Menu

Konflik Sudan

Saudi Arabia Kecam Serangan RSF Terhadap RS di Wilayah Kordofan

, , , , , , 0

Pada 8 Februari 2026, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Saudi Arabia mengeluarkan pernyataan terhadap serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi Pasukan Pendukung Cepat (RSF) terhadap rumah sakit (RS) dan konvoi bantuan kemanusiaan di wilayah Kordofan, Sudan. Dalam pernyataan tersebut, Kemenlu Saudi Arabia mengecam serangan yang dilancarkan RSF karena aksi kriminal tersebut telah menewaskan belasan warga sipil dan merusak fasilitas kemanusiaan yang ada di wilayah Kordofan. Selain itu Saudi Arabia juga mendesak RSF untuk menghentikan segala bentuk serangan terhadap fasilitas sipil karena aksi mereka melanggar hukum kemanusiaan internasional dan Deklarasi Jeddah yang disepakati tiga tahun sebelumnya. Selain mengecam serangan terhadap fasilitas sipil, Kemenlu Saudi Arabia juga mengecam intervensi asing yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam konflik Sudan dengan mengirimkan senjata secara ilegal dan merekrut tentara bayaran.

Pernyataan Kemenlu Saudi Arabia diberikan beberapa hari setelah RSF menyerang konvoi bantuan dari organisasi internasional Program Pangan Dunia (WFP) dan kendaraan yang mengangkut pengungsi internal (IDP) di Provinsi Kordofan Utara dengan drone. Kedua serangan tersebut menewaskan setidaknya 25 warga sipil dan melukai belasan lainnya. Serangan drone tersebut mendapatkan kecaman dari Kemenlu Sudan karena mereka menganggap hal tersebut sebagai aksi keji yang memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah Kordofan. Kemenlu Sudan juga menyatakan bahwa serangan drone yang dilancarkan RSF merupakan bagian dari strategi mereka untuk menekan warga sipil di daerah terkepung. Kemenlu Sudan juga mendesak komunitas internasional untuk memastikan bahwa RSF dan pendukungnya mendapatkan hukuman setimpal.

Konflik antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) meletus pada tahun 2023 setelah kelompok milisi tersebut melancarkan serangan kilat yang berhasil menguasai sebagian besar ibu kota Sudan, Khartoum. Konflik ini telah memperburuk situasi kemanusiaan di Sudan karena setidaknya 40 ribu warga sipil telah tewas akibat dari pertempuran atau kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak terlibat. Selain itu, setidaknya 12 juta masyarakat Sudan terpaksa menjadi IDP atau mengungsi ke negara lain akibat dari pengepungan yang dilancarkan RSF terhadap beberapa kota seperti El-Fasher dan El-Obeid.

Mesir Kerahkan Drone Untuk Bantu Militer Sudan Hadapi RSF

, , , , , , 0

Pada 3 Februari 2026, gambar satelit menunjukkan bahwa Angkatan Udara Mesir (EAF) telah membangun sebuah pangkalan udara rahasia di wilayah Owainat Timur. Dalam pangkalan udara tersebut, EAF menggunakan drone buatan Turki untuk melancarkan serangan udara terhadap jalur pasokan dan posisi  kelompok milisi Pasukan Pembantu Cepat (RSF) di Sudan. Dilansir dari New York Times, drone buatan yang digunakan oleh EAF untuk menyerang RSF diantaranya adalah TB-2 Bayraktar dan TB-3 Akinci yang memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan presisi dari jarak yang cukup jauh. Intervensi ini merupakan eskalasi terbaru dalam perang saudara Sudan karena sebelumnya Mesir enggan memberikan dukungan langsung kepada Angkatan Bersenjata Sudan (SAF).

Keberadaan drone buatan industri pertahanan Turki memunculkan kabar mereka juga terlibat dalam serangan udara terhadap milisi RSF. Akan tetapi, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Turki menyatakan kepada kanal media melalui email bahwa kabar tersebut tidak benar. Sementara itu seorang pejabat senior dalam pemerintah Turki menyatakan bahwa drone yang diterbangkan oleh Mesir merupakan hasil ekspor dari industri pertahanan Negeri Dua Benua. Pejabat senior tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah Turki tidak pernah memberikan dukungan militer langsung kepada SAF. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mesir dan SAF enggan memberikan komentar terhadap isu intervensi militer serta pangkalan udara rahasia di wilayah Owainat Timur.

