Menu

Cristiyunisca Reviani Rongkas

About Cristiyunisca Reviani Rongkas

https://dip.or.id

Posts by Cristiyunisca Reviani Rongkas:

gettyimages-1232598614-2048x2048-1

‘Tsunami’ COVID-19 India: Indonesia Selanjutnya?

, , , 0

India mencatatkan dirinya sebagai salah satu negara penyumbang kasus positif dan kematian akibat COVID-19 terbesar saat ini. Hal ini terjadi setelah gelombang kedua COVID-19 menghatam negara itu pada pertengahan April 2021. Penambahan jumlah kasus positif dan kematian di India itu bahkan dikatakan sebagai ‘Tsunami’ COVID-19. Kuatnya ‘Tsunami’ ini menghantam, pemerintah India mengalami kesulitan dalam penanganan lonjakan kasus dan kematian ini dan beberapa negara tercatat telah mengirimkan bantuan medis ke India.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa ‘Tsunami’ COVID-19 di India disebabkan oleh tiga faktor utama yakni perkumpulan massa, tingkat vaksinasi yang rendah dan mutasi baru COVID-19.[1] Beberapa hari sebelum puncak ‘Tsunnami’ itu, terjadi perkumpulan massal karena sebuah festiva bernama Kumbh Mela. Polisi India memperkirakan sekitar 650,000 orang ikut dalam festival itu untuk “mandi bersama”, tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Sehari setelah festival ini, terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi dan semakin tinggi di hari-hari berikutnya.[2] Sehingga festival ini dianggap menjadi salah satu yang memperarah penularan covid-19 di India.

‘Tsunami’ covid-19 yang terjadi di India sekali lagi menunjukan bahwa kita masih belum bisa mengalahkan virus itu. Kejadian ini harus menjadi refleksi dan dipelajari untuk menghindari terjadinya ‘Tsunami’ tersebut, terutama bagi Indonesia. Tiga faktor yang menurut WHO sebagai faktor utama dari ‘Tsunami’ di India pada kenyataan juga ada di Indonesia; tingkat vaksinisasi yang rendah, perkumpulan massa dan kemungkinan varian baru.

Indonesia memang mencatatkan dirinya sebagai salah satu negara yang pertama kali melakukan vaksinisasi kepada masyarakatnya. Namun, tingkat vaksinisasi masih sangat rendah. Baru sekitar 2.70% (29/04) dari total populasi yang telah mendapatkan 2 dosis suntikan vaksin atau dipaksin secara penuh.[3] Sementara mayoritas masyarakat belum memiliki kekebalan yang menyebabkan penularan virus masih akan terus.

Berbicara mengenai perkumpulan massa, kegiatan ini sejak awal telah dinilai sebagai sumber penularan virus COVID-19.[4] Tentunya, kita di Indonesia tidak asing dengan acara bekumpul bahkan memiliki ‘budaya kumpul-kumpul’. Berkumpul untuk perayaan ulang tahun, buka puasa bersama di bulan Ramadhan sampai acara arisan adalah beberapa contoh kegiatan berkumpul yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, ada juga praktik keagamaan tidak bisa dipungkiri sebagai acara perkumpulan paling besar dan paling sering di lakukan oleh masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia sempat memberlakukan kebijakan pembatasan dan pemberhentian pada bentuk-bentuk perkumpulan untuk menekan penularan virus. Sistem Work From Home (WFH) diberlakukan untuk perkantoran, semua aktvitas dunia pendidikan dilakukan secara daring, pembatasan jumlah pelanggan pada tempat makan dan pusat perbelanjaan sampai pemberhentian pada perkumpulan praktik keagamaan juga dilakukan. Sayangnya, kebijakan ini mendapatkan kecaman dari masyarakat yang menganggap pemerintah berupaya untuk menghentikan aktivitas keagamaan mereka. Akibatnya, kebijakan ini hanya membuahkan hasil sementara dan tidak secara signifikan menurunkan tingkat penularan.

Walaupun sempat mengambil kebijakan untuk menutup pintu masuk penerbangan internasional, kebijakan ini tidak berlangsung lama. Indonesia kembali membuka pintu untuk turis tanpa protokol karantina yang ketat. Nampaknya, perekonomian Indonesia memang masih sangat bergantung pada turis yang masuk ke negara ini. Akibatnya, potensi mutasi virus masuk ke Indonesia sangat beragam dan semakin tinggi.

Penularan COVID-19 saat ini masih sangat tinggi dan variasi baru yang lebih berbahaya masih sangat mungkin muncul. Oleh karenanya, WHO menyatakan bahwa pengawasan terhadap varian baru COVID-19 masih tetap harus dilakukan. Hal ini penanganan terhadap COVID-19 semakin akan sulit untuk dilakukan jika virus itu berhasil bermutasi dan menghasilkan varian baru.[5] Vaksin yang sekarang tersedia bisa menjadi percuma karena varian baru itu.

Kondisi Indonesia saat ini ternyata sangat mirip dengan kondisi India. Jika kita terus menormalisasi perkumpulan massa dan perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang disaat bersamaan tingkat vaksinisasi masih rendah, dalam waktu dekat ‘Tsunami’ juga akan terjadi di Indonesia. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan ini cukup sulit dijawab karena pada dasarnya penanganan terhadap COVID-19 sangat kompleks. Pemerintah dan masyarakat selalu diperhadapkan pada situasi sulit dan tidak punya banyak pilihan.

[1] Hannah Ellis-Petersen, “WHO Blames ‘Perfect Storm’ of Factors for India COVID Crisis”, TheGuardian.com, 27 April 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/apr/27/international-aid-arrives-in-india-to-combat-deadly-covid-crisis

[2] Neha Arora, dkk. “ ‘Super-spreader’ Erupts as Devout Hindus Throng Indian Festival”, Reuters.com, April 15 2020 https://www.reuters.com/world/india/super-spreader-erupts-devout-hindus-throng-indian-festival-2021-04-14/

[3] Coronavirus Resource Center, “Vaccine Tracker: Indonesia”, John Hopkins University. Data diambil pada 29 April 2021, 14.00 WIB.

