Menu

Hukum

Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Kembali Melorot, Apa Kata Jokowi?

, , , , , , 0

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia kembali mengalami penurunan dari angka 38 di tahun 2021 menjadi 34 di tahun 2022. Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko menyatakan bahwa penurunan ini menjadi jumlah yang paling drastis sejak era reformasi.

Penurunan IPK Indonesia tahun 2022 tersebut menempatkan posisi Indonesia menjadi 110 dari 180 negara di dunia. Padahal sebelumnya di tahun 2021 Indonesia berada di posisi ke-96 dari 180 negara. Penurunan peringkat dan poin ini menunjukkan adanya perubahan signifikan terhadap indeks persepsi korupsi dibandingkan tahun lalu.

Laporan TII mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) tahun 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli dalam mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori.

Setidaknya terdapat tiga indikator yang membuat posisi IPK Indonesia turun drastis yakni Political Risk Service, IMD World Competitiveness Yearbook, dan PERC Asia Risk Guide. Ketiga indikator ini mengalami penurunan besar yang menunjukkan bahwa para pelaku usaha sepanjang tahun 2022 menghadapi risiko politik dalam berusaha di Indonesia. Terlebih, dengan angka korupsi yang tinggi, hal ini akan memperburuk iklim investasi dan pembangunan di Indonesia.

 

Respons pemerintah

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD turut menanggapi skor IPK Indonesia 2022. Mahfud meniai bahwa hasil indeks yang dirilis oleh TII bukanlah sebuah fakta. Menanggapi penyataan tersebut, Sekjen TII mengatakan bahwa survei korupsi tersebut memang disebut persepsi karena sulit mengukur fenomena korupsi.

Selain itu, Mahfud MD juga menyatakan bahwa hampir semua negara termasuk Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura mengalami penurunan indeks persepsi korupsi.

Di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa IPK Indonesia tahun 2022 akan menjadi masukan bagi pemeirntah dan juga aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan lima poin penting seperti; penegasan agar tindak korupsi pemerintah harus terus dikejar disertai dengan penyitaan aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif, Jokowi meminta agar proses tindakan pidana korupsi tidak ada tebang pilih dan harus dilakukan secara profesional. Presiden Jokowi juga mendorong agar  dua rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal lebih cepat diproses. Selain itu, terkait dengan keketuaan dalam G20 yakni pemberantasan korupsi, Jokowi juga menegaskan bahwa agenda ini akan diteruskan pada keketuaan ASEAN. Terakhir, Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi.

Di sisi lain, Peneliti Pusat Kajian AntiKorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha Kurniawan mengatakan bahwa kemunduran pemberantasan korupsi diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

LGBTQ

Pro-Kontra Hukum Kriminalisasi Kelompok LGBTQ+ di Ghana

, , , , 0

Pembahasan mengenai hukum kriminalisasi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, dan lain-lain (LBGT+) di Ghana masih bergulir. Penggunaan akronim LGBTQ+ merujuk pada orientasi seksual dan identitas gender yang masih memiliki banyak perdebatan di berbagai wilayah dunia, termasuk di Ghana.

Pengusul kebijakan, terutama dari pihak oposisi, akhir-akhir ini terus menekan Presiden Nana Akufo-Addo untuk mempromosikan hukum anti-LGBTQ+ di Ghana. Promosi hukum ini banyak ditentang karena melanggar hak asasi, namun juga diapresiasi oleh masyarakat Ghana karena isu agama dan budaya. 

Orientasi seksual salah satunya “gay” juga sudah dianggap hal ilegal bagi negara Afrika Barat ini. Hukuman bagi para “gay” mencapai 3 tahun penjara, di mana hukum pembaruan kali ini menginginkan peningkatan hingga 5 tahun penjara. Bahkan untuk kalangan yang membantu untuk melindungi atau mendukung hak-hak LGBTQ+ diusulkan agar dihukum hingga 10 tahun penjara.

Usul hukum kriminalisasi LGBTQ+ ini diberi nama “The Promotion of Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill” atau RUU Promosi Hak-Hak Seksual Manusia yang Layak dan Nilai-nilai Keluarga Ghana.” Usul hukum ini mengatur mengenai persyaratan mendakwa “tersangka”, menjatuhkan hukuman penjara, tindakan “rehabilitasi,” hingga penuntutan agar melakukan operasi medis jika sudah terlanjur melakukan operasi pergantian jenis kelamin.

Jika usulan hukum ini lolos di parlemen, Presiden memiliki hak untuk menolak, mengkritisi, menandatangani, atau melarang hukum ini ditetapkan. Namun, jika dilihat dari survei Afrobarometer tahun 2014 lalu tentang isu ini, hampir 90 persen masyarakat Ghana menyetujui jika adanya kriminalisasi dari komunitas LGBTQ+.

Isu Politik-Ekonomi dalam Pembahasan Usul Hukum LGBTQ+ di Ghana

Meskipun Presiden Nana Akufo-Addo pernah berjanji agar isu LGBTQ+ di Ghana akan tetap ilegal di masa pemerintahannya, namun peresmiannya secara hukum akan memiliki dampak yang cukup besar. 

Keputusannya akan sangat sensitif karena bisa semakin meningkatkan kekerasan pada komunitas LGBTQ+ dan juga menghambat upaya pemulihan kerja sama bisnis dengan asing. Keterbukaan dan perlindungan hak asasi manusia yang sangat penting bagi investor asing terutama Barat menjadi hal lain yang perlu dipertimbangkan Akufo-Addo.

Namun di sisi lain, oposisi juga menekankan perlunya perlindungan budaya Ghana dari pengaruh asing, guna melindungi generasi muda di masa depan. Terlebih, mengingat kelompok agama atau tetua kebudayaan masih sangat kental dan berpengaruh di Ghana.

Isu Hak Asasi Manusia dan Kebebasan

Pada bulan Mei lalu, puluhan aktivis gay sempat ditangkap karena menghadiri maupun berkumpul membahas kelompok “mereka” yang dianggap kepolisian sebagai pelanggaran hukum. Namun, untungnya mereka sudah dibebaskan.

Dunia internasional melayangkan kekhawatiran terkait peningkatan tindak diskriminasi kepada para komunitas ini. Dilansir Reuters, Direktur Hak LGBTQ+ Ghana, Alex Kofi Donkor, juga menyatakan masyarakat menjadi takut untuk muncul ke publik karena sentimen homofobia sedang meningkat, terutama jika hukum ini disetujui.

Para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan adopsi kebijakan ini akan mencederai promosi hak-hak dasar manusia, termasuk masyarakat lain yang mendukung maupun bersimpati atas komunitas LGBTQ+.

Berkaitan dengan isu ini, tidak dipungkiri merupakan isu sensitif terutama jika dikaitkan dengan nilai agama dan sosial. Namun, meskipun memiliki nilai maupun cara pandang yang berbeda, kekerasan pada sesama manusia tetap tidak bisa dibenarkan.