Menu

security and defence

Ketika Rudal Menipis, Daya Tangkal Amerika Mulai Diuji

, , , , , , , , , 0

Perang Amerika Serikat melawan Iran memperlihatkan persoalan yang melampaui berkurangnya persediaan persenjataan, karena konflik berintensitas tinggi menguji kemampuan Washington mempertahankan operasi ketika konsumsi amunisi berlangsung lebih cepat daripada kemampuan industri pertahanan menggantikannya. Reuters melaporkan bahwa setelah lima bulan perang, militer Amerika Serikat telah menggunakan hampir seluruh persediaan long-range precision missiles tertentu, terutama Army Tactical Missile Systems (ATACMS) dan Precision Strike Missiles (PrSM). Laporan yang sama menyebut hampir separuh persediaan Tomahawk Angkatan Laut telah digunakan, sementara persediaan interceptor pertahanan udara juga mengalami tekanan.

Army Tactical Missile Systems (ATACMS) merupakan rudal balistik taktis untuk menyerang sasaran darat dari jarak jauh, sedangkan Precision Strike Missiles (PrSM) merupakan sistem generasi baru dengan kemampuan serangan presisi dan jangkauan lebih jauh. Keduanya penting karena memungkinkan Amerika Serikat menyerang sasaran bernilai tinggi tanpa selalu menempatkan pesawat dan personel pada jarak dekat dengan pertahanan lawan. Berkurangnya persediaan tidak hanya menjadi persoalan logistik, tetapi juga dapat mengurangi fleksibilitas operasi dalam menghadapi konflik berikutnya.

Tekanan serupa terlihat pada sistem pertahanan udara yang harus mempertahankan pangkalan dan aset Amerika Serikat dari serangan rudal Iran. Patriot merupakan sistem pertahanan udara dan rudal yang menggunakan beberapa jenis interceptor, termasuk Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), sedangkan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dirancang untuk menghadapi ancaman rudal balistik. Reuters melaporkan bahwa sekitar 65 persen interceptor Patriot dan 38 persen interceptor THAAD Amerika Serikat telah digunakan sejak perang dimulai pada Februari 2026. Center for Strategic and International Studies (CSIS) kemudian memperkirakan persediaan Patriot berada di bawah 1.000 interceptor dan THAAD sekitar 250 interceptor pada akhir Juli.

Persoalan utama muncul karena kemampuan produksi tidak dapat mengikuti konsumsi perang secara seketika. CSIS memperkirakan bahwa berdasarkan proyeksi pengiriman Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Tomahawk, THAAD, dan Patriot membutuhkan setidaknya tiga tahun untuk kembali ke tingkat persediaan sebelum perang. Standard Missile-3 (SM-3) dan Standard Missile-6 (SM-6) diperkirakan membutuhkan sekitar dua tahun, sedangkan Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) dan Precision Strike Missile (PrSM) membutuhkan waktu beberapa bulan hingga sekitar satu tahun. Estimasi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan persediaan bukan proses yang dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi dalam jangka pendek.

Tomahawk menjadi contoh penting mengenai persoalan tersebut. Rudal jelajah ini digunakan untuk menyerang sasaran darat dari kapal permukaan dan kapal selam, sehingga menjadi salah satu instrumen serangan jarak jauh Amerika Serikat. CSIS memperkirakan lebih dari 1.000 Tomahawk telah digunakan selama perang Iran, sementara produksi historisnya rata-rata hanya sekitar 86 rudal per tahun sepanjang tahun fiskal 2015-2026. Meskipun kapasitas produksi direncanakan meningkat hingga lebih dari 1.000 rudal per tahun, pengiriman berdasarkan kontrak yang ada diperkirakan baru dapat mengembalikan persediaan Amerika Serikat ke tingkat sebelum perang pada akhir 2030.

Ketergantungan terhadap amunisi tersebut membawa persoalan logistik ke ranah daya tangkal. Deterrence atau daya tangkal tidak hanya dibangun melalui kemampuan menyerang lawan, tetapi juga keyakinan bahwa kemampuan tersebut dapat dipertahankan apabila perang berlangsung lebih lama dari perkiraan. CSIS menilai tingginya penggunaan amunisi dalam perang Iran telah menciptakan window of vulnerability bagi kemungkinan konflik lain, terutama karena sejumlah sistem yang digunakan di Timur Tengah juga diperlukan dalam skenario perang di kawasan Indo-Pasifik.

China menjadi pihak yang paling berkepentingan mengamati kondisi tersebut karena konflik di sekitar Taiwan akan membutuhkan persediaan rudal serang jarak jauh, pertahanan udara, dan amunisi presisi dalam jumlah besar. Apabila persediaan Amerika Serikat membutuhkan beberapa tahun untuk kembali ke tingkat sebelum perang, Beijing memperoleh informasi strategis mengenai hubungan antara konsumsi amunisi, kapasitas produksi, dan kesiapan Washington menghadapi konflik berkepanjangan. Persoalannya bukan apakah Amerika Serikat masih unggul, melainkan seberapa cepat keunggulan tersebut dapat dipulihkan setelah digunakan dalam perang intensif.

Rusia juga memiliki kepentingan terhadap perkembangan tersebut karena Amerika Serikat harus mempertahankan komitmen keamanan di beberapa kawasan secara bersamaan. Persediaan yang digunakan di Timur Tengah pada akhirnya harus bersaing dengan kebutuhan pertahanan Eropa dan Indo-Pasifik, terutama ketika sekutu Amerika Serikat juga membutuhkan sistem persenjataan yang sama. CSIS mencatat bahwa Amerika Serikat menghadapi persoalan distribusi karena harus mengisi kembali persediaannya sendiri sekaligus memenuhi kebutuhan sekutu dan mitra.

Tekanan tersebut tidak berarti Amerika Serikat telah kehilangan superioritas militernya. Washington masih memiliki basis industri pertahanan yang besar dan sedang meningkatkan kapasitas produksi. Pada 3 Agustus 2026, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan lebih dari 3 miliar dolar AS untuk meningkatkan produksi komponen interceptor Patriot dan THAAD, dengan target kapasitas produksi Patriot meningkat tiga kali lipat dan THAAD empat kali lipat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Washington memahami persoalan industrial capacity, meskipun peningkatan kapasitas tidak langsung mengembalikan persediaan yang telah digunakan.