Sejak RSF menguasai Kota El-Fasher dan sebagian besar wilayah Darfur pada Oktober 2025, Presiden Mesir Abdel Fatah El-Sisi memutuskan untuk melakukan intervensi militer di Sudan untuk membantu SAF. Intervensi itu dilakukan karena laju RSF di Darfur dan daerah perbatasan yang menghubungkan Mesir, Sudan, dan Libya merupakan ancaman besar terhadap kepentingan nasional inti mereka. Selain itu, Mesir juga menganggap pembentukan pemerintahan paralel oleh RSF sebagai garis merah karena hal tersebut mengancam integritas wilayah Sudan. Hasil dari intervensi ini terlihat pertama kali pada Desember 2025 saat pesawat tempur multiguna MiG-29 milik EAF melancarkan serangan udara terhadap konvoi RSF yang berada di dekat wilayah perbatasannya.

81 Tahun Sejak Never Again: Apakah Masih Relevan?

, , , , , , , 0

Dalam sejarah dunia, 27 Januari merupakan hari bersejarah karena 81 tahun sebelumnya, Tentara Merah Uni Soviet berhasil membebaskan Auschwitz, sebuah kamp yang dibangun oleh Nazi Jerman khusus untuk membunuh kaum yang mereka anggap sebagai untermenschen. Tidak lama setelah kompleks kamp tersebut dibebaskan oleh Tentara Merah, Jurnalis Soviet Boris Polevoi mempublikasikan sebuah berita di Koran Pravda yang mengkategorikan seluruh tawanan yang berada di kamp tersebut sebagai korban fasisme dan Nazisme. Pembebasan kamp ini merupakan salah satu bukti nyata dari Holocaust yang dilancarkan oleh Nazi Jerman terhadap para untermenschen seperti kaum Yahudi, Gipsi, etnis Slav, difabel, dan etnis non-kulit putih. Sejak pembebasan kamp tersebut dan penghakiman penjahat perang di Nuremberg tahun 1946, muncul slogan never again yang digunakan sebagai simbol internasional untuk mengecam dan menindak segala bentuk genosida, pembunuhan massal, dan pembersihan etnis di berbagai belahan dunia.

Untuk memastikan bahwa aksi serupa akan selalu mendapatkan kecaman dan hukuman yang setimpal, dibentuk standar universal yang dapat digunakan untuk melacak dan menghukum penjahat perang dari berbagai belahan dunia. Standar tersebut merupakan bagian dari Nuremberg seperti kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace), dan tanggung jawab komando (responsibility of command). Dari ketiga hal tersebut, tanggung jawab komando merupakan salah satu terobosan paling besar dalam hukum kemanusiaan internasional karena sebelumnya, beberapa penjahat perang Nazi Jerman yang diadili di Nuremberg seperti Wilhelm Keitel dan Alfred Jodl berusaha mengklaim bahwa mereka tidak bersalah karena para perwira militer hanya mengikuti perintah dari atasan mereka (superiors orders). Namun klaim ini ditolak sepenuhnya oleh pengadilan Nuremberg karena para hakim menganggap perwira militer serta pejabat sipil memiliki pilihan dan tanggung jawab moral untuk tidak melancarkan aksi yang dianggap ilegal dalam hukum perang internasional. Selain itu, para hakim juga menyatakan bahwa komandan unit bertanggung jawab terhadap seluruh pelanggaran hukum perang dan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh bawahannya bahkan jika dia tidak mengetahui hal tersebut sedang terjadi.

