Security and Defence
Mesir Kerahkan Drone Untuk Bantu Militer Sudan Hadapi RSF
Pada 3 Februari 2026, gambar satelit menunjukkan bahwa Angkatan Udara Mesir (EAF) telah membangun sebuah pangkalan udara rahasia di wilayah Owainat Timur. Dalam pangkalan udara tersebut, EAF menggunakan drone buatan Turki untuk melancarkan serangan udara terhadap jalur pasokan dan posisi kelompok milisi Pasukan Pembantu Cepat (RSF) di Sudan. Dilansir dari New York Times, drone buatan yang digunakan oleh EAF untuk menyerang RSF diantaranya adalah TB-2 Bayraktar dan TB-3 Akinci yang memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan presisi dari jarak yang cukup jauh. Intervensi ini merupakan eskalasi terbaru dalam perang saudara Sudan karena sebelumnya Mesir enggan memberikan dukungan langsung kepada Angkatan Bersenjata Sudan (SAF).
Keberadaan drone buatan industri pertahanan Turki memunculkan kabar mereka juga terlibat dalam serangan udara terhadap milisi RSF. Akan tetapi, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Turki menyatakan kepada kanal media melalui email bahwa kabar tersebut tidak benar. Sementara itu seorang pejabat senior dalam pemerintah Turki menyatakan bahwa drone yang diterbangkan oleh Mesir merupakan hasil ekspor dari industri pertahanan Negeri Dua Benua. Pejabat senior tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah Turki tidak pernah memberikan dukungan militer langsung kepada SAF. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mesir dan SAF enggan memberikan komentar terhadap isu intervensi militer serta pangkalan udara rahasia di wilayah Owainat Timur.
Sejak RSF menguasai Kota El-Fasher dan sebagian besar wilayah Darfur pada Oktober 2025, Presiden Mesir Abdel Fatah El-Sisi memutuskan untuk melakukan intervensi militer di Sudan untuk membantu SAF. Intervensi itu dilakukan karena laju RSF di Darfur dan daerah perbatasan yang menghubungkan Mesir, Sudan, dan Libya merupakan ancaman besar terhadap kepentingan nasional inti mereka. Selain itu, Mesir juga menganggap pembentukan pemerintahan paralel oleh RSF sebagai garis merah karena hal tersebut mengancam integritas wilayah Sudan. Hasil dari intervensi ini terlihat pertama kali pada Desember 2025 saat pesawat tempur multiguna MiG-29 milik EAF melancarkan serangan udara terhadap konvoi RSF yang berada di dekat wilayah perbatasannya.
ISIS Serang Bandara Udara Dan Pangkalan Udara Junta Militer Niger
Pada 30 Januari 2026, kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/Daesh) menyatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan mendadak terhadap Bandara Internasional Diori Hamani dan Pangkalan Udara Militer 101 di dekat ibu kota Niger, Niamey. Dalam aksi ini, puluhan anggota ISIS dengan senjata berat menggunakan sepeda motor untuk mendekati kedua lokasi dan menyerang pesawat yang berada di landasan pacu. Akibat dari serangan ini, setidaknya tiga pesawat sipil di Bandara Diori Hamani mengalami kerusakan signifikan. Sementara itu serangan terhadap Pangkalan Udara Militer 101 berhasil menghancurkan setidaknya satu pesawat DA-42 MPP Guardian, dua pesawat C-208 varian ISR, satu helikopter angkut Mi-17, dan satu helikopter penyerang TAI Hurkus. Selain itu ISIS juga berhasil menemukan dan menghancurkan sebuah fasilitas penyimpanan drone di pangkalan udara tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Junta Militer Niger mengklaim bahwa mereka berhasil menewaskan setidakanya 20 anggota ISIS dan menangkap 11 yang terlibat dalam serangan tersebut. Selanjutnya, pemimpin Junta Militer Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani juga mengucapkan terima kasih kepada Rusia yang telah membantu militer dan aparat keamanan dalam mencegat serangan tersebut. Jenderal Tchiani juga menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Côte d’Ivoire Alassane Ouattara, dan Presiden Benin Patrice Talon sebagai dalang dari serangan yang dilancarkan oleh ISIS. Menanggapi hal tersebut, Kemenlu Pantai Gading memanggil duta besar Niger dan menyatakan bahwa tuduhan yang disampaikan Jenderal Tchiani merupakan penghinaan terhadap harga diri presiden. Sementara itu Juru Bicara pemerintah Benin, Wilfried Leandre Houngbedji menyatakan dalam konferensi pers bahwa tuduhan yang disampaikan Niger tidak memiliki dasar kuat.