[4] Brian McCloskey, dkk. “Mass Gathering Events and Reducing Further Global Spread of COVID-19:A Political and Public Health Dilemma”, Elsevier Public Health Emergency Collection, Lancet 2020 4-10 April, 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138150/

[5] World Health Organization, “SARS-CoV-2 Variants”, Disease Outbreak News, 31 Desember 2020, https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2variants/en/#:~:text=While%20mutations%20of%20SARS%2D,make%20control%20more%20difficult.

gettyimages-1229413961-594x594

Laporan Climate Change 2020, Salah Satu Tahun Paling Panas!

, , , , 1

Seperti laporan tahunan pada umumnya, World Meteorological Organization merilis laporan State of the Global Climate untuk tahun 2020 baru ditahun 2021. Ada beberapa hal yang disoroti oleh WMO dalam laporan itu, diantaranya tentang emisi gas, permukaan air laut sampai suhu Bumi.

Aktivitas manusia sepanjang tahun 2020 memang mengalami pembatasan sejak bulan Maret ketika WHO menetapkan penularan  COVID-19 sebagai pandemi. Pembatasan ini menyebabkan reduksi gas cukup turun. Walaupun begitu, efeknya dan efek rumah kaca justru tetap parah di mana 2020 tercatat sebgai salah satu tahun terpanas dengan rata-rata suhu mencapai 38.0 derajat celcius.

Semakin panasnya suhu Bumi menjadikan laut sebagai salah satu korbannya yang kewalahan mengimbangi efek rumah kaca. Akibatnya, suhu air laut juga menjadi panas dan memicu penurunan pH air laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem lautan. Selain itu, hal ini juga memicu es di Kutub yang mencair dan telah melewati batas minimum pencairan pada September 2020. Antartika bahkan diperkirakan telah kehilangan es sebesar 175 sampai 225 Gt per tahun. Cairnya es ini telah menyebabkan permukaan air laut semakin tinggi.

Cuaca yang tidak menentu dan semakin ekstrem akibat climate change membuat mayoritas pertanian terganggu. Terganggunya sektor pertanian memicu ketersediaan makanannya menjadi kurang. Hal ini menyebabkan tingkat food insecurity semakin meningkat, khususnya di negara dengan jumlah populasi banyak dan negara yang bahan makanannya bertumpuh pada pertanian.

Selain itu, Climate Change telah menyebabkan sebanyak 9,8 juta orang harus kehilangan tempat tinggal dan berpindah tempat pada paruh pertama 2020. Dipekirakan jumlah ini akan lebih banyak sepanjang tahun 2020. Mayoritas disebabkan oleh bencana seperti topan dan badai, hujan salju lebat, tornado sampai cuaca panas dan dingin yang ekstrem.                

Kondisi Bumi dipekirakan akan semakin parah pada tahun 2025, sehingga diperlukan upaya kolektif untuk menjalankan mitigasi yang efektif. Resesi akibat pandemi dinilai sebagai ancaman bagi upaya ini karena masih akan memberikan dampak beberapa tahun ke depan. Namun, kondisi ini juga membuka kesempatan untuk mengembangkan energi hijau (green energy) melalui investasi pada infrastruktur publik. Hal ini dinilai dapat mendukung ekonomi nasional melalui penyediaan lapangan pekerjaan baru ketika memasuki fase pemulihan dari pandemi saat ini.

gettyimages-1232532467-594x594-1

Setahun Intimasi Bersama COVID-19, Kapan Pandemi Ini akan Berakhir?

0

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19. Beberapa negara melakukan lockdown ketat dan pembatasan kontak fisik secara langsung. Seluruh aktivitas pendidikan dilakukan secara virtual sebagai salah satu langkah untuk menekan penularan. Walaupun demikian pandemi ini belum berhasil dikalahkan ditandai angka kematian yang telah melewati 3 juta jiwa. Kurang lebih setahun bersama dengan COVID-19, pertanyan kapan pandemi ini akan berakhir telah menjadi hal yang masih membuat orang bertanya-tanya. Upaya vaksinisasi yang saat ini terus dipercepat membawa harapan bahwa akhir dari pandemi ada di depan mata. Tapi, kapan pandemi ini sebenarnya akan berakhir?

Jika melihat pandemi yang terjadi sebelumnya yaitu Spanish Flu pada tahun 1918-1920,terdapat kurang lebih 2 tahun untuk dapat hidup kembali dengan ‘normal’. Walaupun normal disini dalam pengertian beberapa ahli bukan kembali normal senormal sebelum pandemi covid-19 terjadi. COVID-19 diketahui lebih menular dibandingkan dengan pandemi sebelumnya sehingga diprediksi akan terus bermutasi menjadi varian baru kemana virus ini pergi dan beradaptasi.

Sejak pandemi ini dimulai, para ahli telah berupaya untuk membuat vaksin secepat mungkin yang aman agar bisa menyelamatkan banyak jiwa dari COVID-19. Tidak hanya dapat dibuat dengan waktu cepat, vaksin itu juga harus memiliki efektifitas yang tinggi terhadap covid-19 terutama untuk kelompok yang sangat rentan terhadap penularan virus tersebut.[1] Vaksinisasi yang tercatat telah dilakukan oleh beberapa negara sejak Desember 2020. Israel menjadi negara dengan angka pemberian vaksin tertinggi yaitu sebesar 61% diikuti oleh Britania Raya dengan 48% populasi telah diberikan vaksin per data tanggal 19 April 2021.[2]

Setelah vaksinisasi, lalu apa?

Vaksin dianggap sebagai hal yang dapat membuat kita imun terhadap COVID-19. Namun, menurut beberapa ahli hal itu tidak serta merta membuat aktivitas dan kebiasaan kembali normal seperti sebelumnya. Menurut Dr. Jerome Kim, sekalipun vaksinisasi telah dilaksanakan akan butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat kembali beraktivitas secara ‘normal’ seperti sebelumnya.[3] Sehingga, memakai masker dan menjaga jarak masih harus terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, lebih baik lagi jika terus dilakukan.

Pandemi dapat dikatakan akan berakhir ketika virus tidak lagi menular dan menyebabkan kematian walaupun sebenarnya virus itu masih ada. Hal ini didapatkan dari kesimpulan mengenai Spanish Flu yang virusnya tetap ada sampai sekarang namun tidak lagi mematikan. Walaupun tidak lagi mematikan tapi sebenarnya virus itu masih menyebabkan kematian karena telah berkembang menjadi flu musiman akibat mutasi yang terjadi.[4] Diprediksi bahwa hal yang sama akan terjadi juga pada COVID-19 di mana virus ini akan tetap ada tapi tidak lagi mematikan karena imunitas tubuh manusia telah meningkat pasca vaksinisasi.

