mana Hizbullah diyakini menyimpan senjata, sementara Perdana Menteri Lebanon mengutuk serangan tersebut sebagai “perang pemusnahan”.

Pasukan Pertahanan Israel telah menargetkan infrastruktur Hizbullah, dan mengklaim bahwa serangan tersebut diperlukan untuk mengurangi kemampuan militer Hizbullah dan melindungi penduduk Israel utara. Konflik terus meningkat tanpa adanya tanda-tanda de-eskalasi, meskipun ada seruan internasional untuk menahan diri.

Menteri Informasi Lebanon Ziad Makary mengatakan bahwa kementeriannya telah menerima telepon dari Israel yang mendesaknya untuk mengosongkan gedung di Beirut. Namun, ia bersikeras bahwa pihaknya tidak akan menuruti apa yang disebutnya sebagai “perang psikologis.” Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengatakan dalam sebuah rapat kabinet: “Agresi Israel yang terus berlanjut di Lebanon adalah perang pemusnahan dalam segala hal.”

Kematian Haniyeh dan Shukr Memperkuat Kelompok, Apa Arti Kebijakan Luar Negeri Israel?

, , , , , , 1

Kematian Ismail Haniyeh di Teheran merupakan kehilangan besar bagi organisasi politik Hamas. Pemimpin Hamas Khaled Meshaal menegaskan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh tidak akan membuat kelompok itu melemah atau mengakui Israel. Sebaliknya, kejadian itu justru “Hanya memperkuat rakyat kami,” “Kami tidak akan berkompromi pada prinsip dan tidak akan mengakui Israel. Rakyat kami akan mempertahankan persatuan nasional kami, melanjutkan jalan jihad, perlawanan, dan menuntut kembali hak-hak kami,” kata Meshall.

Haniyeh tewas pada hari Rabu di sebuah wisma di Teheran, ibu kota Iran. Hamas dan Iran telah menyalahkan Israel atas pembunuhan ini, namun Tel Aviv belum memberikan konfirmasi atau bantahan resmi.

Menurut Meshall, Israel tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu. Meskipun terus menyerang dan membunuh pemimpin-pemimpin kelompok mereka, Israel tidak pernah mencapai hasil yang diinginkan. “Setiap kali seorang pemimpin gugur, pemimpin lain segera bangkit, hanya memperkuat tekad rakyat kami,” ujarnya.

Disamping itu, wakil pemimpin Hamas, Khalil al-Hayya, yang dianggap sebagai calon penerus Haniyeh, juga mengatakan dengan yakin bahwa kepergian Haniyeh akan menjadi momentum kebangkitan bagi bangsa Palestina. “Kami percaya bahwa pengorbanan Haniyeh akan membawa kemenangan, kehormatan, dan kebebasan,” kata Al-Hayya, Jumat (2/8).

Pembunuhan Haniyeh terjadi beberapa jam setelah komandan Hizbullah Fuad Shukr tewas dalam serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut. Situasi ini kemudian meningkatkan kekhawatiran akan perang besar antara Israel dan Hizbullah di tengah serangan lintas perbatasan antara kedua belah pihak.

Keputusan serangan ke Lebanon muncul di tengah pasukan Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon yang terlibat baku tembak lintas batas.

Kelompok Hizbullah Lebanon yang merupakan sekutu Hamas ini telah terlibat baku tembak dengan Israel hampir setiap hari sejak 7 Oktober 2023 lalu. Menurut Guru Besar Kajian Timur Tengah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibnu Burdah, “Gangguan atau serangan saling balas kecil-kecilan, tapi rutin dan makin intens itu yang membuat Israel marah, dan memutuskan untuk melakukan serangan lebih taktis terhadap kawasan Lebanon.” Puncak serangan Israel terjadi ketika Militer Israel mengatakan pada Selasa (30/7) bahwa pihaknya melancarkan sebuah serangan ke ibu kota Beirut, Lebanon, untuk menarget komandan kelompok militan, dan berujung menewaskan Fuad Shukr.

