Menu

Pemilu

WhatsApp Image 2024-11-13 at 11.33.53

Shigeru Ishiba Pertahankan Posisi Sebagai Perdana Menteri

, , , 0

Pada 11 November 2024 Presiden Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang Shigeru Ishiba kembali terpilih sebagai perdana menteri setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang mengadakan pemungutan suara putaran kedua (runoff vote). Dalam pemungutan suara tersebut Ishiba memenangkan sekitar 221 suara sementara lawan politiknya yaitu Ketua Partai Konstitusional Demokrat (CDP) Yoshihiko Noda hanya memenangkan 160 suara. Dalam pidato kemenangannya Ishiba berjanji bahwa dia akan merubah Partai LDP menjadi sebuah partai yang melayani kepentingan publik Jepang. Selain itu Ishiba juga menambahkan bahwa dia akan meningkatkan kapabilitas pertahanan Jepang, mencapai kepentingan nasional Jepang, dan melakukan revitalisasi regional. Pemungutan suara tersebut merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam politik Jepang karena ini merupakan pertama kalinya dalam 30 pemungutan suara untuk memilih Perdana Menteri Jepang mencapai dua putaran. Terpilihnya Ishiba sebagai Perdana Menteri Jepang menandakan bahwa koalisi partai LDP-Komeito akan tetap berkuasa sebagai pemerintahan minoritas (minority government).

Menurut Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Kazuyuki Hamada, alasan utama Ishiba dapat memenangkan pemungutan suara perdana menteri adalah karena partai oposisi terpecah belah dan tidak dapat bersatu untuk mendukung pencalonan dari Ketua Partai CDP Yoshihiko Noda. Sementara itu kandidat oposisi lain yang dapat menjadi perdana menteri seperti Ketua Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) Jepang Yuichiro Tamaki sedang menghadapi tekanan akibat kasus perselingkuhan dengan seorang model yang diekspos oleh tabloid Jepang. Akibat dari kasus tersebut Tamaki menyelenggarakan sebuah konferensi pers dan meminta maaf kepada masyarakat Jepang yang memiliki harapan tinggi terhadap pemimpin Partai DPFP tersebut. Sementara itu kandidat perdana menteri Yoshihiko Noda meminta maaf karena dia tidak dapat mempersatukan kekuatan partai oposisi.

Setelah terpilih sebagai perdana menteri, Ishiba harus menghadapi berbagai macam isu domestik dan internasional yang dihadapi oleh Jepang. Menghadapi isu-isu tersebut tidak akan mudah karena saat ini DPR Jepang berada dalam posisi hung parliament karena tidak ada partai yang memiliki kursi cukup untuk mendapatkan mayoritas. Oleh karena itu Ishiba harus melakukan negosiasi dengan partai oposisi agar kebijakannya dapat disetujui.

WhatsApp Image 2024-11-08 at 09.53.31

Donald Trump Memenangkan Pemilu Presiden Amerika Serikat

, , , 0

Pada 6 November 2024 pemilu presiden Amerika Serikat (AS) berakhir dengan kemenangan telak bagi kandidat presiden Partai Republikan Donald Trump dan J.D Vance yang mengalahkan lawannya Kamala Harris dan Tim Walz dari Partai Demokrat. Berdasarkan hasil yang telah diterbitkan oleh Associated Press Donald Trump memenangkan 295 suara elektoral dan 72,6 juta suara popular sementara Kamala Harris hanya memenangkan 226 suara elektoral dan 68 juta suara popular. Kemenangan ini merupakan peristiwa bersejarah karena Donald Trump akan menjadi Presiden AS pertama dengan status terdakwa. Selain itu Trump merupakan mantan presiden AS kedua yang kembali terpilih sebagai presiden dalam 132 tahun setelah Grover Cleveland.

Kemenangan Donald Trump telah mendapatkan beragam reaksi domestik dan internasional. Di Amerika Serikat kemenangan Trump ditanggapi dengan meriah oleh pendukungnya akan tetapi pendukung Kamala Harris menanggapi secara negatif. Reaksi yang serupa juga diberikan oleh para artis dan selebriti yang mendukung Harris seperti Stephen King dan Billie Eilish, atau yang mendukung Trump seperti Zachary Levi dan Rob Schneider. Pemimpin berbagai negara seperti Inggris, Meksiko, Ukraina, Kanada, Argentina, Prancis, Jepang, Korea Selatan, China, dan Israel telah mengucapkan selamat kepada Donald Trump. Sementara itu Sekretaris Jendral Aliansi NATO Mark Rutte juga mengucapkan selamat kepada Donald Trump dan berharap bahwa kepemimpinannya dapat memperkuat aliansi NATO. Selain itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Trump melalui media sosial Twitter/X dan berharap kemitraan strategis Amerika Serikat dan Indonesia dapat ditingkatkan.