Akan tetapi, implementasi nyata dari slogan never again serta preseden Nuremberg dalam kasus serupa hingga saat ini bisa dikatakan kurang optimal karena dalam periode setelah berakhirnya perang dunia kedua, terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan reaksi keras dari komunitas internasional. Salah satunya adalah Genosida Darfur yang masih berlanjut hingga saat ini. Dalam peristiwa ini, kelompok milisi Janjaweed yang kemudian berkembang menjadi Pasukan Pendukung Cepat (RSF) melancarkan pembunuhan massal terhadap etnis non-Arab di wilayah Darfur, Sudan. Genosida ini menarik perhatian masyarakat dunia pada 26 Oktober 2025 saat RSF berhasil menguasai Kota El-Fasher yang sebelumnya dianggap sebagai benteng dari Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) di wilayah Darfur. Tidak lama setelah RSF menguasai El-Fasher terdapat bukti foto, video, serta gambar satelit yang menunjukkan bahwa kelompok milisi tersebut telah melancarkan pembunuhan massal yang terstruktur dan menyeluruh. Dilansir dari The Guardian, setidaknya 60 hingga 150 ribu warga El-Fasher tewas akibat dari aksi keji yang dilancarkan oleh RSF. Akan tetapi, walaupun aksi pembunuhan massal ini telah menuai kecaman, belum ada langkah konkret dari institusi internasional seperti Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk menangkap dan mengadili petinggi RSF atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Selain Sudan, genosida terhadap masyarakat Palestina di Gaza dan Tepi Barat merupakan contoh lain yang menunjukkan bahwa never again dan preseden Nuremberg memiliki implementasi yang kurang optimal. Pembersihan ini dilancarkan secara terstruktur dan menyeluruh oleh Israel sejak tahun 1948 karena mereka ingin mencapai tujuan ideologi Zionisme yaitu kolonisasi Palestina dari masyarakat asli nya agar wilayah tersebut dapat menjadi rumah bagi Bangsa Yahudi. Sama seperti Sudan, genosida di Palestina telah menuai kecaman dari berbagai negara karena Israel menggunakan berbagai taktik untuk memastikan bahwa pembersihan yang dilancarkan dapat sepenuhnya berhasil. Akibatnya, pada 21 November 2024 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan (arrest warrant) terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant. Namun sayangnya walaupun surat tersebut telah dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant belum ditahan karena banyak negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat, Czechia dan Argentina menolak klaim Israel sedang melakukan genosida.

Akan tetapi, terdapat juga kasus yang menunjukkan bahwa kejahatan HAM akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus yang cukup dikenal adalah pengadilan terhadap pejabat sipil dan militer yang terlibat dalam pembunuhan massal dalam Perang Yugoslavia. Dalam pengadilan tersebut, terdapat berbagai petinggi sipil dan militer Yugoslavia yang ditangkap dan diadili di Den Haag seperti Mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic, Mantan Wakil PM Yugoslavia Nikola Sainovic, dan Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Yugoslavia Dragoljub Ojdanic. Pengadilan ini secara keseluruhan menuntut 161 individu sebagai penjahat perang. Dari 161 individu tersebut 90 diberikan hukuman penjara, 19 dibebaskan, dan 13 diserahkan kepada negara asal untuk menjalankan hukuman berdasarkan peraturan nasional. Namun sayangnya Yugoslavia merupakan kasus langka karena sejak saat itu, belum ada pengadilan internasional terhadap penjahat HAM dengan skala serupa. Alhasil dapat disimpulkan bahwa walaupun slogan dan preseden Nuremberg memiliki nilai universal, implementasi dari kedua hal tersebut belum menyeluruh karena saat ini belum ada dorongan untuk membentuk pengadilan yang dapat menangani kasus kontemporer seperti Sudan dan Israel.

Militer Sudan Bebaskan Kota Dilling Dari Kepungan Milisi RSF

, , , , , , , 0

Pada 26 Januari 2026 Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan operasi militer yang berhasil menerobos pertahanan kelompok milisi Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang telah mengepung Kota Dilling wilayah Kordofan selama 1,5 tahun. Dalam operasi militer tersebut, SAF mengklaim bahwa mereka berhasil membebaskan jalan utama menuju Kota Dilling sekaligus menewaskan banyak anggota RSF. SAF juga menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang untuk membersihkan Sudan dari milisi RSF agar stabilitas dan keamanan dapat kembali ke Negeri Dua Nil. Pembebasan Dilling merupakan sebuah kemenangan signifikan bagi SAF karena kota tersebut berada di antara Ibu kota Provinsi Kordofan Selatan, Kadugli, dan Ibu Kota Provinsi Kordofan Utara El-Obeid.

