Elektoral

Ketegangan Filipina dan Tiongkok di Laut China Selatan semakin sulit dipisahkan dari dinamika politik domestik Manila menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2028. Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro menjadi salah satu figur paling vokal dalam menyebut Tiongkok sebagai ancaman terhadap keamanan Filipina, bahkan pada Juli 2026 ia mengatakan kandidat yang membawa garis pro Tiongkok tidak akan memiliki kelayakan elektoral. Pernyataan itu penting bukan karena membuktikan Teodoro sedang menyiapkan pencalonan, melainkan karena menunjukkan bahwa sikap terhadap Beijing mulai bergerak dari wilayah kebijakan luar negeri menuju arena legitimasi politik domestik. Teodoro sendiri belum menyatakan akan maju pada 2028, sehingga analisis yang lebih hati hati adalah membaca retorikanya sebagai pembentukan posisi politik yang dapat memiliki nilai elektoral tanpa harus langsung disamakan dengan kampanye pencalonan.

Ancaman yang Menjadi Modal Politik

Posisi keras Teodoro tidak lahir dari ruang kosong karena sengketa maritim antara Manila dan Beijing memang terus menghasilkan tekanan nyata. Perselisihan mengenai kapal penjaga pantai, akses terhadap wilayah sengketa, serta klaim kedaulatan telah membuat Laut China Selatan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam hubungan kedua negara. Pada Juni 2026, Tiongkok bahkan menjatuhkan sanksi personal terhadap Teodoro, istri, dan anaknya dengan melarang mereka memasuki Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Makau, sekaligus melarang organisasi serta individu di Tiongkok melakukan transaksi atau kerja sama dengan mereka. Langkah Beijing tersebut dimaksudkan sebagai tekanan terhadap sikap dan pernyataan Teodoro, tetapi dalam politik domestik Filipina justru dapat menghasilkan efek yang berlawanan.

Seorang pejabat yang dikenai sanksi oleh negara yang dipersepsikan publik sebagai ancaman dapat memperoleh kredensial politik sebagai figur yang dianggap berani menghadapi tekanan eksternal. Survei lembaga OCTA Research pada Juli 2026 menunjukkan 64 persen responden menyatakan tidak percaya kepada Tiongkok, sehingga sikap keras terhadap Beijing memiliki lingkungan opini publik yang cukup reseptif. Fakta ini tidak otomatis membuktikan bahwa Teodoro sedang mengeksploitasi sentimen anti Tiongkok, tetapi menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan dan keuntungan politik dapat berjalan pada jalur yang sama.

Ketika Ancaman Menentukan Patriotisme

Persoalan menjadi lebih serius ketika sikap terhadap Tiongkok mulai digunakan untuk menentukan siapa yang dianggap layak memimpin. Pernyataan Teodoro bahwa kandidat pro Tiongkok tidak akan memperoleh mandat publik menunjukkan munculnya apa yang dapat disebut sebagai sekuritisasi elektoral, yaitu ketika ancaman eksternal tidak hanya dipakai untuk membenarkan kebijakan keamanan, tetapi juga untuk membentuk batas politik antara mereka yang dianggap patriotik dan mereka yang dicurigai terlalu dekat dengan kekuatan asing.

Dalam kondisi seperti itu, perdebatan mengenai Tiongkok dapat bergeser dari pertanyaan tentang kebijakan apa yang paling efektif menjadi perlombaan mengenai siapa yang paling keras. Risiko politiknya cukup besar karena ruang bagi posisi yang lebih pragmatis dapat menyempit, sementara kompromi diplomatik lebih mudah dicurigai sebagai kelemahan. Ketika retorika keamanan menjadi identitas politik, keputusan luar negeri tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kalkulasi strategis, tetapi juga oleh kebutuhan mempertahankan citra di hadapan pemilih.

Beijing dan Paradoks Sanksi

Sanksi terhadap Teodoro menunjukkan keterbatasan tekanan personal apabila diterapkan kepada figur yang memperoleh legitimasi justru dari sikap kerasnya terhadap Tiongkok. Beijing mungkin bermaksud menaikkan biaya politik bagi seorang pejabat yang dianggap merusak hubungan bilateral, tetapi efek domestiknya dapat memperkuat narasi bahwa Teodoro cukup penting untuk menjadi sasaran langsung Tiongkok. Semakin personal tekanan Beijing, semakin mudah tekanan itu diterjemahkan ke dalam simbol keberanian politik di Manila.

Paradoks ini memperlihatkan bahwa kebijakan koersif tidak selalu menghasilkan efek yang diinginkan karena penerima tekanan dapat mengubah tekanan eksternal menjadi modal politik domestik. Dalam konteks menjelang 2028, dinamika tersebut berpotensi membuat hubungan Filipina dan Tiongkok semakin dipengaruhi oleh perhitungan elektoral, bahkan ketika tidak ada satu pun figur yang secara resmi mendeklarasikan pencalonannya.

Marcos dan Ruang Diplomasi

Arah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. justru memperlihatkan kebutuhan yang lebih kompleks karena Manila tetap mempertahankan putusan arbitrase 2016 dan memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, tetapi pada saat yang sama membuka kemungkinan memperbaiki hubungan dengan Beijing. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa pemerintah Filipina tidak dapat mengelola Tiongkok hanya melalui logika konfrontasi karena hubungan ekonomi, kebutuhan energi, dan stabilitas kawasan tetap menuntut ruang komunikasi. Marcos pada 2026 berbicara mengenai reset hubungan dan tetap membuka peluang eksplorasi minyak serta gas bersama Tiongkok, menunjukkan bahwa ketegasan keamanan dan pragmatisme ekonomi masih berjalan berdampingan.

Perbedaan nada antara kebutuhan diplomasi Marcos dan retorika keras Teodoro memperlihatkan dilema yang akan semakin penting menjelang 2028. Pemerintah membutuhkan ruang untuk bernegosiasi, tetapi politik domestik dapat menghukum setiap bentuk kompromi apabila publik telah dibentuk untuk melihat kelenturan sebagai kelemahan. Dalam perspektif hubungan internasional, keadaan seperti ini merupakan audience cost, yaitu biaya politik yang muncul ketika pemimpin mengambil langkah yang dianggap bertentangan dengan sikap keras yang sebelumnya telah dibangun di depan publik.

Ketika Laut Masuk ke Kotak Suara

Persoalan Filipina menjelang 2028 karena itu bukan sekadar apakah Teodoro akan maju dalam pemilu, tetapi bagaimana persaingan dengan Tiongkok mulai masuk ke dalam pembentukan identitas politik nasional. Ancaman eksternal dapat memperkuat solidaritas dan mendukung kebijakan pertahanan, tetapi ketika ancaman tersebut menjadi ukuran utama patriotisme, ruang diplomasi akan semakin sempit dan kebijakan luar negeri berisiko mengikuti kebutuhan elektoral.

Tantangan terbesar Manila bukan memilih antara ketegasan atau diplomasi, melainkan menjaga agar keduanya tetap menjadi instrumen negara dan tidak berubah menjadi alat kompetisi politik semata. Jika posisi terhadap Beijing menjadi standar untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin, Tiongkok tidak lagi hanya menjadi lawan dalam sengketa maritim. Ia telah menjadi variabel dalam perebutan kekuasaan domestik Filipina, dan pada titik itulah geopolitik mulai benar benar masuk ke dalam kotak suara.