Akan tetapi di Eropa kemenangan Trump dianggap negatif oleh beberapa pihak seperti pemimpin Jerman dan Prancis. Tak lama setelah kemenangan Trump Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz menyampaikan pernyataan bersama yang menuntut Uni Eropa dan Inggris untuk lebih serius dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan mereka. Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Polandia Radoslaw Sikorski dalam sebuah wawancara. Sementara itu Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyatakan bahwa Uni Eropa harus memiliki jalan sendiri agar tidak terlalu bergantung kepada Amerika Serikat. Untuk mencapai hal tersebut Michel menekankan bahwa Uni Eropa harus memperkuat pasar tunggal, daya saing, dan kapabilitas pertahanan.

WhatsApp Image 2024-11-04 at 14.27.18 (1)

Kemungkinan Dampak Hasil Pemilu Dini 2024 Terhadap Kebijakan Luar Negeri Jepang

, 0

Pada 27 Oktober 2024 Jepang menyelenggarakan pemilu dini setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba membubarkan parlemen pada 9 Oktober 2024. Pemilu dini ini diselenggarkan oleh Perdana Menteri Ishiba sebagai upaya untuk memperkokoh posisi nya sebagai perdana menteri dan ketua dari Partai Liberal Demokrat (LDP) dan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik kepada Partai LDP yang terlibat dengan berbagai skandal dan kontroversi sejak pembunuhan Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 8 Juli 2022. Salah satu skandal yang membuat publik Jepang geram adalah skandal dana taktis (slush funds) yang terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida. Skandal ini memaksa Perdana Menteri Kishida untuk mengundurkan diri dan sekaligus menciptakan krisis legitimasi terhadap Partai LDP. Hal ini menyebabkan banyak warga Jepang ingin menghukum Partai LDP dalam pemilu dini karena mereka menganggap partai tersebut tidak jujur dan korup.

Skandal ini merupakan keuntungan bagi partai oposisi seperti Partai Konstitusional Demokrat (CDP), Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP), Partai Komunis Jepang (JCP), Partai Inovasi Jepang (JIP/Ishin), Partai Sosial Demokrat Jepang, dan Partai Reiwa Shinsengumi karena mereka dapat menggunakan kemarahan publik untuk menghancurkan dominasi koalisi LDP-Komeito dan sekaligus menambah jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang. Oposisi berhasil mencapai kedua tujuan tersebut karena koalisi LDP-Komeito hanya mendapatkan 215 dari 233 kursi yang diperlukan untuk mencapai mayoritas parlementer. Hasil ini merupakan babak baru yang tidak terduga dalam politik Jepang karena para partai politik di DPR Jepang harus bernegosiasi untuk membentuk sebuah pemerintahan. Menurut Analis Politik Jepang Tobias S. Harris terdapat empat kemungkinan koalisi pemerintahan yang dapat terbentuk yaitu koalisi pemerintahan minoritas LDP-Komeito, koalisi LDP-Komeito-JIP/DPFP, koalisi besar LDP-Komeito-CDP, atau koalisi CDP-JIP/Ishin-DPFP.

