Menu

Ekonomi Global

Menakar Ulang Hubungan Ekonomi Indonesia dan Tiongkok

, , , , , , , , 0

Belakangan ini, sejumlah video pendek dan artikel di media sosial Tiongkok, mulai dari Bilibili hingga platform semacam NetEase, ramai membicarakan klaim bahwa perusahaan peleburan nikel asal Tiongkok membongkar seluruh lini produksinya di kawasan industri Sulawesi hanya dalam 21 hari, lalu mengapalkan seluruh peralatan itu kembali ke Tiongkok (IBNEWS, 2026). Narasi serupa turut menyebar di kanal video berbahasa Inggris yang menggambarkan industri nikel Indonesia tengah runtuh akibat gelombang penarikan investasi Tiongkok bernilai belasan miliar dolar.

Pada saat yang hampir bersamaan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi justru mengumumkan angka realisasi investasi yang tumbuh dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru. Kontras semacam ini bukan kebetulan belaka, melainkan gejala dari persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu jarak antara kecepatan sebaran narasi digital dan kelambatan proses verifikasi fakta. Dari titik itulah opini ini hendak mengambil analisis yang berbeda, bukan sekadar menjawab apakah kebijakan Indonesia ramah atau tidak terhadap investor Tiongkok, melainkan menelusuri bagaimana kepercayaan ekonomi dibangun di tengah derasnya arus informasi yang emosional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang lazim disingkat BKPM, mencatat realisasi investasi Indonesia mencapai Rp498,79 triliun pada kuartal pertama 2026, dengan penyerapan 706.569 tenaga kerja baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo (BKPM, 2026). Sektor hilirisasi, yakni pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri, turut menyumbang porsi signifikan dari capaian tersebut. Tren ini berlanjut memasuki kuartal kedua, dengan realisasi investasi semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap hampir satu setengah juta tenaga kerja (Setneg, 2026).

Hal menarik untuk dicermati secara kritis bukan sekadar besaran angka tersebut, melainkan komposisi asal negaranya. Hong Kong tercatat menempati posisi kedua dengan nilai investasi 7,6 miliar USD, disusul Tiongkok sebesar 3,9 miliar USD pada semester pertama 2026, sementara Singapura tetap memimpin sebagai negara asal investasi terbesar (Setneg, 2026). Kedua entitas ini sekilas berasal dari kedaulatan yang sama, namun BKPM mencatatnya terpisah karena Hong Kong berstatus wilayah administratif khusus atau Special Administrative Region, yaitu wilayah dengan sistem keuangan dan yurisdiksi hukum bisnis tersendiri meski berada di bawah kedaulatan Tiongkok.

Artinya, apabila modal dari Tiongkok dan Hong Kong dihitung bersama, keduanya bukan sedang menyusut, melainkan tetap bertahan di kelompok tiga besar penanaman modal asing atau PMA di Indonesia. Jika benar terjadi eksodus besar besaran seperti digambarkan konten viral, semestinya tercermin dalam tren angka menurun tajam, bukan bertahan di papan atas beberapa kuartal berturut turut.

Namun demikian, menolak narasi bukan berarti menutup mata terhadap keluhan riil pelaku usaha soal ketidakpastian regulasi. Di sinilah dibutuhkan analogi sederhana agar persoalan ini mudah dipahami khalayak luas. Bayangkan sebuah rumah tua yang sedang direnovasi sementara penghuninya tetap tinggal di dalamnya. Penghuni tidak keberatan temboknya dibongkar, sebab mereka tahu rumah itu perlu diperbarui agar layak huni dalam jangka panjang. Artinya mereka gelisah bukan renovasinya, melainkan ketidaktahuan kapan pekerjaan dimulai dan apakah tukang yang datang mengikuti gambar rencana yang sama esok hari. Begitu pula investor jangka panjang di sektor pertambangan atau manufaktur. Mereka pada dasarnya menerima bahwa kebijakan kuota produksi, perpajakan, atau tata kelola devisa hasil ekspor akan terus disesuaikan seiring waktu, namun yang mereka butuhkan adalah kejelasan arah, masa transisi yang wajar, serta konsistensi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya.