Perbedaan antara kemampuan memenangkan satu operasi dan kemampuan mempertahankan perang berkepanjangan karena itu menjadi semakin penting dalam menilai kekuatan Amerika Serikat. Teknologi menentukan kualitas kemampuan tempur, persediaan menentukan kedalaman penggunaannya, sedangkan industri pertahanan menentukan berapa lama kemampuan tersebut dapat dipertahankan. Perang Iran dengan demikian menjadi stress test terhadap daya tangkal Amerika: bukan karena Washington telah kehilangan superioritas, tetapi karena konflik tersebut memperlihatkan bahwa bahkan kekuatan militer terbesar tetap menghadapi batas ketika konsumsi amunisi bergerak lebih cepat daripada pemulihan persediaan.

Pasukan Khusus China dan Arsitektur Perang Multi-Domain

, , , , , , 0

Citra pasukan khusus identik dengan operasi pembebasan sandera, penyusupan senyap, atau penyerbuan terhadap sasaran bernilai tinggi. Keberhasilan mereka diukur dari daya tempur kelompok kecil dan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Namun modernisasi militer China memperlihatkan pergeseran yang jauh lebih mendasar: di bawah reformasi People’s Liberation Army (PLA), satuan elite tidak lagi disiapkan semata untuk operasi taktis, melainkan menjadi simpul penghubung dalam operasi gabungan lintas domain darat, laut, udara, siber, antariksa, hingga spektrum elektromagnetik.

Transformasi ini merupakan bagian dari agenda modernisasi PLA yang dipercepat sejak reformasi struktural 2015. Presiden Xi Jinping menempatkan kemampuan tempur terpadu sebagai prioritas agar militer China mampu memenangkan perang modern berbasis informasi dan teknologi. Pembangunan kekuatan pun tidak lagi diukur dari jumlah personel atau alutsista semata, melainkan dari kemampuan mengintegrasikan berbagai matra dalam satu sistem operasi yang saling terhubung.

Pergeseran ini tampak dalam pola latihan yang kian kompleks. Rekaman yang dipublikasikan China Central Television (CCTV) memperlihatkan pasukan khusus menjalankan operasi malam dengan night vision goggles, pesawat nirawak, penembak runduk, dan sistem komunikasi digital untuk mendukung skenario penyelamatan sandera. Latihan semacam ini bukan sekadar demonstrasi kemampuan individu, melainkan ilustrasi bagaimana berbagai teknologi disatukan dalam satu skenario operasi.

Gambaran yang lebih komprehensif termuat dalam laporan Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024 yang diterbitkan U.S. Department of Defense. Laporan tersebut menyebutkan bahwa seluruh matra PLA memiliki satuan pasukan khusus yang kian diarahkan untuk mendukung operasi gabungan mulai dari pengintaian strategis, serangan presisi, infiltrasi amfibi, hingga dukungan operasi jarak jauh. Dengan demikian, pasukan khusus tidak lagi diposisikan semata sebagai unit yang beroperasi secara terpisah, tetapi sebagai elemen yang memperkuat interoperabilitas operasi gabungan PLA melalui integrasi kemampuan, pertukaran informasi, dan koordinasi lintas matra dalam satu jaringan operasional.

Andrew F. Krepinevich Jr. dalam teori Revolution in Military Affairs (RMA) menekankan bahwa perubahan karakter perang tidak semata ditentukan oleh kemunculan teknologi baru, tetapi juga oleh perubahan organisasi, doktrin, dan cara bertempur. Negara yang mampu memadukan ketiga unsur tersebut akan memperoleh keunggulan strategis dibandingkan negara yang hanya mengandalkan modernisasi alutsista.

Dalam konteks China, modernisasi pasukan khusus berjalan seiring perubahan doktrin operasi militer: dari orientasi perang darat konvensional menuju operasi gabungan berbasis informasi (informatized warfare), dan kini mulai merambah konsep intelligentized warfare yang mengintegrasikan kecerdasan buatan. Pada tahap ini, pasukan khusus berperan sebagai elemen awal yang mengumpulkan informasi, menandai sasaran bernilai tinggi, mengganggu sistem komando lawan, sekaligus membuka jalan bagi serangan dari matra lain.

Karena itu, nilai strategis pasukan khusus China tidak lagi terletak semata pada kemampuan bertempur secara diam-diam, melainkan pada kemampuannya menghubungkan berbagai domain operasi. Dalam skenario konflik modern, sebuah tim kecil dapat memanfaatkan pesawat nirawak untuk pengintaian, mengirimkan data secara real time melalui jaringan komunikasi militer, lalu mengarahkan serangan presisi yang diluncurkan dari kapal perang, pesawat tempur, atau rudal jarak jauh. Pola ini menegaskan bahwa efektivitas pasukan khusus kini lebih ditentukan oleh integrasi teknologi ketimbang jumlah personel di lapangan.

Orientasi tersebut juga tercermin dalam kebijakan latihan PLA. Kementerian Pertahanan China secara konsisten menyatakan bahwa latihan militer diarahkan pada skenario perang nyata (real-war scenarios) melalui operasi gabungan lintas matra. Fokus latihan bergeser dari sekadar peningkatan kemampuan individu menuju penguatan koordinasi antarsatuan dalam lingkungan operasi yang kian kompleks sehingga keberhasilan misi bergantung pada kecepatan pertukaran informasi dan ketepatan pengambilan keputusan secara terpadu.

Laporan Departemen Pertahanan AS yang sama juga mencatat bahwa PLA masih memiliki keterbatasan pengalaman tempur dibandingkan militer negara-negara Barat yang telah terlibat dalam berbagai operasi selama dua dekade terakhir. China pun belum memiliki komando operasi khusus terpadu setara United States Special Operations Command (USSOCOM), sehingga koordinasi lintas matra masih terus disempurnakan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa lompatan teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh pengalaman operasional dalam konflik berskala besar.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, arah transformasi PLA memberi gambaran tentang perubahan karakter peperangan. Persaingan militer kini tidak lagi ditentukan semata oleh besaran anggaran pertahanan atau jumlah platform tempur, melainkan oleh kemampuan menyatukan berbagai domain operasi menjadi satu sistem yang bertindak cepat, presisi, dan adaptif terhadap dinamika medan perang. Transformasi pasukan khusus China mencerminkan perubahan paradigma dalam pembangunan kekuatan militer: dari instrumen operasi rahasia menjadi bagian dari arsitektur perang multi-domain yang memadukan manusia, teknologi, dan informasi dalam satu kesatuan operasi. Masa depan peperangan pun bukan lagi sekadar perlombaan menghadirkan senjata tercanggih, melainkan kompetisi membangun sistem tempur yang mampu menghubungkan seluruh domain operasi secara terpadu dan berkelanjutan.

