Menu

kemanusiaan

Cara-Mengatasi-Bullying-1

Alarm Bahaya Bullying dalam Elemen Masyarakat

, , , , , 0

Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan pemberitaan terkait dugaan bullying terhadap seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP), yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Semarang pada 23 Agustus 2024. Kematian yang pada awalnya diduga sebagai kasus bunuh diri, kemudian berkembang menjadi polemik setelah muncul dugaan bahwa korban mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tindakan bullying dari rekan-rekannya serta lingkungan kerjanya di rumah sakit.

Sebelum mengakhiri hidupnya, korban sempat mengirimkan pesan suara kepada keluarganya, di mana ia mengungkapkan rasa sakit yang dialaminya akibat punggungnya yang cedera, hingga membuatnya tidak mampu bangun dari tempat tidur dan harus meminta bantuan Customer Service (CS) untuk membelikan air minum. Dugaan bahwa tekanan psikologis dan bullying menjadi penyebab kematian korban semakin menguat setelah keluarganya menyatakan bahwa ia mengalami tekanan berat selama menjalani pendidikan dan pekerjaan sebagai dokter spesialis.

Menanggapi kejadian ini, pihak Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi, tempat korban menjalani praktik menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh dan berjanji menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran terkait bullying dan perlakuan tidak manusiawi di lingkungan pendidikan maupun tempat kerja.

Tren Kasus Bullying

Meski belum ditetapkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus bullying ataupun bunuh diri, nyatanya dalam beberapa tahun terakhir, tren kasus bullying di Indonesia telah menunjukkan peningkatan. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), pada tahun 2022, terdapat 226 kasus bullying, meningkat dari 53 kasus pada tahun 2021, dengan jenis bullying yang paling sering dialami korban adalah bullying fisik (55,5%), verbal (29,3%), dan psikologis (15,2%). Disamping itu, bullying tidak hanya terjadi bagi anak-anak di sekolah, dalam penelitian Judith Lynn Fisher-Blando dari University of Phoenix, juga menyebutkan bahwa hampir 75% karyawan menjadi korban bullying di tempat kerja.

Bullying dari Kacamata Nilai-nilai Kemanusiaan

Bullying tak hanya merusak individu yang menjadi korban, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh bangsa Indonesia; sebagaimana Sila Kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” yang menekankan pentingnya perlakuan manusiawi dan adil terhadap setiap individu. Tindakan merendahkan, menghina, atau menyakiti korban bullying jelas bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Bullying menciptakan ketidakadilan dalam hubungan sosial, di mana pelaku menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka untuk menindas yang lebih lemah. Ini bukan hanya masalah personal, tetapi juga isu sosial yang mencerminkan hilangnya adab dalam interaksi manusia sehari-hari. Dalam konteks budaya Indonesia, yang sangat menghargai kesopanan dan hubungan sosial yang harmonis, bullying tidak hanya merusak individu tetapi juga tatanan sosial yang lebih luas.

Laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat perundungan. Ini diperburuk oleh belum adanya aturan penanganan yang ideal, meskipun pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud 46/2023 yang mengatur tujuh bentuk kekerasan, termasuk perundungan, kekerasan psikis, dan intoleransi. Namun, para pengamat menilai, regulasi ini belum cukup untuk menangani dan mencegah kasus bullying (perundungan) secara efektif.

Dampak bullying juga dapat semakin buruk bila korban tidak memiliki ketahanan emosional atau Emotional Spiritual Quotient (ESQ) yang kuat. ESQ mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengelola emosi dan spiritualitas dalam menghadapi tekanan atau tantangan. Individu dengan ESQ yang rendah cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif bullying, termasuk stres, depresi, dan kecemasan. Sebaliknya, mereka yang memiliki ESQ tinggi lebih mampu bertahan, menahan diri dari dampak emosional yang berat, dan mencari solusi yang konstruktif.

Dalam konteks ini, kesehatan mental menjadi kunci utama dalam menghadapi bullying. Tekanan psikologis yang berkepanjangan akibat bullying dapat memicu gangguan mental yang serius, seperti gangguan tidur, depresi, dan pada kasus-kasus ekstrem, hingga tindakan bunuh diri. Institusi pendidikan dan tempat kerja harus memainkan peran besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, memiliki sistem yang jelas untuk melaporkan dan menindaklanjuti kasus-kasus bullying, hingga memberikan pendidikan yang memperkuat ESQ individu, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Dengan memiliki ketahanan emosi yang tinggi, manusia dapat bertahan dari dampak emosional dan mencari solusi konstruktif. Sebaliknya, jika memiliki ketahanan emosi yang lemah, manusia akan rentan terhadap dampak negatif.

Disamping itu, penting untuk memiliki program pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying dan cara mencegahnya. Dalam dunia kerja, perusahaan perlu menyediakan pelatihan anti-bullying, ESQ, membentuk tim penanganan keluhan, dan mengadakan sesi konseling bagi karyawan yang menjadi korban. Sementara itu, di institusi pendidikan, penting untuk mengintegrasikan serta memperkuat pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai Pancasila, seperti rasa kemanusiaan, keadilan, dan beradab, serta ESQ, ke dalam kurikulum.

Kasus ekstrem, seperti yang diduga terjadi pada seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro, menunjukkan bahwa kerentanan ESQ dan tekanan psikologis dari bullying dapat berujung pada tindakan mencelakai diri sendiri. Kasus ini menjadi cerminan nyata perlunya perhatian serius terhadap kondisi mental individu, serta mengingatkan kita bahwa ESQ yang baik dapat menghasilkan nilai-nilai kepribadian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian terhadap bullying harus diperkuat dengan memiliki sistem pencegahan yang memadai, seperti semboyan ‘lebih baik mencegah sebelum mengobati’. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas; dan tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan institusi pemerintahan, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Hundreds of people gather at the EU headquarters in solidarity with Palestine in Barcelona, Spain, on October 11, 2023. (Photo by Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images)

Why Would Spain Support the Independence of Palestine?

, , , , , , 0

Spain’s Prime Minister Pedro Sanchez doubts that Israel would abide by international law in its war on Gaza, emphasizing the high number of civilian casualties happening there. “What we are seeing in Gaza is not acceptable,” said PM Pedro Sanchez on Thursday (30/11/2023). He added that what is currently happening in Gaza is unacceptable. Spanish ambassador ended up summoned by Israel, recalling for consultation with the envoy. More than 15,000 Palestinians were killed after weeks of Israel’s attacks on Palestinians, worsening the humanitarian crisis. Spain has become one of the European countries who are vocally against Israel, citing that Israel has killed innocent civilians, including thousands of boys and girls in the Gaza Strip. Not only stressing that violence will lead to more violence, Spain also called for a permanent ceasefire. Spain has encouraged Europe to also discuss the recognition of a Palestinian state.  

