Li Qiang Serukan Percepatan Pencapaian Target Ekonomi China 2026
Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang meminta seluruh jajaran pemerintah mempercepat langkah untuk mencapai target pembangunan ekonomi dan sosial 2026. Seruan tersebut disampaikan dalam sidang pleno Dewan Negara yang dipimpinnya pada 17 Agustus 2026, sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan awal yang kuat bagi periode Rencana Lima Tahun ke-15 atau 15th Five-Year Plan (2026–2030).
Li Qiang mengatakan perekonomian Tiongkok sejak awal tahun tetap berada dalam kondisi relatif stabil dengan munculnya sejumlah sumber pertumbuhan baru. Namun, ia mengakui lemahnya permintaan domestik masih menjadi persoalan penting, sementara sebagian industri dan perusahaan menghadapi tekanan yang meningkat akibat ketidakpastian lingkungan eksternal.
Data resmi Biro Statistik Nasional Tiongkok menunjukkan produk domestik bruto (gross domestic product/GDP) pada semester I 2026 tumbuh 4,7 persen secara tahunan. Pertumbuhan kuartal II tercatat 4,3 persen, melambat dari 5 persen pada kuartal I. Pada periode yang sama, penjualan ritel barang dan jasa hanya meningkat 2,7 persen, sedangkan investasi aset tetap justru turun 5,7 persen.
Pemerintah Tiongkok menargetkan pertumbuhan GDP 2026 sebesar 4,5-5 persen. Target lainnya mencakup penciptaan lebih dari 12 juta lapangan kerja perkotaan dan menjaga tingkat pengangguran perkotaan sekitar 5,5 persen.
Untuk mengejar sasaran tersebut, Li Qiang meminta optimalisasi kebijakan yang telah berjalan sekaligus penerapan kebijakan baru yang praktis. Pemerintah juga diarahkan mempercepat pembangunan jaringan air dan drainase, jaringan listrik generasi baru, infrastruktur komputasi, telekomunikasi generasi berikutnya, jaringan pipa bawah tanah perkotaan, serta sistem logistik.
Li turut mendorong perluasan investasi swasta, penguatan industri baru dan industri masa depan, peningkatan konsumsi, serta transformasi industri tradisional. Di sektor eksternal, pemerintah diminta menjaga stabilitas permintaan luar negeri dan perdagangan yang lebih seimbang.
Pada aspek sosial, prioritas diarahkan pada stabilitas lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan layanan publik.