Menu

Tiongkok

Tiongkok Kritik Pembentukan Blok Bermentalitas Perang Dingin di Kawasan Arktik

, , , , , 0

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa pembentukan blok negara berdasarkan mentalitas Perang Dingin tidak mendukung perdamaian, stabilitas, dan pembangunan kawasan Arktik. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (22/10/2026).

Mengutip China Radio International (CRI), pernyataan itu merupakan tanggapan Beijing terhadap strategi baru Uni Eropa yang menyoroti meningkatnya aktivitas Tiongkok dan kerja samanya dengan Rusia di kawasan Arktik.

Mao mengatakan kawasan Arktik berkaitan dengan kepentingan bersama masyarakat internasional. Karena itu, setiap negara memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan kegiatan di wilayah tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Menurutnya, aktivitas Tiongkok di Arktik bertujuan mendukung perdamaian, menjaga stabilitas, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Beijing juga menegaskan bahwa seluruh kegiatannya di kawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum internasional.

Pernyataan itu muncul setelah Uni Eropa memperkenalkan strategi Arktik terbaru. Kebijakan tersebut menempatkan keamanan sebagai salah satu prioritas utama menyusul meningkatnya persaingan geopolitik dan aktivitas sejumlah negara di kawasan kutub utara.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyampaikan bahwa kehadiran Rusia dan Tiongkok yang semakin besar telah meningkatkan perhatian terhadap keamanan Arktik. Ia juga menyoroti investasi Beijing pada pelabuhan, sumber daya mineral, dan infrastruktur penting di kawasan tersebut.

Dalam strategi terbarunya, Uni Eropa berencana memperkuat pengawasan maritim, meningkatkan kemampuan kapal pemecah es, serta memperluas perlindungan terhadap infrastruktur strategis, termasuk kabel komunikasi bawah laut.

Uni Eropa juga akan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara mitra untuk memperkuat kesiapan keamanan dan menjaga kelancaran aktivitas pelayaran di Arktik. Kebijakan tersebut mencakup pembentukan pusat keamanan maritim guna mendukung pertukaran informasi dan pemantauan kegiatan di perairan kawasan itu.

Sementara itu, Tiongkok dan Rusia terus mengembangkan kerja sama dalam bidang pelayaran Arktik. Kedua negara pada pekan ini menyepakati perluasan kerja sama jalur pelayaran, termasuk peningkatan hubungan transportasi laut antara pelabuhan Rusia dan Tiongkok.

Menanggapi kekhawatiran Uni Eropa, Mao kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak negara-negara untuk beraktivitas secara sah di Arktik. Pemerintah Tiongkok menolak pendekatan yang membagi negara ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan karena dinilai tidak sejalan dengan kepentingan perdamaian dan pembangunan kawasan.

Tiongkok Jatuhkan Sanksi kepada Para Menteri Paraguay dan Belize terkait Hubungan dengan Taiwan

, , , 0

Pada hari Senin (12/10/2026), Tiongkok menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Komunikasi Paraguay, Gustavo Villate, dan Menteri Luar Negeri Belize, Francis Fonseca, terkait hubungan negara mereka dengan Taiwan, pulau otonom yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

Sanksi tersebut membekukan aset apa pun yang dimiliki kedua pejabat tersebut di Tiongkok, menolak pemberian visa dan izin masuk, serta melarang warga negara dan organisasi Tiongkok untuk bekerja sama atau berbisnis dengan mereka. Al Jazeera menambahkan bahwa larangan masuk tersebut mencakup Hong Kong dan Makau, serta bahwa sanksi tersebut mulai berlaku pada hari yang sama. AP menggambarkan sanksi tersebut sebagai tindakan yang sebagian besar bersifat simbolis, karena pejabat dari negara-negara yang mengakui Taiwan jarang melakukan perjalanan ke Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan Tiongkok, serta menentang aktivitas “kemerdekaan Taiwan. Juru bicara Mao Ning, sebagaimana dikutip oleh AP, mengatakan bahwa para pejabat tersebut telah mengunjungi Taiwan, menerima kunjungan dari orang-orang yang oleh Beijing disebut sebagai separatis, serta menyebarkan disinformasi mengenai serangan siber Tiongkok. Al Jazeera melaporkan bahwa kementerian tersebut juga menuduh “politisi anti-Tiongkok” mendesak negara mereka untuk mempertahankan hubungan dengan Taipei.

Pengumuman tersebut muncul dua hari setelah Hari Kemerdekaan Taiwan. Villate memperingati momen tersebut secara daring dengan menyatakan bahwa Paraguay menegaskan kembali persahabatan dan kerja samanya dengan Taiwan. Kedutaan Besar Belize di Taiwan memposting pesan untuk memperingati 37 tahun hubungan diplomatik. Dalam pidato Hari Kemerdekaannya, Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa pulau tersebut menghargai perdamaian namun tidak akan menyerah pada kebebasannya, dan Beijing mengkritik pidato tersebut.