Kembali ke pertanyaan utama, lalu kapan pandemi akan berakhir? Satu hal yang pasti, semua orang harus divaksin terlebih dahulu agar memiliki kekebalan tubuh yang kuat melawan COVID-19. Sampai saat itu tibe barulah pandemi ini akan berakhir. Untuk mencapai hal itu, negara-negara terus mengupayakan proses vaksinisasi berjalan dengan cepat dan efektif. Menurut WHO, sebagaimana dinyatakan oleh Direkturnya, awal 2022 pandemi akan telah berakhir ketika semua orang telah imun terhadap virus tersebut.[5] Jika vaksinisasi ini berjalan lancar dan hasil dari vaksin sesuai dengan yang diharapkan, 2022 akan menjadi tahun di mana transisi untuk kembali ke aktivitas normal dapat dilakukan.

Walaupun demikian, kita perlu menyadari bahwa masa depan itu tidak pasti. COVID-19 yang masih bermutasi menjadi lebih mematikan dalam waktu dekat yang membuka kemungkinan vaksin tidak dapat bekerja dengan maksimal melawan virus tersebut. Hal ini semakin mengancam human security, terutama kelangsungan hidup sebagai hal yang terpenting. Pemerintah harus dapat menjamin kelangsungan hidup warna negaranya sebagaimana yang tercantum dalam resolusi Sidang Umum PBB 64/291, tentunya menjamin kehidupan warga negara dari ancaman pandemi termasuk di dalamnya.[6] Oleh karena itu, hal yang paling penting yang harus dilakukan saat ini adalah kolarabosi penelitian dan pengembangan untuk bersama menemukan cara paling efektif mengatasi pandemi, hari ini maupun pandemi yang akan datang. Selain itu, pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Sifat COVID-19 yang sangat kompleks menjadikan penanganan terhadap covid bukan hanya kewajiban dari pemerintah tetapi juga masyarakat untuk menjaga dan melindungi satu sama lain dari penularan virus itu. Hal ini juga sama penting  tapi sering kali terlupakan yaitu pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjalankan regulasi yang perlu dijalankan untuk melawan pandemi ini. Ketika dua entitas ini mampu bekerjasama dengan harmonis dan menjalankan kewajibannya masing-masing, pandemi ini pasti akan berakhir bahkan mungkin lebih cepat dari waktu yang telah diperkirakan sebelumnya.

[1] Sarun Charumilind, dkk. “When Will the COVID-19 Pandemic End?”, Healthcare Systems & Services Practice, McKinsey & Company, September 2020.

[2] Hannah Ritchie, dkk. “Statistics and Research Coronavirus (COVID-19) Vaccinations”, https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.

[3] Jerome Kim dalam Interview Asian Boss, “You Need To Listen To This Leading Vaccine Expert From Korea | STAY CURIOUS #30”, 13 November 2020, https://youtu.be/ebw1DlaY0yE

[4] Teddy Amenabar, “’The 1918 Flu is Still with Us’: The Deadliest Pandemic Ever is still causing problems today”, The Washington Post, 4 September 2020, https://www.washingtonpost.com/history/2020/09/01/1918-flu-pandemic-end/

[5] DW, “Is the end of the coronavirus pandemic in sight?”, https://www.dw.com/en/is-the-end-of-the-coronavirus-pandemic-in-sight/a-56740737

[6] General Assembly resolution 64/291, Follow-up to General Assembly resolution 64/291 on human security: report of the Secretary-General, A/66/763, 5 April 2012

gettyimages-1227744386-594x594

Bagaimana Teknologi Luar Angkasa Menentukan Pemenang Perang

, , , , 0

Tensi dan kompetisi di luar angkasa yang terus meningkat belakangan ini tidak seharusnya mengagetkan. Dengan peran satelit yang terus meningkat, khususnya untuk militer, telah membuat ketergantungan terhadap teknologi luar angkasa untuk keperluan militer semakin tinggi. Akibatnya, perkembangan kapabilitas luar angkasa menjadi salah satu prioritas yang didorong oleh negara untuk dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya kompetisi memang tidak dapat terhindar untuk mencari siapa yang akan memiliki gelar ‘terkuat’ di luar angkasa. 

Selain untuk mencari gelar terkuat itu, meningkatnya depensi keamanan nasional terhadap satelit telah membuat negara semakin menyadari pentingnya luar angkasa demi melindungi keamanan mereka. Nyatanya, urusan militer dan teknologi luar angkasa semakin terintegrasi belakangan ini. Prancis menjadi negara pertama yang menunjukan bahwa latihan militer di luar angkasa juga sangat mungkin untuk dilakukan. Hal ini dengan sendirinya memicu negara-negara yang telah memiliki satelit berupaya untuk mengamankan satelit mereka dan yang belum memiliki berkeinginan untuk memiliki.

Pentingnya luar angkasa bagi negara pun tidak bisa dipisahkan dengan budget yang terus mengalami peningkatan. Amerika Serikat dan China memiliki budget luar angkasa cukup besar dan ambisi mereka yang jelas tentang penggunaan luar angkasa membuat pembicaraan mengenai persaingan tidak akan jauh dari keduanya. Entah AS atau China, salah satu diantara keduanya akan menjadi pemenang perang dan kali ini akan tergantung dari siapa terkuat di luar angkasa.

Teknologi Luar Angkasa dalam kompetisi AS-China

Dengan motivasi yang jelas dan kapabilitas yang dimiliki oleh China di luar angkasa, memang tidak mengherankan apabila China dinobatkan sebagai saingan berat AS. Jika AS beperang dengan China saat ini, AS mungkin tidak dapat memastikan kemenangannya. Pada 2018, dilaporkan bahwa lebih dari 70% senjata dan peralatan militer AS bergantung pada satelit.[1] Presentasi ini mungkin lebih besar pada hari ini mengingat ketergantungan terhadap teknologi yang semakin besar. Hal ini mengindikasikan apabila satelit AS tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan malfungsi militer di AS.  Sehingga dapat menghambat bahkan mengganggu kinerja maupun operasi militernya.