Sejak Junta Militer Niger berkuasa pada tahun 2023, ISIS, JNIM, dan kelompok teroris lainnya telah meningkatkan serangan terhadap negara di kawasan Sahel. Akibat dari frekuensi serangan yang meningkat, Junta Militer Niger memutuskan untuk meminta bantuan Rusia dalam melawan para kelompok teroris. Serangan terhadap bandara dan pangkalan militer dekat Niamey menunjukkan bahwa ISIS memiliki kekuatan mumpun dan kebebasan bergerak (freedom of movement) yang cukup signifikan untuk melaksanakan operasi resiko tinggi.
Ayatollah Khamenei Peringatkan Resiko Perang Regional Jika Amerika Serikat Serang Iran
Pada 1 Februari 2026, pemimpin tinggi (Ayatollah) Iran Ali Khamenei memberikan pidato yang memperingatkan bahaya meletusnya perang regional jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menyerang Negeri Persia. Hal ini disampaikan beberapa hari setelah Presiden Trump menyatakan di media sosial bahwa sebuah armada laut sedang menuju ke perairan sekitar Iran. Ayatollah Khamenei juga menyatakan bahwa Amerika Serikat ingin menguasai cadangan minyak dan gas alam Iran dengan cara apapun. Selain itu Ayatollah Khamenei juga mengklaim bahwa demonstrasi anti-pemerintah atau ‘hasutan’ yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memiliki pola yang mirip seperti sebuah percobaan kudeta. Klaim tersebut diberikan karena menurutnya para demonstran sengaja menyerang fasilitas penting seperti pos polisi, gedung kementerian, instalasi IRGC, masjid, dan bank untuk melumpuhkan kendali negara dalam menghadapi krisis.
Menanggapi pidato sang Ayatollah, Presiden Trump menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa pernyataan yang diberikan oleh Khamenei merupakan hal yang wajar. Trump juga menyatakan bahwa dia berharap Iran dan Amerika Serikat dapat mencapai sebuah kesepakatan terhadap program senjata nuklir Negeri Persia. Trump juga menekankan bahwa jika negosiasi tersebut gagal, terdapat kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan operasi militer terhadap Iran. Kemungkinan ini didukung dengan kabar bahwa Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Eyal Zamir sedang berkunjung ke Washington DC untuk bertemu dengan Ketua Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Jenderal Dan Caine. Dilansir dari Japan Times, dalam pertemuan ini Letjen Zamir dan perwira IDF lainnya berupaya untuk mendorong Amerika Serikat melancarkan aksi yang dapat meruntuhkan rezim Ayatollah Khamenei.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah meningkat sejak protes anti-pemerintah meletus pada akhir Desember 2025. Akibat dari protes ini, Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan militer terhadap Iran jika rezim Ayatollah menembak masyarakat yang terlibat dalam demonstrasi tersebut. Selain itu Trump juga menyatakan bahwa dia akan mengirimkan sebuah armada yang dipimpin oleh kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan sekitar kawasan Timur Tengah.
Militer Sudan Bebaskan Kota Dilling Dari Kepungan Milisi RSF
Pada 26 Januari 2026 Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan operasi militer yang berhasil menerobos pertahanan kelompok milisi Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang telah mengepung Kota Dilling wilayah Kordofan selama 1,5 tahun. Dalam operasi militer tersebut, SAF mengklaim bahwa mereka berhasil membebaskan jalan utama menuju Kota Dilling sekaligus menewaskan banyak anggota RSF. SAF juga menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang untuk membersihkan Sudan dari milisi RSF agar stabilitas dan keamanan dapat kembali ke Negeri Dua Nil. Pembebasan Dilling merupakan sebuah kemenangan signifikan bagi SAF karena kota tersebut berada di antara Ibu kota Provinsi Kordofan Selatan, Kadugli, dan Ibu Kota Provinsi Kordofan Utara El-Obeid.