Paraguay dan Belize termasuk di antara 12 sekutu diplomatik Taiwan yang tersisa, yang sebagian besar merupakan negara-negara kecil di Amerika Tengah, Karibia, dan Pasifik Selatan, ditambah Eswatini dan Kota Vatikan. Beijing telah menekan mitra-mitra tersebut selama bertahun-tahun, dan Nauru, Honduras, serta Nikaragua telah mengalihkan pengakuan mereka kepada Tiongkok. Presiden Paraguay Santiago Peña mengunjungi Taipei awal tahun ini dan menandatangani perjanjian mengenai bantuan hukum, kerja sama keamanan siber, serta investasi di bidang kecerdasan buatan (AI) dan komputasi, dan bahwa Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, mengunjungi Belize bulan lalu, dengan kedua belah pihak sepakat untuk mempererat hubungan. Paraguay dan Kedutaan Besar AS di Asunción menyatakan bahwa serangan siber yang terkait dengan pemerintah Tiongkok telah membobol sistem pemerintah Paraguay. Tiongkok membantah tuduhan tersebut.

Tiongkok dalam Politik Elektoral Filipina

, , , , , , 0

Ketegangan Filipina dan Tiongkok di Laut China Selatan semakin sulit dipisahkan dari dinamika politik domestik Manila menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2028. Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro menjadi salah satu figur paling vokal dalam menyebut Tiongkok sebagai ancaman terhadap keamanan Filipina, bahkan pada Juli 2026 ia mengatakan kandidat yang membawa garis pro Tiongkok tidak akan memiliki kelayakan elektoral. Pernyataan itu penting bukan karena membuktikan Teodoro sedang menyiapkan pencalonan, melainkan karena menunjukkan bahwa sikap terhadap Beijing mulai bergerak dari wilayah kebijakan luar negeri menuju arena legitimasi politik domestik. Teodoro sendiri belum menyatakan akan maju pada 2028, sehingga analisis yang lebih hati hati adalah membaca retorikanya sebagai pembentukan posisi politik yang dapat memiliki nilai elektoral tanpa harus langsung disamakan dengan kampanye pencalonan.

Ancaman yang Menjadi Modal Politik

Posisi keras Teodoro tidak lahir dari ruang kosong karena sengketa maritim antara Manila dan Beijing memang terus menghasilkan tekanan nyata. Perselisihan mengenai kapal penjaga pantai, akses terhadap wilayah sengketa, serta klaim kedaulatan telah membuat Laut China Selatan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam hubungan kedua negara. Pada Juni 2026, Tiongkok bahkan menjatuhkan sanksi personal terhadap Teodoro, istri, dan anaknya dengan melarang mereka memasuki Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Makau, sekaligus melarang organisasi serta individu di Tiongkok melakukan transaksi atau kerja sama dengan mereka. Langkah Beijing tersebut dimaksudkan sebagai tekanan terhadap sikap dan pernyataan Teodoro, tetapi dalam politik domestik Filipina justru dapat menghasilkan efek yang berlawanan.

Seorang pejabat yang dikenai sanksi oleh negara yang dipersepsikan publik sebagai ancaman dapat memperoleh kredensial politik sebagai figur yang dianggap berani menghadapi tekanan eksternal. Survei lembaga OCTA Research pada Juli 2026 menunjukkan 64 persen responden menyatakan tidak percaya kepada Tiongkok, sehingga sikap keras terhadap Beijing memiliki lingkungan opini publik yang cukup reseptif. Fakta ini tidak otomatis membuktikan bahwa Teodoro sedang mengeksploitasi sentimen anti Tiongkok, tetapi menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan dan keuntungan politik dapat berjalan pada jalur yang sama.

Ketika Ancaman Menentukan Patriotisme

Persoalan menjadi lebih serius ketika sikap terhadap Tiongkok mulai digunakan untuk menentukan siapa yang dianggap layak memimpin. Pernyataan Teodoro bahwa kandidat pro Tiongkok tidak akan memperoleh mandat publik menunjukkan munculnya apa yang dapat disebut sebagai sekuritisasi elektoral, yaitu ketika ancaman eksternal tidak hanya dipakai untuk membenarkan kebijakan keamanan, tetapi juga untuk membentuk batas politik antara mereka yang dianggap patriotik dan mereka yang dicurigai terlalu dekat dengan kekuatan asing.

Dalam kondisi seperti itu, perdebatan mengenai Tiongkok dapat bergeser dari pertanyaan tentang kebijakan apa yang paling efektif menjadi perlombaan mengenai siapa yang paling keras. Risiko politiknya cukup besar karena ruang bagi posisi yang lebih pragmatis dapat menyempit, sementara kompromi diplomatik lebih mudah dicurigai sebagai kelemahan. Ketika retorika keamanan menjadi identitas politik, keputusan luar negeri tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kalkulasi strategis, tetapi juga oleh kebutuhan mempertahankan citra di hadapan pemilih.

Beijing dan Paradoks Sanksi

Sanksi terhadap Teodoro menunjukkan keterbatasan tekanan personal apabila diterapkan kepada figur yang memperoleh legitimasi justru dari sikap kerasnya terhadap Tiongkok. Beijing mungkin bermaksud menaikkan biaya politik bagi seorang pejabat yang dianggap merusak hubungan bilateral, tetapi efek domestiknya dapat memperkuat narasi bahwa Teodoro cukup penting untuk menjadi sasaran langsung Tiongkok. Semakin personal tekanan Beijing, semakin mudah tekanan itu diterjemahkan ke dalam simbol keberanian politik di Manila.