Some Israel left-wing politicians, on the other hand, have accused Spain of siding with Hamas after the ‘genocide’ accusation. Israel has labeled ‘Hamas is ISIS’ since the attack on the 7th of October and claimed they found the ISIS flag on the assault site. Spain rejected the claim, and the social rights minister, who is also the far-left junior partner of Spain’s coalition government has publicly supported Palestine, criticizing Israel’s occupation and that Israel has committed war crimes. Israel urged Spain to condemn the ‘immoral’ remarks from his minister, stating that it may endanger the Jewish communities in Spain. Spain reaffirmed that it condemned Hamas attacks on Israel and also called for civilian protection in Gaza. “We cannot confuse Hamas, which is in the European Union’s (EU) list of terrorist groups, with the Palestinian population or authority,” said Spain’s Minister of Foreign Affairs, Jose Manuel Albares. Although some countries such as Austria and Germany said they would suspend the funding to Palestinian territories, however, Spain, France, and Luxembourg are considering keeping the aid flow for the civilians.

 

Spain has close historical relations with the Arab world

Almost a decade ago in 2014, under a conservative government, the Parliament in Spain adopted a nonbinding resolution calling for the recognition of the Palestinian state. However, no follow-up action was implemented. It was back in the late 1930s to 1970s that Spain turned to Arab countries during the Franco dictatorship due to the isolation in the West. However, after 1986, Spain established diplomatic relations with Israel.

Recently, Spain Prime Minister Sanchez was visiting the Middle East, in the wake of the Israel-Hamas conflict. After his re-appointment, Pedro Sanchez has been pushing the European leaders to support Palestinian aspirations, including its independence. Additionally, Spain’s Foreign Minister stated that the independence of Palestine would be a step forward and the best guarantee of peace in the Middle East.

Sanchez his new administration affirmed that his ‘first commitment’ to foreign policy would be to ‘work in Europe and Spain to recognize the Palestinian state.’ While Europe and the US are under high criticism for their favoritism towards Israel, the Prime Minister of Spain tried to show its support and have a ‘ripple effect’ in Europe. The statement reflects that Spain is one of the European countries that have clear support for the Arab world. For Sanchez, support for the Palestinians is also an effort to his political commitment both domestically and internationally. His focus on Palestina came up during a government formation debate, he pushed for a majority backing to form a left-wing coalition government. To gather support and voice for the government, Sanchez needed to keep his promises. However, some far-left members pushed Sanchez further on the situation of Palestine, and even some urged Spain to impose sanctions on Israel and break formal ties with Israel. 

 

Domestic push on Palestinian 

A growing sympathy towards Palestinians happening in Spain, where a survivor of the 1937 Guernica massacre and Palestinian protestor paid tribute to Israel’s bloody deeds in Gaza. The spokesperson for the Guernica Palestine organization, Igor Otxoa, stated that they have always felt sympathy for the Palestinians who suffered under the dictatorship and long conflict with the Spanish state. One noteworthy thing is that Spain leads few Western countries that are increasingly criticizing Israel. 

A Spanish minister for social rights and leader of the far-left Podemos party also condemned the double standards from other world leaders, citing that while human rights violence in the Ukraine has been supported, however, there is a ‘silence’ on the victim of Israel’s cruelty. On the Ukraine-Russian war, the European Union took quick action to impose sanctions on Russian President Vladimir Putin. While Spain needed to push for more release of hostages and the flow of humanitarian aid, it also needed to urge the West not to worsen geopolitical conditions with veto power in the United Nations (UN). 

Bakary Yaou Sangare (ketiga dari kiri), yang diangkat menjadi menteri luar negeri setelah kudeta, memberikan pidato dalam protes yang diadakan di luar pangkalan militer Prancis yang mendesak penarikan pasukan Prancis dari Niger pada 01 Oktober 2023. (Foto oleh Balima Boureima/Anadolu Agensi melalui Getty Images)

Junta Niger membatalkan UU anti-imigrasi dan bantuan militer pukulan terhadap kebijakan UE

, , , , , , , , 0

Surat edaran pemerintah yang dikeluarkan pada akhir November 2023 menyatakan bahwa junta di Niger telah menyetujui keputusan yang membatalkan peraturan tahun 2015 yang diterapkan untuk menghentikan migran Afrika menyelundupkan diri mereka melalui jalur migrasi penting melalui Niger dalam perjalanan mereka ke Eropa. Dalam perintah tertanggal 25 November 2023 yang salinannya diperoleh Associated Press, kepala junta Niger, Jenderal Abdourahmane Tchiani, mengatakan bahwa “hukuman yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang tersebut dan dampaknya harus dibatalkan.”

Ibrahim Jean Etienne, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman Nigeria, menyatakan dalam surat edaran bahwa Kementerian Kehakiman akan memeriksa pembebasan semua orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan undang-undang tersebut. Ketegangan politik yang meningkat antara Niger dan negara-negara UE yang memberikan sanksi kepada negara Afrika Barat tersebut sebagai reaksi terhadap kudeta yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis dan melantik junta pada bulan Juli lalu telah berubah menjadi akibat dari pencabutan undang-undang tersebut.

Daerah Agadez di Niger berfungsi sebagai pintu gerbang dari Afrika Barat ke Sahara dan telah terbukti menjadi jalur penting bagi orang Afrika yang ingin mencapai Libya untuk menyeberangi Laut Mediterania dan mencapai Eropa, serta bagi mereka yang pulang dengan bantuan dari PBB. Namun, jalur tersebut juga telah berkembang menjadi wilayah yang menguntungkan bagi penyelundup manusia, sehingga menyebabkan pemerintah Niger dan UE memberlakukan undang-undang pada tahun 2015 yang menghentikan transit setidaknya 4.000 migran yang menurut perkiraan PBB, melewati Agadez setiap minggu secara ilegal.

UU tersebut juga memberi badan keamanan dan sistem hukum wewenang untuk mengadili penyelundup. Kantor HAM PBB telah menyatakan bahwa undang-undang tersebut “menyebabkan para migran mencari rute migrasi yang lebih berbahaya meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.” Sebagai salah satu negara terbelakang di dunia, Niger sangat bergantung pada bantuan internasional untuk kebutuhan infrastruktur, keamanan, dan kesehatan. Setelah kudeta pada tanggal 26 Juli lalu, pemerintah Barat dan Eropa menghentikan pendanaan ke Niger. Sanksi tersebut telah merugikan perekonomian rakyat Niger dan memberikan junta kekuasaan yang lebih besar, namun sanksi tersebut justru mengurangi jumlah pasukan militer tersebut.