Dilansir dari Darfur24, pembebasan Dilling merupakan kabar baik bagi warga Sudan karena bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memasuki kota tersebut. Sementara itu analis konflik Sudan Clement Molin menyatakan dalam media sosial X/Twitter bahwa setelah operasi tersebut SAF memiliki beberapa pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan. Pilihan tersebut diantaranya adalah membebaskan Kota Kadugli, mengepung milisi sekutu RSF (SPLM-N) di Pegunungan Nuba, berupaya membebaskan wilayah Kordofan, atau melancarkan serangan terhadap kilang Heglig. Namun Clement juga menyatakan bahwa SAF juga harus berhati-hati terhadap upaya milisi RSF untuk memutus jalur pasokan dari Ethiopia dengan melancarkan serangan terhadap kota perbatasan Kurmuk. Selain itu, Jurnalis CBC Aidan Simardone menyambut baik pembebasan Dilling karena menurutnya jika kota tersebut jatuh ke tangan RSF, akan terjadi pembantaian yang mirip seperti El-Fasher.
Pembebasan Dilling merupakan bagian dari upaya SAF untuk menghentikan laju milisi RSF terhadap wilayah Kordofan Utara dan Selatan sejak kelompok tersebut berhasil menguasai Kota El-Fasher di wilayah Darfur pada Oktober 2025. Akibat dari pengepungan yang dilancarkan oleh RSF terhadap beberapa kota di wilayah tersebut, PBB mengumumkan bahwa telah terjadi situasi kelaparan hebat di Kota Kadugli dan wilayah sekitarnya. Selain itu PBB juga menyatakan dalam empat bulan terakhir, setidaknya 65 ribu masyarakat wilayah Kordofan terpaksa mengungsi ke provinsi lain.
Skandal Jenderal Nuklir dan Retaknya Elit Militer China
Penulis: M. Asdar Prabowo
Dalam perspektif pertahanan, militer selama ini dipandang sebagai salah satu pilar terkuat dalam struktur kekuasaan China. Sebagai alat utama negara, Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA) tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan nasional, tetapi juga memainkan peran politik yang krusial dalam menjaga stabilitas rezim dan legitimasi Partai Komunis China. Tidak seperti militer di negara demokratis yang relatif dipisahkan dari urusan politik, PLA sejak awal dibentuk sebagai tentara sebuah partai, sehingga loyalitas politik menjadi fondasi utama keberadaannya.
Oleh karena itu, setiap guncangan yang terjadi di tubuh militer China hampir selalu memiliki implikasi politik yang luas. Militer bukan sekadar institusi keamanan, melainkan bagian penting yang terintegrasi dari struktur kekuasaan negara. Ketika muncul skandal yang menyeret seorang jenderal tinggi Zhang Youxia berkaitan dengan program nuklir, maka peristiwa tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai indikasi adanya masalah yang lebih dalam di tingkat elit militer.
Skandal jenderal Zhang Youxia mengungkap dugaan pelanggaran disiplin, korupsi, hingga kemungkinan kebocoran informasi strategis yang sangat sensitif. Fakta bahwa kasus semacam ini bisa terjadi di sektor pertahanan paling krusial menunjukkan bahwa militer China tidak sepenuhnya solid dan kebal dari konflik internal. Skandal ini mencerminkan retaknya kepercayaan, kohesi, dan profesionalisme di kalangan elit militer, yang selama ini dipersepsikan sebagai institusi paling loyal dan disiplin.
Untuk memahami makna politik di balik kasus ini, teori relasi sipil–militer (civil–military relations) yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington menjadi kerangka analisis yang relevan. Huntington menjelaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada hubungan antara kekuasaan politik dan militer. Ketika relasi ini terganggu, baik oleh politisasi militer maupun konflik internal elit, maka stabilitas negara ikut terancam. Dalam konteks China, skandal ini dapat dibaca sebagai sinyal adanya ketegangan serius dalam relasi tersebut.