Paradoks ini memperlihatkan bahwa kebijakan koersif tidak selalu menghasilkan efek yang diinginkan karena penerima tekanan dapat mengubah tekanan eksternal menjadi modal politik domestik. Dalam konteks menjelang 2028, dinamika tersebut berpotensi membuat hubungan Filipina dan Tiongkok semakin dipengaruhi oleh perhitungan elektoral, bahkan ketika tidak ada satu pun figur yang secara resmi mendeklarasikan pencalonannya.

Marcos dan Ruang Diplomasi

Arah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. justru memperlihatkan kebutuhan yang lebih kompleks karena Manila tetap mempertahankan putusan arbitrase 2016 dan memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, tetapi pada saat yang sama membuka kemungkinan memperbaiki hubungan dengan Beijing. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa pemerintah Filipina tidak dapat mengelola Tiongkok hanya melalui logika konfrontasi karena hubungan ekonomi, kebutuhan energi, dan stabilitas kawasan tetap menuntut ruang komunikasi. Marcos pada 2026 berbicara mengenai reset hubungan dan tetap membuka peluang eksplorasi minyak serta gas bersama Tiongkok, menunjukkan bahwa ketegasan keamanan dan pragmatisme ekonomi masih berjalan berdampingan.

Perbedaan nada antara kebutuhan diplomasi Marcos dan retorika keras Teodoro memperlihatkan dilema yang akan semakin penting menjelang 2028. Pemerintah membutuhkan ruang untuk bernegosiasi, tetapi politik domestik dapat menghukum setiap bentuk kompromi apabila publik telah dibentuk untuk melihat kelenturan sebagai kelemahan. Dalam perspektif hubungan internasional, keadaan seperti ini merupakan audience cost, yaitu biaya politik yang muncul ketika pemimpin mengambil langkah yang dianggap bertentangan dengan sikap keras yang sebelumnya telah dibangun di depan publik.

Ketika Laut Masuk ke Kotak Suara

Persoalan Filipina menjelang 2028 karena itu bukan sekadar apakah Teodoro akan maju dalam pemilu, tetapi bagaimana persaingan dengan Tiongkok mulai masuk ke dalam pembentukan identitas politik nasional. Ancaman eksternal dapat memperkuat solidaritas dan mendukung kebijakan pertahanan, tetapi ketika ancaman tersebut menjadi ukuran utama patriotisme, ruang diplomasi akan semakin sempit dan kebijakan luar negeri berisiko mengikuti kebutuhan elektoral.

Tantangan terbesar Manila bukan memilih antara ketegasan atau diplomasi, melainkan menjaga agar keduanya tetap menjadi instrumen negara dan tidak berubah menjadi alat kompetisi politik semata. Jika posisi terhadap Beijing menjadi standar untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin, Tiongkok tidak lagi hanya menjadi lawan dalam sengketa maritim. Ia telah menjadi variabel dalam perebutan kekuasaan domestik Filipina, dan pada titik itulah geopolitik mulai benar benar masuk ke dalam kotak suara.

Bencana Tibet dan Batas Ketahanan Strategis Tiongkok di Himalaya

, , , , , , 0

Bencana ekologis di kawasan perbatasan Tiongkok dan Nepal memperlihatkan paradoks yang semakin penting dalam politik keamanan kontemporer. Semakin besar kapasitas sebuah negara membangun infrastruktur dan mengintegrasikan wilayah terpencil ke dalam jaringan ekonomi, semakin besar pula konsekuensi strategis ketika lingkungan fisik di kawasan tersebut mengalami gangguan ekstrem. Keruntuhan gletser di Himalaya pada akhir Agustus 2026 tidak hanya menghasilkan korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu akses menuju Gyirong, merusak jalur transportasi, dan memaksa operasi penyelamatan berlangsung dalam kondisi yang terus berubah. Hingga 1 September, Tiongkok masih mencatat 16 orang meninggal dan 546 orang hilang, sementara upaya pemulihan akses menuju perbatasan belum sepenuhnya berhasil (Reuters, 2026). Persoalannya dengan demikian bukan sekadar kemampuan menghadapi bencana, melainkan sejauh mana negara memiliki ketahanan strategis ketika infrastruktur yang menopang kepentingan ekonominya justru berada di lingkungan yang sangat rentan.

Kawasan Himalaya memiliki karakter yang membuat pendekatan keamanan konvensional menjadi semakin terbatas. Pegunungan, sungai, gletser, dan jalur transportasi membentuk satu sistem ekologis yang tidak mengikuti batas kedaulatan negara. Ketika material longsoran mengubah aliran sungai, dampaknya dapat bergerak dari wilayah Tiongkok menuju Nepal dan sebaliknya, sementara kerusakan jalan di satu sisi dapat menghambat operasi penyelamatan di sisi lain. Reuters mencatat bahwa arus sungai di sekitar lokasi bencana mencapai enam hingga tujuh meter per detik dan kondisi lereng masih berpotensi mengalami longsor susulan (Reuters, 2026). Artinya, ancaman utama tidak berhenti ketika bencana pertama selesai. Risiko justru berkembang menjadi rangkaian ancaman sekunder yang dapat menghambat pemulihan, memperbesar kerugian, dan menciptakan kebutuhan koordinasi lintas batas.