Kemungkinan koalisi ini dapat menjadi babak baru dalam kebijakan luar negeri Jepang yang sebelumnya dibentuk oleh Partai LDP dengan Doktrin Yoshida, Doktrin Fukuda, dan Doktrin Abe. Dari ketiga doktrin tersebut Doktrin Abe merupakan dasar terbaru kebijakan luar negeri Jepang. Doktrin ini digagas oleh Perdana Menteri Shinzo Abe yang menekankan peran proaktif Jepang untuk menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan beberapa hal seperti mengintegrasikan kapabilitas Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, menafsirkan ulang arti dari pasal 9 Konstitusi Jepang untuk memperbolehkan pengerahan JSDF membantu negara sekutu yang diserang berdasarkan prinsip collective self defense, dan mendorong adanya revisi pasal 9 Konstitusi Jepang untuk mengkodifikasi dan menegaskan peran JSDF sebagai organisasi penting bagi pertahanan Jepang. Selain itu terdapat upaya untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan Jepang dengan melonggarkan undang-undang (UU) tahun 1976 yang melarang penjualan persenjataan dan komponen persenjataan ke negara lain. Pelonggaran ini membuka peluang bagi industri pertahanan Jepang untuk mengikuti program pengembangan senjata serta menjual persenjataan ke mancanegara,  hal ini telah membuahkan hasil pada Oktober 2023 saat Jepang mendapatkan kontrak senilai JPY 600 juta (USD 4,1 juta) untuk menyediakan sistem radar pengawas ke Filipina.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri Jepang mengalami perubahan yang cukup dinamis selama Partai LDP berkuasa. Akan tetapi hasil pemilu dini 2024 membuka kemungkinan bagi partai oposisi untuk berkuasa dan hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang karena mereka memiliki banyak perbedaan visi dan kebijakan dengan Partai LDP. Perbedaan ini membuka jalan bagi partai oposisi untuk mengubah kebijakan luar negeri Jepang menjadi lebih pasifis. Argumen ini memiliki dasar karena di situs resmi Partai CDP dan Partai DPFP tertera bahwa mereka mengutamakan pasifisme dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini oposisi tidak ingin merevisi pasal 9 Konstitusi Jepang karena hal tersebut bertentangan dengan pasifisme. Akan tetapi perlu dicatat bahwa posisi Partai CDP dan Partai DPFP cukup moderat dibandingkan partai oposisi yang lebih radikal seperti Partai JCP dan Partai Sosial Demokrat Jepang yang ingin mengimplementasikan pasal 9 sepenuhnya dengan membubarkan JSDF. Selain itu semangat pasifisme ini juga dapat diartikan sebagai keengganan menjual senjata dan komponen senjata ke negara lain, serta keengganan untuk mengikuti program pengembangan senjata bersama. Sebagai contoh saat ini Jepang, Italia, dan Inggris Raya sedang menjalankan program Global Combat Air Programme (GCAP) yang bertujuan untuk mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6. Jika partai oposisi berhasil membentuk pemerintahan terdapat kemungkinan mereka akan menarik Jepang dari program ini dengan menegaskan kembali UU larangan ekspor persenjataan tahun 1976 dan menarik keputusan Perdana Menteri Fumio Kishida yang memperbolehkan Jepang untuk mengekspor pesawat tempur tersebut (F-X) ke negara yang menginginkan dengan persyaratan tertentu.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti partai oposisi akan sepenuhnya mengubah kebijakan luar negeri Jepang yang dibangun pada masa pemerintahan Partai LDP karena terdapat beberapa kebijakan yang tidak bertentangan dengan pasifisme seperti Doktrin Fukuda. Doktrin ini mengafirmasi posisi Jepang sebagai negara cinta damai yang akan menjadi mitra ekonomi setara bagi negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa Doktrin Fukuda tidak bertentangan dengan pasifisme karena mengutamakan trust building, kerja sama saling menguntungkan, dan menolak keras militerisme. Oleh karena itu wajar jika partai oposisi menggunakan doktrin ini untuk mencapai kepentingan nasional Jepang.

 

WhatsApp Image 2024-10-29 at 10.23.29

Koalisi Petahana Jepang LDP-Komeito Kehilangan Mayoritas Parlemen  

, , , , 0

Pada 27 Oktober 2024 Jepang melaksanakan pemilu dini yang sebelumnya diumumkan oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada 30 September 2024. Perdana Menteri Ishiba menambahkan bahwa pemilu dini ini merupakan upaya untuk membangun sebuah Jepang yang baru dengan mendapatkan dukungan dari rakyat. Dari hasil yang diterbitkan koalisi penguasa yaitu Partai Liberal Demokratik (LDP) dan Partai Komeito kehilangan mayoritas mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang karena hanya memenangkan 215 dari 233 kursi yang diperlukan. Sementara itu partai oposisi seperti Partai Demokratik Konstitusional (CDP), Partai Inovasi Jepang (JIP), Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP), dan partai politik minor lainnya memenangkan sekitar 235 kursi. Hasil dari pemilu ini merupakan kekalahan besar bagi LDP yang kehilangan mayoritas parlemen pertama kalinya sejak tahun 2009.