Paradoks Kekuatan China

, , , , , , 0

Dalam kajian politik, negara yang kuat umumnya diasumsikan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Kapasitas ekonomi yang besar, militer yang modern, serta stabilitas politik diyakini membuat negara lebih mampu menghadapi tantangan tanpa harus memperluas kontrol terhadap masyarakat maupun elitnya. Logika tersebut tampak masuk akal karena semakin besar kemampuan negara, semakin kecil kebutuhan untuk merasa terancam.

Namun, perkembangan China justru menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Di tengah posisinya sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, kemajuan teknologi yang pesat, serta pengaruh diplomatik yang terus meluas, Beijing semakin memperkuat pengawasan terhadap sektor swasta, birokrasi, akademisi, hingga militer. Regulasi terhadap perusahaan teknologi diperketat, Undang-Undang Anti-Spionase direvisi, kampanye antikorupsi diperluas, dan peran Partai Komunis China semakin diperkuat di berbagai institusi strategis. Fenomena ini menghadirkan sebuah paradoks tentang mengapa negara yang semakin kuat justru memperluas mekanisme kontrol di dalam negeri?

Paradoks tersebut bisa dilihat melalui perspektif governmentality bahwa kekuasaan modern tidak bertahan hanya melalui hukum atau penggunaan kekuatan negara. Kekuasaan bekerja dengan membangun mekanisme pengawasan, pendisiplinan, dan pengelolaan perilaku agar masyarakat maupun institusi bergerak sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ini, pengawasan bukan semata-mata mencerminkan rasa takut, melainkan cara negara mengelola kompleksitas yang terus meningkat.

Pendekatan tersebut membantu menjelaskan bahwa perubahan kebijakan China sejak awal dekade ini. Salah satu contohnya terlihat pada sektor teknologi di mana pemerintah memperketat regulasi terhadap perusahaan digital besar dengan alasan mencegah praktik monopoli, memperkuat keamanan data, dan menjaga stabilitas ekonomi. Langkah tersebut sempat menimbulkan kesan bahwa Beijing sedang membatasi ruang gerak sektor swasta.

Namun pada April 2025, pemerintah justru mengesahkan Private Economy Promotion Law yang menegaskan bahwa sektor swasta tetap menjadi bagian penting pembangunan nasional sekaligus menjanjikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah bukan menghapus peran sektor swasta, melainkan memastikan pertumbuhannya tetap berada dalam kerangka prioritas negara.

Pola yang sama juga terlihat dalam pengelolaan keamanan nasional. Pada 2023, China merevisi Counter-Espionage Law dengan memperluas cakupan aktivitas yang dianggap berkaitan dengan spionase serta meningkatkan kewenangan aparat dalam melindungi data dan informasi strategis. Langkah tersebut berlangsung ketika rivalitas teknologi dengan Amerika Serikat semakin intens, terutama dalam bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. Pada 2025, pemerintah China bahkan kembali menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap berbagai bentuk infiltrasi dan sabotase yang dianggap mengancam kepentingan nasional.

Perluasan ruang pengawasan semacam itu merupakan bagian dari transformasi negara modern. Ancaman terhadap negara tidak lagi dipahami hanya sebagai invasi militer. Mulai dari data digital, riset ilmiah, rantai pasok industri, investasi asing, hingga teknologi strategis kini diperlakukan sebagai bagian dari keamanan nasional. Akibatnya, instrumen pengawasan ikut berkembang mengikuti perubahan bentuk ancaman yang dihadapi negara.

Kemudian juga terkait dengan kampanye antikorupsi yang berlangsung sejak Presiden Xi Jinping berkuasa terus menjangkau pejabat tingkat tinggi. Sebelumnyan mantan Menteri Luar Negeri Qin Gang dan mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu dikeluarkan dari Komite Sentral Partai Komunis China, sementara sejumlah jenderal senior juga terseret penyelidikan dugaan korupsi. Bagi pemerintah China, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga disiplin organisasi dan memperkuat modernisasi militer. Namun bagi sebagian pengamat, perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa konsolidasi kekuasaan berjalan beriringan dengan konsolidasi loyalitas politik.

Begitu pula dengan sektor pendidikan dan dunia akademik yang mengalami dinamika tidak jauh berbeda. Pengawasan terhadap materi pembelajaran, penelitian, serta penyebaran informasi semakin diperketat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah beralasan bahwa penguatan pengawasan diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan ideologis, sedangkan organisasi hak asasi manusia menilai langkah tersebut mempersempit ruang kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi. Perbedaan penilaian ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang sama dapat dipahami secara berbeda, bergantung pada perspektif yang digunakan.

Di sinilah letak paradoks kekuatan China karena dari luar, negara ini tampil semakin percaya diri melalui ekspansi perdagangan, modernisasi militer, dan kemajuan teknologi. Namun di dalam negeri, mekanisme pengawasan justru semakin meluas. Jika menggunakan perspektif Foucault, kedua fenomena tersebut tidak saling bertentangan. Semakin besar kapasitas negara, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh institusi strategis tetap bergerak dalam arah yang sama. Pengawasan menjadi instrumen untuk mengurangi ketidakpastian, bukan semata-mata cerminan kelemahan.

Paradoks ini juga menunjukkan bahwa ukuran kekuatan negara pada abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya produk domestik bruto atau kemampuan militernya. Negara juga dituntut mampu mengelola risiko yang muncul dari ekonomi digital, perkembangan teknologi, persaingan geopolitik, hingga arus informasi yang semakin sulit dikendalikan. Dalam konteks tersebut, penguatan mekanisme kontrol dapat dipahami sebagai bagian dari strategi.