Perubahan cara melihat ancaman tersebut dapat dianalisis melalui teori securitization Barry Buzan. Dalam kerangka ini, suatu persoalan dapat memperoleh karakter keamanan ketika dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan objek yang dianggap penting dan membutuhkan tindakan luar biasa (Buzan et al., 1998). Keruntuhan gletser memang bukan ancaman politik dalam pengertian tradisional, tetapi ketika peristiwa tersebut memutus konektivitas wilayah, membahayakan penduduk, menghambat fungsi pemerintahan, dan merusak infrastruktur strategis, lingkungan berubah dari isu ekologis menjadi bagian dari agenda keamanan. Perubahan perspektif ini penting karena menentukan bagaimana negara menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan membangun kapasitas menghadapi ancaman nonmiliter.

Dalam konteks Tiongkok, persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas karena Gyirong merupakan bagian dari konektivitas ekonomi dan geografis menuju Nepal. Kerusakan jalur menuju perbatasan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu jaringan perdagangan dan hubungan ekonomi yang bergantung pada kelancaran infrastruktur. Perspektif complex interdependence Robert O. Keohane menjelaskan bahwa hubungan antarnegara dibentuk oleh banyak saluran interaksi dan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer. Bencana Himalaya menunjukkan bahwa jalan, energi, perdagangan, informasi, dan kemampuan penyelamatan dapat menjadi bagian dari hubungan strategis antarnegara. Ketika salah satu unsur tersebut terganggu, efeknya dapat merambat ke berbagai sektor sekaligus.

Kondisi ini seharusnya mendorong Tiongkok dan Nepal untuk menggeser orientasi dari sekadar respons menuju pengelolaan risiko bersama. Pengalaman beberapa hari terakhir memperlihatkan bahwa kemampuan teknis penyelamatan dapat kehilangan efektivitas ketika informasi mengenai perubahan hidrologis dan kondisi geografis tidak tersedia secara cepat dan dapat dipercaya. Sebelumnya, risiko danau yang terbentuk akibat material longsoran bahkan menyebabkan operasi penyelamatan di pihak Tiongkok dihentikan sementara sebelum kembali dilanjutkan setelah ancaman dinilai lebih terkendali (Reuters, 2026). Situasi tersebut menunjukkan bahwa dalam bencana lintas batas, informasi bukan sekadar instrumen pendukung, tetapi merupakan sumber daya strategis yang menentukan keputusan operasional.

Perspektif tersebut juga mengubah makna pembangunan infrastruktur di kawasan Himalaya. Pembangunan jalan dan fasilitas perbatasan tidak dapat hanya dinilai berdasarkan kapasitas ekonomi atau manfaat konektivitas, sebab keberlanjutannya bergantung pada kemampuan menghadapi karakter geografis yang ekstrem. Kerangka Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 menempatkan pemahaman risiko, penguatan tata kelola, investasi pada ketahanan, serta kesiapsiagaan sebagai unsur penting pengurangan risiko bencana (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015). Dengan kerangka demikian, membangun kembali jalan yang hancur bukan sekadar proyek rekonstruksi, melainkan kesempatan untuk mengoreksi asumsi mengenai lokasi, desain, dan ketahanan infrastruktur terhadap ancaman ekologis yang semakin tidak menentu.

Bencana di Tibet memberikan pelajaran strategis yang jauh melampaui persoalan penyelamatan korban. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan negara pada era perubahan iklim tidak hanya diukur dari kemampuan menguasai wilayah atau membangun infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa sistem nasional tetap berfungsi ketika lingkungan mengalami guncangan besar. Tiongkok menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa pembangunan dan konektivitas di Himalaya dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan risiko ekologis, sedangkan Nepal menghadapi kebutuhan untuk memperkuat mekanisme kerja sama dengan negara-negara di sekitarnya. Jika pelajaran tersebut tidak diterjemahkan ke dalam sistem peringatan dini, pertukaran data, perencanaan infrastruktur, dan koordinasi lintas batas, maka setiap pembangunan baru di kawasan rawan justru berpotensi menciptakan kerentanan baru. Dalam pengertian inilah tragedi Gyirong bukan hanya bencana alam, melainkan ujian terhadap konsep keamanan dan ketahanan strategis di Himalaya.

Menakar Ulang Hubungan Ekonomi Indonesia dan Tiongkok

, , , , , , , , 0

Belakangan ini, sejumlah video pendek dan artikel di media sosial Tiongkok, mulai dari Bilibili hingga platform semacam NetEase, ramai membicarakan klaim bahwa perusahaan peleburan nikel asal Tiongkok membongkar seluruh lini produksinya di kawasan industri Sulawesi hanya dalam 21 hari, lalu mengapalkan seluruh peralatan itu kembali ke Tiongkok (IBNEWS, 2026). Narasi serupa turut menyebar di kanal video berbahasa Inggris yang menggambarkan industri nikel Indonesia tengah runtuh akibat gelombang penarikan investasi Tiongkok bernilai belasan miliar dolar.