Persoalan industri nikel yang kerap dijadikan bukti tunggal narasi keruntuhan sesungguhnya lebih rumit daripada akibat satu kebijakan semata. Sejumlah kajian menunjukkan gelombang investasi Tiongkok ke sektor hilirisasi logam dan kendaraan listrik, (electric vehicle), telah berlangsung sejak 2020 dengan realisasi mencapai 35,3 miliar USD hingga awal 2025 (PPI Tiongkok, 2025). Skala investasi sebesar itu membawa konsekuensi berupa persaingan pasokan bijih nikel antarperusahaan, perbedaan pilihan teknologi peleburan, hingga sengketa internal pemegang saham, yang berkontribusi pada tekanan biaya produksi jauh sebelum ada penyesuaian kebijakan terbaru. Menyederhanakan seluruh dinamika itu menjadi satu sebab tunggal, yakni sikap pemerintah Indonesia, justru mengaburkan akar masalah yang perlu dibenahi bersama.

Adanya kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang terdampak, atau yang dalam kajian komunikasi kebijakan disebut sebagai information gap, merupakan tantangan berikutnya yang perlu dikelola kedua negara, terutama karena ruang digital berbahasa Mandarin berkembang sebagai ekosistem informasi tersendiri yang jarang bersinggungan dengan kanal resmi pemerintah Indonesia. Akibatnya, ketika sebuah kebijakan diambil, penjelasan resmi soal alasan dan mekanismenya sering kali tidak sampai secepat narasi yang beredar dari video ke video. Ruang kosong yang tercipta dari keterlambatan ini pun akan selalu terisi oleh narasi paling emosional, bukan yang paling akurat. Karena itu, kementerian teknis, asosiasi dunia usaha, akademisi, dan media kedua negara perlu membangun kanal komunikasi lintas bahasa yang proaktif menjelaskan dasar kebijakan, bukan hanya bereaksi setelah narasi negatif telanjur viral.

Kegagalan mengelola kesenjangan informasi ini berisiko meluas melampaui urusan bisnis, sebab persepsi keliru dapat merembes menjadi persoalan citra bilateral yang jauh lebih sulit dipulihkan ketimbang memperbaiki satu regulasi teknis. Karena itu, keterbukaan pemerintah mendengarkan keluhan dunia usaha semestinya dipandang bukan kelemahan, melainkan instrumen tata kelola mendeteksi hambatan implementasi sedini mungkin.

Hubungan ekonomi antarnegara lebih menyerupai kemitraan jangka panjang yang terus dirawat, bukan hubungan yang sekali jadi lalu selesai. Keduanya akan terus menghadapi gesekan kecil, mulai dari perubahan regulasi hingga fluktuasi pasar global, namun gesekan itu bagian wajar dari kemitraan yang hidup, bukan tanda arah kerja sama telah berbalik. Hal yang membedakan kemitraan yang matang dari yang rapuh bukanlah ketiadaan persoalan, melainkan kesediaan kedua pihak untuk duduk bersama, memverifikasi fakta sebelum menyimpulkan, dan menjaga agar kapal besar bernama kerja sama Indonesia dan Tiongkok tetap melaju meski ombak informasi digital sesekali datang menghantam.

China: dari Negara ke Kota

, , , , , , , 0

Selama ini, hubungan internasional identik dengan persaingan antarnegara. Kekuatan suatu negara diukur melalui pertumbuhan ekonomi, kemampuan militer, luas wilayah, atau jumlah penduduk. Cara pandang tersebut masih relevan, tetapi tidak lagi cukup menjelaskan dinamika global saat ini. Globalisasi telah melahirkan pusat-pusat ekonomi baru yang tidak selalu direpresentasikan oleh negara, melainkan oleh kota. Kota menjadi ruang berkumpulnya perusahaan multinasional, lembaga keuangan, pusat inovasi, hingga talenta terbaik dunia. Akibatnya, daya saing sebuah negara semakin ditentukan oleh kualitas kota-kota yang dimilikinya.

China merupakan salah satu negara yang paling cepat menangkap perubahan tersebut. Dalam 14th Five-Year Plan (2021–2025), pemerintah menempatkan urbanisasi berkualitas, inovasi teknologi, dan pembangunan kawasan metropolitan sebagai bagian dari strategi nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan kota bukan lagi sekadar kebijakan domestik, melainkan instrumen untuk memperkuat posisi China dalam ekonomi global.

Merujuk pada teori Global City, Saskia Sassen menjelaskan bahwa globalisasi justru memperbesar peran kota karena pusat-pusat keuangan, teknologi, dan jasa semakin terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Dalam perspektif ini, kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan kota-kotanya menjadi simpul ekonomi dunia.

Strategi China tidak berfokus pada pembangunan kota yang seragam. Sebaliknya, setiap kota diberi fungsi ekonomi yang berbeda sehingga membentuk jaringan yang saling melengkapi. Pendekatan tersebut membuat kota-kota di China tidak saling berebut peran, tetapi bersama-sama memperkuat daya saing nasional.