Dilansir dari Darfur24, pembebasan Dilling merupakan kabar baik bagi warga Sudan karena bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memasuki kota tersebut. Sementara itu analis konflik Sudan Clement Molin menyatakan dalam media sosial X/Twitter bahwa setelah operasi tersebut SAF memiliki beberapa pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan. Pilihan tersebut diantaranya adalah membebaskan Kota Kadugli, mengepung milisi sekutu RSF (SPLM-N) di Pegunungan Nuba, berupaya membebaskan wilayah Kordofan, atau melancarkan serangan terhadap kilang Heglig. Namun Clement juga menyatakan bahwa SAF juga harus berhati-hati terhadap upaya milisi RSF untuk memutus jalur pasokan dari Ethiopia dengan melancarkan serangan terhadap kota perbatasan Kurmuk. Selain itu, Jurnalis CBC Aidan Simardone menyambut baik pembebasan Dilling karena menurutnya jika kota tersebut jatuh ke tangan RSF, akan terjadi pembantaian yang mirip seperti El-Fasher.

Pembebasan Dilling merupakan bagian dari upaya SAF untuk menghentikan laju milisi RSF terhadap wilayah Kordofan Utara dan Selatan sejak kelompok tersebut berhasil menguasai Kota El-Fasher di wilayah Darfur pada Oktober 2025. Akibat dari pengepungan yang dilancarkan oleh RSF terhadap beberapa kota di wilayah tersebut, PBB mengumumkan bahwa telah terjadi situasi kelaparan hebat di Kota Kadugli dan wilayah sekitarnya. Selain itu PBB juga menyatakan dalam empat bulan terakhir, setidaknya 65 ribu masyarakat wilayah Kordofan terpaksa mengungsi ke provinsi lain.

S

Pemerintah Sudan Kembali Ke Khartoum

, , , , , 0

Pada 11 Januari 2026, Perdana Menteri (PM) Sudan Kamil Idris mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa pemerintah Sudan telah kembali ke Ibukota Khartoum. Sebelumnya, pemerintah Sudan terpaksa meninggalkan Khartoum akibat dari serangan yang dilancarkan oleh kelompok milisi Pasukan Bantuan Cepat (RSF) pada tahun 2023. PM Idris menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya untuk membangun ulang infrastruktur dan jasa layanan bagi masyarakat di kota tersebut. Tidak lama setelah konferensi pers tersebut rampung, PM Idris bertemu dengan Ketua Dewan Transisi Kedaulatan (TSC) Jenderal Abdel Fattah al-Burhan untuk membahas strategi untuk membangun institusi federal. Dalam pertemuan ini kedua pihak sepakat diperlukan kerja sama antara masyarakat setempat untuk menghadapi tantangan yang ada.

Sebelumnya Khartoum dan kota di sekitarnya yakni Omdurman dan Bahri merupakan sebuah medan tempur antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan RSF. Pertempuran antara kedua pihak telah mengakibatkan krisis kemanusiaan karena terjadi pengepungan dan pengeboman secara membabi buta yang memaksa banyak penduduk Khartoum untuk melarikan diri ke kota lain seperti Port Sudan. Akan tetapi upaya RSF untuk menguasai Khartoum gagal karena pada 26 September 2024, SAF melancarkan serangan yang bertujuan untuk mengalahkan pasukan RSF di ibukota dan Kota Bahri. Serangan tersebut pada akhirnya berhasil membebaskan Khartoum pada 27 Maret 2025. Tidak lama setelah Khartoum dibebaskan, Jenderal al-Burhan memasuki Istana Kepresidenan yang sebelumnya telah dikuasai oleh RSF. Dalam istana tersebut sang jenderal menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit SAF yang berkontribusi terhadap kemenangan besar ini.