Militer AS pernah mengalami dampak dari serangan terhadap satelitnya yaitu pada Perang Teluk. Serangan kecil terhadap satelit mereka ternyata mampu membuat satelit itu terganggu dan mengakibatkan dampak destruktif terhadap operasi militer AS dalam perang tersebut.[2] Bukannya menghapus peran satelit dalam operasi militernya, AS justru semakin memperkuat dan meningkat kualitas satelit-satelit mereka agar bisa bertahan dari serangan-serangan. Sehingga, investasi AS terhadap pengembangan satelit untuk kepentingan militer pun terus naik.

Berbeda dengan AS, China belum memiliki track record terhadap kegagalan satelit yang menyebabkan lumpuhnya operasi militer mereka. Selain karena transparansi data mengenai kegagalan China sangat minim tidak seperti AS, minimnya track record ini juga dipengaruhi China yang tidak aktif dalam perang seperti AS. Intensi pengembangan kapabilitas luar angkasa China baru secara masif dimulai beberapa tahun terakhir. Sehingga, hal ini mempengaruhi minimnya data mengenai lumpuhnya satelit yang melemahkan operasi militer.

Ketergantungan AS terhadap satelit menjadi satu kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh China. Walaupun kapabilitas militernya terus berkembang, China masih dinilai belum mampu untuk menghabisi militer AS secara keseluruhan. Namun, China dapat melemahkan militer AS dengan melemahkan satelitnya dan menyerang pada saat itu. Hasilnya memang belum dapat dipastikan tapi kemungkinannya sangat besar serangan itu akan menyebabkan kehancuran besar pada militer AS.

Bagaimana jika keduanya benar-benar berperang? Kemungkinan konflik yang mengarah ke pecahnya perang di antara AS dan China diperkirakan akan terjadi di wilayah Indo-Pasifik, entah di Laut atau Udara.[3] Beberapa tahun kebelakang hal ini hanyalah sebuah perkiraan, namun perkiraan itu dapat menjadi nyata dalam waktu dekat. Aktivitas kedua negara terus meningkat di wilayah Indo-Pasifik dengan tidak hanya mengirimkan militer dan kapal perang sekaligus melatih militer mereka di wilayah tersebut, khususnya di Laut China Selatan.

Wilayah Indo-Pasifik sangat luas dan sebagian besar adalah lautan, Global Positioning System (GPS) dinilai merupakan teknologi paling esensial untuk keperluan operasi militer di wilayah tersebut. China dilaporkan terus memperkuat satelit GPS dan kerap kali menggunakan GPS melalui latihan force-on-force.[4] Sementara itu untuk AS, jelas GPS telah menjadi aset kritikal dalam arena perang baik di darat, laut dan udara selama ini. Pencarian, penyelamatan sampai peluncuran misil dan nuklir AS semuanya mengandalkan GPS.[5] Sehingga lumpuhnya satelit akan mengakibatkan dampak destruktif yang mungkin tidak bisa diperkirakan keduanya.

Perang mungkin tidak lagi mengenai serangan militer di darat, laut ataupun udara. Cukup melemahkan satelit milik lawan dan menyerang pada saat itu akan membuat kerusakan yang besar pada negara lawan. Untuk itu, satelit harus terus ditingkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akhirnya, pemilik kapabilitas teknologi luar angkasa terkuat akan menentukan pemenang perang di Bumi. Hal ini tentu saja telah disadari oleh AS-China yang ditunjukan dengan persaingan yang terus memanas dalam pengembangan kapabilitas di luar angkasa, khususnya berkaitan dengan kepentingan militer. 

Pada akhirnya walaupun tidak mudah, selalu ada jalan untuk perdamaian dan menjaganya. Hanya sekarang tergantung pada bagaimana negara-negara lain memperjuangkan agenda perdamaian dan menghentikan potensi pecahnya konflik antara AS-China yang lebih besar. Sama seperti bagaimana manusia berhasil mengeksplorasi dan menggunakan luar angkasa yang sebelumnya dipikir sebagai hal mustahil, perdamaian yang dipikir mustahil hari ini juga tentu bisa dicapai.

[1]Sandra Erwin, “Army Troops Could be Headed to the Space Force”, 27 Juni 2018, https://spacenews.com/army-troops-could-be-headed-to-the-space-force/

[2] James A. Lewis, “Between the US and China: the Dynamics of Military Space”, IFRI, 2007

[3] Brandon J. Weichet, “Coming soon: China’s Space War Against the US”, 8 April 2021, https://asiatimes.com/2021/04/coming-soon-chinas-space-war-against-the-us/

[4] Indo-Pacific Defense Forum, “Indo-Pacific Space Age”, Indo-Pacific Defensi Forum, Juni 15 2020, https://ipdefenseforum.com/2020/06/indo-pacific-space-age/

[5] US Department of Defense, “Protecting America Global Positioning System”, https://www.defense.gov/explore/spotlight/protecting-gps/  

gettyimages-1212733335-594x594-1

Prediksi Intelijen AS di Tahun 2040, Kompetisi China-AS di Luar Angkasa Semakin Memanas

, , , 0

The Office of the Director of National Intelligence  merilis laporan baru pada 8 April yang lalu yang secara garis besar laporan itu memprediksi bahwa persaingan antara China dan AS akan semakin panas dalam penggunaan luar angkasa dan China akan menjadi rival berat untuk AS. Keduanya diprediksi akan bersaing dalam bidang komersial, sipil dan militer dalam penggunaan luar angkasa di tahun 2040.

Secara lebih rinci, laporan itu pun memprediksi bahwa di tahun 2040 akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan partisipasi negara dalam penggunaan luar angkasa, baik melalui eksplorasi mandiri maupun kerja sama. Walaupun negara akan menjadi aktor utama yang mendanai dan berambisi dalam penggunaan luar angkasa, diprediksi pada tahun itu akan terjadi peningkatan penggunaan luar angkasa untuk komersil dari actor lain.

Penggunaan teknologi di luar angkasa juga dinilai telah semakin berdampak pada militer dan sipil. Hal ini diprediksi akan membuat negara negara semakin sering untuk melakukan aktivitas meluncurkan satelit. Sejalan dengan hal itu, layanan baru di orbit akan ikut berkembang seperti adanya layanan perbaikan satelit sampai pembersihan debris (sampah dari satelit yang tidak berfungsi di luar angkasa).