Dapat kita lihat bahwa dalam konteks konflik dengan Hizbullah, Israel mengadopsi pendekatan dengan fokus pada eliminasi ancaman potensial melalui serangan terhadap pemimpin-pemimpin kunci kelompok, termasuk Hizbullah. Tindakan ini dimaksudkan untuk melemahkan struktur komando dan mengurangi kemampuan operasional mereka. Namun, respons dari Hizbullah menunjukkan bahwa serangan ini sering kali memicu mobilisasi dan perlawanan lebih lanjut, yang mungkin tidak mencapai tujuan akhir yang diharapkan Israel. “Shukr mati syahid di jalan menuju Yerusalem,” dan menjadi “simbol utama perlawanan” terhadap Israel, kata Hizbullah.

Dengan membunuh pemimpin kelompok, Israel mungkin mencoba mencegah serangan lebih lanjut dengan menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk melakukan tindakan balasan yang keras. Namun, jika kebijakan ini tidak disertai dengan upaya diplomasi dan penyelesaian konflik yang komprehensif, serangan balasan ini hanya memperkuat tekad perlawanan kelompok tersebut dan meningkatkan siklus kekerasan. Pembunuhan pemimpin seperti Fuad Shukr bisa dilihat sebagai bagian dari hard diplomacy Israel untuk menekan kelompok-kelompok ini agar menghentikan aktivitas militan mereka. Namun, tanpa adanya soft diplomacy yang bertujuan membangun dialog dan penyelesaian konflik yang damai, kebijakan ini dapat gagal mencapai stabilitas jangka panjang dan hanya memperkeruh situasi.

Kebijakan luar negeri Israel terhadap Hizbullah dan juga Hamas menunjukkan tantangan dalam menghadapi aktor non-negara yang tidak mudah diintimidasi atau dikalahkan melalui kekuatan militer konvensional. Hizbullah dan Hamas memiliki struktur yang fleksibel dan dukungan dari sebagian populasi, yang membuat mereka mampu bertahan dan beradaptasi meskipun mengalami serangan berat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang efektif harus mempertimbangkan dinamika kompleks ini dan mungkin memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan multi-dimensi.

Kebijakan agresif Israel terhadap Hizbullah dan Hamas mungkin juga dipengaruhi oleh tekanan politik domestik untuk menunjukkan tindakan tegas terhadap ancaman keamanan, dimana tidak dapat dipungkiri bahwa kedua kelompok telah mengancam keamanan Israel dan sebagai negara yang berdaulat, Israel mencoba menjaga keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, pemimpin politik di Israel mungkin merasa perlu mempertahankan citra kuat di mata publik dan koalisi politiknya dengan melakukan serangan terhadap pemimpin-pemimpin kelompok tersebut, namun, kebijakan tetap perlu dievaluasi tidak hanya dari segi respons militan tetapi juga dampaknya terhadap stabilitas politik domestik dan regional.

Hasil dari kebijakan luar negeri tidak selalu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Israel dihadapkan dengan kelompok yang justru memperkuat tekad perlawanan dan sayangnya pada akhirnya akan saling merugikan satu sama lain. Kebijakan yang lebih efektif mungkin memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup diplomasi dan upaya penyelesaian konflik yang lebih luas, dari masing-masing pihak.

Lebanon: Serangan Hizbullah akan Berhenti jika Perjanjian di Gaza Tercapai

, , , , 0

Kelompok militan Islam di Lebanon meluncurkan serangan-serangan akurat yang menargetkan kelompok tentara Israel di sekitar garis militer yang dikuasai Israel. Dalam dukungannya untuk masyarakat Palestina dan gerakan militannya, Hizbullah meluncurkan tiga serangan di distrik Barat dan Timur. Tensi meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel meningkat akibat saling tembak antara Hezbollah dan pasukan Israel.

Ini terjadi setelah Israel meluncurkan serangan militer mematikan ke Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Palestina, Hamas, pada 7 Oktober. Setidaknya 164 anggota Hezbollah telah tewas sejak bentrokan antara kedua belah pihak itu pecah pada Oktober, menurut data yang dirilis oleh kelompok Lebanon tersebut.

Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bou Habib, menyatakan bahwa jika terjadi gencata senjata di Gaza, maka Hizbullah akan menghentikan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel (IOF) di wilayah Palestina yang diduduki.

Habib juga menjelaskan bahwa Hizbullah tidak berniat membuka perang lain, namun perang di Gaza adalah hal yang tidak dapat diterima.