Sejak tahun 2023 Sudan telah terjerumus dalam perang saudara akibat dari ketegangan politik antara SAF dan RSF yang telah berlangsung sejak tahun 2021. Ketegangan tersebut muncul karena Jenderal al-Burhan ingin mengintegrasikan RSF dalam struktur SAF akan tetapi pemimpin milisi tersebut, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo tidak setuju dengan usulan tersebut. Ketegangan politik ini pada akhirnya meletus pada 15 April 2023 saat RSF melancarkan serangan kilat terhadap SAF di berbagai lokasi seperti Khartoum dan Merowe di Sudan Utara. Perang ini telah menyebabkan ratusan ribu korban jiwa serta memaksa setidaknya 13,5 juta untuk menjadi pengungsi.

Sudanese City on Fire from fighting between RSF and SAF

Perang Sudan Memburuk: Kota Strategis Diperebutkan, Warga Sipil Jadi Korban Terbesar

, , , , , 0

Khartoum –Konflik bersenjata di Sudan kembali menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Pertempuran sengit antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) berlanjut di bulan November hingga Desember 2025 dengan titik fokus pada wilayah Kordofan, Laporan Aljazeera, Minggu 30 November 2025.

Kedua pihak memperebutkan penguasaan kota-kota strategis seperti el-Obeid dan Babnusa yang menjadi jalur penting bagi pasokan logistik, perdagangan, dan sumber daya strategis Sudan. Di saat yang sama, SAF mengklaim berhasil menguasai kembali sejumlah wilayah seperti Kazqil dan Um Dam Haj Ahmed, meskipun kondisi keamanan di garis depan masih berubah cepat seiring pertempuran yang terus berkobar.

Di tengah perebutan teritori ini, kondisi kemanusiaan warga sipil semakin terpuruk. Sejak jatuhnya el-Fasher, laporan dan kesaksian menunjukkan meningkatnya kekerasan brutal terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, serta dugaan pemakaman massal untuk menutupi kejahatan tersebut. Ribuan orang melarikan diri dari Darfur dan wilayah terpukul lainnya, tiba dalam kondisi trauma, luka, dan kehilangan keluarga. Banyak anak terpisah dari orang tua dan harus bertahan hidup tanpa pengawasan dewasa di kamp-kamp yang fasilitasnya sangat minim.

Krisis kemanusiaan ini kini disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Dengan layanan kesehatan yang runtuh dan pasokan makanan serta air bersih yang tidak lagi terjamin, ancaman kelaparan dan penyakit meluas di antara pengungsi internal yang jumlahnya meningkat setiap pekan. Situasi tersebut diperburuk oleh absennya perlindungan negara yang efektif terhadap warganya.

Sementara itu, upaya diplomasi internasional belum mampu mengentikan pertempuran. Mediator dari berbagai negara telah menawarkan gencatan senjata dan langkah menuju pemerintahan sipil. RSF menyatakan bersedia mendukung gencatan senjata kemanusiaan sementara, namun kenyataannya pertempuran tidak benar-benar berhenti di lapangan. Penolakan sebagian elite militer terhadap proses transisi politik membuat situasi politik Sudan tetap buntu, dan rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Konflik Sudan memperlihatkan bahwa perang yang bermula dari perebutan kekuasaan internal dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih luas yakni mengguncang stabilitas kawasan, memicu arus migrasi lintas-batas, dan membuka ruang intervensi kekuatan eksternal. Di tengah krisis berlapis ini, warga sipil Sudan menanggung beban paling berat, sementara dunia masih mencari jalan keluarnya.

Sudan-RSF Sepakat Perpanjang Gencatan Senjata Selama 5 Hari

, , , , , , , 0

Pihak yang bertikai di Sudan telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata dalam pertempuran mereka untuk mengendalikan negara tersebut, setelah dua mediator internasional utama yakni Amerika Serikat dan Arab Saudi menunjukkan ketidakpuasan terhadap pelanggaran gencatan senjata sebelumnya.

Perpanjangan gencatan senjata selama lima hari antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama pada Senin malam oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat.