Militer sebagai Pilar Kekuasaan dalam Relasi Sipil–Militer
Stabilitas suatu negara memiliki ketergantungan tinggi terhadap korelasi antara kekuasaan politik dan militer. Pada saat korelasi ini terganggu, maka akan mengancam stabilitas negara. Samuel P. Huntinton memiliki pandangan bahwa untuk mencapai relasi sipil–militer yang stabil ditandai oleh profesionalisme militer dan kontrol politik yang jelas. Militer yang profesional seharusnya fokus pada urusan pertahanan dan keamanan, sementara kekuasaan sipil memastikan arah politik negara. Namun, model ini mengalami modifikasi dalam sistem politik otoriter seperti China, di mana militer tidak hanya tunduk pada negara, tetapi secara langsung berada di bawah kendali partai.
Relasi sipil–militer di China bersifat unik karena militer tidak bersikap netral secara politik. PLA secara ideologis terikat pada Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai menjadi syarat utama bagi elit militer. Dalam kondisi ideal, sistem ini memungkinkan kontrol politik yang kuat sekaligus menjaga stabilitas. Namun, skandal jenderal nuklir justru memperlihatkan adanya penyimpangan dari prinsip tersebut.
Dugaan kebocoran rahasia strategis dan praktik korupsi menunjukkan bahwa sebagian elit militer mulai memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan faksi tertentu. Dalam perspektif Huntington, kondisi ini sangat berbahaya karena mengikis profesionalisme militer. Ketika perwira tinggi terlibat dalam intrik kekuasaan, loyalitas ideologis dan disiplin institusional menjadi rapuh.
Lebih jauh, runtuhnya kepercayaan antar-elit menciptakan ketegangan internal yang dapat mengganggu efektivitas militer. Militer yang seharusnya berfungsi sebagai alat pertahanan negara justru disibukkan oleh konflik internal dan upaya mempertahankan posisi politik. Dalam situasi seperti ini, kontrol sipil atas militer biasanya diperketat melalui mekanisme pengawasan, rotasi jabatan, dan pembersihan internal.
Skandal Elit Militer dan Politik Konsolidasi Kekuasaan
Skandal jenderal nuklir juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik konsolidasi kekuasaan di China. Dalam teori relasi sipil–militer Huntington, penguasa sipil memiliki kepentingan utama untuk memastikan bahwa militer tidak berkembang menjadi kekuatan otonom yang dapat menantang otoritas politik. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan di tubuh militer akan direspons dengan langkah tegas.
Penyelidikan terhadap jenderal tinggi sering kali dibingkai sebagai upaya penegakan disiplin dan pemberantasan korupsi. Secara normatif, langkah ini tampak sebagai usaha membersihkan institusi militer. Namun, dari sudut pandang politik, tindakan tersebut juga berfungsi sebagai sinyal kekuasaan kepada elit militer lainnya bahwa loyalitas kepada partai adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Pembersihan elit secara berulang dapat menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan di internal militer. Elit militer tidak lagi sepenuhnya fokus pada profesionalisme dan kesiapan pertahanan, melainkan lebih sibuk menjaga posisi, membangun loyalitas politik, dan menghindari tuduhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas institusi militer itu sendiri. Fakta bahwa skandal ini menyentuh sektor nuklir yakni sektor paling sensitif dalam pertahanan nasional. Program nuklir seharusnya berada di bawah pengamanan dan pengawasan paling ketat. Ketika konflik elit mampu menembus sektor ini, muncul pertanyaan serius mengenai keamanan strategis dan stabilitas internal China, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.
Upaya negara untuk merespons skandal ini melalui pengetatan pengawasan dan pembersihan internal memperlihatkan betapa strategisnya posisi militer dalam menjaga stabilitas politik. Namun, strategi tersebut juga menyimpan risiko jangka panjang berupa melemahnya profesionalisme, meningkatnya ketakutan internal, dan berkurangnya efektivitas militer. Skandal ini menjadi pengingat bahwa stabilitas militer tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata atau kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan, kohesi, dan relasi kekuasaan di antara elit yang mengendalikannya. Dalam konteks China, retaknya elit militer berpotensi menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik di masa depan.