Dalam upaya menambah tekanan kepada Lebanon, Israel mengklaim akan melakukan serangan di Lebanon jika perjanjian politik gagal disepakati, menyusul kehadiran Hizbullah di perbatasan dekat Lebanon-Palestina.

Sejak pergerakan militan Islam di Lebanon meluncurkan operasinya pada bulan Oktober yang lalu sebagai dukungan untuk Gaza setelah operasi Banjir Al-Aqsa, hampir seperempat juta pemukim Israel mengungsi dari utara Palestina yang diduduki karena takut akan serangan Hezbollah dan pengulangan skenario serupa dengan yang terjadi di sekitar Gaza.

Israel memberitahu Washington pada bulan Desember bahwa mereka tidak akan memiliki “pilihan lain” selain melancarkan agresi militer terhadap Lebanon jika tidak ada kesepakatan diplomatik yang tercapai yang memungkinkan pemukim entitas tersebut kembali ke Utara. Konflik antara Hizbullah dan Israel bisa menjadi pemicu membesarnya konflik antar kelompok terorisme di wilayah regional tersebut.

Dewan Keamanan PBB Memperbarui Misi UNIFIL

, , , , , , , , , 0

Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB berlangsung sesaat sebelum izin misi hampir berakhir. Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), yang telah hadir sejak tahun 1978, memiliki misi untuk membentuk zona penyangga antara Israel dan Lebanon, keduanya secara resmi dalam keadaan perang.

Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB pada 1 September ini menerima 13 suara setuju, sementara Rusia dan China abstain. Resolusi ini memperpanjang keberadaan UNIFIL di Lebanon hingga 31 Agustus 2024. Ketentuan mandatnya sangat mirip dengan tahun sebelumnya, yang melibatkan memberikan kebebasan pergerakan kepada sekitar 10.000 pasukan perdamaian yang ditempatkan di Lebanon. Aspek mandat ini telah menjadi poin perselisihan, ditantang baik oleh pemerintah Lebanon maupun kelompok pro-Iran Hezbollah yang berpengaruh.

Teks resolusi tersebut “menghimbau dengan tegas semua pihak yang terlibat untuk memastikan penghormatan dan akses yang tidak terhalang bagi UNIFIL dalam semua operasinya dan aksesnya ke seluruh Garis Biru.” Garis Biru mengacu pada batas yang ditandai oleh PBB pada tahun 2000 setelah pasukan Israel mundur dari selatan Lebanon.

Resolusi juga menjelaskan bahwa UNIFIL tidak memerlukan izin sebelum menjalankan tugas yang diberikan dan dapat beroperasi secara independen sambil menjaga koordinasi dengan pemerintah Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengkritik keterbatasan akses UNIFIL ke beberapa wilayah, termasuk lokasi yang dimiliki oleh LSM lingkungan Lebanon yang dituduh oleh Amerika Serikat memiliki hubungan dengan Hezbollah.

Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, menentang perpanjangan mandat UNIFIL tahun 2022, menyatakan bahwa pasukan bersenjata asing tidak boleh beroperasi di tanah Lebanon tanpa persetujuan pemerintah dan koordinasi dengan tentara Lebanon. Pemerintah Lebanon, dalam surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta kembali ke ketentuan mandat UNIFIL tahun 2021, yang lebih sedikit menekankan kemampuan operasional independen UNIFIL. Meskipun demikian, Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati menyambut perpanjangan mandat ini, mencatat bahwa resolusi tersebut mengakui permintaan Lebanon agar UNIFIL beroperasi dengan koordinasi pemerintah.

UNIFIL didirikan pada tahun 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel setelah invasi mereka ke Lebanon sebagai tanggapan terhadap serangan Palestina. Mandatnya diperluas pada tahun 2006 setelah Israel dan Hezbollah terlibat dalam perang selama 34 hari, dan tugasnya adalah memantau gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meskipun dianggap sebagai organisasi “teroris” oleh banyak pemerintah Barat, Hezbollah tetap bersenjata dan berpengaruh dalam politik Lebanon, berbeda dengan faksi lain yang tidak bersenjata setelah perang saudara Lebanon dari tahun 1975 hingga 1990.

Load More