Pada saat yang hampir bersamaan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi justru mengumumkan angka realisasi investasi yang tumbuh dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru. Kontras semacam ini bukan kebetulan belaka, melainkan gejala dari persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu jarak antara kecepatan sebaran narasi digital dan kelambatan proses verifikasi fakta. Dari titik itulah opini ini hendak mengambil analisis yang berbeda, bukan sekadar menjawab apakah kebijakan Indonesia ramah atau tidak terhadap investor Tiongkok, melainkan menelusuri bagaimana kepercayaan ekonomi dibangun di tengah derasnya arus informasi yang emosional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang lazim disingkat BKPM, mencatat realisasi investasi Indonesia mencapai Rp498,79 triliun pada kuartal pertama 2026, dengan penyerapan 706.569 tenaga kerja baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo (BKPM, 2026). Sektor hilirisasi, yakni pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri, turut menyumbang porsi signifikan dari capaian tersebut. Tren ini berlanjut memasuki kuartal kedua, dengan realisasi investasi semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap hampir satu setengah juta tenaga kerja (Setneg, 2026).

Hal menarik untuk dicermati secara kritis bukan sekadar besaran angka tersebut, melainkan komposisi asal negaranya. Hong Kong tercatat menempati posisi kedua dengan nilai investasi 7,6 miliar USD, disusul Tiongkok sebesar 3,9 miliar USD pada semester pertama 2026, sementara Singapura tetap memimpin sebagai negara asal investasi terbesar (Setneg, 2026). Kedua entitas ini sekilas berasal dari kedaulatan yang sama, namun BKPM mencatatnya terpisah karena Hong Kong berstatus wilayah administratif khusus atau Special Administrative Region, yaitu wilayah dengan sistem keuangan dan yurisdiksi hukum bisnis tersendiri meski berada di bawah kedaulatan Tiongkok.

Artinya, apabila modal dari Tiongkok dan Hong Kong dihitung bersama, keduanya bukan sedang menyusut, melainkan tetap bertahan di kelompok tiga besar penanaman modal asing atau PMA di Indonesia. Jika benar terjadi eksodus besar besaran seperti digambarkan konten viral, semestinya tercermin dalam tren angka menurun tajam, bukan bertahan di papan atas beberapa kuartal berturut turut.

Namun demikian, menolak narasi bukan berarti menutup mata terhadap keluhan riil pelaku usaha soal ketidakpastian regulasi. Di sinilah dibutuhkan analogi sederhana agar persoalan ini mudah dipahami khalayak luas. Bayangkan sebuah rumah tua yang sedang direnovasi sementara penghuninya tetap tinggal di dalamnya. Penghuni tidak keberatan temboknya dibongkar, sebab mereka tahu rumah itu perlu diperbarui agar layak huni dalam jangka panjang. Artinya mereka gelisah bukan renovasinya, melainkan ketidaktahuan kapan pekerjaan dimulai dan apakah tukang yang datang mengikuti gambar rencana yang sama esok hari. Begitu pula investor jangka panjang di sektor pertambangan atau manufaktur. Mereka pada dasarnya menerima bahwa kebijakan kuota produksi, perpajakan, atau tata kelola devisa hasil ekspor akan terus disesuaikan seiring waktu, namun yang mereka butuhkan adalah kejelasan arah, masa transisi yang wajar, serta konsistensi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya.

Persoalan industri nikel yang kerap dijadikan bukti tunggal narasi keruntuhan sesungguhnya lebih rumit daripada akibat satu kebijakan semata. Sejumlah kajian menunjukkan gelombang investasi Tiongkok ke sektor hilirisasi logam dan kendaraan listrik, (electric vehicle), telah berlangsung sejak 2020 dengan realisasi mencapai 35,3 miliar USD hingga awal 2025 (PPI Tiongkok, 2025). Skala investasi sebesar itu membawa konsekuensi berupa persaingan pasokan bijih nikel antarperusahaan, perbedaan pilihan teknologi peleburan, hingga sengketa internal pemegang saham, yang berkontribusi pada tekanan biaya produksi jauh sebelum ada penyesuaian kebijakan terbaru. Menyederhanakan seluruh dinamika itu menjadi satu sebab tunggal, yakni sikap pemerintah Indonesia, justru mengaburkan akar masalah yang perlu dibenahi bersama.

Adanya kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang terdampak, atau yang dalam kajian komunikasi kebijakan disebut sebagai information gap, merupakan tantangan berikutnya yang perlu dikelola kedua negara, terutama karena ruang digital berbahasa Mandarin berkembang sebagai ekosistem informasi tersendiri yang jarang bersinggungan dengan kanal resmi pemerintah Indonesia. Akibatnya, ketika sebuah kebijakan diambil, penjelasan resmi soal alasan dan mekanismenya sering kali tidak sampai secepat narasi yang beredar dari video ke video. Ruang kosong yang tercipta dari keterlambatan ini pun akan selalu terisi oleh narasi paling emosional, bukan yang paling akurat. Karena itu, kementerian teknis, asosiasi dunia usaha, akademisi, dan media kedua negara perlu membangun kanal komunikasi lintas bahasa yang proaktif menjelaskan dasar kebijakan, bukan hanya bereaksi setelah narasi negatif telanjur viral.

