Menu

Darurat Militer

Yoon Suk Yeol in court standing trial for his martial law decree

Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Didakwa

, , , , , , 0

Pada 10 November 2025 Kejaksaan Agung (Kejagung) Korea Selatan secara resmi mendakwa mantan presiden Yoon Suk-Yeol akibat dari deklarasi darurat militer sepihak yang dilakukan oleh sang mantan presiden pada 3 Desember 2024. Dakwaan tersebut disampaikan oleh Jaksa Park Ji-young dalam sebuah konferensi pers di hari yang sama. Jaksa Park menyatakan mantan Presiden Yoon menyalahgunakan kekuasaan dengan melancarkan sebuah konspirasi yang membentuk kondisi ideal untuk mendeklarasikan status darurat militer. Jaksa Park juga menyatakan bahwa kondisi yang dibentuk oleh mantan Presiden Yoon dapat menguntungkan Korea Utara dan meningkatkan eskalasi militer. Selain mantan Presiden Yoon, Kejagung Korea Selatan juga mendakwa mantan menhan Kim Yong-hyun serta mantan Komandan Satuan Intelijen Angkatan Bersenjata Korea Selatan (DIC) Yeo In-hyung dengan dengan dakwaan serupa.

Dalam menyampaikan dakwaan tersebut, Jaksa Park memberikan beberapa bukti penting seperti memo internal yang dituliskan oleh mantan komandan DIC pada bulan Oktober 2024 yang mendorong adanya sebuah kondisi keamanan tidak kondusif agar darurat militer bisa dilakukan. Dalam memo tersebut militer Korea Selatan diperintahkan untuk menargetkan kota besar di Korea Utara seperti Wonsan dan Pyongyang menggunakan drone sehingga pemerintahan Negeri Kerajaan Pertapa tidak memiliki pilihan lain selain menyerang Korea Selatan. Jaksa Park juga menemukan memo internal lainnya di ponsel pribadi mantan Presiden Yoon yang dianggap sebagai bukti bahwa pemerintahannya ingin meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara. Akan tetapi Jaksa Park enggan menunjukan seluruh memo internal yang ditemukan oleh Kejagung Korea Selatan karena dia tidak ingin rahasia militer bocor ke tangan publik.

Sebelumnya mantan Presiden Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer dengan klaim untuk melindungi negara dari elemen pro-Korea Utara yang berada di Parlemen Nasional Korea Selatan. Tidak lama setelah upaya tersebut gagal, Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan secara resmi mencabut Yoon dari jabatannya sebagai presiden karena mereka menganggap sang mantan jaksa telah menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak lama setelah dimakzulkan, mantan Presiden Yoon ditahan karena terdapat kekhawatiran sang mantan jaksa dapat menghancurkan barang bukti penyelidikan.

Presiden Korea Selatan Resmi Ditangkap imbas Kisruh Darurat Militer

, , , , , , , 0

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi ditangkap oleh Badan Investigasi KriminalNasional (CIO) pada Rabu (15/01) atas tuduhan pemberontakan. Ia dikenai pasal “memimpin pemberontakan” terkait upayanya mendeklarasikan darurat militer pada Desember lalu, yang sempat membuat gempar negeri Ginseng tersebut.

Pengacara Yoon menyebut perintah penangkapan ini “ilegal” karena diterbitkan oleh pengadilan yang yurisdiksi hukumnya keliru. Pihak Yoon juga bersikeras tim investigator tak berhak secara hukum menginterogasi sang presiden. Dalam sebuah pesan video, Yoon juga menyatakan tak menerima legalitas perkara hukum yang ditujukan padanya, tapi mengaku tunduk untuk“mencegah pertumpahan darah“.

Deklarasi darurat militer yang ditetapkan Yoon sebelumnya dituding melanggar konstitusi Korea Selatan. Keputusan tersebut dianggap sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya di tengah ketidakstabilan politik, menyusul turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Oposisi dan kelompok masyarakat sipil menganggap tindakan tersebut sebagai ancaman serius terhadap demokrasi negara itu.

Situasi di Seoul memanas saat ribuan pendukung Yoon berkumpul di depan kediamannya untuk menghadang polisi. Bentrokan kecil sempat terjadi, namun berhasil diredam oleh pasukan keamanan. Di sisi lain, kelompok anti-Yoon turun ke jalan merayakan penangkapannya sambil menyerukan penguatan supremasi hukum.

Penangkapan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya seorang presidenyang masih menjabat ditahan atas tuduhan pemberontakan di Korea Selatan. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan penegakan hukum berjalan adil.

Mahkamah Konstitusi Korsel saat ini sedang menilai keabsahan pemakzulan tersebut. Jika sah, Yoon akan lengser, tetapi jika tidak dia kembali melenggang ke kursi kepresidenan

Proses hukum tersebut akan menentukan nasib Yoon Suk Yeol, sekaligus memberikan dampak terhadap masa depan politik Korea Selatan. Banyak pihak berharap proses ini dapat membawakembali stabilitas dan memperkuat sistem demokrasi negara tersebut.

Militer Myanmar memperluas status darurat militer seiring dengan berlanjutnya penumpasan

, , , , , 0

Pemerintah junta militer Myanmar telah memberlakukan darurat militer di tiga kota di bagian barat laut negara tersebut, sebagaimana dilaporkan media pemerintah Myanmar pada hari Kamis (23/02).

Perluasan darurat militer di wilayah Sagaing ini menyusul deklarasi darurat militer di 37 dari 330 kota di Myanmar pada tanggal 2 Februari. Langkah terbaru ini menjadikan total 47 kota, termasuk tujuh kota – di antaranya bagian dari Yangon, kota terbesar di Myanmar – yang diberlakukan tidak lama setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada tahun 2021. Ruang lingkup darurat militer akan diperluas lebih lanjut jika diperlukan, ujar seorang pejabat senior militer melalui telepon pada hari Kamis (23/02).

Di bawah darurat militer, otoritas eksekutif dan yudisial dialihkan ke komandan militer regional, dan pelanggaran terkait keamanan tertentu diadili secara tertutup di pengadilan militer. Pemerintah mengumumkan pada tanggal 1 Februari bahwa mereka akan memperpanjang keadaan darurat nasional selama enam bulan lagi, yang semakin memundurkan kerangka waktu yang mungkin untuk pemilihan umum.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan dalam pertemuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional pada 31 Januari bahwa hanya 198 kota yang dapat dianggap “100% damai” dan bahwa keamanan perlu diperkuat di wilayah lain.

Para pemberontak pro-demokrasi di Myanmar telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata yang secara umum dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat (People Defence Force/PDF). Mereka melakukan penyergapan terhadap pasukan pemerintah dan menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengebom markas pasukan militer tersebut. Militer telah meningkatkan kampanye untuk menumpas PDF, dengan membakar sejumlah desa yang dicurigai berkolaborasi dengan kelompok-kelompok tersebut.