Pertanyaannya kemudian apakah negara yang memiliki kepentingan global yang semakin luas memang membutuhkan instrumen pengawasan yang juga semakin luas. China mungkin memberikan salah satu jawaban paling nyata atas pertanyaan tersebut. Kekuatan ternyata tidak selalu mengurangi kebutuhan akan kontrol. Dalam banyak kasus, justru semakin besar kekuatan yang dimiliki, semakin besar pula kebutuhan negara untuk mengelola setiap sumber ketidakpastian yang dapat memengaruhi arah pembangunan dan stabilitas politiknya.

Mengapa Dialog Militer AS-China Hanya Menunda, Bukan Menyelesaikan Konflik?

, , , , , , , , 0

Dunia internasional sempat menarik napas lega ketika delegasi militer Amerika Serikat dan China duduk bersama di meja perundingan di Hawaii pada tahun 2026. Pertemuan yang berfokus pada keselamatan udara dan maritim ini digadang-gadang sebagai langkah maju untuk meredakan ketegangan yang kian mendidih di kawasan Asia-Pasifik. Di permukaan, kesediaan dua kekuatan nuklir terbesar dunia ini untuk mengaktifkan kembali jalur komunikasi darurat (hotline) taktis mengirimkan sinyal positif tentang adanya keinginan bersama untuk menghindari perang terbuka.

Namun, ekspektasi publik yang terlalu optimistis terhadap hasil pertemuan Hawaii ini justru berisiko mengaburkan realitas geopolitik yang sesungguhnya. Di balik jabat tangan formal para jenderal dan retorika diplomasi tentang “pencegahan insiden salah kalkulasi,” fondasi persaingan antara Washington dan Beijing sama sekali tidak bergeser. Dialog tersebut tidak menyentuh akar masalah struktural, melainkan hanya mengobati gejala di permukaan.

Dalam studi hubungan internasional, sistem internasional yang anarkis merupakan tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya (seperti membangun pangkalan militer atau memperkuat aliansi) akan selalu dipersepsikan sebagai ancaman langsung oleh negara rivalnya. Akibatnya, kedua belah pihak terjebak dalam lingkaran ketidakpercayaan yang mendalam. Pertemuan di Hawaii bukanlah sebuah resolusi damai, melainkan sekadar rutinitas manajemen krisis taktis. Sementara para diplomat berbicara tentang keselamatan di depan layar, di balik layar kedua negara justru terus mempercepat persiapan militer mereka menjelang potensi benturan nyata di Selat Taiwan dan Laut China Selatan.

Ilusi Komunikasi di Tengah Spiral Ketidakpercayaan

Secara objektif, dialog militer di Hawaii memang berhasil menyepakati protokol keselamatan dasar, seperti jarak aman antar-kapal perang dan kode etik komunikasi udara saat terjadi intersep. Langkah ini penting secara taktis untuk mencegah agar gesekan minor di lapangan tidak sengaja memicu perang skala besar. Namun, melalui lensa Dilema Keamanan, bahwa komunikasi yang lancar tidak serta-merta menghapus kecurigaan ideologis dan strategis yang mendasarinya.

Menurut Beijing, kehadiran armada militer AS secara masif di perairan Asia Timur berkedok “kebebasan navigasi” dipersepsikan secara rasional sebagai upaya pengepungan fisik untuk membendung kebangkitan geopolitik China. Sebaliknya bagi Washington, modernisasi militer China yang sangat agresif termasuk pengembangan rudal hipersonik dan perluasan armada kapal induk dilihat sebagai ancaman langsung yang ingin mendepak pengaruh AS dari kawasan pasifik barat.

Ketakutan timbal balik yang struktural ini membuat dialog di Hawaii tidak lebih dari sekadar kesepakatan tentang “cara mengemudi yang aman,” sementara kedua pengemudi sama-sama tahu bahwa mereka sedang menuju ke arah tabrakan yang tak terhindarkan.

Isu Taiwan sebagai Garis Merah yang Kompromistis

Adapun faktor yang mengonfirmasi kegagalan dialog ini dalam menyelesaikan konflik adalah posisi mutlak kedua negara terkait isu kedaulatan Taiwan. Dalam pertemuan di Hawaii, delegasi China secara tegas mengulang kembali “garis merah” mereka, bahwa Taiwan adalah urusan domestik mutlak Beijing, dan China tidak akan ragu menggunakan opsi militer jika Taipei berani mendeklarasikan kemerdekaan atau jika intervensi asing melampaui batas.

Di sisi lain, AS secara rasional terikat oleh undang-undang domestik mereka untuk terus memasok senjata canggih ke Taiwan dan membangun poros pertahanan bersama Jepang serta Filipina. Dilema keamanan ini terkunci dalam posisi zero-sum game, di mana keuntungan strategis bagi satu pihak berarti kekalahan mutlak bagi pihak lainnya.

Tidak ada ruang negosiasi atau kompromi diplomasi yang bisa dicapai di Hawaii terkait status Taiwan. Ketika ruang negosiasi esensial itu tertutup rapat, dialog militer berubah fungsi hanya sebagai instrumen untuk membeli waktu. Kedua belah pihak sama-sama menggunakan jeda ketegangan ini untuk memperkuat posisi logistik, memperluas rantai pasokan amunisi, dan mematangkan rencana kontingensi perang masing-masing.

Batas Akhir Diplomasi Taktis tanpa Kepercayaan Strategis

Menilai pertemuan Hawaii sebagai sebuah kesuksesan adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya bagi stabilitas kawasan Asia-Pasifik, termasuk bagi negara-negara ASEAN. Sejarah hubungan internasional mengajarkan bahwa pakta komunikasi militer akan runtuh dalam sekejap ketika salah satu pihak merasa bahwa kepentingan nasional vitalnya terancam secara eksistensial.

Selama AS tidak bisa menerima kenyataan bahwa China kini telah bertransformasi menjadi kekuatan militer yang setara di Asia, dan selama China tetap memaksakan klaim teritorialnya secara unilateral dengan mengabaikan hukum internasional, maka spiral dilema keamanan ini akan terus berputar ke atas. Dialog militer tanpa adanya pemulihan kepercayaan strategis (strategic trust) pada level kepala negara hanya akan menjadi katup penyelamat sementara yang menunda ledakan konflik, bukan mematikan sumbunya.