Pada minggu pertama bulan Desember, meskipun tengah memerangi pemberontakan, Niger, mengumumkan dalam sebuah pernyataan penarikan ‘persetujuan untuk penempatan misi kemitraan militer UE.’ Kemenlu Niger telah mengakhiri perjanjian dengan Uni Eropa mengenai misi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP). Pernyataan resmi tersebut mengumumkan penarikan persetujuan Niger untuk penempatan misi kemitraan militer UE di negara tersebut. Dimulai pada tahun 2012 di bawah CSDP, EUCAP Sahel Niger yang berbasis di Niamey bertujuan untuk membangun kapasitas sipil, mendukung pasukan keamanan dalam negeri, pihak berwenang, dan aktor non-pemerintah. Selain itu, kemitraan militer EUMPM, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas permintaan otoritas Niger, berfokus pada penguatan Angkatan Bersenjata Niger melawan ancaman teroris.

ROME, ITALY - JANUARY 21: Activists of the Russian community in Italy demonstrate in Piazza Santi Apostoli for the freedom of Alexei Navalny and all Russian political prisoners. on January 21, 2023 in Rome, Italy. On January 21 - 23 worldwide demonstrations entitled "Freedom of Alexei Navalny and all Russian political prisoners" will take place. Global rallies, organized by numerous Russian communities promoting democratic and anti-war values, are taking place in more than 70 cities in over 30 countries. In Italy the demonstrations are held in Rome and Milan. (Photo by Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images)

Jaksa Rusia Meminta Hukuman 20 Tahun Penjara untuk Alexey Navalny atas Tuduhan ‘Ekstremisme’

, , , , , 0

Kejaksaan Negeri Rusia telah mengajukan permintaan agar pemimpin oposisi yang dipenjara, Alexey Navalny, dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas tuduhan “ekstremisme.” Alexey Navalny, yang berusia 47 tahun, telah dituduh menciptakan komunitas ekstremis dan organisasi yang melanggar hak-hak warga negara; mendanai ekstremisme; mempromosikan ekstremisme; serta melibatkan anak di dalam tindakan berbahaya dan rehabilitasi Nazisme.

Ia dan para pendukungnya menolak tuduhan tersebut sebagai “sangat tidak masuk akal” dan bermotivasi politik. Jika terbukti bersalah, sebagai seorang pengacara terlatih dan lawan politik Putin, ia akan menjalani total hukuman penjara selama 29 tahun.

Putusan akan diumumkan pada tanggal 4 Agustus2023, di mana dalam sidang pengadilan tertutup pada hari Kamis, Navalny mengutuk perang Rusia di Ukraina. Dia menyatakan bahwa Rusia tenggelam dalam kekacauan, dengan banyak korban dan masyarakat yang menderita akibat perang yang dianggapnya sangat bodoh dan tidak masuk akal di abad ke-21.

Navalny saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 11,5 tahun atas tuduhan penipuan dan tindak kejahatan lainnya, di sebuah koloni pemasyarakatan dengan keamanan maksimum di Melekhovo, 250 kilometer (150 mil) di timur Moskow.

Sebagai oposisi utama dan lawan vokal Presiden Vladimir Putin, dia menghadapi berbagai tuduhan baru yang menurutnya sengaja dipalsukan untuk menjauhkannya dari dunia politik.

Data pengadilan menunjukkan bahwa tuduhan tersebut terkait dengan enam pasal berbeda dalam KUHP Rusia, termasuk menghasut dan membiayai kegiatan ekstremis serta mendirikan organisasi ekstremis.

 

Sudah ditahan sejak beberapa tahun lalu

Sejak Januari 2021, Navalny telah ditahan setelah pulang ke Moskow dari pemulihan di Jerman akibat keracunan saraf yang ia tuduh berasal dari Kremlin. Dia menyatakan bahwa jaksa telah memberikan kepadanya 3.828 halaman yang merinci semua kejahatan yang diduga telah ia lakukan selama di penjara. Namun, menurutnya, isi halaman tersebut begitu banyak sehingga sulit untuk mengidentifikasi dengan pasti apa yang dituduhkan kepadanya.

Selama masa tahanannya, dia telah dipenjara dalam sel tunggal yang sangat kecil, juga dikenal sebagai “sel hukuman,” karena tuduhan pelanggaran disiplin, seperti tidak benar dalam menggunakan seragam penjara, tidak menghormati penjaga, dan lain-lain.

Navalny telah mengalami masalah kesehatan sejak ditahan dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan karena penyakit misterius.

Rekan-rekannya dan para pendukungnya menuduh pihak berwenang penjara gagal memberikan bantuan medis yang memadai dan mengkhawatirkan kesehatannya yang semakin memburuk.

Sejak sebelum konflik di Ukraina dan meningkat dalam hampir 17 bulan terakhir, Rusia telah melarang organisasi kampanye Navalny sebagai bagian dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.

Navalny telah secara berkali-kali mengecam perang yang dilancarkan oleh Putin di Ukraina, menyebutnya sebagai “tragedi” dan menyatakan bahwa kekalahan Moskow “tidak dapat dihindari”.

Namun, Kremlin membantah mengejar Navalny dan menyatakan bahwa kasusnya adalah urusan pengadilan.

Pemimpin oposisi ini, yang juga merupakan seorang pengacara, telah membawa petugas penjara ke pengadilan untuk mempertahankan ‘aksesnya’ terhadap apa yang dia anggap sebagai hak-hak dasar tahanan. Melalui produksi video yang memberikan bukti korupsi sistemik di kalangan elit Rusia, Navalny berhasil membangun pengikut besar di media sosial.

Uni Eropa dan Tunisia menandatangani apa yang mereka sebut kesepakatan “kemitraan strategis” - DR Berita

Uni Eropa dan Tunisia Sepakati Perjanjian Soal Migran

, , , , , , , , , 0

Uni Eropa memfinalisasi perjanjian dengan Tunisia pada hari Minggu (16/7) untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan menghentikan keberangkatan pengungsi dari negara Afrika tersebut menuju Eropa.