Selain itu, kebutuhan akan Artificial Intelligence (AI) yang terus berkembang sehingga diperkirakan AI akan memegang peran yang cukup krusial di luar angkasa. AI akan memiliki peran yang besar dalam perkembangan teknologi luar angkasa yaitu dalam membantu inovasi penggunaan dan pelayanan satelit serta kapabilitas kesiapsiagaan di luar angkasa. Penggunaan AI juga dilihat akan membuat konektivitas antara teknologi yang ada di luar angkasa dan di Bumi semakin cepat. Melalui hal ini, keberadaan teknologi luar angkasa akan semakin penting untuk kehidupan di Bumi dan penggunaan luar angkasa akan semakin penting.

Kembali pada hubungan China-AS, keduanya diperkirakan akan terus memperkuat kapabilitas luar angkasanya.  China juga diprediksi akan terus mengembangkan kapabilitas luar angkasanya, namun tidak hanya secara mandiri. Diperkirakan Kerja sama internasional berkaitan dengan penggunaan luar angkasa oleh China akan semakin meningkat khususnya untuk mengajak negara-negara lain berpartisipasi dalam program luar angkasanya akan menjadi salah satu. Satelit navigasi milik China yang bernama Beidou secara pengaruh dilihat akan sangat berpotensi meningkat dan menjadi alternatif baru untuk keperluan navigasi, selain satelit navigasi milik negara-negara Barat.

Semantara AS diperkirakan akan terus meningkatkan budget untuk pengembangan aset luar angkasanya. Baru-baru ini, pemerintahan Biden meminta alokasi dana sebesar USD24.7 Miliar untuk NASA di tahun 2022, di mana dana ini naik sebesar USD1.5 Miliar dari anggaran untuk tahun 2021.  Hal ini memperlihatkan bahwa AS tidak akan mengalah ataupun mengendorkan dominasinya menghadapi tantangan dari China yang seolah ingin menantang dominasi itu. Sehingga, tidak dapat dipungkiri persaingan kedua negara ini dalam penggunaan luar angkasa mungkin tidak akan pernah dingin dan terus memanas.

gettyimages-1232197230-594x594

China dan Uni Eropa Setujui Kerja Sama Luar Angkasa Baru

, , , , 0

Walaupun sedang berada dalam situasi adu sanksi, China dan Uni Eropa dikabarkan telah menyepakati kerja sama luar angkasa baru. European Space Agency  (ESA) dan China National Space Administration (CNSA) pada tanggal 1 April lalu mengadakan pertemuan melalui Video Call membahas rancangan dan potensi kerja sama luar angkasa mereka untuk waktu yang akan datang.

Dalam pertemuan tersebut, potensi bergabungnya Eropa ke dalam kerja sama China-Rusia dalam International Lunar Research Station (ILRS) tidak lupa ikut dibicarakan. Sebelumnya, China-Rusia memang dikabarkan akan memulai kolaborasi untuk membangun ILRS dan membuka peluang kerja sama untuk stasiun itu. Keduanya sepakat untuk tidak mendiskriminasi negara manapun yang ingin bergabung dan justru membuka peluang untuk semua negara bergabung ke dalam ILRS, termasuk negara-negara dalam naungan ESA.

Pasca menyetujui 14th Five-year Plan untuk periode tahun 2021-2025, eksplorasi dan aktivitas China di luar angkasa telah diprediksi akan meningkat. Hal ini dikarenakan eksplorasi luar angkasa menjadi salah satu hal yang disebutkan penting untuk perkembangan China dalam dokumen tersebut yang di dalamnya termasuk observasi bumi dan kerja sama untuk stasiun Bumi (Ground Station) dan stasiun luar angkasa. Eksplorasi luar angkasa juga menjadi semakin penting setelah menunjukan hasil yang sangat signifikan ditandai dengan keberhasilan misi-misi luar angkasa yang telah dilakukan sebelumnya.

ESA diperkirakan akan ikut bergabung dengan ILRS mengingat keduanya beberapa kali telah bekerjasama, salah satunya dalam Double Star Project. Saat ini juga ESA dan CNSA sedang menjalin kerja sama dalam sebuah proyek yang diberi nama Solar Wind-Magnetosphere-Ionosphere Link Explorer (SMILE) Mission yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2030.

Keberhasilan misi China membawa sampel Bulan ke Bumi diklaim sebagai salah satu hal yang mendorong ESA untuk meningkatkan kerja sama dengan CNSA. Hal ini ditunjukan melalui akun Twitternya, Josef Aschbacher selaku Direktur Jenderal ESA memberikan ucapan selamat kepada CHina atas keberhasilan dari Chang’e-5 membawa sampel bulan ke bumi pada Desember tahun lalu. Kerja sama antara ESA dan CNSA pun diprediksi akan berlanjut dengan positif, terlepas dari situasi politik luar negeri antar keduanya.

Referensi:

Andrew Jones, ESA, CNSA Heads Discuss Future Space Plans, 7 April 2021, https://spacenews.com/esa-cnsa-heads-discuss-future-space-plans/

Andrew Jones, China Sets Sights on Moon’s South Pole, with ESA Collaboration Talks Ongoing, 6 Mei 2018, https://spacenews.com/china-sets-sights-on-moons-south-pole-with-esa-collaboration-talks-ongoing/

gettyimages-583679006-594x594-1

Kemerdekaan Skotlandia: Dampak Brexit?

, , , 0

Brexit jelas telah memberikan berbagai dampak pada Uni Eropa maupun Britania Raya (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Isu kemerdekaan Skotlandia semakin mencuat setelah peristiwa tersebut. Kemerdekaan Skotlandia itu digadang-gadang sebagai harga yang harus dibayarkan oleh Britania Raya akibat keluar dari Uni Eropa yang menempatkan Skotlandia untuk memilih antara Uni Eropa atau Britania Raya. Dapatkan Skotlandia merdeka dari Britania Raya?

Kembali mencuatnya agenda kemerdekaan Skotlandia yang kali ini diprovokasi oleh Brexit. Sebanyak 62% dari jumlah suara rakyat Skotlandia memilih agar Britania Raya tetap berada dalam keanggotaan Uni Eropa.[1] Walaupun sayangnya, hasil akhir dari referendum itu berasal dari total suara rakyat Britania Raya, yang selain Skotlandia, di dalamnya ada Inggris, Irlandia Utara, dan Wales. Besarnya jumlah suara dari rakyat Skotlandia itu memperlihatkan bahwa rakyat Skotlandia tetap ingin berada dalam Uni Eropa dan tidak menyetujui terjadinya Brexit.  