Pertemuan militer antara Amerika Serikat dan China di Hawaii membuktikan bahwa diplomasi taktis memiliki batasan yang sangat nyata dalam politik global. dapat dilihat dengan jernih bahwa kesepakatan protokol keselamatan di laut dan udara gagal menyentuh akar dari spiral ketidakpercayaan di antara kedua raksasa tersebut. Data objektif mengenai terus jalannya modernisasi militer di China dan penguatan aliansi AS di Asia Timur menegaskan bahwa perlombaan senjata tidak berhenti hanya karena para jenderal bersedia duduk bersama. Pertemuan Hawaii sukses menunda konflik tidak sengaja untuk hari ini, namun gagal total dalam menyelesaikan potensi perang besar di masa depan. Bagi dunia luar, khususnya Asia Tenggara, hasil pertemuan ini adalah peringatan agar tidak terbuai oleh ketenangan semu, badai geopolitik di Pasifik Barat masih jauh dari kata usai.

China di Tengah Api Timur Tengah

, , , , , , , 0

Konflik yang terjadi di Timur Tengah kembali memanas akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hal tersebut tidak hanya mengguncang kawasan, tetapi juga menguji posisi kekuatan besar dunia. Di tengah eskalasi tersebut, China tampil dengan pendekatan yang terukur. Melalui serangkaian komunikasi diplomatik, Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan konsolidasi dengan Iran, Oman, dan Prancis untuk merespons situasi yang berkembang cepat ini. Beijing menyerukan penghentian operasi militer, menolak perluasan konflik, serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional.

Namun di saat yang sama, laporan Bloomberg menunjukkan bahwa China tidak memperlihatkan tanda-tanda akan memasok senjata secara langsung kepada Iran. Spekulasi mengenai kemungkinan pengiriman sistem pertahanan udara atau perlengkapan militer dibantah oleh otoritas China. Jika dilihat hubungan militer China dan Iran dinilai tetap terbatas, sementara Beijing tampak berhati-hati agar tidak terseret ke dalam konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Dua dinamika ini menampilkan wajah ganda kebijakan luar negeri China, yakni aktif secara diplomatik tetapi menahan diri dalam dukungan militer.

Diplomasi Aktif dan Upaya Membangun Citra Global

Langkah Wang Yi melakukan komunikasi dengan Iran, Oman, dan Prancis mencerminkan upaya China untuk memainkan peran sebagai penyeimbang dalam konflik yang terjadi. Dalam percakapan tersebut, China mendorong penghentian operasi militer dan mengingatkan agar negara besar tidak bertindak semena-mena. Dukungan terhadap mediasi Oman menunjukkan bahwa Beijing tidak hanya bersikap normatif, tetapi juga mendukung jalur negosiasi konkret. Selain itu, pernyataan bahwa Iran mampu menjaga stabilitas nasionalnya memperlihatkan dukungan politik terhadap kedaulatan Teheran.

 

Melalui teori realisme, memandang negara sebagai aktor rasional yang mengejar kepentingan nasional dan keamanan dalam sistem internasional yang anarkis. Dari perspektif ini, China aktif berdiplomasi bukan sekadar idealisme perdamaian, melainkan bagian dari kalkulasi strategis. Stabilitas Timur Tengah penting bagi kepentingan energi China, mengingat kawasan tersebut merupakan pemasok minyak utama bagi perekonomian Beijing. Dengan mendorong gencatan senjata dan negosiasi, China berusaha mencegah gangguan terhadap jalur pasokan energi dan perdagangan global yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonominya.

Lebih jauh, dengan aktif berdiplomasi memperkuat citra China sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing berupaya menampilkan diri sebagai pendukung multilateralisme dan penentang penggunaan kekuatan sepihak. Seruan agar hukum internasional dihormati dan standar ganda dihindari menjadi pesan politik yang diarahkan tidak hanya kepada pihak yang bertikai, tetapi juga kepada komunitas internasional. Dengan demikian, China memanfaatkan krisis ini untuk memperluas pengaruh diplomatiknya tanpa harus terlibat secara militer.

Menahan Diri dalam Dukungan Militer   

Berbeda dengan pendekatan diplomatik yang vokal, sikap China dalam aspek militer justru menunjukkan kehati-hatian. Bloomberg melaporkan bahwa meskipun muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan Beijing memasok senjata atau sistem pertahanan kepada Iran, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan langkah tersebut akan dilakukan. Otoritas China bahkan membantah rumor terkait pengiriman rudal atau sistem senjata besar. Hubungan militer kedua negara dinilai tetap terbatas dan tidak berkembang menjadi aliansi pertahanan formal.

Jika melalui kacamata realisme, keputusan menahan diri ini juga logis. Memasok senjata secara langsung kepada Iran berpotensi memicu konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam sistem internasional yang kompetitif, setiap langkah militer memiliki konsekuensi strategis. China, sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia, memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas hubungan dagang global, termasuk dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Keterlibatan militer langsung akan meningkatkan risiko sanksi, tekanan ekonomi, atau bahkan eskalasi militer yang tidak menguntungkan bagi Beijing.

Selain itu, pendekatan hati-hati ini menunjukkan bahwa dukungan China terhadap Iran bersifat politis dan diplomatik, bukan komitmen pertahanan tanpa batas. Dalam kerangka realisme, negara akan menghindari biaya tinggi yang tidak sebanding dengan manfaat strategisnya. Dengan tetap menjaga jarak dari suplai senjata langsung, China dapat mempertahankan hubungan baik dengan Iran sekaligus menghindari keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata. Strategi ini memungkinkan Beijing mempertahankan fleksibilitas kebijakan luar negeri dan meminimalkan risiko reputasional maupun ekonomi.

Kombinasi antara diplomasi dan penahanan militer ini menunjukkan bahwa China sedang menyeimbangkan antara solidaritas politik dan kepentingan pragmatis. Beijing ingin dilihat sebagai pembela prinsip kedaulatan dan penentang intervensi sepihak, tetapi pada saat yang sama tidak ingin menjadi pihak yang memperbesar konflik. Krisis di Timur Tengah memperlihatkan bagaimana China memosisikan diri secara hati-hati di tengah ketegangan global. Melalui diplomasi yang intensif dan seruan gencatan senjata, Beijing berusaha memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang mendorong stabilitas. Namun keputusan untuk tidak memasok senjata secara langsung kepada Iran menunjukkan kalkulasi strategis yang mempertimbangkan risiko politik dan ekonomi. China tampaknya memilih jalur pengaruh melalui diplomasi dan kepentingan jangka panjang ketimbang keterlibatan militer langsung, sebuah pendekatan yang menegaskan karakter kebijakan luar negerinya yang pragmatis dan terukur di tengah api konflik Timur Tengah.