Menanggapi kekalahan ini Perdana Menteri Ishiba menyatakan rakyat Jepang telah menghukum berat Partai LDP dan hal tersebut merupakan kenyataan yang harus diterima. Perdana Menteri Ishiba juga menambahkan bahwa hasil tersebut menunjukan rakyat ingin Partai LDP untuk introspeksi dan mengubah diri menjadi sebuah partai yang dapat mencapai keinginan rakyat. Sementara itu Kepala Komite Kampanye Politik Partai LDP Shinjiro Koizumi menyatakan jika LDP tidak dapat mencapai mayoritas mereka akan meminta partai-partai lain untuk membentuk sebuah koalisi. Di sisi lain ketua Partai CDP Yoshihiko Noda menyampaikan dalam sebuah konferensi pers keinginannya untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai DPFP. Ketua Partai DPFP Yuichiro Tamaki menanggapi ajakan Noda dengan menyatakan Partai DPFP tidak menutup kemungkinan untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai CDP walaupun kedua partai memiliki perbedaan dasar tentang berbagai kebijakan.

Menurut analis politik Jepang Tobias S. Harris hasil pemilu dini ini menandakan sistem politik Jepang sedang memasuki periode baru dan tidak pasti karena lima partai besar yang keseluruhan memegang 401 kursi harus bernegosiasi untuk membentuk sebuah pemerintahan. Sementara itu Presiden CEO Japan Society Joshua W. Walker menyatakan perdana menteri baru yang menjabat akan menghadapi tantangan internasional seperti invasi Rusia terhadap Ukraina dan Isu Taiwan.

TEHRAN, IRAN - JUNE 28: A woman casts her ballot during the Iranian presidential election at a polling station at the shrine of Saint Saleh on June 28, 2024 in northern Tehran, Iran. Iran's Guardian Council had approved six candidates for the June 28 election to replace President Ebrahim Raisi, who died last month in a helicopter crash. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)

Pemilu Iran Menjadi Pemilihan dengan Partisipasi Terendah

, , , 0

Iran mengadakan pemilihan presiden ke-14 nya untuk mencari pengganti mendiang Ebrahim Raisi yang meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Proses pemilihan ini berlangsung selama 18 jam, di mana juru bicara dari pemilihan pusat Iran, Mohsen Eslami, menyatakan bahwa proses pemilihan selesai pada tengah malam waktu setempat.

Menteri Dalam Negeri Iran yang mengawasi pemilihan mememperpanjang pemungutan suara sebanyak tiga kali agar lebih banyak pemilih dapat memberikan suara.

Dikarenakan penghitungan suara dilakukan secara manual, hasil akhir diperkirakan akan diumumkan hanya dalam dua hari meskipun angka awal mungkin akan keluar lebih cepat.

Sebelumnya enam kandidat, namun akhirnya terdapat empat kandidat yakni Mohammad Baqer Qalibaf, Saeed Jalili, Masoud Pezeshkian dan Mostafa Pourmohammadiyang bersaing memperebutkan kursi kepresidenan Republik Islam Iran. Diperkirakan sekitar 64 juta pemilih di Iran memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilu, mayoritas dari mereka berusia muda. Pada pemilihan presiden tahun 2021 lalu, setidaknya 59,3 juta orang memenuhi syarat untuk memilih.

Mohammad Baqer Qalibah merupakan ketua parlemen garis keras Iran dan mantan komandan Garda Revolusi. Saeed Jalili yakni seorang konservatif yang merupakan mantan kepala negosiator nuklir dan pernah menjabat sebagai kepala kantor Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei selama empat tahun. Selanjutnya, ada Massoud Pezeshkian, seorang anggota parlemen yang reformis. Terdapat juga Mostafa Pourmohammadi, seorang garis keras dan mantan menteri dalam negeri, dan Amir-Hossein Ghazadeh Hasemi, seorang politisi konservatif.

 

Persentase pemilih menurun signifikan

Jumlah partisipasi pemilu nasional masih sangat diperdebatkan karena data menunjukkan partisipasi hanya mencapai 40% yang menandai jumlah pemilih terendah dalam sejarah Iran. Klaim pemerintah mengenai tingkat partisipasi sebesar 40 persen menunjukkan tren penurunan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum di bawah Republik Islam.

Lebih dari 24 juta suara diberikan dalam pemilihan untuk menggantikan mendiang Presiden Ebrahim Raisi. Berdasarkan hasil sementara dari otoritas pemilihan umum Iran, Pezeshkian meraih 42,4 persen suara; Jalili meraih 38,6 persen suara. Selain itu, Ketua parlemen konservatif Mohammad Bagher Qalibaf meraih 13,8 persen suara dan ulama konservatif Mostafa Pourmohammadi mendapatkan kurang dari 1 persen suara.