Kemitraan dengan Tunisia mengenai masalah migrasi ini muncul hanya selang beberapa hari setelah Presiden negara tersebut, Kais Saied, mengungkapkan “kejutan” mengenai besarnya praktik penyelundupan manusia di negaranya. Pejabat mengungkapkan bahwa nilai remitansi dari Afrika sub-Sahara mencapai sekitar £760 juta pada paruh pertama tahun 2023. Dalam beberapa bulan terakhir, ribuan orang tanpa dokumen telah menuju kota pesisir Sfax dengan tujuan untuk berangkat ke Eropa menggunakan perahu yang dijalankan oleh penyelundup manusia. Hal ini telah menyebabkan krisis migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tunisia.

Dalam perjanjian tersebut, Komisi Eropa yang telah lama berjuang untuk mencapai kesepakatan, akan memberikan dana kepada Tunisia sebagai imbalan dari pengendalian perbatasan yang lebih kuat. Dalam pidatonya di Istana Presiden Tunisia, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen memuji kesepakatan tersebut yang bertujuan untuk “berinvestasi dalam kemakmuran bersama”.

Dia didampingi oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, yang sebelumnya sudah berada di Tunisia bulan lalu untuk pembicaraan tentang kesepakatan tersebut. Meloni mendukung upaya penting dalam mengatasi krisis migrasi.

 

Membantu perekonomian dan kerja sama penting lainnya

Rincian keuangan persis dari perjanjian tersebut tidak diungkapkan dalam pernyataan Uni Eropa pada hari Minggu. Namun, Presiden Komisi Ursula, Von der Leyen mengatakan bulan lalu bahwa Uni Eropa siap memberikan lebih dari €1 miliar (sekitar Rp16 triliun) kepada Tunisia dalam untuk bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, dan kerja sama energi.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa perjanjian tersebut mencakup lima pilar: migrasi, stabilitas makroekonomi, perdagangan dan investasi, transisi energi hijau, serta hubungan antarindividu.

Terkait dengan pengembangan ekonomi, Von der Leyen mengatakan dalam konferensi pers di Tunisia bahwa Uni Eropa “siap mendukung Tunisia dengan memberikan bantuan makro-keuangan begitu kondisi yang diperlukan terpenuhi.” Dia menambahkan bahwa sebagai “langkah untuk menjembatani, kami siap memberikan dukungan anggaran langsung.”

Meskipun tidak memberikan rincian pada hari Minggu, Von der Leyen mengatakan pada bulan Juni bahwa Komisi sedang mempertimbangkan bantuan makro-keuangan hingga €900 juta (Rp14 triliun), ditambah “hingga €150 juta (sekitar Rp2 triliun) dukungan anggaran” secara langsung.

“Migrasi adalah elemen penting dari perjanjian yang telah kita tandatangani hari ini,” kata Rutte dalam konferensi pers pada hari Minggu. “Penting untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas migrasi yang tidak teratur.”

Von der Leyen juga mengatakan bahwa dalam perjanjian tersebut, Uni Eropa akan memberikan Tunisia €100 juta untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan, pencarian dan penyelamatan, langkah-langkah anti-penyelundupan, dan inisiatif lainnya untuk mengatasi masalah migrasi.

Von der Leyen mengatakan bahwa kejadian tenggelamnya kapal beberapa minggu yang lalu, di mana banyak nyawa hilang, merupakan suatu panggilan untuk mengambil tindakan. Dia menekankan perlunya memberantas jaringan kejahatan penyelundup dan perdagangan manusia.

 

Muslim protesters hold copies of the book 'Quran' as they chant slogans to denounce the burning of the Quran that took place in Sweden, in Pakistan. 9 July 2023 - Copyright AFP

Western disapproval on UN Resolution condemning Quran burning: A misconception of free speech?

, , , , , 0

The main human rights body of the United Nations (UNHRC) has adopted a resolution to express its disapproval of the recent acts of burning the Quran in Sweden. The resolution denounces all forms of religious hatred, including deliberate and planned acts that defile the holy Qur’an, and calls for the perpetrators to be held accountable. However, some Western nations chose not to support the resolution, causing further division rather than unity.

Although there was widespread condemnation of the desecration of the Muslim holy book, the voting process created more disagreement among countries from Europe and the Americas. These countries believed that more effort could have been put into reaching a stronger and unanimous decision.

Following an incident where an Iraqi refugee burned pages of the Quran outside a mosque in Stockholm, Pakistan and other countries from the Organization of Islamic Cooperation (OIC) initiated a debate and resolution. The event sparked a diplomatic backlash across the Muslim world. The resolution presented by the OIC received support from 28 votes in favor, while 12 countries voted against it, and seven abstained.

Despite the resolution being passed and applauded, there was a lack of enthusiasm in the chamber. While strongly condemning the burnings, however, western countries such as the United States, Britain, France, Germany, Costa Rica, Montenegro, and other European Union countries, voted against the resolution to defend free speech. Also, countries such as Benin, Chile, Mexico, Nepal, and Paraguay were among those abstentions.

Ambassador Khalil Hashmi, speaking on behalf of the OIC, expressed disappointment rather than celebration. He emphasized that the resolution was not intended to limit free speech but to strike a balanced approach. 

Indonesia’s Foreign Minister Retno Marsudi also echoed the statement from Iran, and Saudi Arabia, stating, ‘Stop abusing freedom of expression. Silence means complicity.” 

 

What is freedom of expression?

Following the council’s failure to reach a unanimous decision on condemning anti-Muslim hatred, Michèle Taylor, the U.S. representative, expressed her deep sadness. She emphasized the importance of condemning such deplorable acts while respecting freedom of expression.

But what is freedom of expression? When one has freedom of expression, the other person also has freedom of expression that should be respected.

Freedom of speech encompasses the right of individuals to express their opinions and ideas without government interference or reprisal. It encompasses various forms of expression beyond verbal communication, including actions, clothing, reading material, performances, and protests. 

In the United States, freedom of speech is highly safeguarded by the First Amendment of the U.S. Constitution and numerous state and federal laws. The protection of free speech in the United States is regarded as one of the most robust among democratic nations, as it extends to even speech that may be considered offensive, hateful, or harassing by many. The US even excludes freedom of speech, referring to harassment occurring within an educational institution that specifically targets an individual due to a protected characteristic, such as race, gender, sexual orientation, or religion, which can be categorized as pervasive and severe. This shows that the US recognizes the limitation of freedom of speech regarding race, gender, or religion issues.