Taiwan, China, dan AS di Ambang Konflik

, , , , , , , , 0

Ketegangan geopolitik yang terjadi di Selat Taiwan telah menjadi sorotan dimata dunia karena meningkatnya aktivitas militer, perlombaan anggaran pertahanan, dan rivalitas kekuatan besar. Dalam situasi ini melibatkan tiga aktor utama yakni Taiwan, China, dan Amerika Serikat yang saling berinteraksi dalam dinamika strategis kompleks. Pentagon yang merupakan lembaga pertahanan Amerika Serikat memperkirakan kemungkinan China berupaya merebut Taiwan dengan kekuatan pada 2027 mendatang. Ini merupakan sebuah proyeksi waktu yang membuat kawasan Asia Timur menjadi titik perhatian keamanan global terkini.

Apa yang terjadi bukan hanya konflik bilateral, melainkan persilangan kepentingan global. Simulasi kebijakan oleh lembaga seperti Center for Strategic and International Studies menunjukkan berbagai skenario, mulai dari invasi dengan skala besar hingga tekanan zona abu-abu (Grey Zone) seperti blokade atau karantina maritim. Dalam hal ini, skenario terakhir dinilai paling realistis karena memungkinkan tekanan maksimal tanpa memicu perang terbuka yang konfrontatif. Dengan kata lain, konflik tidak harus dimulai dengan tembakan akan tetapi dimulai dengan tekanan strategis yang bertahap.

Ketegangan yang terjadi semakin nyata sejak 2025 – 2026 ketika Taiwan, di bawah kepemimpinan Lai Ching-te, yang mengusulkan peningkatan anggaran militer hingga sekitar 3% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menargetkan 5% pada 2030. Usulan tersebut muncul karena meningkatnya aktivitas militer China di sekitar pulau itu serta keterlibatan Amerika Serikat yang terus memperkuat dukungan keamanan terhadap Taiwan. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik potensial bukan hanya soal wilayah, tetapi juga tentang pengaruh, kredibilitas militer, dan posisi strategis di tatanan global.

Penangkalan dan Dilema Keamanan

Fenomena ini dapat dipahami menggunakan perspektif John Herz tentang security dilemma. Dalam pandangannya, Herz menjelaskan bahwa ketika satu negara meningkatkan kemampuan militernya untuk tujuan defensif, negara lain dapat menafsirkannya sebagai ancaman sehingga ikut memperkuat militernya. Dalam konteks Selat Taiwan, peningkatan anggaran pertahanan Taiwan dimaksudkan untuk memperkuat penangkalan, tetapi bagi Beijing hal itu bisa terlihat sebagai langkah provokatif.

Perdebatan politik yang terjadi di dalam Taiwan memperlihatkan dilema secara nyata. Partai oposisi seperti Kuomintang dan Taiwan People’s Party menolak anggaran besar dan mengusulkan paket lebih kecil sekitar $12,7 miliar demi stabilitas lintas selat. Namun Menteri Pertahanan Wellington Koo memperingatkan bahwa hambatan legislatif dapat melemahkan penangkalan pada saat krusial. Ini menunjukkan bahwa dilema keamanan tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga dalam politik domestik.

Di sisi lain, dukungan militer Amerika Serikat terhadap Taiwan, termasuk paket senjata senilai $11,1 miliar, menambah kompleksitas persepsi ancaman di mata Beijing, meskipun hingga kini AS belum memberikan kepastian penuh mengenai penjualan senjata tersebut. Sikap keras Presiden AS Donald Trump terhadap China dipandang oleh Beijing sebagai upaya untuk membatasi pengaruhnya di Asia Timur dan respons China ini tidak semata-mata agresif, melainkan merupakan reaksi terhadap perubahan keseimbangan kekuatan yang dirasakannya.

Strategi Kekuatan Besar dan Realisme

John Mearsheimer melalui teori realisme ofensif menjelaskan bahwa negara besar secara alami berusaha memaksimalkan kekuatan untuk menjamin kelangsungan hidupnya dalam sistem internasional yang anarkis (tanpa pemimpin). Pernyataan Presiden Xi Jinping pada 1 Januari 2026 mengatakan bahwa reunifikasi adalah tujuan tak terhentikan yang mencerminkan logika bahwa kontrol atas Taiwan dianggap vital bagi keamanan dan prestise nasional China.

Kemudian data militer memperkuat interpretasi tersebut di mana sejak 2017, China telah melakukan lebih dari seratus aktivitas militer di sekitar Taiwan. Pada Desember 2025, lebih dari 100 pesawat, 13 kapal perang, dan 14 kapal resmi beroperasi di sekitar pulau itu. Peluncuran 27 roket dari provinsi Fujian juga menjadi sinyal postur kekuatan. Selain itu, China meningkatkan anggaran militernya hingga ¥1,77 triliun dan merencanakan kompleks komando perang raksasa di Beijing. Dalam perspektif realisme ofensif, langkah-langkah ini bukan sekadar latihan, melainkan investasi kekuatan jangka panjang.

Pertanyaannya kemudian mengapa perang belum terjadi? Negara besar tidak hanya mencari kekuatan, tetapi juga menghitung biaya perang. Invasi terhadap Taiwan berisiko memicu intervensi Amerika Serikat dan sekutunya, yang dapat meningkatkan biaya militer, ekonomi, dan politik secara drastis. Karena itu, strategi tekanan bertahap seperti operasi zona abu-abu lebih rasional dibanding invasi langsung. China dapat meningkatkan kontrol tanpa memicu perang besar, sementara tetap mempertahankan klaim kedaulatannya.

Ketegangan antara Taiwan, China, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa dunia telah memasuki fase persaingan kekuatan besar yang kompleks dan multidimensi. Dengan perspektif dilema keamanan dan realisme ofensif, terlihat bahwa setiap langkah defensif satu pihak dapat dipersepsikan ofensif oleh pihak lain. Hal ini menciptakan spiral ketegangan yang sulit dihentikan. Selat Taiwan bukan sekadar titik sengketa wilayah, melainkan panggung tempat reputasi kekuatan, legitimasi politik, dan keseimbangan global dipertaruhkan. Selama ketiga aktor utama masih memandang keamanan melalui lensa kekuatan dan penangkalan, konflik mungkin tidak meledak hari ini, tetapi bayangannya akan terus membayangi stabilitas kawasan dan dunia.