Juru bicara otoritas pemilu Mohsen Eslami menambahkan bahwa tidak ada satupun kandidat yang dapat meraih mayoritas mutlak suara.

Dibandingkan dengan pemilu parlemen di tahun 2019, partisipasi tercatat sebanyak 42 persen, dan dibandingkan dengan pemilu presiden tahun 2021 lalu, partisipasi pemilih mencapai 48 persen, di mana sekitar 13 persen hasil memilih dinilai tidak sah.

Berkaitan dengan isu partisipasi ini, meskipun ada upaya ekstensif dan propaganda untuk memobilisasi para pemilih, namun tetap saja mengindikasikan rendahnya jumlah pemilih di antara warga Iran.

Angka resmi menunjukkan bahwa sekitar 77% pemilih yang memenuhi syarat di wilayah Teheran Raya tidak memberikan suara mereka untuk kandidat presiden pemerintah.

Dewan Nasional Perlawanan Iran, sebuah koalisi kelompok-kelompok oposisi Iran yang mengadvokasi penggulingan Republik Islam, melaporkan bahwa “kurang dari 7,4 juta orang, yang mewakili hanya 12 persen dari jumlah pemilih yang memenuhi syarat, berpartisipasi secara sukarela atau di bawah tekanan dalam pemilihan presiden rezim ulama.”

Dewan tersebut menekankan bahwa akibat dari kondisi ini, sekitar 88 persen rakyat Iran memboikot pemilihan presiden palsu rezim Khamenei, dengan tegas menolak kediktatoran agama. Mereka menyatakan bahwa suara utama mereka adalah untuk menggulingkan rezim tersebut.

Banyak pengunjuk rasa, keluarga korban, aktivis politik dan sipil, dan berbagai organisasi politik sebelumnya telah mengumumkan penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam “penunjukan pemerintah” dan “sirkus pemilu”.

Pakistan election

Menegangkan, Akses Internet Dibatasi saat Pemilu di Pakistan

, , , , , 0

Layanan telepon seluler di Pakistan dibatasi saat pemilihan umum yang diwarnai kekerasan militer dan tuduhan kecurangan terjadi. Pemerintah mengatakan tindakan sementara ini didasari oleh alasan keamanan.

Sebelumnya pada hari Rabu (7/2/2024), dua ledakan bom menargetkan kantor pemilihan di wilayah yang penuh ketegangan di Balochistan, di mana serangan tersebut diklaim oleh kelompok terNegara Islam (Islamic State).

Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengatakan sebagai hasil dari “situasi keamanan yang memburuk”, mereka perlu “mengambil langkah-langkah untuk melindungi dari ancaman” di mana negara mengklaim mereka  tidak punya pilihan lain. “Kemarin kita kehilangan 28 orang dalam serangan yang dikoordinasikan melalui telepon seluler,” katanya. “Saya tidak ingin melakukannya, tetapi para teroris bisa menyerang di mana saja di Pakistan.”

Lebih dari 128 juta orang terdaftar untuk memberikan suara. Tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 8 pagi (0300 GMT) dan ditutup pada pukul 5 sore. Demi menjaga kelancaran, Pakistan mengerahkan lebih dari 650.000 personel keamanan dikerahkan di seluruh Pakistan pada hari pemilihan, dengan jumlah yang cukup besar terutama di provinsi Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa, yang paling parah terkena serangan militan.

Sebelumnya, lima polisi tewas dalam ledakan bom di daerah Kulachi distrik Dera Ismail Khan di Khyber Pakhtunkhwa dan satu orang tewas ketika penembak menembak kendaraan pasukan keamanan di Tank, sekitar 25 mil ke utara.

Di Balochistan, seorang prajurit dari kekuatan sipil tewas dan 10 lainnya terluka dalam lebih dari satu lusin ledakan yang disebabkan oleh granat atau bahan peledak improvisasi, kata pejabat, sementara dua anak meninggal dalam ledakan di luar tempat pemungutan suara perempuan.

Penghentian layanan seluler mendapar kecaman dari partai politik dan kandidat yang kontes pemilihan, yang mengatakan hal itu berarti akan sedikit pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil di tempat pemungutan suara dan memicu kekhawatiran bahwa pemilihan tersebut tidak akan bebas atau adil. Amnesty International mengutuknya sebagai “serangan sembrono terhadap hak-hak orang”.