Related to the UNHRC resolution, freedom of speech not only upholds other fundamental rights, such as the right to peaceful assembly, participation in public affairs, and freedom of religion, but also serve as their foundation. What is discussed in the UNHRC is not freedom of speech but also related to hate speech. As cited by the UN Secretary-General Antonio Guterres, “Addressing hate speech does not mean limiting or prohibiting freedom of speech. It means keeping hate speech from escalating into something more dangerous, particularly incitement to discrimination, hostility, and violence, which is prohibited under international law.”

The debate surrounding the UNHRC resolution emphasizes the importance of balancing freedom of expression and fighting hate speech. It is important to recognize that protecting freedom of expression does not mean advocating or condoning acts perpetuating discrimination or inciting harm. By understanding the limitations and responsibilities accompanying freedom of expression, societies can actively combat hate speech while creating an environment respecting human rights. 

Such disrespectful acts should be condemned, and this once again shows how the U.S. government is inconsistent on human rights issues, especially when they do not directly affect national interests. The United States denounces human rights abuses in some countries; it is relatively silent or less vocal about similar abuses in others, particularly those with which it has strategic or political alliances.

A good and better balance between freedom of expression and combating hate speech should be clear. There should be measures to counter hate speech without contravening free speech while promoting diversity and dialogue among different cultures or religious communities.

Uganda’s queer activist Papa De raises a fist outside the Ugandan High Commission during a picket against the country's anti-homosexuality bill in Pretoria. Phill Magakoe/AFP via Getty Images

Presiden Uganda Sahkan UU Anti-LGBT Ter-Ekstrem Sedunia

, , , , , , , 0

Ketua Parlemen Uganda mengonfirmasi bahwa Presiden Uganda, Yoweri Museveni, telah menandatangani beberapa undang-undang anti-LGBTQ yang paling ekstrem di dunia, menentang tekanan internasional.

Undang-undang tersebut mengamanatkan hukuman penjara seumur hidup bagi siapa pun yang terlibat dalam hubungan seks sesama jenis. Setiap orang yang mencoba menjalin hubungan sesama jenis dapat terancam hukuman penjara hingga satu dekade.

Rancangan undang-undang tersebut turut membahas hukuman mati bagi “homoseksualitas berat” yang meliputi hubungan seks dengan anak di bawah umur, berhubungan seks saat HIV positif, hubungan sesama anggota keluarga (incest), hubungan dengan orang berkebutuhan khusus, hubungan di bawah tekanan, dan saat seseorang tidak sadarkan diri.

Undang-undang ini juga menjadikan pendidikan seks bagi komunitas gay sebagai tindakan kriminal dan membuatnya ilegal untuk tidak melaporkan pelaku homoseksualitas berat kepada polisi. Undang-undang ini juga menyebutkan “rehabilitasi” – terapi konversi yang banyak dikritik – bagi pelaku homoseksual.

Museveni telah mengirim rancangan undang-undang ini kembali ke parlemen untuk direvisi pada awal tahun ini. Versi terbaru undang-undang ini disahkan pada bulan ini.

 

Kritik internasional termasuk dari Presiden AS

Presiden Uganda yang sudah lama menjabat ini telah menghadapi kritik yang luas dari pemerintah Barat, termasuk AS, terkait undang-undang ini. Presiden AS, Joe Biden, mengutuk dengan tegas undang-undang baru di Uganda yang anti-gay, menyebutnya sebagai “memalukan” dan “pelanggaran tragis terhadap hak asasi manusia universal”. Pemimpin Inggris dan Eropa juga mengutuk undang-undang tersebut, dengan diplomat puncak Uni Eropa, Josep Borrell, menggambarkannya sebagai “menyedihkan.”

Dalam pernyataannya pada hari Senin (29/5), Biden menyatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan “tanda terbaru dari tren yang mengkhawatirkan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di Uganda.”

Dia juga menyatakan bahwa Amerika akan “mengevaluasi dampak undang-undang ini terhadap segala aspek keterlibatan Amerika Serikat dengan Uganda.”

Sebelumnya, Undang-undang yang memiliki sifat homofobia di Uganda sudah dibatalkan oleh pengadilan pada tahun 2014. Ketua parlemen, Anita Annet Among, merayakan penandatanganan undang-undang ini dengan mengatakan bahwa parlemen telah “menjawab jeritan rakyat kami.”

“Saya berterima kasih kepada Yang Mulia, presiden, atas tindakan tegasnya demi kepentingan Uganda. Dengan penuh kerendahan hati, saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya, Anggota Parlemen, yang mampu menahan tekanan dari pengganggu dan teori konspirasi pesimis demi kepentingan negara,” tambahnya.

Anita Annet Among, Ketua Parlemen Uganda, memimpin sidang saat pengajuan rancangan undang-undang Anti-Homoseksual di Parlemen di Kampala, Uganda, pada tanggal 9 Maret.

Anggota masyarakat sipil sudah mencoba menantang undang-undang ini.

“Ini tidak mengherankan bagi siapa pun yang mengikuti perkembangan ini secara cermat, tetapi tetap sangat mengkhawatirkan bahwa negara ini secara kejam mendiskriminasikan minoritas seksualnya. Garis pertempuran telah digambar dan tahap berikutnya dalam persaingan ini akan berlangsung di pengadilan,” kata Nicholas Opiyo, seorang pengacara hak asasi manusia.

Dampak dari UU baru ini membuat komunitas LGBTQ ketakutan, sehingga banyak dari mereka menutup diri, bahkan meninggalkan rumah dan kabur ke luar negeri. Aktivis lainnya juga mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan hukum terkait UU tersebut. 

 

Bagaimana dengan di Indonesia?

Dikaitkan dengan isu yang sama di Indonesia, sebelumnya, Mahfud Md menjelaskan alasan mengapa larangan terhadap LGBT tidak dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Menurut Mahfud, sulit untuk membuktikan secara hukum tindakan LGBT.

“Dilarangnya LGBT tidak bisa dimasukkan di dalamnya. Tidak ada larangan terhadap LGBT. ‘Tapi, itu kan hukum agama?’ Namun, bagaimana cara memasukkannya,” ujar Mahfud Md dalam pidatonya pada Rakernas KAHMI 2023 yang disiarkan melalui akun YouTube KAHMI Nasional, seperti dilaporkan oleh detikcom pada hari Minggu (21/5).

“Karena LGBT adalah kodrat, tidak bisa dilarang. Jadi yang dilarang adalah perilakunya. Orang LGBT diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tidak bisa dilarang,” tambahnya.

