Pembatasan Sosial

Kebangkitan China bertumpu pada satu modal yang sulit ditandingi negara lain yaitu jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar. Ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah melimpah mendorong industrialisasi, menarik investasi asing, dan menjadikan China sebagai pusat manufaktur dunia. Bonus demografi tersebut bukan sekadar menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi kebangkitan China sebagai salah satu kekuatan global.

Kini, fondasi itu mulai mengalami perubahan dengan tantangan terbesar Beijing bukan lagi menciptakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk usia produktif, melainkan mempertahankan pertumbuhan ekonomi ketika struktur masyarakatnya semakin menua. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui World Population Prospects 2024, jumlah penduduk China diproyeksikan terus menurun sepanjang abad ke-21, sementara proporsi penduduk lanjut usia akan meningkat secara signifikan. Perubahan tersebut bukan sekadar persoalan statistik kependudukan, tetapi akan memengaruhi arah kebijakan ekonomi, sosial, hingga politik negara itu.

Selama ini, pembahasan mengenai penuaan penduduk China lebih banyak berhenti pada penurunan angka kelahiran atau berakhirnya bonus demografi. Padahal persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia mengelola masyarakat yang semakin tua. Dalam konteks ini, penuaan bukan lagi isu demografi semata, melainkan tantangan tata kelola negara.

Perspektif tersebut jika dikorelasikan dengan teori welfare state yang dikembangkan Gøsta Esping-Andersen memberikan penjelasan bahwa perubahan struktur penduduk akan mengubah cara negara menyusun kebijakan publik. Ketika jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat, negara tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, dan pasar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan realitas demografi yang baru.

Perubahan struktur penduduk China sesungguhnya merupakan konsekuensi dari keberhasilan pembangunan yang berlangsung selama beberapa dekade. Meningkatnya angka harapan hidup menunjukkan perbaikan layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, tingkat kelahiran yang terus menurun dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari urbanisasi, meningkatnya biaya pendidikan, mahalnya harga perumahan, hingga perubahan preferensi generasi muda terhadap pernikahan dan memiliki anak. Kebijakan satu anak yang diberlakukan selama puluhan tahun juga turut membentuk struktur penduduk yang kini dihadapi China.

Data National Bureau of Statistics of China menunjukkan bahwa jumlah penduduk negara tersebut telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah memang telah melonggarkan kebijakan keluarga, bahkan mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak. Namun, keputusan memiliki anak saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dibandingkan perubahan regulasi. Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi China bukan lagi semata-mata kebijakan kependudukan, tetapi perubahan perilaku sosial masyarakat.

Dampak pertama dari penuaan penduduk adalah berkurangnya tenaga kerja usia produktif. Selama bertahun-tahun, keunggulan utama China terletak pada kemampuannya menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan biaya yang kompetitif. Kondisi tersebut menjadi daya tarik utama bagi industri manufaktur global. Ketika jumlah pekerja mulai menyusut, keunggulan itu secara perlahan ikut berubah. Perusahaan harus menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja, sementara pemerintah dituntut meningkatkan produktivitas melalui inovasi teknologi dan otomatisasi industri.

Maka dari itu, China dalam beberapa tahun terakhir mempercepat investasi pada kecerdasan buatan, robotika, dan manufaktur berteknologi tinggi. Langkah ini bukan hanya bagian dari transformasi ekonomi, tetapi juga respons terhadap berkurangnya jumlah tenaga kerja. Dengan kata lain, modernisasi industri China tidak hanya didorong oleh persaingan teknologi dengan negara lain, melainkan juga oleh kebutuhan domestik untuk menjaga produktivitas di tengah masyarakat yang semakin menua.

Penuaan penduduk juga membawa konsekuensi terhadap kebijakan fiscal di mana semakin banyak penduduk lanjut usia berarti semakin besar kebutuhan pembiayaan untuk layanan kesehatan, sistem pensiun, dan perlindungan sosial. International Monetary Fund (IMF) dalam sejumlah kajiannya mengenai ekonomi China mengingatkan bahwa perubahan struktur penduduk berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara apabila tidak diimbangi dengan reformasi kebijakan publik.

Negara dengan kesejahteraan tidak hanya berbicara mengenai besarnya anggaran sosial, tetapi juga kemampuan negara menyesuaikan institusinya terhadap perubahan masyarakat. Ketika komposisi penduduk berubah, prioritas pembangunan ikut berubah. Jika pada masa lalu fokus pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja dan memperluas kapasitas industri, maka pada masa mendatang perhatian akan semakin banyak diarahkan pada layanan kesehatan, perawatan lansia, reformasi sistem pensiun, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.

Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada dinamika sosial. Masyarakat yang semakin tua memiliki kebutuhan, pola konsumsi, dan harapan yang berbeda dibandingkan masyarakat yang didominasi usia produktif. Permintaan terhadap layanan kesehatan, teknologi pendukung kehidupan lansia, hingga sistem transportasi yang ramah bagi kelompok usia lanjut diperkirakan akan terus meningkat. Dunia usaha pun mulai menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut melalui pengembangan produk dan layanan yang menyasar kelompok lanjut usia.

Dalam jangka panjang, perubahan demografi juga memiliki implikasi geopolitik. Selama ini, kekuatan ekonomi China didukung oleh besarnya pasar domestik dan melimpahnya tenaga kerja. Ketika kedua faktor tersebut mulai berubah, strategi pembangunan nasional pun harus ikut beradaptasi. Bagi Beijing, menjaga laju pertumbuhan ekonomi tidak lagi cukup mengandalkan ekspansi tenaga kerja, tetapi harus bertumpu pada peningkatan produktivitas, inovasi teknologi, dan efisiensi ekonomi.

Namun, penuaan penduduk tidak selalu identik dengan kemunduran. Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa menunjukkan bahwa masyarakat yang menua tetap dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan yang tinggi apabila mampu melakukan reformasi kebijakan secara konsisten. Karena itu, tantangan terbesar China bukanlah bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia, melainkan seberapa cepat negara mampu menyesuaikan sistem ekonomi dan sosialnya dengan perubahan tersebut.

Penuaan penduduk menandai babak baru dalam perjalanan pembangunan China. Tantangan yang dihadapi Beijing tidak lagi sekadar mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tetap berkelanjutan di tengah perubahan struktur masyarakat. Persoalan ini jauh melampaui isu demografi karena menyangkut arah kebijakan fiskal, pasar tenaga kerja, layanan kesehatan, hingga sistem perlindungan sosial.

Masa depan China mungkin tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar jumlah penduduknya, tetapi oleh seberapa efektif negara itu mengelola perubahan yang lahir dari masyarakat yang semakin menua. Saat ini, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya beradaptasi dengan perubahan demografi yang tidak dapat dihindari.