Shanghai menjadi contoh paling jelas dari strategi tersebut karena kota ini diarahkan sebagai pusat keuangan internasional melalui pengembangan pasar modal, perdagangan internasional, dan layanan jasa keuangan. Menurut Global Financial Centres Index (GFCI) 37 yang diterbitkan Z/Yen Group bersama China Development Institute, Shanghai secara konsisten berada dalam kelompok pusat keuangan paling kompetitif di dunia bersama New York, London, Singapura, dan Hong Kong. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Shanghai telah menjadi bagian dari arsitektur keuangan global, bukan hanya pusat bisnis nasional.

Apabila Shanghai berperan sebagai pusat finansial, Shenzhen dikembangkan sebagai mesin inovasi. Kota ini menjadi rumah bagi perusahaan teknologi seperti Huawei, Tencent, DJI, dan BYD yang berkontribusi besar terhadap transformasi ekonomi China. Keunggulan Shenzhen tidak hanya berasal dari investasi pemerintah, tetapi juga dari ekosistem yang mempertemukan industri, universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan rintisan. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) melalui Global Innovation Index, kawasan Shenzhen–Hong Kong-Guangzhou termasuk salah satu klaster inovasi paling produktif di dunia berdasarkan aktivitas penelitian dan paten.

Peran yang berbeda dijalankan oleh Hong Kong meskipun menghadapi berbagai dinamika politik dalam beberapa tahun terakhir, kota ini tetap menjadi salah satu pusat keuangan internasional yang penting bagi arus investasi menuju China. Infrastruktur keuangan yang matang, sistem hukum yang dikenal luas oleh pelaku bisnis internasional, serta konektivitas dengan pasar global menjadikan Hong Kong tetap memiliki posisi strategis dalam perekonomian dunia.

Ketiga kota tersebut memperlihatkan bahwa Beijing membangun kekuatan nasional melalui pembagian fungsi yang jelas. Shanghai menarik modal internasional, Shenzhen menghasilkan inovasi, sementara Hong Kong menjadi penghubung dengan pasar global. Model ini berbeda dengan banyak negara yang masih memusatkan hampir seluruh aktivitas ekonomi pada ibu kota. China justru membangun beberapa pusat pertumbuhan dengan spesialisasi yang berbeda sehingga lebih adaptif menghadapi perubahan ekonomi dunia.

Perspektif Saskia Sassen menjelaskan mengapa strategi ini efektif. Global city adalah kota yang menjadi pusat pengambilan keputusan ekonomi internasional, tempat bertemunya perusahaan multinasional, lembaga keuangan, teknologi, dan jaringan informasi global. Dengan demikian, pengaruh sebuah negara semakin ditentukan oleh kemampuan kota-kotanya mengendalikan arus modal, pengetahuan, dan inovasi lintas negara.

Pergeseran ini juga mengubah makna geopolitik di mana pada masa lalu, negara berlomba membangun kekuatan militer dan memperluas pengaruh wilayah. Kini, persaingan berlangsung melalui kemampuan menghadirkan kota yang mampu menarik investasi, perusahaan teknologi, pusat riset, dan sumber daya manusia berkualitas. Bursa saham, kawasan inovasi, pelabuhan modern, hingga pusat data menjadi arena baru dalam kompetisi internasional.

Walaupun demikian, pembangunan kota global bukan tanpa konsekuensi. Tingginya harga properti, biaya hidup, serta kesenjangan ekonomi menjadi tantangan yang mulai dirasakan di Shanghai, Shenzhen, maupun Hong Kong. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kota tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau jumlah perusahaan yang hadir, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kualitas hidup masyarakat. Kota yang gagal mengelola persoalan tersebut berisiko kehilangan daya tariknya dalam jangka panjang.

Kebangkitan China memperlihatkan bahwa pusat persaingan internasional semakin bergeser dari negara menuju kota. Shanghai, Shenzhen, dan Hong Kong menunjukkan bahwa kota bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan nasional, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam membangun pengaruh ekonomi global. Globalisasi melahirkan kota-kota yang berfungsi sebagai simpul utama arus modal, teknologi, dan inovasi. Pengalaman China memperlihatkan bagaimana konsep tersebut diterapkan secara nyata melalui pembagian fungsi antarkota yang terencana dan saling melengkapi.

Kekuatan China tidak hanya lahir dari besarnya ekonomi nasional, tetapi juga dari kemampuannya membangun kota-kota yang mampu bersaing di panggung dunia. Pergeseran inilah yang menunjukkan bahwa geopolitik modern tidak lagi hanya ditentukan oleh negara, melainkan juga oleh kota-kota yang menjadi pusat lahirnya inovasi, investasi, dan keputusan ekonomi global.