Isu kemerdekaan Skotlandia bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya di tahun 2014, Parlemen Britania Raya telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan referendum mengenai kemerdekaan Skotlandia yang dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat Skotlandia. Sebanyak 55% dari jumlah total suara yang masuk menyatakan menolak kemerdekaan.[2] Hasil ini telah menentukan masa depan Skotlandia untuk tetap berada dalam kekuasaan Britania Raya.

Sebelumnya, isu kemerdekaan Skotlandia lebih banyak diakibatkan adanya rasa nasionalisme yang berbeda antara Skotlandia dengan Inggris. Sebelum secara konstitusi keduanya membentuk Britania Raya, Skotlandia dan Inggris telah melalui begitu banyak perang saudara. Hal ini menyebabkan rasa nasionalisme dan identitas keduanya cukup berbeda masing-masing. Akibatnya, kerap kali terjadi pergerakan-pergerakan nasionalis khususnya dari Skotlandia yang tidak memiliki kekuasaan sebesar Inggris di Britania Raya untuk merdeka.

Pergerakan nasionalisme Skotlandia hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk merdeka secara penuh. Tentu saja pergerakan ini tidak mudah, namun meningkat ketika Skotlandia akhirnya diizinkan untuk memiliki Parlemennya sendiri.[3] Melalui hal itu, mulai berdiri beberapa partai politik di Skotlandia dan  Scottish National Party (SNP) sebagai partai paling dominan. Keinginan untuk merdeka semakin besar dengan dominasi SNP di Parlemen Skotlandia karena kemerdekaan itu sendiri adalah tujuan utama dari partai ini.

Satu-satu cara Skotlandia bisa merdeka dengan damai dari Britania Raya adalah melalui referendum. Walaupun Skotlandia memiliki parlemen sendiri, kekuasaan untuk melakukan referendum hanya berada di Parlemen Britania Raya. Referendum untuk dasar kemerdekaan Skotlandia hanya bisa dilaksanakan dengan persetujuan dari Parlemen Britania Raya. Setelah Referendum terakhir di tahun 2014, Parlemen Britania Raya selalu menolak pengajuan pelaksanaan Referendum oleh Parlemen Skotlandia. Perdana Menteri Britania Raya, Boris Johnson, menyatakan bahwa nasionalis Skotlandia harus menerima hasil Referendum 2014 sebagai peristiwa sekali dalam satu generasi.[4] Hal ini mengindikasikan bahwa Parlemen Britania Raya tidak akan mengizinkan terjadinya Referendum yang sama dalam waktu dekat.

Jika Parlemen Skotlandia memaksa melaksanakan Referendum, hasil apapun dari referendum itu akan dianggap tidak sah. Pelaksanaan referendum tanpa persetujuan dari parlemen Britania Raya sudah sangat tidak sah. Skotlandia akan melanggar perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah disepakati dengan Britania Raya. Satu-satunya cara agar dapat menyelenggarakan Referendum adalah dengan persetujuan dari Parlemen Inggris. Untuk itu, Skotlandia harus membuat Britania Raya menandatangani perjanjian baru agar referendum dapat terlaksana. 

Kecewanya rakyat Skotlandia terhadap hasil akhir dari Referendum 2016 dinilai menjadi hal yang semakin provokasi keinginan untuk merdeka semakin tinggi. Skotlandia yang memilih untuk bertahan tetap harus keluar dan seolah-olah dipaksa untuk mengikuti apa yang bukan menjadi keinginannya karena tergabung dalam Britania Raya.[5] Kemerdekaan dilihat sebagai satu-satunya jalan keluar agar dapat bergabung kembali ke Uni Eropa yang menjadi keinginan mayoritas dari rakyat Skotlandia. Sehingga, banyak yang berpikir bahwa hasil referendum kemerdekaan Skotlandia berikutnya akan berbeda dari sebelumnya.

Lalu, apakah agenda kemerdekaan ini mendapatkan dukungan yang berbeda dari tahun 2014? Berdasarkan hasil survei tahun 2019, memang terdapat peningkatan dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia ketika Britania Raya melakukan negosiasi Brexit. Dari rata-rata hasil survei yang ada, disimpulkan bahwa sebanyak 49% mendukung kemerdekaan pada 2019. Survei lain yang dilakukan pada pertengahan sampai akhir tahun 2020 menunjukan persentase dukungan rakyat Skotlandia terhadap kemerdekaannya berada diantara 51-59%.[6] Peningkatan ini diperkirakan terjadi karena pada referendum 2014 ada golongan pemilih yang memilih ‘Tidak’ untuk kemerdekaan tapi tetap berada dalam Uni Eropa. Sehingga ketika sekarang Britania Raya tidak lagi berada di Uni Eropa, golongan pemilih ini berpindah memilih ‘Ya’ agar merdeka dan kembali ke keanggotaan Uni Eropa. Selain itu, mungkin juga dikarenakan penanganan COVID oleh pemerintah Britania Raya yang dianggap tidak efektif.

Walaupun berdasarkan survei mayoritas rakyat Skotlandia mendukung kemerdekaan, pada dasarnya hasil itu tidak pasti akan menjadi hasil akhir referendum. Hasil dari referendum selanjutnya akan bergantung pada bagaimana SNP dapat mempengaruhi dan memenangkan hati rakyatnya untuk memilih merdeka. Mereka bisa mencontohi strategi yang dilakukan oleh kelompok pro-Brexit sebelum referendum 2016 digelar. Masih terlalu dini untuk memprediksi apakah Skotlandia akan berhasil melaksanakan referendum mengingat respon Parlemen Britania Raya setelah referendum 2014. Skotlandia mungkin membutuhkan beberapa tahun lagi untuk referendum kedua sampai Parlemen Britania Raya mengizinkan dan tentunya kemerdekaan itu akan terjadi jika hasil referendum memilih merdeka.  