“Perpanjangan ini akan memberikan waktu untuk bantuan kemanusiaan lebih lanjut, pemulihan layanan vital, dan diskusi perpanjangan jangka panjang yang potensial,” dalam pernyataan tersebut.

Sebelumnya, warga setempat melaporkan bahwa mereka bisa mendengar pertempuran jalanan di Khartoum utara serta tembakan artileri di bagian selatan ibu kota. Wilayah dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta orang tersebut berubah menjadi zona perang yang mematikan dan menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik akan semakin intens.

Sebelumnya, Sudan semakin mengalami kekacauan setelah pertempuran pecah pada pertengahan April antara militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan pemimpin RSF, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Pertempuran ini telah menewaskan setidaknya 866 warga sipil dan melukai ribuan lainnya, menurut Sudan Doctors’ Syndicate yang melacak korban sipil. Jumlah korban bisa jauh lebih tinggi, kata kelompok medis tersebut.

Konflik ini telah mengubah ibu kota dan daerah perkotaan lainnya menjadi medan pertempuran, memaksa hampir 1,4 juta orang melarikan diri dari rumah mereka ke daerah yang lebih aman di dalam Sudan atau menyeberang ke negara-negara tetangga.

Pertempuran ini telah menyebabkan kerusakan luas di daerah pemukiman di Khartoum dan kota-kota terdekatnya, Omdurman dan Khartoum Utara. Warga melaporkan penjarahan dan penghancuran rumah mereka. Banyak yang menggunakan media sosial untuk mengutuk pengambilan alih dan penjarahan rumah-rumah.

 

Kantor dan fasilitas vital dijarah

Kantor-kantor kelompok bantuan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sipil lainnya juga diserang dan dirampok. Banyak rumah sakit yang tidak dapat diakses sejak pertempuran dimulai pada 15 April.

Sepekan yang lalu, kedua belah pihak berjanji untuk menghentikan serangan udara yang terus-menerus, tembakan artileri, dan pertempuran di jalanan agar dapat mendukung penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan masuk dan memperbolehkan warga sipil melarikan diri.

Namun, pada hari ketujuh gencatan senjata, tidak ada koridor atau jalur kemanusiaan yang aman, dan bantuan hanya sedikit yang masuk untuk mengisi kembali beberapa rumah sakit yang masih berfungsi di ibu kota.

Reporter Al Jazeera Hiba Morgan mengatakan kedua belah pihak saling menyalahkan atas pelanggaran tersebut. “Ada banyak serangan udara yang terjadi selama seminggu gencatan senjata,” kata Morgan.

“Terkait dengan perjanjian itu sendiri – membuka koridor kemanusiaan, mengosongkan rumah sakit agar orang dapat mengakses fasilitas medis, memperbaiki pembangkit listrik dan pembangkit air – semua itu belum tercapai dalam tujuh hari terakhir. Jadi tidak jelas apakah akan ada perpanjangan lain antara kedua belah pihak.”

Selama beberapa minggu terakhir, Amerika Serikat dan Arab Saudi telah menjadi mediator dalam pembicaraan antara militer dan RSF di kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Sampai saat ini, telah ada tujuh gencatan senjata yang diumumkan, yang terdapat berbagai pelanggaran sejauh ini.

Di provinsi Darfur Barat, desa-desa dan kamp pengungsi telah dihancurkan dan dibakar habis dalam beberapa minggu terakhir, dengan puluhan ribu orang, terutama perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari rumah mereka ke Chad yang berbatasan dengan Sudan, kata Dr. Salah Tour, yang mengepalai Sudan Doctors’ Syndicate di provinsi tersebut.

Selain itu, negara-negara tetangga Sudan, yang banyak sudah terjerat dalam ketidakstabilan, khawatir terjadinya dampak regional dari konflik tersebut.

Meskipun gencatan senjata diperpanjang, ancaman tambahan tetap ada setelah PBB memperingatkan tentang “laporan yang semakin meningkat” mengenai amunisi yang belum meledak di ibu kota dan daerah padat penduduk lainnya.