Regulasi Ketat di Balik Perkembangan AI China
Penulis: M. Asdar Prabowo
Perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI di China kerap dipandang sebagai simbol keberhasilan negara tersebut dalam mengejar kemajuan teknologi global. Demikian karena China mampu bersaing dengan Amerika Serikat dalam berbagai sektor AI, mulai dari teknologi pengenalan wajah, sistem rekomendasi digital, hingga pengembangan model bahasa besar. Hal ini bisa terjadi karena mendapatkan dukungan negara yang masif terhadap riset dan industri teknologi membuat AI tumbuh dengan sangat cepat di negara tersebut.
Namun, di balik pesatnya inovasi tersebut, terdapat realitas lain yang tidak bisa diabaikan, yakni regulasi negara yang sangat ketat. Pemerintah China tidak hanya mendorong perkembangan AI, tetapi juga mengontrol secara ketat arah, isi, dan batas penggunaannya. Berbagai aturan diterapkan untuk memastikan bahwa teknologi tidak menyimpang dari kepentingan politik dan stabilitas sosial. Kondisi ini ingin memperlihatkan China dalam mendorong inovasi AI secara agresif, tetapi tetap mempertahankan kontrol negara yang begitu kuat. Apakah bisa?
Jika dilihat dari perspektif teori authoritarian state (negara otorite), Juan J. Linz menganggap bahwa dalam sistem politik otoriter, negara memiliki dominasi besar atas institusi, ideologi, dan ruang publik. Teknologi, termasuk AI, tidak dipandang sebagai ruang bebas, melainkan sebagai alat strategis yang harus berada di bawah kendali negara.
AI sebagai Instrumen Kekuasaan dalam Negara Otoriter
Dalam teori negara otoriter menurut Linz, kekuasaan negara dijaga melalui kontrol institusional dan pembatasan partisipasi publik. Negara berusaha mencegah munculnya kekuatan sosial atau ide yang dapat mengancam stabilitas rezim. Dalam konteks China, AI ditempatkan dalam kerangka alat bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen kekuasaan.
Regulasi AI di China, seperti kewajiban pendaftaran algoritma dan sensor ketat terhadap AI generatif, menunjukkan upaya negara untuk memastikan bahwa teknologi tidak menghasilkan konten yang bertentangan dengan ideologi resmi Partai Komunis China. AI diarahkan agar mendukung narasi negara, bukan membuka ruang kritik atau wacana alternatif. Hal ini mencerminkan karakter negara otoriter yang menempatkan stabilitas politik di atas kebebasan berekspresi.
Melalui AI, negara juga mampu memperluas kapasitas pengawasan secara lebih efisien. Teknologi pengenalan wajah, analisis big data, dan sistem penilaian sosial memperlihatkan bagaimana AI digunakan untuk memantau dan mengatur perilaku masyarakat. Dalam kerangka negara otoriter, praktik ini dipandang sah karena bertujuan menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dengan demikian, regulasi ketat terhadap AI bukan dianggap sebagai penghambat, melainkan sebagai mekanisme kontrol yang diperlukan.
Inovasi yang Tumbuh dalam Batas Kendali Negara
Menariknya, kontrol yang ketat tidak serta-merta menghentikan perkembangan AI di China. Justru sebaliknya, inovasi tetap tumbuh dengan cepat selama berada dalam batas yang ditetapkan negara. Hal ini sesuai dengan pandangan teori negara otoriter bahwa negara dapat mengizinkan modernisasi dan kemajuan ekonomi, selama tidak mengancam legitimasi kekuasaan.
Pemerintah China berperan aktif dalam menentukan arah riset, pendanaan, dan prioritas penggunaan AI. Perusahaan teknologi besar seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent diberi ruang untuk berkembang, tetapi tetap berada di bawah pengawasan ketat negara. Negara memastikan bahwa inovasi AI berkontribusi pada tujuan nasional, seperti efisiensi birokrasi, keamanan nasional, dan daya saing global.
Namun, pendekatan ini juga memiliki konsekuensi. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kreativitas berpotensi menghambat inovasi jangka panjang, terutama inovasi yang bersifat kritis dan independen. Dalam sistem negara otoriter, kreativitas dibolehkan sejauh tidak melampaui batas ideologis. Akibatnya, perkembangan AI di China sering dinilai kuat secara kuantitatif, tetapi masih diperdebatkan dari sisi kebebasan intelektual dan etika teknologi.