Beberapa kandidat dan pemilih telah mengklaim bahwa hasil pemilihan dapat dimanipulasi untuk memastikan bahwa mantan perdana menteri tiga kali Nawaz Sharif, kepala Liga Muslim Pakistan – Nawaz (PML-N) – kembali berkuasa.

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Russian government via teleconference in Moscow on March 10, 2022. - Russia announced an export ban on more than 200 types of foreign-made products and equipment until the end of the year, part of Moscow's response to sanctions imposed over the Ukraine conflict on March 10. (Photo by Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP) (Photo by MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

Vladimir Putin Resmi Calonkan Diri Kembali di Pemilu 2024 Mendatang

, , , , , , 0

Presiden Rusia Vladimir Putin dikonfirmasi secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan presiden pada Maret 2024 mendatang, meningkatkan kemungkinan bahwa ia akan terus menjalankan kepemimpinannya.

Pengumuman  hari Jumat ini diperkirakan  akan menjamin dia mendapatkan masa jabatan kelima sebagai presiden dan memungkinkan dia untuk terus memimpin intervensi militer Rusia di negara tetangganya, Ukraina. Pengumuman ini juga muncul pasca spekulasi mengenai apakah politisi berumur 71 tahun tersebut, yang sudah memimpin sejak tahun 2000, dan berencana menambah sekitar enam tahun lagi setelah amandemen di tahun 2020 yang mengembalikan kembali kepemimpinannya sejak 2020.

Putin akan mencalonkan diri untuk yang ke-lima kalinya dalam pemilihan umum yang akan diadakan pada 17 Maret 2024 mendatang, di mana inaugurasi akan dilakukan pada Mei 2024. Putin berencana untuk meneruskan kekuasaannya sebagai kepala negara atau perdama menteri untuk lebih dari dua dekade.

Pemilu ini juga akan menjadi pemilu pertama di mana penduduk  wilayah pendudukan Ukraina, termasuk Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dan Kherson, yang dianeksasi oleh Rusia selama perang saudara, akan berpartisipasi dalam pemilu presiden. Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan “pemungutan suara dari rumah ke rumah” di empat wilayah  selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 15, 16, dan 17 Maret.

 

 

Kepemimpinan Putin

 

Putin mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia pada Agustus 1999, dan tiba-tiba mengambil alih jabatan  Presiden  Boris Yeltsin pada Malam Tahun Baru di tahun itu. Ia menjabat sebagai presiden selama dua periode  empat tahun sebelum mengundurkan diri pada tahun 2008, namun konstitusi tidak mengizinkan dia untuk dipilih kembali sebagai presiden.

Dia mendukung penggantinya sebagai presiden, Dmitry Medvedev, selama masa jabatan kedua Putin sebagai  perdana menteri. Namun, Putin kembali menjabat presiden pada tahun 2012 dan belum melepaskan  kekuasaannya sejak saat itu. Setelah memenangkan pemilu kembali pada tahun 2018, Putin menandatangani undang-undang  yang membuka jalan  untuk masa jabatan enam tahun kedua sebagai presiden pada tahun 2021.

Perubahan hukum ini berarti Presiden Putin, yang kini berusia 71 tahun, dapat memperpanjang kekuasaannya hingga tahun 2036. Putin diperkirakan tidak akan menghadapi perlawanan serius pada bulan Maret. Di bawah pemerintahan otoriternya, politisi oposisi  mengalami nasib serupa: pengasingan, penjara, atau kematian dalam keadaan yang mencurigakan.

Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny,  salah satu penantang politik utama selama era Putin, pada bulan Agustus dijatuhi hukuman 19 tahun penjara atas tuduhan ekstremisme. Navalny dan para pendukungnya mengatakan penangkapannya dirancang secara politis  untuk membungkam kritik terhadap Presiden Putin.

Illustrasi: Investor sedang memantau pergerakan Indeks IBEX 35 pada Bursa Efek Madrid, Spanyol (Reuters)

Pemilu Spanyol Buntu, Bursa Spanyol Melemah

, , , , , , , , 0

Partai Populer (PP), partai oposisi di Spanyol, memenangkan pemilihan umum pada hari Minggu (23/07) tetapi tidak meraih mayoritas kursi di parlemen. PP memperoleh 33,1% suara, sedangkan Partai Pekerja Sosialis (PSOE) pimpinan Perdana Menteri Pedro Sanchez mendapat 31,7% suara. PP, dipimpin oleh Alberto Nunez Feijoo, berhasil meraih 136 dari 350 kursi di majelis rendah, sedangkan Partai Sosialis meraih 122 kursi.