Kegagalan mengelola kesenjangan informasi ini berisiko meluas melampaui urusan bisnis, sebab persepsi keliru dapat merembes menjadi persoalan citra bilateral yang jauh lebih sulit dipulihkan ketimbang memperbaiki satu regulasi teknis. Karena itu, keterbukaan pemerintah mendengarkan keluhan dunia usaha semestinya dipandang bukan kelemahan, melainkan instrumen tata kelola mendeteksi hambatan implementasi sedini mungkin.

Hubungan ekonomi antarnegara lebih menyerupai kemitraan jangka panjang yang terus dirawat, bukan hubungan yang sekali jadi lalu selesai. Keduanya akan terus menghadapi gesekan kecil, mulai dari perubahan regulasi hingga fluktuasi pasar global, namun gesekan itu bagian wajar dari kemitraan yang hidup, bukan tanda arah kerja sama telah berbalik. Hal yang membedakan kemitraan yang matang dari yang rapuh bukanlah ketiadaan persoalan, melainkan kesediaan kedua pihak untuk duduk bersama, memverifikasi fakta sebelum menyimpulkan, dan menjaga agar kapal besar bernama kerja sama Indonesia dan Tiongkok tetap melaju meski ombak informasi digital sesekali datang menghantam.

Taiwan Meluncurkan Kapal Selam Buatan Dalam Negeri Pertama “Narwhal”

, , , , , , , , , 0

Taiwan meluncurkan kapal selam pertamanya yang dibuat di dalam negeri pada 28 September 2023, sebuah pencapaian yang menjadi tonggak penting seiring upaya Taipei untuk meningkatkan kapabilitas militernya dalam menghadapi ancaman yang semakin besar dari Beijing. Setelah kapal selam tersebut diresmikan, kapal Narwhal akan memasuki tahap uji coba laut bulan depan sebelum memasuki layanan tahun depan.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen memimpin upacara di galangan kapal selam di kota Kaohsiung selatan di mana kapal diesel-listrik tersebut secara resmi diberi nama “Narwhal” dalam bahasa Inggris dan “Hai Kun” dalam bahasa Mandarin. “Kapal selam ini merupakan realisasi penting dari komitmen konkrit kami dalam membela negara kami,” kata Tsai. “Ini juga merupakan perlengkapan penting bagi angkatan laut kita dalam mengembangkan strategi perang asimetris,” tambahnya.

“Dulu, banyak orang mengira membangun kapal selam buatan dalam negeri adalah tugas yang mustahil. Tapi kami telah berhasil,” ujar Tsai dilansir dari CNN. Kepala pertahanan Taiwan berharap kapal selam ini akan membantu mempersulit potensi invasi Tiongkok, yang mengklaim pulau itu sebagai wilayahnya dan telah meningkatkan serangannya dalam beberapa tahun terakhir. Para jurnalis diajak berkeliling ke dalam galangan kapal kapal selam tetapi tidak diizinkan mengambil foto jarak dekat karena alasan keamanan.

Peresmian kapal selam Narwhal sendiri dilakukan lewat sebuah upacara yang merupakan momen penting bagi Tsai, yang meluncurkan kebijakan pertahanan utama dengan membangun kapal selam domestik pertama tak lama setelah menjabat pada tahun 2016. Rincian mengenai ukuran atau kemampuan kapal juga tidak diungkapkan, namun, Sandra Oudkirk, duta besar de facto Washington untuk Taiwan, serta perwakilan dari misi Jepang dan Korea Selatan di Taipei turut hadir dalam acara tersebut.

Tsai mengatakan proyek kapal selam dalam negeri adalah “prioritas utama” pemerintahannya. Dengan penambahan “Narwhal”, Taiwan akan memiliki total tiga kapal selam pada tahun 2025 – Taiwan sudah memiliki dua kapal selam buatan Belanda yang pertama kali ditugaskan pada tahun 1980-an. Taiwan sebelumnya mengatakan pihaknya berencana membangun total delapan kapal selam buatan dalam negeri.

Ketika ditanya terkait kapal selam baru tersebut, Kementerian Pertahanan Tiongkok menyamakan kapal tersebut dengan “belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta”, yang mengacu pada ungkapan umum Tiongkok. Walaupun begitu, Laksamana Huang Shu-kuang, penasihat Dewan Keamanan Nasional Taiwan dan pemimpin proyek kapal selam dalam negeri, mengatakan armada baru tersebut akan memainkan peran kunci dalam mencegah Beijing melakukan blokade laut terhadap Taiwan. Pulau.

Meskipun Selat Taiwan mungkin terlalu dangkal untuk dijelajahi oleh kapal selam, kapal-kapal tersebut bisa sangat berguna ketika dikerahkan untuk menargetkan kapal perang Tiongkok di saluran Bashi dan perairan antara Taiwan dan pulau-pulau paling barat di Jepang. Akses Tiongkok ke Samudra Pasifik sendiri dibatasi oleh rangkaian pulau milik Jepang, Taiwan dan Filipina. Oleh karena itu, kata Huang, Taiwan dapat membantu membatasi proyeksi kekuatan militer Tiongkok dengan mengerahkan kapal selamnya di sana.

