Menu

Indonesia-China

Prabowo China

Presiden Prabowo Subianto Lakukan Kunjungan Resmi ke China

, , , , 0

Pada 8-10 November 2024 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat China (RRC) untuk membahas tentang penguatan kerja sama ekonomi antara kedua negara. Pada saat Presiden Prabowo tiba di Beijing beliau disambut oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan China Han Jun, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong, dan Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun. Keesokan harinya Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden RRC yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping, Ketua Kongres Rakyat Nasional (NPC) China Zhao Leji, dan dan Perdana Menteri China Li Qiang. Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk dari komitmen Indonesia untuk mempererat kerja sama dengan China. Sementara itu Presiden RRC yang juga Sekretaris Jenderal PKC Xi Jinping menyatakan bahwa China bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membangun prestasi masa lalu dan menulis babak baru dalam upaya mencari perbaikan diri melalui solidaritas.

Dalam kunjungan kerja ke China Presiden Prabowo menandatangani tujuh kesepakatan dan memorandum saling pengertian (MoU) dengan China. Selain itu Prabowo juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan bisnis Indonesia-China dengan nilai sebesar USD 10,07 miliar di berbagai sektor seperti manufaktur canggih, kerja sama maritim, dan kesehatan. Selain itu Prabowo juga menyaksikan penandatanganan MoU yang menyepakati pendanaan China terhadap program Makan Bergizi Gratis. Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa China mendukung pendanaan program tersebut karena mereka memiliki hal yang serupa.

Salah satu perjanjian yang ditandatangani oleh Prabowo di China adalah kerja sama maritim yang mencakup sektor perikanan dan sektor energi di Kawasan Laut China Selatan. Dalam perjanjian tersebut terdapa pernyataan bersama yang menyatakan Indonesia dan China telah mencapai kesepahaman tentang pengembangan bersama wilayah maritim yang saat ini ada dalam situasi tumpang tindih. Hal mendapatkan kritik dari akademisi seperti Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Aristyo Rizka Darmawan yang menyatakan di Twitter/X bahwa hal tersebut bertentangan dengan posisi Indonesia di isu Laut China Selatan. Dalam isu tersebut Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih dengan China karena Indonesia tidak mengakui klaim sembilan garis putus-putus, terutama setelah Mahkamah Arbitrase (PCA) menyatakan pada tahun 2016 bahwa hal tersebut bertentangan dengan UNCLOS. Penandatanganan MoU dan pernyataan bersama tersebut dapat diartikan Indonesia secara implisit mengakui klaim China di Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kerja sama dengan China tidak akan berdampak terhadap kedaulatan dan hak ekslusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

 

jokowi_169

‘Peluang emas’: Perjalanan Jokowi ke China memfokuskan ke bidang perdagangan

, , , , , 0

Presiden Indonesia Joko Widodo “Jokowi”  dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada kunjungan pertamanya dari tur tiga negara di Asia, agenda utama yang akan menjadi pembahasan ialah perdagangan dan investasi.

 

Kunjungan Jokowi pada hari Senin(25/07) merupakan kunjungan perjalanan pertama oleh seorang pemimpin asing ke China sejak Olimpiade Musim Dingin pada bulan Februari karena penerapan kebijakan “zero Covid” yang sangat ketat oleh Beijing yang membatasi kunjungan pejabat asing. Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu Presiden Xi pada hari Selasa (26/07), sebelum berangkat ke Jepang dan Korea Selatan untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin masing-masing akhir pekan ini.

 

Berbicara kepada media pada hari Kamis (21/07) terkait agenda perjalanan, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan pembicaraan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi akan fokus pada perdagangan dan investasi.

 

China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, dengan perdagangan dua arah dan investasi masuk masing-masing mencapai $110 miliar dan $3,2 miliar, tahun lalu.

 

Trissia Wijaya, peneliti Pusat Kajian Kebijakan Indonesia, mengatakan kunjungan Jokowi akan saling menguntungkan. “Tampaknya Xi Jinping akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menyoroti posisi Beijing yang secara bertahap siap untuk membuka pintunya bagi pejabat asing dan memberikan sinyal keras bahwa Beijing telah mengamati dengan cermat pembangunan regional terlepas dari kebijakan ‘Zero Covid’. Ini juga merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk membahas berbagai isu ekonomi, terutama dalam aspek investasi yang melibatkan China.”