Kini, partai-partai berupaya membentuk pemerintahan koalisi. PP membutuhkan dukungan dari beberapa partai junior untuk mencapai mayoritas pemerintahan dengan 176 kursi. Menurut sejarah, Spanyol belum pernah membentuk koalisi besar sehingga kemungkinan besar akan terjadi perundingan koalisi dan perebutan politik selama berminggu-minggu.

Partai sayap kanan, Vox, yang menawarkan diri berkoalisi dengan PP, diproyeksikan akan memenangkan 33 kursi. Namun, meskipun PP dan Vox memiliki 169 kursi, mereka masih kekurangan tujuh kursi untuk mencapai mayoritas.

Jika koalisi tersebut terbentuk, bersama dengan partai ketiga, maka akan menjadi kali pertama partai sayap kanan masuk ke dalam pemerintahan Spanyol sejak kediktatoran Francisco Franco berakhir pada tahun 1970-an.

Aliansi kiri bernama Sumar, yang menyatukan 15 partai kecil berhaluan kiri dan mendukung PSOE, meraih 31 kursi, sehingga aliansi mereka hanya memiliki 153 kursi.

Di sisi lain, beberapa partai tersisa bersifat spesifik wilayah. Dua partai prokemerdekaan Catalan yang sebelumnya mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Sanchez mengalami penurunan jumlah kursi, tetapi masih dapat memainkan peran sebagai “king-maker” jika Sanchez tetap menjadi perdana menteri.

 

 

 

Kedua kubu sama-sama mengklaim kemenangan

Menariknya, baik Sanchez maupun Feijoo mengklaim kemenangan. Feijoo menyatakan bahwa partainya akan mencoba membentuk pemerintahan sebagai kandidat dengan kursi terbanyak, sementara Sanchez merayakan hasil pemilu yang lebih baik dari sebelumnya.

Pemilu lebih awal diadakan setelah kelompok kiri mengalami kekalahan telak dalam pemilu lokal pada bulan Mei sebelumnya. Pemilu ini juga berlangsung pada puncak musim panas, dan jumlah pemilih yang hadir mencapai 70,4%, dengan lebih dari 2,47 juta pemilih memberikan suara lewat pos sebelum tempat pemungutan suara dibuka.

PP, meskipun memperoleh mayoritas yang diharapkan, harus bergantung pada dukungan dari partai-partai kecil, termasuk Vox, untuk mencapai target mayoritas.

 

Ketidakstabilan politik melemahkan bursa saham

Pasca pemilu di Spanyol, saham-saham Eropa naik tipis pada hari Senin, dengan kenaikan saham perusahaan energi dan telekomunikasi, namun kekhawatiran meningkat berkaitan dengan resesi di zona euro serta kerugian pada saham-saham Spanyol setelah pemilu umum negara tersebut yang tidak menghasilkan pemenang yang jelas.

Indeks acuan Spanyol, IBEX-35 turun 0,3%, setelah mencapai level terendah dalam satu minggu sebelumnya, menyusul hasil pemilihan Minggu yang tidak memberikan kemudahan bagi blok kiri dan kanan untuk membentuk pemerintahan, menunjukkan situasi politik yang buntu dan meningkatkan kegelisahan di kalangan investor.

Saham-saham perusahaan utilitas yang terdaftar di Bursa Madrid, yang sebelumnya mengantisipasi kemenangan partai sayap kanan, mengalami penurunan. Saham Endesa (ELE.MC) dan Iberdrola (IBE.MC) turun masing-masing 2,7% dan 0,5%.

Indeks saham perbankan Spanyol (.IBEXIB), yang mencakup Banco de Sabadell (SABE.MC), Banco Santander (SAN.MC), dan Caixabank (CABK.MC), juga turun 0,3%. Namun, indeks STOXX 600 di seluruh Eropa (.STOXX) naik 0,1%, berada di dekat level tertinggi dalam lima minggu.

 

 

Thailand-PM-candidate-2048x1365

Aliansi delapan partai di Thailand akan mengumumkan kandidat PM Thailand

, , , , 0

Aliansi delapan partai di Thailand akan mengumumkan kandidat Perdana Menteri mereka dua hari sebelum pemungutan suara di parlemen untuk pemilihan perdana menteri.