 

[1] Sara C. Lichon, Scottish Independence in the Age of Brexit, Ramapo College Honors Program, 2018

[2] BBC News, Scottish Referendum: Scotland Votes ‘No’ to Independence, 19 September 2014, https://www.bbc.com/news/uk-scotland-29270441

[3] Ibid., Lichon. 3-4

[4] Severin Carrell, Boris Johnson: Stop endless talk about new Scottish Referendum, The Guardian, 28 Januari 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/jan/28/scotland-benefited-uk-support-covid-fight-boris-johnson

[5] BBC New, Scottish Independence: Will there be a second referendum?, 22 Maret 2021, https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-50813510

[6] Eve Hepburn, Michael Keating, & Nicola McEwen, Scotland’s New Choice: Independence after Brexit, Centre on Constitutional Change, 2021, 26-27

gettyimages-615661250-594x594-1

Putin Menandatangani Undang-Undang Baru, Potensi Presiden Hingga 2036

, 0

Senin 5 April 2021, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani Undang – Undang yang secara resmi yang dapat membuatnya tetap menjabat di Kremlin hingga tahun 2036. Hal ini merupakan tindak lanjut perubahan konstitusi tahun lalu yang didukung dalam pemungutan suara publik musim panas tahun lalu.

Konstitusi baru ini memungkinkan Putin yang sekarang berusia 68 tahun untuk mencalonkan diri sebagai preseiden selama dua kali masa jabatan sehingga dapat tetap memegang tampuk kepresidenan hingga tahun 2036, hal ini menjadikan Putin melampaui Josef Stalin sebagai pemimpin terlama di Rusia sejak Peter Agung. Selain Putin, Mantan Presiden Dmitry Medvedev, yang menjabat pada 2008-2012 ketika Putin secara konstitusional diberi mandat untuk mundur setelah dua masa jabatan pertamanya berturut-turut, juga diberikan hak untuk mencalonkan diri dua kali lagi.

Selain itu, peraturan yang ditandatangani oleh Putin ini membatasi presiden Rusia di masa depan untuk dua kali masa jabatan, serta mencegah siapa pun yang memiliki kewarganegaraan asing untuk mencalonkan diri bagi Kremlin. Undang-undang ini sendiri, telah disahkan di majelis rendah dan atas parlemen Rusia pada bulan lalu.

Adapun reformasi kontistusi ini yang oleh para kritikus menyebutnya sebagai kudeta konstitusional, dikemas dengan serangkaian amandemen lain yang diharapkan mendapatkan dukungan rakyat, salah satunya seperti memperkuat perlindungan pensiun. Kritikus mengecam pemungutan suara musim panas lalu pada reformasi konstitusional yang lebih luas – yang berisi langkah-langkah ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai konservatif yang diabadikan dalam hukum dasar Rusia – sebagai dalih untuk memungkinkan Putin menjadi “presiden seumur hidup”.

Putin sendiri menyatakan bahwa dirinya belum memutuskan apakah akan mencalonkan diri sebagai presiden lagi, dengan mengatakan 2024 masih jauh.

 

Sumber Referensi:

The Moscow Times. “Putin Sign Law Paving Way to Rule Until 2036”. 5 April 2021. https://www.themoscowtimes.com/2021/04/05/putin-signs-law-paving-way-to-rule-until-2036-a73430

Vladimir Soldatkin & Alexander Marrow. “Putin sign law that could keep him in until 2036”. Reuters. 5 April 2021. https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-putin/putin-signs-law-that-could-keep-him-in-kremlin-until-2036-idUSKBN2BS18W

gettyimages-1203669554-594x594-1

China Absen dalam Summit on Climate and Development, Akibat Adu Sanksi dengan Inggris?

, , , , 0

Tercatat Menteri dari sekitar 35 negara berpartisipasi dalam Summit on Climate and Development. Pertemuan ini merupakan bagian dari UN COP26 (United Nations Climate Change Conference) untuk edisi ke 26 yang akan dilaksanakan di Glasgow pada bulan November tahun ini.

AS, Uni Eropa bahkan India termasuk dalam daftar hadir, namun satu negara besar tercatat absen. China dikabarkan tidak menghadiri pertemuan itu padahal climate change menjadi salah satu prioritas negaranya. Diketahui bahwa Inggris menjadi tuan rumah dari Summit on Climate and Development tahun ini sehingga banyak yang menduga absennya China dikarenakan tensi hubungan bilateral keduanya yang sedang panas beberapa minggu terakhir.

Dilansir dari laman resminya, Summit on Climate and Development diagendakan untuk fokus membicarakan bagaimana negara-negara yang terlibat dapat bekerja sama dalam isu climate change. Termasuk di dalamnya fokus untuk mencegah efek dari climate change menjadi semakin buruk secara bersama-sama. Agenda-agenda lain yang akan dibahas diantaranya mitigasi dampak climate change, keringanan hutang dan akses pendanaan. Hasil dari Summit on Climate and Development diharapkan dapat membantu pembentukan dan pembahasan agenda tentang climate di forum kerja sama internasional melalui COP26 maupun forum lainnya. Sehingga sangat di sayangkan ketidakhadiran China pada pertemuan itu.

Menurut juru bicara Inggris untuk COP26, undangan telah dikirimkan kepada China dan dalam pernyataan itu juga menambahkan bahwa Inggris berharap dapat bekerjasama dengan China dalam climate change. Namun China memang tidak mengirimkan utusan untuk pertemuan ini. Sampai berita ini dirilis belum ada keterangan resmi dari China tentang alasan ketidakhadirannya pada pertemuan itu.

Beberapa minggu belakangan, telah terjadi adu sanksi antara Inggris bersama AS, Kanada dan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada China. Sanksi itu diberikan atas dasar dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kelompok Uighur. Sanksi ini kemudian dibalas oleh China yang juga memberikan sanksi kepada keempat pihak tersebut. Tentu sangat di sayangkan jika benar aksi adu sanksi ini dan  menghambat agenda kerja sama internasional, khususnya tentang climate change. 

Referensi:

UN Climate Change Conference UK 2021 in Partnership with Italy, “UK to Host Global Summit on Climate and Development”. https://ukcop26.org/uk-to-host-global-summit-on-climate-and-development/

Matt McGrath, “Climate Change: China Absent from key UK Meeting”. 3 Maret 2021. https://www.bbc.com/news/science-environment-56584575

gettyimages-453444607-594x594-1

Persaingan China-AS: Efektif untuk Penanganan Climate Change?