Mahfud menjelaskan bahwa dalam KUHP, larangan diberlakukan terhadap hubungan seksual di luar nikah dengan anak di bawah umur. “Maka, rumusan dalam KUHP adalah, siapa pun yang melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan anak di bawah umur. Dalam hal ini, LGBT dapat masuk ke dalam rumusan tersebut meskipun tidak mencakup semua kasus,” ungkapnya.

Pengemudi menunggu untuk membeli bensin di dekat SPBU karena kekurangan bahan bakar di Kolombo pada 13 Juni 2022. (Foto oleh Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images)

Sri Lanka Kehabisan Bahan Bakar, Keruntuhan Semakin Dekat?

, , , , , , , , , 2

Krisis bahan bakar yang parah

Ranil Wickremesinghe, perdana menteri Sri Lanka yang baru ditunjuk minggu lalu mengatakan dalam sebuah pidato bahwa negara tersebut membutuhkan $75 juta dollar untuk membayar keperluannya dan mengimpor berbagai komoditas seperti bahan bakar.[1]

Selama berbulan-bulan, pemerintahan Rajapaksa dan Bank Sentral Sri Lanka menolak seruan para ahli dan pemimpin oposisi untuk mencari bantuan dari IMF meskipun ada risiko yang meningkat.[2] Tetapi setelah harga minyak melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari, pemerintah akhirnya menyusun rencana untuk mendekati IMF pada bulan April.

Pada 16 Mei 2022, Perdana Menteri baru Sri Lanka mengumumkan bahwa negara itu krisis kehabisan bahan bakar pada hari terakhirnya, ketika menteri listrik negara itu mengatakan kepada warganya untuk tidak bergabung dengan antrian bahan bakar yang panjang yang telah memicu protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu. “Saat ini, kami hanya memiliki stok bensin untuk satu hari. Beberapa bulan ke depan akan menjadi yang paling sulit dalam hidup kami,” katanya.

Dengan berbagai protes yang terjadi di Sri Lanka, ditujuknya Wickremesinghe adalah upaya untuk menenangkan pengujuk rasa.[3] Tetapi para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan melanjutkan kampanye mereka selama Gotabaya Rajapaksa tetap menjadi presiden. Mereka juga menyebut Wickremesinghe sebagai antek Rajapaksa.

Di Kolombo, ibu kota komersial, antrean panjang becak, alat transportasi paling populer di kota, berbaris di pom bensin dalam penantian bahan bakar yang sia-sia. “Saya sudah mengantri lebih dari enam jam,” kata salah satu pengemudi, Mohammad Ali. Pengemudi lain, Mohammad Naushad, mengatakan pom bensin yang dia tunggu kehabisan bahan bakar dilansir dari CNN.[4]

Kondisi di Sri Lanka dapat dikatakan sangat kacau terlebih dihantam oleh pandemi Covid-19, kenaikan harga minyak dan pemotongan pajak populis oleh Rajapaksa, kekurangan devisa telah menyebabkan inflasi parah membawa ribuan orang turun ke jalan sebagai protes. Dan menyebabkan krisis yang tak pernah terjadi sejak kemerdekaannya pada tahun 1948.

Krisis di Sri Lanka, menurut para ahli terletak pada salah manajemen urusan perekonomian oleh pemerintah secara berturut-turut yang membawa Sri Lanka kepada kekurangan kas negara dan defisit transaksi berjalan. “Sri Lanka adalah ekonomi defisit kembar klasik,” menurut laporan kerja Bank Pembangunan Asia 2019.[5] Defisit kembar menandakan bahwa pengeluaran nasional suatu negara melebihi pendapatan nasionalnya, dan bahwa produksi barang dan jasa yang dapat diperdagangkan tidak memadai.

Tetapi krisis saat ini dipercepat oleh pemotongan pajak dalam yang dijanjikan oleh Rajapaksa selama kampanye pemilihan 2019 yang diberlakukan beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19, yang menghapus sebagian ekonomi Sri Lanka. Sri Lanka secara tajam mendevaluasi mata uangnya, semakin memicu inflasi dan menambah penderitaan masyarakat, banyak dari mereka mengalami kesulitan dan antrian panjang.

Di tengah krisis parah, siapa yang membantu Sri Lanka?

Sri Lanka sendiri sangat bergantung pada utang luar negeri untuk menjalankan perekonomiannya. Di masa lalu, perekonomian sering ‘ditebus’ oleh negara tetangganya yang bersaing: India dan China.[6] Terdapat tiga pihak yang membantu Sri Lanka dengan angka yang cukup besar, walaupun tidak dapat benar-benar membantu Sri Lanka yaitu International Monetary Fund (IMF), China, dan India.

Terkait kondisi Sri Lanka, IMF dikabarkan akan memulai diskusi dengan pihak berwenang Sri Lanka tentang kemungkinan program pinjaman. Lewat Press Release pada akhir April lalu, IMF mengatakan bahwa mereka akan “Ke depan, tim IMF akan mendukung upaya Sri Lanka untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini dengan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam program ekonomi mereka, dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penyelesaian krisis yang tepat waktu.”[7] Di sisi lain, Rajapaksa juga telah meminta bantuan dari China dan India, khususnya bantuan bahan bakar dari India.

India dapat dikatakan telah membantu Sri Lanka cukup banyak dengan bantuan yang tetap pada tingkat yang konstan.[8] Pengiriman diesel di bawah batas kredit $ 500 juta yang ditandatangani dengan India pada bulan Februari diperkirakan akan tiba pada waktu dekat.[9] Selain itu, Sri Lanka dan India telah menandatangani batas kredit $ 1 miliar untuk mengimpor kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan, dan pemerintah Rajapaksa telah meminta setidaknya $ 1 miliar lagi dari New Delhi.[10]

India, yang mengikuti “kebijakan lingkungan pertama” untuk memperkuat ikatan dengan tetangganya siap untuk berjalan lebih jauh untuk membantu Sri Lanka keluar dari krisis saat ini. India sejauh ini telah memberikan $1,9 miliar kepada Sri Lanka dalam bentuk pinjaman, jalur kredit, dan pertukaran mata uang. India telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan tambahan $2 miliar dalam bentuk swap dan dukungan ke Kolombo. Selain bantuan keuangan, India telah memberikan fasilitas kredit kepada Sri Lanka untuk bahan bakar dan makanan seperti 40.000 ton beras,

Di sisi lain China juga bersedia membantu Sri Lanka. “China bersedia memainkan peran konstruktif untuk membantu Sri Lanka mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang stabil di bawah prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri,” kata Perdana Menteri Li Keqiang dalam panggilan telepon Jumat dengan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, menurut pejabat Beijing. Kantor Berita Xinhua.[11]

Utang Sri Lanka dengan China sampai saat ini ditaksir sebesar sekitar $3,5 miliar dan terus meningkat. Namun, ketergantungan Sri Lanka dengan China sering dianggap sebagai “debt trap” karena pinjaman dan investasi Beijing di Sri Lanka sebagian besar didsari pada kepentingan strategis.[12] Taruhan ekonomi China di Sri Lanka menjadi fokus karena negara Asia Selatan yang bangkrut itu mengikis cadangan devisa terakhir yang dapat digunakan. Pada akhir April dana tersebut telah menyusut menjadi $50 juta, seorang menteri pemerintah mengungkapkan kepada parlemen dalam momen keterbukaan yang langka.[13]

 

Apakah ada negara lain yang pernah mengalaminya? Dan mengapa mereka membantunya?