Kesepakatan Dengan Tiongkok Membahayakan Ribuan Warga Di Pulau Rempang Indonesia

, , , , , , , , , 0

Sekitar 7.500 masyarakat di pulau Rempang di Indonesia memiliki batas waktu hingga 28 September 2023 untuk meninggalkan rumah mereka guna pembangunan Eco City, sebuah proyek pabrik kaca raksasa milik Tiongkok. Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proyek ini akan menciptakan sekitar 35.000 lapangan kerja dan menarik investasi sebesar $26,6 miliar pada tahun 2080.

Masyarakat setempat menilai pembangunan tersebut mengancam cara hidup mereka dengan memindahkan mereka ke rumah baru yang jauh dari komunitas nelayan tradisional mereka. Dalam beberapa minggu terakhir, ketegangan meningkat di Rempang dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk Batam, karena menentang pembangunan tersebut bentrok dengan polisi setempat.

Pabrik kaca tersebut akan menjadi bagian dari Rempang Eco-City, sebuah proyek gabungan antara Otoritas Zona Bebas Indonesia (BP Batam), perusahaan lokal Indonesia PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Xinyi Glass dari Tiongkok, produsen kaca terbesar di dunia yang telah menjanjikan dana sebesar $11,6 miliar untuk pabrik tersebut.

Setelah selesai dibangun, pabrik tersebut akan menjadi yang terbesar kedua di dunia. Proyek Eco-City yang lebih luas akan mencakup sekitar 17.000 hektar lahan dan diharapkan mengembangkan kawasan industri, jasa dan pariwisata di Pulau Rempang.

Pada bulan Juli 2023 lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk bertemu denganXi Jinping dan membahas berbagai peluang kemitraan strategis antara kedua negara, termasuk inisiatif kesehatan, pendidikan, bahasa, dan investasi. Sebagai bagian dari perjalanan dua hari tersebut, Jokowi membahas dua proyek penting lainnya: investasi di ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur dan pengembangan Pulau Rempang.

Tepatnya pada tanggal 27 Juli, dalam pertemuan dengan Kamar Dagang Indonesia di Tiongkok di Hotel Shangri-La di Chengdu, Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia telah menyiapkan sekitar 34.000 hektar lahan di ibu kota baru untuk investasi Tiongkok. Pada 28 Juli, delegasi Indonesia termasuk Jokowi menyaksikan penandatanganan beberapa dokumen kerja sama yang mencakup pengembangan industri kaca dan panel surya di Rempang.

Amerika Serikat berencana menanggapi perluasan militer Tiongkok

, , , , , , 0

Pentagon bermaksud untuk mengerahkan sejumlah besar drone dan peralatan militer canggih dalam beberapa tahun ke depan, dengan memanfaatkan “sistem otonom” sebagai respons terhadap pertumbuhan militer Tiongkok yang signifikan dalam hal personel dan persenjataan. Strategi ini disoroti oleh Wakil Menteri Pertahanan AS Kathleen Hicks dalam konferensi teknologi militer di Washington, DC.

Hicks menekankan perlunya inovasi dalam menghadapi persaingan strategis dengan Tiongkok, yang menurutnya berbeda dari pesaing yang lebih lamban seperti yang dihadapi AS selama Perang Dingin. Ia juga menggarisbawahi bahwa ketika AS berada dalam wilayah konflik seperti Irak dan Afghanistan, Tiongkok berfokus pada pembangunan militer modern untuk melawan keunggulan operasional yang telah dinikmati AS.

Dijelaskan juga bahwa kekuatan Tiongkok terletak pada kekuatan militernya yang lebih besar, mencakup lebih banyak kapal, rudal, dan manusia. Sebagai tanggapannya, AS bertujuan untuk mengimbangi jumlah penduduk Tiongkok dengan jumlah penduduknya yang sulit diprediksi dan tangguh.

AS bermaksud untuk menerapkan berbagai “sistem otonom yang dapat diatribusikan” di berbagai bidang dalam 18 hingga 24 bulan ke depan. Pendekatan ini hemat biaya dan mengurangi risiko bagi personel. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepemimpinan Tiongkok menyadari risiko agresi setiap hari dan memilih untuk tidak bertindak.

Pada bulan Oktober tahun lalu, Pentagon menyebut Tiongkok sebagai “tantangan yang maju” dalam hal kebutuhan dan prioritas pertahanan. Strategi Pertahanan Nasional menyoroti Tiongkok sebagai pesaing strategis yang signifikan di masa mendatang.

Penilaian ini bertepatan dengan Strategi Keamanan Nasional dari Gedung Putih, yang mengakui Tiongkok sebagai penantang utama dengan kemampuan dan niat untuk membentuk kembali tatanan internasional. AS sangat prihatin dengan tindakan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, termasuk klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan dan aspirasinya terhadap Taiwan.

UU Penjaga pantai Tiongkok terbaru, Perairan Senkaku semakin memanas?

, , , , , 0

Sejak 1 Februari 2021 Pemerintah Tiongkok secara efektif memberlakukan undang-undang penjaga pantai (coast guard) terbaru yang isinya memberikan kebebasan bagi coast guard Tiongkok untuk menggunakan “tindakan apa saja” termasuk penggunaan senjata bagi kapal asing yang dianggap dapat mengganggu dan mengancam penegakan kedaulatan dalam yuridiksi perairan operasionalnya. Semenjak diresmikannya undang-undang ini, pada sabtu 6 Februari 2021 terpantau dua kapal coast guard Tiongkok terlihat memasuki kawasan perairan Senkaku yang merupakan wilayah persengketaan antara Tiongkok dan Jepang. Keberadaan dua kapal milik Tiongkok ini terlihat mendekati kapal nelayan Jepang yang sedang beroperasi di perairan tersebut. Melihat hal ini  coast guard Jepang kemudian mengirimkan kapalnya untuk melindungi aktivitas kapal nelayan Jepang serta memberikan peringatan kepada kapal Tiongkok agar keluar dari wilayah perairan Senkaku.