Vietnam, bagian penting dari teka-teki Indo-Pasifik Amerika

, , , , , , 0

Dalam hubungan internasional, pergantian strategis bukanlah hal yang aneh, dan pada kenyataannya tertanam dalam realitas struktural yang anarkis. Namun, bahkan dengan standar tersebut, dinamika dan skala perubahan yang terjadi dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Vietnam sejak Perang Dingin sangatlah luar biasa. Pada tanggal 10 September, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, dan Presiden AS, Joe Biden, bertemu di Vietnam dalam kunjungan Presiden Biden, menandai fase baru dalam hubungan bilateral kedua negara.[1] Hal yang menonjol dari pertemuan ini adalah peningkatan hubungan AS-Vietnam menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Vietnam dari Kemitraan Komprehensif AS-Vietnam yang ditempa pada tahun 2013 antara Presiden Vietnam Truong Tan Sang dan Presiden AS Barack Obama.[2]

 

Warisan kebijakan luar negeri yang kompleks

Mengingat sejarah keterlibatan AS yang kompleks di Vietnam selama Perang Dingin, peningkatan ini menandai sebuah langkah maju yang signifikan. Meskipun Vietnam menahan diri secara strategis, motivasi untuk meningkatkan hubungan bilateral telah ada di kedua belah pihak, setidaknya sejak tahun 2013, jika tidak sebelumnya. Keraguan Vietnam untuk menjalin kemitraan strategis dengan AS memiliki relevansi kontemporer dan historis. Geopolitik yang melibatkan peningkatan kekuatan militer China di teater Pasifik, yang paling terasa di perairan sekitar Vietnam dan Laut China Selatan yang lebih luas, telah terbukti menjadi penangkal pertama bagi keterlibatan kekuatan besar Vietnam. Di sisi lain, warisan sejarah hubungan Vietnam yang diperebutkan dengan A.S. selama Perang Vietnam, hubungan poros dengan negara-negara komunis China dan Uni Soviet, yang berpuncak pada Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama dengan Uni Soviet pada tahun 1978,[3] bersama-sama memberikan arah yang berlawanan secara diametris dengan kepentingan A.S. Warisan kebijakan luar negeri yang kompleks ini adalah alasan mengapa sampai saat ini Vietnam hanya menjalin ‘kemitraan strategis komprehensif’ dengan empat negara: China, Rusia, India, dan Korea Selatan.

Tahun ini menandai peringatan 50 tahun Perjanjian Perdamaian Paris yang ditandatangani pada tahun 1973 untuk mengakhiri Perang Vietnam. Banyak peritiwa yang menggambarkan bagaimana hubungan Vietnam dengan AS telah berkembang pesat. Kebijakan Indo-Pasifik Presiden Biden sekarang menganggap Vietnam sebagai salah satu ‘mitra regional terkemuka’ AS di kawasan ini.[4] Vietnam adalah mitra dagang barang terbesar ke-10 A.S. Pada tahun 2020, total nilai perdagangan barang dan jasa antara A.S. dan Vietnam mencapai sekitar $92,2 miliar dan melebihi $138 miliar pada tahun 2022.[5] Pada Mei 2022, Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity – IPEF) diluncurkan oleh AS, dengan Vietnam sebagai anggota pendiri bersama dengan 13 negara lainnya untuk menghidupkan kembali dinamisme ekonomi Washington di Asia-Pasifik.[6]

 

Memperluas hubungan

Pemerintahan Biden telah menggambarkan kegesitan yang tidak biasa dalam merangkul Vietnam secara strategis. Kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin[7] dan Wakil Presiden Kamala Harris ke Vietnam pada tahun 2021,[8] pertemuan antara Menteri Austin dan Menteri Pertahanan Nasional Vietnam Jenderal Phan Van Giang di Singapura pada Juni 2022,[9] serta kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen[10] pada tahun ini telah mencapai puncaknya dengan kunjungan Biden dan peningkatan hubungan bilateral.

Hubungan AS-Vietnam sekarang dengan cepat memperluas spektrum bilateral dengan penekanan pada peningkatan kepercayaan politik, penguatan kerja sama sains, teknologi, kesehatan dan inovasi digital, pelatihan tenaga kerja berkualitas tinggi, mengatasi perubahan iklim, dan membangun hubungan pertahanan yang kuat dengan latar belakang meningkatnya ketegasan China. Mengatasi masalah warisan menggarisbawahi upaya kerja sama ini.

 

China yang tegas

Perang di Eropa telah memberikan tantangan baru bagi Vietnam karena impor senjata dari Rusia – pemasok pertahanan terbesarnya – telah terkena sanksi yang dipimpin oleh Barat.[11] Keterbatasan ini dalam menghadapi tekad Vietnam untuk memodernisasi militernya, ditambah dengan ketegasan yang terus meningkat dari China, juga secara bertahap mendorong Vietnam ke arah yang baru. Langkah dramatis China pada tahun 2014 untuk menempatkan anjungan minyak di Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam dan sikap tegas selanjutnya telah menguji kebijakan yang telah diikrarkan untuk menjauhi politik kekuatan besar di wilayah tersebut.[12] Tidak diragukan lagi, Washington merasakan adanya peluang di sini dan memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan dengan Vietnam merupakan bagian penting dari strategi besar Amerika di Indo-Pasifik.

Komponen penting dari kunjungan Presiden Biden adalah untuk memulai proses rantai pasokan yang mendukung teman di industri semikonduktor ke Vietnam, bahkan ketika Vietnam berusaha untuk meningkatkan kemampuan manufaktur chip Hanoi.[13] Ketika kedua negara ini mencari kemitraan ekonomi yang diperluas dengan meningkatkan investasi di bidang teknologi kritis, chip dan Kecerdasan Buatan, terdapat ruang untuk menghubungkan kemitraan semacam itu di seluruh wilayah yang lebih luas di Indo-Pasifik dengan mitra-mitra yang berpikiran sama. Prakarsa kemitraan Teknologi Kritis dan Berkembang (iCET) India dengan AS,[14] bersama dengan Prinsip-prinsip Quad tentang teknologi kritis dan berkembang dapat memberikan kerangka kerja menyeluruh di Indo-Pasifik untuk standarisasi teknologi dalam desain, pengembangan, dan penggunaannya. Lengkungan rantai pasokan yang membentang dari Vietnam ke Eropa melalui Asia Barat, dan berlabuh di India dengan Koridor Ekonomi India-Timur Tengah-Eropa[15] yang baru saja diluncurkan selama pertemuan G-20 baru-baru ini di India dapat melambangkan ‘kemitraan strategis komprehensif’ dengan cara yang tepat.