Perkembangan AI di China menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kebebasan. Dalam kerangka teori negara otoriter, regulasi ketat terhadap AI merupakan bagian dari strategi negara untuk menjaga stabilitas politik dan mempertahankan kontrol atas masyarakat. AI berkembang pesat karena mendapat dukungan penuh negara, tetapi tetap dibatasi oleh kepentingan ideologis dan kekuasaan politik. Kasus China memperlihatkan bahwa inovasi dan kontrol dapat berjalan bersamaan dalam sistem politik otoriter. AI tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga alat penguatan negara. Pengalaman China sekaligus menjadi pengingat bahwa teknologi tidak pernah netral; ia selalu dibentuk oleh sistem politik dan kepentingan kekuasaan yang mengelilinginya.
Wakil Ketua Komisi Pusat Militer China Dituduh Melakukan Korupsi dan Menjadi Mata-Mata Asing
Pada 26 Januari 2026 Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) China mengkonfirmasi kabar yang beredar bahwa beberapa perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sedang diselidiki akibat dugaan melanggar hukum, disiplin militer, dan korupsi. Perwira tinggi yang diselidiki atas tuduhan tersebut adalah Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Jenderal Zhang Youxia dan Kepala Staf Gabungan CMC Jenderal Liu Zhenli. Selain kedua tuduhan tersebut, Kemhanas China juga menuduh Jenderal Zhang sebagai mata-mata asing yang membocorkan informasi program senjata nuklir China kepada Amerika Serikat. Penyelidikan ini merupakan sebuah kejutan besar karena sebelumnya terdapat pandangan bahwa Jenderal Zhang merupakan tokoh yang aman secara politik karena beliau merupakan sekutu Xi Jinping.
Menanggapi perkembangan tersebut, mantan analis Badan Pusat Intelijen (CIA) Amerika Serikat Christopher K. Johnson menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah aksi tidak terduga yang meruntuhkan struktur eselon tinggi PLA. Johnson menambahkan bahwa keputusan untuk menyelidiki Jenderal Zhang menunjukkan bahwa upaya pembersihan yang dilakukan sang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis China (PKC) bersifat menyeluruh. Pandangan serupa juga disampaikan oleh analis Universitas Tamkang Lin Ying-yu. Namun Lin menambahkan bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa selama Xi berkuasa, tidak akan ada teman, musuh, atau bawahan abadi. Sementara itu, pakar PLA Su Tzu-yun menyatakan bahwa investigasi terhadap Jenderal Zhang merupakan pukulan besar bagi PLA karena hal tersebut dapat merusak moral dan kesiapan operasional dalam menjalankan operasi militer.
Kampanye Xi Jinping untuk membersihkan PLA dari korupsi telah berlangsung sejak pertengahan 2023. Dalam kampanye tersebut, setidaknya tiga anggota CMC, seorang mantan menteri pertahanan nasional (menhanas), dua wakil ketua CMC, dan setidaknya 12 jenderal senior telah dibebastugaskan atau ditahan akibat tuduhan korupsi. Akibat dari penyelidikan terhadap Jenderal Zhang dan Liu, saat ini hanya ada dua anggota dalam CMC yakni Sekjen PKC Xi Jinping dan Jenderal Zhang Shengmin yang sebelumnya menjabat sebagai perwira politik. Alhasil beberapa pakar menganggap aksi yang dilakukan oleh Xi Jinping sebagai salah satu upaya pembersihan paling ekstensif terhadap PLA sejak era kepemimpinan Mao Zedong
NDS AS Dorong Korea Selatan Tingkatkan Peran Dalam Hadapi Korea Utara