Kejadian itu tidak berhenti disitu saja, keesokan harinya dua kapal coast guard Tiongkok kembali terlihat memasuki wilayah perairan Senkaku, pada 22 kilometer selatan dari Pulau Taisho yang kemudian kembali bergabung dengan 2 kapal Tiongkok lainnya yang terlihat dilengkapi meriam yang sedang berlayar di contiguos zone. Setelah dalam dua hari berturut-turut memasuki perairan Senkaku pasca UU Coast guard diresmikan, ini merupakan kali ke lima dalam tahun ini kapal coast guard Tiongkok memasuki wilayah Jepang berdasarkan laporan 11th Regional Coast Guard Headquarters di Naha, Okinawa.

Keberadaan UU coast guard Tiongkok yang baru dan aktifnya coast guard Tiongkok memasuki wilayah Senkaku ini berdampak kepada meningkatnya ketegangan antara Jepang dan Tiongkok. Reaksi keras diberikan oleh parlemen Jepang yang menuntut agar di adakannya latihan militer bersama antara pasukan bela diri Jepang dan tentara Amerika Serikat di sekitaran Senkaku. Hal ini pula dipertegas melalui panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Yoshihide Suga di awal bulan ini yang membahas terkait perjanjian pakta keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) bahwasanya AS akan mempertahankan wilayah yang ada di pemerintahan Jepang jika terjadi serangan bersenjata sebagai bentuk komitmen terhadap aliansi Jepang-Amerika Serikat.

Sumber Referensi:
Jesse Johnson. (2021, February 6). Chinese vessels enter Senkaku territorial waters for the first time since new law allowing use of weapons. The Japan time. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/06/national/china-senkakus-coast-guard-law/

Kyodo. (2021, February 7). Chinese vessels enter Senkaku territorial waters for the second straight day. The Japan time. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/07/national/china-japan-senkakus-coast-guard

Salah Satu Investor Terbesar Indonesia, Tiongkok Tidak Ada Dalam Daftar Investor Potensial INA?

, , , , 0

(Foto: Tomohiro Ohsumi via Getty Images)

Indonesia resmi membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dinamai Indonesia Investment Authority (INA). INA dibentuk sebagai amanat dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan melalui Sidang Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020.

INA ditargetkan dapat mengelola dana hingga USD20 Miliar dalam dua bulan kedepan, seperti yang dikemukakan oleh Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (15/1). Selain itu, INA juga diharapkan dapat menopang perekonomian nasional melalui peluang investasi yang masuk ke Indonesia.

Investasi-investasi yang masuk melalui INA akan menjadi salah satu sumber pembiayaan baru yang akan digunakan untuk proyek-proyek domestik diantaranya jalan tol, pelabuhan, jembatan dan bandara. Namun, ada hal yang cukup mengejutkan dari INA ini. Tiongkok sebagai salah satu investor terbesar Indonesia, ternyata tidak masuk dalam daftar investor potensial untuk INA.

Dilansir dari South China Morning Post, ada 2 kemungkinan kenapa Tiongkok tidak masuk dalam daftar tersebut. Kemungkinan pertama adalah karena Tiongkok telah memiliki begitu banyak proyek investasi di Indonesia. Sehingga, tidak perlu masuk ke dalam daftar karena Tiongkok sudah pasti akan tetap berinvestasi di Indonesia.

Kedua, adanya kemungkinan pemerintah Indonesia sengaja membuka peluang kerja sama sebesar-besarnya agar tidak terlalu terikat dan mengandalkan Tiongkok. Adanya sentimen terhadap Tiongkok yang masih cukup besar dalam domestik, dianggap menjadi salah satu alasan yang membuat pemerintah Indonesia agar tidak terlalu bergantung kepada Tiongkok. Alasan lainnya adalah untuk mengurangi resiko jika terlalu bergantung pada satu investor dan untuk mengundang semakin banyak investor berinvestasi di Indonesia.

Referensi:

CNN Indonesia. (2021, 15 Januari). Jokowi Ungkap Target Dana Kelolaan Dua Bulan Rp281,1 T. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210115201706-532-594404/jokowi-ungkap-target-dana-kelolaan-ina-dua-bulan-rp2811-t

Sidik, Syahrizal. (2020, 18 Desember). Resmi! SWF Bernama Indonesia Investment Authority (INA). CNBC Indonesia https://www.cnbcindonesia.com/market/20201218125410-17-210031/resmi-swf-bernama-indonesia-investment-authority–ina-

Yuniar, Resty Woro. (2021, 8 Februari). Why is China Being Left Out of Indonesia’s USD20 Billion Wealth Fund?. South China Morning Post. https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3120687/why-china-being-left-out-indonesias-us20-billion-wealth-fund h

Load More