Pada 27 April 2026, Pemerintah Transisi Suriah (STG) secara resmi membuka pengadilan pertama terhadap pejabat sipil dan militer era Bashar Al-Assad yang terbukti telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pengadilan ini mantan Brigjen Atef Najib, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Keamanan Politik Provinsi Dara’a, dituduh sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil pada protes tahun 2011. Pengadilan ini juga menuduh in absentia mantan presiden Bashar Al-Assad, mantan Komandan Divisi Tank Ke-4 Maher Al-Assad, dan pejabat tinggi era Ba’ath lainnya atas kejahatan pemerasan, penyiksaan, pengedaran narkoba, dan pembunuhan massal warga sipil. Sidang ini dilakukan di Istana Keadilan, Damaskus, dan dipimpin oleh Ketua Otoritas Keadilan Transisi Nasional (NTJA) Abdul Basit Abdul Latif dan Jaksa Hassan Al-Turba.
Menanggapi perkembangan tersebut, Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa menyatakan bahwa perjuangan untuk mencari keadilan adalah semangat revolusi dan negara berkomitmen untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat dicapai. Al-Sharaa menambahkan bahwa institusi yang bertugas untuk memberikan keadilan harus memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan adil. Menurut Al-Sharaa, kedua hal ini penting karena transparansi dapat mengobati rasa sakit psikologis, mendorong perdamaian nasional, dan menegaskan komitmen negara untuk mempertahankan semangat revolusi. Sementara itu Ketua NTJA Abdul Basit Abdul Latif menyatakan pengadilan ini merupakan langkah pertama yang telah ditunggu oleh banyak korban. Dilansir dari AP, salah satu dari anggota keluarga korban, Ramez Abu Nabbout, menyatakan dia berhadap Najib mendapatkan hukuman mati karena dia telah membunuh kakaknya yang saat itu sedang mengikuti protes damai di Dara’a.
Pembukaan sidang pengadilan ini dilakukan beberapa hari setelah STG menangkap Amjad Youssef, seorang mantan perwira intelijen yang bertanggung jawab atas Pembantaian Tadamon pada tahun 2013. Kedua perkembangan ini menunjukkan bahwa STG sedang meningkatkan upaya mereka untuk menangkap dan mengadili pejabat sipil dan militer era Assad. Hal ini merupakan perkembangan signifikan karena sebelumnya, STG telah mendapatkan kritik dari elemen masyarakat sipil karena mereka dianggap lamban dalam melancarkan proses pengadilan yang telah dijanjikan.