Pada 24 Januari 2026, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD) mempublikaskan dokumen Strategi Pertahanan Nasional (NDS) baru mereka. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa Amerika Serikat akan mengurangi bantuan kepada Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Keputusan tersebut diberikan karena Amerika Serikat menganggap Korea Selatan memiliki kapabilitas memadai untuk menghentikan aksi provokatif yang dilancarkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (KPA) Korea Utara. Dokumen ini juga menyatakan bahwa pengurangan bantuan tersebut sesuai dengan keinginan Amerika Serikat untuk memastikan pasukan mereka (USFK) dapat memiliki peran lebih fleksibel guna menghadapi skenario invasi Taiwan oleh China. Selain pengerahan USFK yang lebih fleksibel, NDS juga mendorong Angkatan Bersenjata Korea Selatan untuk memiliki peran lebih aktif dalam upaya Amerika Serikat membendung pengaruh China.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa kemandirian pertahanan nasional merupakan sebuah keperluan dalam dinamika internasional yang kurang stabil. Presiden Lee juga menyatakan asumsi bahwa Korea Selatan tidak bisa mempertahankan negara secara mandiri merupakan sesuatu yang tidak masuk akal karena mereka memiliki anggaran mumpuni dan jumlah pasukan yang cukup besar. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Korea Selatan Chung Binna menyatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah Korea Selatan akan mendalami penilaian yang diberikan oleh DoD AS kepada Militer Korea Selatan secara bijak. Chung juga menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Korea Selatan akan tetap melanjutkan kerja sama dengan Militer Amerika Serikat agar aliansi antara kedua negara dapat berkembang menjadi lebih komprehensif.
Dokumen NDS yang dipublikasikan DoD AS oleh merupakan bentuk tindak lanjut dari pernyataan bersama yang disepakati oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 14 November 2025. Dalam pernyataan tersebut, Korea Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas militer yang dapat mendukung operasi militer gabungan dengan USFK. Selain itu NDS Amerika Serikat juga selaras dengan keinginan Presiden Lee untuk mengembangkan postur pertahanan secara mandiri serta mengembalikan kendali operasional Militer Korea Selatan kepada pemerintah dalam situasi perang.
Masa Depan Etnis Kurdi Di Suriah: Antara Optimisme Dan Sejarah Kelam
Pada 6 Januari 2026, prospek integrasi damai antara Pemerintah Transisi Suriah (STG) dengan kelompok milisi Tentara Demokratik Suriah (SDF) yang berada dibawah naungan pemerintah parallel Wilayah Demokratik Otonom Suriah Utara dan Timur (DAANES) runtuh akibat dari pertempuran yang terjadi di wilayah Sheikh Maqsoud, Kota Aleppo. Dalam pertempuran tersebut, wilayah Sheikh Maqsoud yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat etnis Kurdi berhasil dikuasai oleh STG dan sebagian besar dari milisi SDF terpaksa melakukan evakuasi ke wilayah yang masih dikendalikan oleh kelompok milisi tersebut seperti Deir Hafer, Raqqa, dan Deir Ez-Zor. Beberapa hari setelah pertempuran di Aleppo rampung, STG melancarkan serangan terhadap Maskanah, Deir Hafer, Raqqa, dan Deir Ez-Zor untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pemerintahan Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa terhadap seluruh wilayah Suriah.
Pertempuran dan serangan yang terjadi merupakan sebuah pukulan berat bagi berbagai pihak yang mendukung implementasi perjanjian 10 Maret 2025 antara STG dan SDF. Dalam perjanjian tersebut, SDF melakukan negosiasi dengan STG untuk menentukan bagaimana pasukan mereka akan diintegrasikan ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Suriah yang baru. Perjanjian tersebut juga membahas bagaimana pejabat sipil yang saat ini menjabat di DAANES dapat melanjutkan pengabdian mereka di lembaga atau kementerian yang tersedia. Selain itu, perjanjian 10 Maret 2025 juga menekankan bahwa STG memiliki komitmen untuk memastikan bahwa etnis Kurdi dan minoritas lain di Suriah akan memiliki hak setara, tidak akan ada diskriminasi berdasarkan ras atau agama, serta jaminan perlindungan terhadap etnis minoritas yang akan dimasukkan dalam konstitusi baru.