Wijaya mengatakan masalah tersebut dapat mencakup proyek kereta api berkecepatan tinggi yang telah lama tertunda yang melibatkan perusahaan milik negara Indonesia dan China.

 

Kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia, yang telah dibangun selama enam tahun terakhir, akan menghubungkan Jakarta dan kota Bandung menggunakan kereta peluru CR400AF “Fuxing” China, yang tercepat di dunia.

 

“Di pihak China, masih belum ada kejelasan apa yang menyebabkan proyek ini terus tertunda,” kata Wijaya. “Kereta cepat ini akan menjadi warisan Jokowi, dan tentunya Jokowi ingin proyek ini bisa beroperasi setidaknya sebelum 2024.”

 

Para Analis juga menyebutkan bahwa waktu kunjungan Jokowi jelang KTT G20 yang akan digelar di Bali pada November mendatang.

 

Indonesia saat ini memegang kepresidenan tahunan forum ekonomi yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, dan Jokowi telah melakukan beberapa perjalanan lain ke negara-negara G20 baru-baru ini, termasuk Rusia, di mana ia berbicara dengan Presiden Vladimir Putin tentang perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina dan memulai kembali ekspor makanan dan produk dari kedua negara.

 

Pada Kamis, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marsudi mengatakan, Indonesia mengapresiasi dukungan kuat dari seluruh negara anggota G20, termasuk China, Jepang, dan Korea. “Di tengah situasi dunia yang penuh dengan persaingan yang tidak sehat dan nilai multilateralisme yang semakin menipis, Indonesia justru akan lebih aktif membangun semangat kerjasama, solidaritas dan perdamaian,” ujarnya.

 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan pada konferensi pers pada hari Kamis bahwa pembicaraan juga akan fokus pada “pertukaran pandangan mendalam yang berfokus pada hubungan bilateral dan masalah regional dan internasional utama”.

 

Selama bertahun-tahun, hubungan China-Indonesia dinamis dimanan terkadang tegang.

 

Perhatian utama Indonesia terkait masalah keamanan dengan China adalah kedaulatan, dimana  Indonesia dan China tidak memiliki sengketa formal di Laut China Selatan. Namun, sebagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diklaim oleh China di bawah Nine Dash Line-nya. Ini telah menjadi salah satu sumber utama ketegangan diplomatik antara kedua negara.

 

Kapal penjaga pantai China telah memasuki ZEE Indonesia dan berada dalam jarak 12 mil laut (22 km) dari Indonesia pada beberapa kesempatan selama dekade terakhir. Pihak berwenang juga telah menemukan dugaan drone pengintai China di perairan Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur sejak tahun 2019.

 

Indonesia sangat nasionalis, tetapi para pejabat sering mencoba untuk mengecilkan isu insiden ini terutama karena hubungan ekonomi antara kedua negara.

 

Di sisi lain, kepercayaan akan China telah menurun di antara orang Indonesia menurut survei tahun 2021 oleh Lowy Institute, sebuah lembaga pemikir Australia. Ketika ditanya negara mana yang paling penting bagi perekonomian Indonesia, 18 persen responden memilih Amerika Serikat dan 12 persen mengatakan China, sementara 30 persen mendukung investasi China, dibandingkan dengan 42 persen mendukung investasi AS.

 

Sementara jajak pendapat 2011 oleh lembaga survey menemukan bahwa mayoritas orang Indonesia percaya China akan menjadi kekuatan ekonomi terkemuka di Asia, hanya 31 persen sekarang yang merasa seperti itu.

 

Terlebih di era pandemic Covid-19 dimana ditemukan beberapa kasus pekerja China yang datang ke Indonesia untuk menggantikan pekerja lokal dan tidak melakukan karantina, sehingga  menjadikan persepsi masyarakat Indonesia semakin menurun atas kepentingan ekonomi China di Indonesia.