Melihat ke belakang, beberapa negara lain juga pernah terlilit utang seperti Sri Lanka. Salah satu contohnya adalah Jamaika. Pada tahun 2010, Jamaika situasinya jauh lebih buruk, dengan rasio utang terhadap PDB sekitar 140%. Ini berarti bahwa 65 sen dari setiap dolar yang diambil pemerintah digunakan untuk pembayaran bunga, membuat negara gagal bayar dan terpaksa terlibat dalam pertukaran utang.[14] Selain Jamaika, terdapat banyak negara lain yang mengalami kebangkrutan sebelumnya, seperti Argentina pada tahun 2001, Ekuador pada tahun 2008, Yunani pada tahun 2015, dan Venezuela pada tahun 2017.

China dan India sendiri sedikit banyak saling ‘mengancam’ satu sama lain, karena keduanya digadang-gadang menjadi dua negara yang sedang gencar membesarkan pengaruhnya di luar wilayah kedaulatannya. Pada Mei 2017, India mengumumkan  bahwa mereka tidak akan hadir pada peresmian acara mega-diplomatik pertama China mengenai inisiasi kebijakan luar negeri berupa Forum Belt and Road, karena alasan masalah kedaulatan.[15] Hal ini memperlihatkan perlombaan pengaruh secara tidak langsung.

 

Bagaimana kelanjutan dari Sri Lanka? Akankah negara ini runtuh karena utangnya?

Jika Sri Lanka tidak berhasil mendapatkan bantuan dan bangkit, lalu tidak mampu untuk membayar utang dan menyatakan bangkrut, maka negara kepulauan itu akan mengalami default. Melihat dari sejarah, negara-negara yang bangkrut akibat terlilit utang tidak benar-benar runtuh. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, kondisi internal negara akan menjadi sangat kacau yang dapat berlanjut ke krisis kemanusiaan yang juga berdampak pada kondisi ekonomi secara global karena Sri Lanka tidak dapat membayarkan utangnya.

Mata uang negara dapat didevaluasi atau penurunan nilai uang yang membuat utang negara membengkak dan aktifitas ekonomi akan sangat terganggu. Contohnya, hal ini dapat membuat produk impor menjadi mahal dan bisnis ekspor mungkin menderita karena menjual produk dan layanan lebih murah dalam jangka pendek.[16] Protes yang tengah terjadi dapat semakin kacau yang dapat menyebabkan krisis perbankan. Alasan utama krisis perbankan adalah bahwa orang mungkin mencoba mengambil semua uang mereka dari bank karena ketidakpastian dan kebingungan.[17] Jadi, tidak hanya merugikan kondisi internal, tetapi juga eksternal. Jika negara benar-benar bangkrut, negara tersebut sangat rentan untuk diinvasi oleh negara lain seperti apa yang dilakukan Inggris berusaha menduduki Mesir ketika gagal pada tahun 1880-an.

[1] “Sri Lanka down to last day of petrol, Prime Minister tells crisis-hit nation”, CNN, 17 Mei 2022, https://edition.cnn.com/2022/05/16/asia/sri-lanka-fuel-economic-crisis-intl-hnk/index.html

[2] “Explained: What led to Sri Lanka’s economic crisis, and who’s helping?”, Indian Express, 19 Mei 2022, https://indianexpress.com/article/explained/sri-lanka-economic-crisis-explained-7849208/

[3] Op. Cit., CNN

[4] Ibid.

[5] Op.Cit., Indian Express

[6] “Explained: What India is doing to help Sri Lanka in crisis”, Times Of India, 15 April 2022, https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/explained-what-india-is-doing-to-help-sri-lanka-in-crisis/articleshow/90864193.cms

[7] “IMF Team Statement on Sri Lanka”, International Monetary Fund, 23 April 2022,  https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/23/pr22129-IMF-Team-Statement-on-Sri-Lanka

[8] Op.Cit., Times of India

[9] Op.Cit., Indian Express

[10] Ibid.

[11] “China Ready to Offer Sri Lanka ‘Urgently Needed Help’”, Bloomberg News, 22 April 2022, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-22/china-tells-sri-lanka-it-s-ready-to-offer-urgently-needed-help

[12] Op.Cit., Times of India

[13] Marwaan Macan-Markar, “Sri Lanka meltdown exposes China loan policy: 5 things to know”, 13 Mei 2022,  https://asia.nikkei.com/Spotlight/Sri-Lanka-crisis/Sri-Lanka-meltdown-exposes-China-loan-policy-5-things-to-know

[14] Frederick Reese, “20 country debt crises and what happened next”, Stacker, 15 Oktober 2019, https://stacker.com/stories/3577/20-country-debt-crises-and-what-happened-next

[15] Hemant Adlakha, “China Is Starting to See India as a Major Threat”, The Diplomat, 11 Januari 2018, https://thediplomat.com/2018/01/china-is-starting-to-see-india-as-a-major-threat/

[16] Farhad Malik, “What Happens When A Country Defaults?”, FinTechExplained, Medium, 22 Oktober 2018, https://medium.com/fintechexplained/what-happens-when-a-country-defaults-b6c74e07ffce

[17] Ibid.

Russian soldier Vadim Shishimarin stands in the defendant's box at the opening of his trial on charge of War crimes for having killed a civilian, in the Solomyansky district court in Kyiv on May 18, 2022. - The captured soldier is accused of killing a 62-year-old civilian -- allegedly on a bicycle -- near the village of Chupakhivka in the northeastern Ukraine Sumy region on February 28, in the first days of the Russian's offensive. Shishimarin pleaded guilty and is facing possible life imprisonment in Kyiv. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

Pengadilan Ukraina Putuskan Tentara Rusia Dipenjara Seumur Hidup

, , , , 1

Pengadilan Ukraina menggelar sidang kejahatan perang sejak invasi Rusia, di mana seorang tentara Rusia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena membunuh seorang warga sipil Ukraina yang tidak bersenjata.