Serangan yang dilancarkan oleh STG terhadap SDF setelah pertempuran Aleppo rampung meruntuhkan perjanjian tersebut karena tidak lama setelah serangan dilancarkan, Angkatan Bersenjata Suriah berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang sebelumnya dibebaskan kelompok milisi tersebut dari grup teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/Daesh) pada tahun 2015-2019. Saat ini, STG sudah mendekati dua kota yang sebagian besar dihuni oleh Kurdi yaitu Al-Hasakah dan Kobani. Hal ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat bahwa STG akan melakukan aksi penindasan dan kejahatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh rezim Ba’ath Suriah dan Irak pada tahun 1962 dan 1988. Ketakutan tersebut diperkuat akibat dari beberapa video yang diunggah di media sosial X/Twitter yang memperlihatkan anggota pasukan STG mengeksekusi milisi SDF yang telah menyerah. Selain itu retorika yang digunakan oleh STG memiliki kemiripan dengan yang digunakan di Irak sebelum dilancarkannya kampanye Al-Anfal.
Selain aksi yang saat ini terjadi, ketakutan tersebut juga memiliki dasar sejarah yang cukup kuat karena pada 5 Oktober 1962, Republik Suriah yang saat itu dipimpin oleh Presiden Nazim Al-Qudsi memerintahkan sebuah sensus penduduk untuk dilakukan di Provinsi Al-Hasakah guna mengidentifikasi ‘elemen asing’ yang telah menginfiltrasi Negeri Al-Sham. Sensus ini merupakan bentuk dari diskriminasi terstruktur terhadap etnis Kurdi di Suriah karena tidak lama setelah sensus berakhir, pemerintah Suriah menarik kewarganegaraan dari setidaknya 120 ribu masyarakat Kurdi yang telah menetap di wilayah tersebut sejak sebelum Suriah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Akibat dari penarikan tersebut, masyarakat Kurdi di Suriah dianggap stateless sehingga mereka tidak mampu mendapatkan hak fundamental seperti akses pendidikan, hak untuk membeli rumah, kebebasan untuk pergi, serta pengakuan terhadap budaya dan cara hidup mereka. Hal ini mendorong sebagian besar dari mereka untuk bergabung dengan kelompok insurgensi seperti Peshmerga dan Partai Buruh Kurdistan (PKK).
Presiden Ad Interim Al-Sharaa merespon ketakutan tersebut dengan mengesahkan Dekrit Presiden No. 13 Tahun 2026 yang mengafirmasi keberadaan etnis Kurdi sebagai bagian dari Negeri Al-Sham, menetapkan tahun baru Kurdi (Newroz) sebagai hari libur nasional, menetapkan Bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional, komitmen pemerintah transisi untuk melindungi etnis Kurdi dari segala bentuk diskriminasi, serta menarik seluruh peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Suriah sejak dikeluarkannya sensus tahun 1962. Dekrit ini mendapatkan reaksi positif dari sebagian masyarakat Kurdi karena mereka menganggap hal tersebut sebagai perkembangan signifikan bagi status mereka sebagai warga di Suriah yang baru. Namun terdapat juga beberapa pihak dari etnis Kurdi seperti jurnalis Scharo Maroof yang skeptis terhadap dekrit tersebut. Scharo menyampaikan kekecewaannya karena menurutnya andaikan dekrit tersebut disahkan lebih cepat, pertempuran yang terjadi di Aleppo, Deir Hafer, dan Deir Ez-Zor dapat dihindari.
Akan tetapi, terdapat juga kelompok nasionalis Kurdi yang menolak dekrit tersebut karena mereka menganggap misi awal yang diperjuangkan oleh SDF dan DAANES yaitu terbentuknya sebuah persaudaraan rakyat (people’s brotherhood) antara etnis Kurdi dan kaum Arab tidak dapat tercapai. Menurut pandangan mereka, serangan yang dilancarkan STG terhadap wilayah SDF merupakan bukti bahwa pemerintah negara Arab seperti Suriah ingin tetap menindas etnis Kurdi dibandingkan dengan membangun hubungan baru yang setara. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa pandangan yang disampaikan oleh kelompok nasionalis cukup radikal karena dalam kelompok ini terdapat pandangan bahwa untuk mengamankan masa depan mereka, perlu dibentuk sebuah ethno-state di wilayah yang mayoritas memiliki penduduk Kurdi.