Membangun Ekonomi Pasca-Properti di Tiongkok
Sektor properti menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Tidak hanya mendorong pembangunan kawasan perkotaan, industri properti juga menggerakkan berbagai sektor lain seperti konstruksi, baja, semen, jasa keuangan, hingga pendapatan pemerintah daerah melalui penjualan hak penggunaan lahan. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa apabila dihitung bersama sektor-sektor yang terkait, ekosistem properti pernah menyumbang sekitar 25-30 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional Tiongkok. Ketergantungan tersebut menjadikan properti sebagai mesin pertumbuhan utama sejak awal dekade 2000-an.
Namun, model pembangunan tersebut mulai menghadapi titik balik ketika krisis likuiditas yang menimpa sejumlah pengembang besar sejak 2021, melemahnya permintaan perumahan, meningkatnya tekanan fiskal pemerintah daerah, serta perlambatan ekonomi membuat Beijing semakin menyadari bahwa pertumbuhan yang terlalu bergantung pada sektor properti tidak lagi berkelanjutan.
Perubahan orientasi tersebut semakin terlihat dalam Government Work Report 2025, berbagai kebijakan Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), serta agenda reformasi ekonomi yang ditetapkan setelah Third Plenum of the 20th Central Committee of the Communist Party of China. Pemerintah mulai menempatkan pengembangan future industries sebagai prioritas nasional, meliputi robotika humanoid, kecerdasan buatan industri, komputasi kuantum, material baru, biomanufaktur, teknologi antariksa komersial, hingga low-altitude economy. Pergeseran ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak lagi berupaya mengembalikan kejayaan sektor properti, melainkan sedang membangun fondasi ekonomi baru yang bertumpu pada teknologi dan inovasi.
Techno-Economic Paradigm yang dikembangkan oleh Carlota Perez dalam Technological Revolutions and Financial Capital (2002), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang berlangsung melalui pergantian paradigma teknologi. Ketika model ekonomi lama mulai kehilangan produktivitas, krisis akan mendorong munculnya gelombang teknologi baru yang kemudian menjadi motor pertumbuhan berikutnya. Dalam proses tersebut, investasi secara bertahap berpindah dari sektor-sektor yang telah mencapai titik jenuh menuju industri yang memiliki potensi produktivitas lebih tinggi.
Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspansi investasi properti dan pembangunan infrastruktur. Model tersebut berhasil mempercepat urbanisasi dan industrialisasi, tetapi juga menghasilkan berbagai persoalan struktural, mulai dari tingginya utang pengembang, ketergantungan pemerintah daerah terhadap penjualan lahan, hingga kelebihan pasokan perumahan di sejumlah wilayah.
Alih-alih menghidupkan kembali model lama, pemerintah Tiongkok memilih mengalihkan sumber daya menuju sektor-sektor yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi masa depan. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan konsep New Quality Productive Forces yang diperkenalkan oleh Xi Jinping pada 2023 dan kemudian menjadi salah satu agenda utama pembangunan nasional. Konsep ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang harus bertumpu pada inovasi ilmiah, teknologi mutakhir, serta peningkatan produktivitas melalui digitalisasi industri.
Arah kebijakan tersebut juga tercermin dalam strategi Future Industries yang diluncurkan oleh MIIT pada 2024. Pemerintah secara eksplisit menetapkan sejumlah sektor prioritas, antara lain robot humanoid, komputasi kuantum, teknologi 6G, material baru, bioteknologi sintetis, dan manufaktur cerdas. Berbeda dengan kebijakan industrialisasi sebelumnya yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, strategi ini diarahkan untuk membangun kepemimpinan Tiongkok pada teknologi yang diperkirakan akan mendominasi ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang.
Data National Bureau of Statistics (NBS) menunjukkan bahwa investasi pada industri manufaktur berteknologi tinggi terus tumbuh positif sepanjang 2024, sementara investasi di sektor pengembangan properti masih mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, World Intellectual Property Organization (WIPO) mencatat bahwa Tiongkok tetap menjadi negara dengan jumlah permohonan paten terbesar di dunia, terutama pada bidang kecerdasan buatan, komunikasi digital, dan teknologi manufaktur. Kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa investasi nasional mulai bergeser dari aset fisik menuju aset berbasis pengetahuan.
Dalam perspektif Carlota Perez, fenomena ini menunjukkan bahwa Tiongkok sedang memasuki fase transisi menuju paradigma teknologi baru. Krisis sektor properti bukan semata-mata dipahami sebagai kegagalan ekonomi, melainkan sebagai konsekuensi dari berakhirnya model pertumbuhan lama. Sebaliknya, investasi besar-besaran pada industri masa depan merupakan upaya membangun fondasi bagi gelombang pertumbuhan berikutnya.
Meski demikian, proses transisi tersebut tidak berlangsung tanpa tantangan. Industri properti selama bertahun-tahun menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Sebaliknya, industri berbasis teknologi memiliki karakteristik yang lebih padat modal dan membutuhkan sumber daya manusia dengan keterampilan tinggi. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara penurunan sektor lama dan kemampuan sektor baru dalam menyerap tenaga kerja.
Selain itu, transformasi industri Tiongkok juga berlangsung di tengah meningkatnya rivalitas teknologi global. Pembatasan ekspor semikonduktor canggih, pengawasan investasi teknologi, serta kompetisi dengan negara-negara Barat membuat pembangunan future industries tidak hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga bagian dari agenda ketahanan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan Tiongkok membangun inovasi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing.
Transformasi yang sedang dilakukan Tiongkok menunjukkan bahwa negara tersebut tengah membangun ekonomi pasca-properti. Krisis sektor real estat tidak lagi diperlakukan sebagai gangguan sementara yang harus diselesaikan dengan menghidupkan kembali pola pertumbuhan lama, tetapi sebagai momentum untuk mempercepat lahirnya paradigma ekonomi baru.
Keberhasilan strategi ini tidak hanya diukur dari kemajuan kecerdasan buatan, robotika, atau komputasi kuantum. Lebih menentukan adalah kemampuan Tiongkok mengubah inovasi teknologi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mempertahankan daya saing nasional di tengah kompetisi global yang semakin intensif. Jika transisi tersebut berhasil, maka masa depan ekonomi Tiongkok tidak lagi akan ditentukan oleh banyaknya apartemen yang dibangun, melainkan oleh kemampuan negara itu memimpin revolusi industri berikutnya.