Dasar putusan ini dikarenakan penuntut telah mengajukan bukti kuat terhadap Shishimarin, termasuk mencocokkan balistik dari tempat kejadian dengan senjata miliknya. Mereka juga memiliki kesaksian dari seorang teman korban dan salah satu tentara Rusia yang ditangkap, di mana keduanya menyaksikan penembakan itu.

Di kesempatan lain, Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova menyatakan bahwa kantornya sedang berupaya mengadili 41 kasus serupa dengan terdakwa tentara Rusia. Selain pembunuhan, kasus lain yang dibahas yakni pemboman infrastruktur sipil, penjarahan, serta pemerkosaan. 

Putusan itu merangkum rangkaian proses dan penuntutan lain atas dugaan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Rusia selama konflik yang masih berlangsung ini.

Tentara tersebut adalah Sersan Vadim Shyshimarin, berumur 21 tahun, di mana Ia diputuskan bersalah melanggar hukum dan kebiasaan perang di bawah bagian dari KUHP Ukraina. Shyshimarin pada akhirnya mengaku bahwa Ia menembak seorang pria berusia 62 tahun di kepalanya, padahal pria tua tersebut tidak bersenjata.

Putusan tersebut akan mulai berlaku dalam 30 hari dan dapat mengajukan banding selama jangka waktu tersebut, namun prajurit akan tetap ditahan.

Sersan Vadim Shyshimarin mengatakan bahwa dia menembakkan peluru karena berada di bawah tekanan dari petugas. Dia awalnya tidak mematuhi perintah komandannya untuk menembak warga sipil yang tidak bersenjata, namun akhirnya melakukannya ketika yang perintah menembak kembali dikeluarkan. Shyshimarin mengakui bahwa tindakannya merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima, dan dia meminta maaf kepada istri korban.

 

Putusan kasus yang disoroti dunia

Kasus ini menarik perhatian internasional terutama dengan meningkatnya tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Beberapa kasus kejahatan kemanusiaan telah didokumentasikan oleh organisasi hak asasi manusia internasional.

Ukraina telah melakukan upaya besar-besaran untuk mengadili dugaan kejahatan perang di wilayahnya, di mana secara bersamaan Pengadilan Kriminal Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengajukan penyelidikan terpisah.

Perhatian pada kasus ini juga menyoroti sifat pengadilan yang tidak biasa karena melibatkan seorang tentara yang ditangkap diadili di negara yang sedang diserbu angkatan bersenjata negara lain.

Di sisi lain, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan Kremlin “khawatir” tentang Shishimarin dan akan mencari cara untuk membantunya. Peskov sebelumnya mengatakan Rusia menganggap tuduhan itu “tidak dapat diterima,” “keterlaluan” dan “tidak dapat dipercaya.”

Warga di reruntuhan rumah di wilayah Yerusalem Timur

Rumah Keluarga Palestina Dihancurkan Di Lingkungan Sensitif Yerusalem Timur

, , , , , , 0

Satu keluarga Palestina dipindahkan dari rumah mereka sendiri di wilayah Sheikh Jarrah di Jerusalem Timur. Keluarga ini dipindahkan oleh Polisi Israel, penggusuran itu dilakukan setelah persetujuan pengadilan distrik bahwa wilayah tersebut akan menjadi wilayah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus setempat.

Penggusuran direncanakan akan berjalan pada 17 Januari 2022. Hal ini akan dikerjakan oleh Polisi Israel dibantu oleh pekerja kota dan buldoser serta mesin berat lainnya. Namun masyarakat Palestina di daerah tersebut yang menentang penggusuran rumah keluarga tersebut berusaha mempertahankannya dengan berdiri di atas atap rumah yang akan digusur. Rumah tersebut diisi oleh seorang suami bernama Mahmud Salhiya, istri dan lima anaknya.

Karena tentangan dari pemilik rumah, penggusuran itu dimulai kembali pada Rabu, 19 Januari 2021 dengan menggusur keluarga Palestina tersebut. Dalam rekaman audio yang didistribusikan ke media lokal berbahasa Arab, Meital istri Sahilya, yang berbicara bahasa Arab, mengatakan keluarga itu dibangunkan Rabu pagi oleh suara ledakan keras dan polisi telah memutuskan aliran listrik yang dibenarkan oleh saksi mata. Akibatnya aksi protes terjadi, Polisi Israel menangkap sedikitnya 18 orang saat mereka melakukan perintah pengusiran kontroversial di lingkungan Sheikh Jarrah Rabu pagi.

Rencana penggusuran ini telah diinformasikan sejak tahun 2017 oleh pihak Israel. Menurut pihak berwenang Israel, masyarakat di wilayah ilegal tersebut telah diberi banyak kesempatan oleh Pemerintah Jerusalem untuk menyerahkan tanahnya dengan persetujuan. Namun, para keluarga tersebut menolak dan bersikeras tinggal di wilayah tersebut.

Perwakilan Uni Eropa di Yerusalem yang memimpin delegasi diplomat menunjukkan dukungan bagi keluarga itu pada Senin. Mereka meminta pihak berwenang untuk meredakan situasi. Tindakan ini dinilai merusak perdamaian di wilayah tersebut.

Pada Mei tahun 2021, permasalahan yang sama memicu perang 11 hari antara pihak Israel dan faksi-faksi bersenjata Palestina di Gaza. Pertentangan atas penggusuran rumah-rumah itu merupakan simbol oposisi masyarakat Palestina terhadap pendudukan Israel.

Wakil Wali Kota Yerusalem Fleur Hassan-Nahoum mengatakan kepada AFP, bahwa penggusuran rumah Salhiya kali ini “benar-benar berbeda” dari peristiwa di bulan Mei tahun 2021, ketika orang-orang Palestina dipaksa untuk menyerahkan sebidang tanah kepada pemukim Yahudi.

Direktur Human Rights Watch Israel dan Palestina Omar Shakir menyebut “pengusiran paksa keluarga Salhiyah” sebagai “kejahatan perang.” Shakir mencatat bahwa keluarga itu sebelumnya telah dipaksa keluar dari rumah mereka di Yerusalem barat selama pembentukan Israel pada tahun 1948, dan penggusuran pada hari Rabu membuat mereka menjadi “pengungsi dua kali”.

Load More