, , , 0

Isu Climate change adalah salah satu dari sedikitnya isu yang dianggap penting oleh China dan AS. Baik China maupun AS telah berlomba-lomba untuk jadi pemimpin dalam segala hal termasuk siapa yang memimpin dalam mengurangi efek dari climate change. Selain itu, mereka juga bersaing tentang solusi milik siapa yang paling praktis untuk menangani hal tersebut. Sehingga persaingan antar keduanya dalam hal ini tidak bisa dihindari. Segelintir orang percaya bahwa persaingan itu dapat mengurangi efek dari climate change, bagaimana mungkin?

China melihat Climate change sebagai yang penting untuk ditangani demi kepentingan seluruh umat manusia. Beberapa dokumen telah dirilis dan kebijakan telah diambil untuk menangani hal itu. China telah berhasil menurunkan emisi karbon sebanyak 4% dan secara kumulatif sebesar 45.8% dari tahun 2005 sebanding dengan reduksi 5.26 miliar ton. Sebanding dengan itu, telah terjadi peningkatan penggunaan energi non-fosil sebagai energi utama sebesar 14.3%.[1] Pengurangan emisi karbon menjadi salah satu hal yang krusial untuk menurunkan efek dari climate change terhadap lingkungan.

Pentingnya penanganan climate change menurut China juga direfleksikan dalam kerja sama dan forum-forum multilateral. China aktif melakukan negosiasi melalui Petersburg Climate Dialogue, Conference on climate change tingkat menteri dan pertemuan-pertemuan dibawah Montreal Protocol selain juga aktif di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dalam pertemuan G20, China juga memberikan dokumen laporan mereka dalam working group untuk climate sustainability. Pada 2018 di bulan Juli, China dan Uni Eropa melakukan komunikasi dan koordinasi level tinggi yang diberi nama China-EU Leaders’ Statement on Climate Change and Clean Energy. China juga tercatat telah melakukan kerja sama soal lingkungan bersama dengan negara-negara di Afrika melalui Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation.[2]

Amerika Serikat sudah lama melihat climate change sebagai hal yang penting untuk diatasi. Sebagai negara yang dinilai paling berpengaruh, AS memiliki komitmen besar terhadap climate change dan seringkali menjadi inisiator untuk agenda tersebut sejak penandatangan UNFCCC di tahun 1992. Komitmennya terlihat dari banyaknya perjanjian internasional mengenai climate change yang diinisiasi dan diratifikasi sekaligus kebijakan adaptasi turunan yang telah diambil secara domestik. Oleh karena itu, komitmen AS untuk menangani climate change paling tidak dapat dikatakan sangat tinggi sampai kemudian berubah pada pemerintahan Trump.

4 tahun pemerintahan Donald Trump, kebijakan luar negeri AS lebih banyak isolasi daripada meneruskan komitmen AS untuk internasional. Climate change menjadi salah satu isu yang tidak menjadi prioritas Trump di mana AS keluar dari Paris Agreement dibawah pemerintahannya. AS baru kembali ke Paris Agreement setelah Joe Biden dilantik menggantikan Donald Trump pada Januari 2021. Hal ini dikarenakan climate change memang telah menjadi salah satu prioritas Biden sejak masa kampanye.

Biden diestimasikan akan kembali membawa AS memimpin dalam penanganan climate change. Jika hal ini terjadi, Biden akan membawa AS melawan dominasi yang telah China selama beberapa tahun terakhir pada saat AS vakum akibat isolasi Trump. Peluang keduanya bekerja sama sebenarnya sama besar dengan kemungkinan terjadinya persaingan. Namun melihat kondisi hubungan keduanya, kemungkinan besar persaingan akan semakin tinggi dan memanas.

Hubungan bilateral AS-China memang telah mengalami penurunan beberapa tahun belakangan, bukan hanya karena Donald Trump.[3] Kondisi seperti ini dibarengi perselisihan yang terus meningkat dinilai dapat memicu berkurangnya kerja sama dan kolaborasi diantara mereka dengan pesat.[4] Tentu situasi ini dapat berubah apabila salah satu diantara mereka melakukan pendekatan yang konstruktif untuk bekerjasama.

Bagaimana jika keduanya tidak mau bekerjasama? Jika keduanya ternyata sepakat tetap mengedepankan persaingan, pemenang dari persaingan ini adalah siapa yang komitmennya sebanding dengan aksinya. Xi Jinping menyatakan China akan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060, sementara AS pada 2050 menurut Biden.[5] Tujuan keduanya sebenarnya hampir sama dan bisa menjadi partner strategis dalam penanganan climate change. Namun, tentu saja hal ini membutuhkan kesediaan dari kedua negara yang berada dalam kondisi hubungan yang kurang baik pada saat ini.

Kerja sama atau persaingan, tidak mengurangi fakta bahwa AS dan China adalah dua negara pemakai energi batu bara terbesar. Hal ini sekaligus membuat mereka mengeluarkan emisi gas terbesar dan mencemarkan lingkungan sama besarnya. Terlepas dari pola apapun yang akan mereka pilih, komitmen terhadap climate change menuntut mereka untuk menurunkan emisi, mengurangi penggunaan batubara, meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan reboisasi serta promosi agenda climate change di panggung internasional.

Komitmen yang bisa keduanya wujudkan tentu dapat mengurangi efek dari climate change, bahkan dengan pola persaingan. Tapi sejauh mana persaingan ini akan dinilai positif? Jika melihat untuk jangka panjang, persaingan ini akan memunculkan persaingan lain yang lebih besar, seperti siapa yang bisa menyediakan energi hijau kedepannya. Entah China atau AS yang akan keluar sebagai pemenang dan dinobatkan sebagai pemimpin, efek dari climate change sangat berpengaruh negatif terhadap planet yang kita tinggali ini. Sehingga, solusi yang praktis dan efektif jauh lebih dibutuhkan daripada mengetahui siapa pemenangnya.   

 

 

[1] Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China, “China’s Policies and Actions for Addressing Climate Change 2019”, November 2019.

[2] Ibid., 26

[3] Todd Stern, Rebooting AS-China Climate Engagement, Brookings, 2020

[4] Sarah Ladislaw, Productive Competition: A Framework for U.S.-China Engagement on Climate Change, Global Forecast 2021, Center for Strategic & International Studies, 21 Januari 2021

[5] Aimee Barnes, Dr. Fan Dai & Angela Luh, How the US and China Could Renew Cooperation on Climate Change, Columbia Center on Global Energy Policy, 18 Desember 2020.

 

Load More