Prosedur parlementer Thailand menetapkan bahwa seorang kandidat harus mendapat dukungan dari majelis rendah yang dipilih secara demokratis dan majelis tinggi yang didominasi oleh militer. Salah satu kandidat yang diperkirakan akan menjadi Perdana Menteri adalah Srettha Thavisin, seorang taipan properti, yang dipandang oleh para pengamat politik Thailand sebagai kandidat yang lebih dapat diterima oleh militer Thailand, yang telah mendominasi proses-proses politik sejak kudeta tahun 2014.

Hasil pemilihan umum baru-baru ini telah menghasilkan oposisi politik terkuat terhadap pemerintahan yang didominasi militer sejak tahun 2014. Partai reformis Move Forward memenangkan kursi terbanyak, sehingga pemimpinnya Pita Limjaroenrat, yang mencalonkan diri dengan platform reformasi ekonomi dan politik, diperkirakan akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri.

Namun, Mahkamah Konstitusi yang dipengaruhi oleh militer menuduh Pita telah melanggar undang-undang kampanye, yang menetapkan bahwa seorang anggota Majelis Nasional tidak dapat memiliki saham di perusahaan media mana pun, sehingga mendiskualifikasinya. Keputusan ini disambut dengan kemarahan dari para pemilih Move Forward di Bangkok, yang memprotes apa yang dilihat oleh banyak orang sebagai campur tangan militer lebih lanjut dalam proses demokrasi. Jika terbukti bersalah oleh pengadilan, ia akan dilarang menjadi politisi selama 20 tahun dan dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun.

AA1c6c5a

Erdogan mengumumkan kabinet baru setelah pelantikannya sebagai Presiden Turki

, , , , , , 0

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu (04/06/2023) mengumumkan susunan kabinet baru di era kepemimpinannya, beberapa jam setelah pengambilan sumpahnya sebagai Presiden Turki untuk masa jabatan ketiga kalinya. Presiden Erdogan menunjuk mantan kepala intelijen nasional Hakan Fidan sebagai menteri luar negeri dan Mehmet Simsek sosok tokoh yang bereputasi internasional dan dikenal bersahabat dengan pasar sebagai menteri keuangan

Pada prosesi pengambilan sumpah jabatan di parlemen setelah memenangkan pemilihan umum bersejarah untuk memperpanjang kekuasaannya selama dua dekade, Presiden Erdogan berjanji untuk melayani masyarakat Turki “tanpa memihak”. Ia juga menyerukan persatuan dan mengesampingkan kemarahan dan kebencian yang timbul pada periode kampanye. Hal ini disampaikan dalam sebuah upacara mewah di istana kepresidenan di ibukota Ankara yang dihadiri oleh puluhan pemimpin dunia.

Presiden Erdogan sendiri memenangkan pemilihan umum pada tanggal 28 Mei 2023 setelah melawan koalisi oposisi yang kuat, ditengah guncangan pro kontra kepemimpinannya yang dilanda krisis ekonomi dan kemarahan atas respon terhadap gempa bumi pada bulan Februari lalu yang menewaskan lebih dari 50.000 orang. Presiden Erdogan memenangkan 52,18% suara sementara saingannya yang sekuler, Kemal Kilicdaroglu, memperoleh 47,82% suara, demikian hasil resmi menunjukkan.

“Sebagai presiden, saya bersumpah atas nama kehormatan dan integritas saya, di hadapan bangsa Turki yang besar … untuk bekerja dengan segenap kekuatan saya untuk melindungi eksistensi dan independensi negara … dan untuk memenuhi tugas saya tanpa memihak,” ujar Presiden Erdogan di parlemen setelah sebuah upacara di luar gedung di mana ia memberi hormat kepada para prajurit di bawah guyuran hujan lebat.

Para pendukungnya di parlemen memberikan tepuk tangan meriah kepada Presiden Erdogan selama satu menit setelah pelantikannya, sementara beberapa anggota parlemen dari pihak oposisi menolak untuk berdiri. Dalam sumpahnya, Presiden Erdogan juga berjanji untuk tidak menyimpang dari aturan hukum dan prinsip-prinsip sekuler republik yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk 100 tahun yang lalu.

Pemimpin terlama di Turki ini, yang telah bertahan dari protes massa, skandal korupsi dan upaya kudeta yang gagal sejak ia berkuasa pada tahun 2003, kini menghadapi tantangan langsung yang signifikan di masa jabatan ketiganya, termasuk ekonomi yang melambat dan ketegangan dengan Barat. Presiden Erdogan mengganti hampir semua anggota kabinetnya kecuali menteri kesehatan dan budaya.

Load More