[1] Ministrry of Defense. General Secretary Nguyen Phu Trong chairs an official welcome ceremony for US President. 11 September 2023. http://mod.gov.vn/en/detail/sa-en-news/sa-en-news-vn/general-secretary-nguyen-phu-trong-chairs-an-official-welcome-ceremony-for-us-president#:~:text=On%20September%2010%20afternoon%2C%20General,of%20the%20official%20welcome%20ceremony.

[2] U.S. Department of State. U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership. 16 Desember 2013. https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/218734.htm

[3]Kevin Klose Soviets and Vietnamese Sign Treaty, Warn Chinese. The Washington Post. 4 November 1978. https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1978/11/04/soviets-and-vietnamese-sign-treaty-warn-chinese/e7be2390-fc73-441d-b91c-2a196d6476b7/

[4] Bich Tran. U.S.-Vietnam Cooperation under Biden’s Indo-Pacific Strategy. CSIS. 2 Maret 2022. https://www.csis.org/analysis/us-vietnam-cooperation-under-bidens-indo-pacific-strategy

[5] Office of the United States Trade Representative. Vietnam. https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/vietnam

[6] Office of the United States Trade Representative. Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef

[7] William Choong, Hoang Thi Ha, Le Hong Hiep & Ian Storey.US Secretary of Defense Llyod Austin’s Southeast Asia Tour: Assurances and Dividens. ISEAS. https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-103-us-secretary-of-defense-lloyd-austins-southeast-asia-tour-assurances-and-dividends-by-william-choong-hoang-thi-ha-le-hong-hiep-and-ian-storey/

[8]Annika Kim Constantino. Vice President Kamala Harris to Visit Vietnam and Singapore amid tensions with China. CNBC News. 30 Juli 2021. https://www.cnbc.com/2021/07/30/vice-president-kamala-harris-to-visit-vietnam-and-singapore.html

[9]U.S. Departement of DEFENSE. Readout of Secretary of DEFENSE Llyod J. Austin III Meeting With VietnaM Minister of National Defense Phan Van Giang. 10 Juni 2022.  https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3059187/readout-of-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-meeting-with-vietnam-ministe/

[10] Aniruddha Ghosal. Yellen visits Vietnam, seeking to build US ties and supply chains, and offset tension with China. AP News.20 Juli2023. https://apnews.com/article/yellen-vietnam-china-energy-semiconductor-b5cebf1996995fc32726862832c673f4

[11] Francesco Guarascio & Khanh Vu. Analysis:Vietnam shifts gears on arms trade as it loosens ties with Russia. Reuters. 7 Desember 2022. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-shifts-gears-arms-trade-it-loosens-ties-with-russia-2022-12-07/

[12] Huong Le Thu. China’s Incursion Into Vietnam’s EEZ and Lesso from the Past. Asia Maritime Transparancey Initiative. 8 Agustus 2019. https://amti.csis.org/chinas-incursion-into-vietnams-eez-and-lessons-from-the-past/

[13] Maria Siow. US-Vietnam realtions:Biden’s ‘friendshoring’chips push hits a snag as Hanoi ‘cannot decouple from China’. South China Morning Post. 13 September 2023.https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3234306/us-vietnam-relations-bidens-friendshoring-chip-push-hits-snag-hanoi-cannot-decouple-china

[14] The White House. FACT SHEET: United States and India Elevate Strategic Partnership with the initiative on Critical and Emerging Technology. 31 Januari 2023.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/31/fact-sheet-united-states-and-india-elevate-strategic-partnership-with-the-initiative-on-critical-and-emerging-technology-icet/#:~:text=President%20Biden%20and%20Prime%20Minister,institutions%20of%20our%20two%20countries.

[15]Aljazeera. G20 summit: Transport project to link India ti Middle East, Europe unveiled. 9 September 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/9/9/g20-summit-transport-project-to-link-india-to-middle-east-europe-unveiled

NATO on Ukraine: Full Military Support, Rather than a Membership

, , , , , , , , 0

NATO leaders have convened their yearly summit, and one of the agenda is about Ukraine’s potential membership. Ukraine seeks the security alliance’s assistance in countering Russian forces that have invaded its territory. However, the lack of a clear timeline for Ukraine’s membership in the Vilnius communique has disappointed President Zelenskyy and Ukrainian officials. 

During the NATO summit, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy strongly criticized the lack of a specific timeline for Ukraine’s membership in the alliance, labeling it “absurd.” His remarks injected a wave of criticism into the gathering, which aimed to demonstrate unity against Russian aggression. The Ukrainian president also emphasized the unprecedented and illogical nature of the situation where neither the invitation nor the membership timeline has been established. He stressed that uncertainty undermined the strength and vowed to openly address this matter during the summit.

Zelenskyy’s remarks potentially revive tensions at the summit, despite the recent positive development of Turkey supporting Sweden’s bid to join NATO. The hope among allies is to resolve the fluctuating negotiations and depart from Vilnius with a clear plan for the alliance’s future and its support for Ukraine. 



The US and Germany are still hesitant to support Ukraine’s membership

Ukraine’s NATO membership is crucial if the West wants to deter Russia and shows its support for Ukraine. It all depends on the political will of NATO leaders, as the Baltic countries, notably Lithuania, the summit host, have advocated for a robust display of support and a distinct route for Ukraine’s accession to NATO. Nevertheless, the United States and Germany have advocated a more cautious approach as President Biden remarked that Ukraine is not yet prepared to join the alliance. Why do the leaders still hesitant?

President Biden emphasized that member countries must fulfill all the requirements, including aspects related to democratization and various other issues. This acknowledgment reflects longstanding concerns about governance and corruption in Kyiv. Moreover, there are apprehensions among some that Ukraine’s inclusion in NATO could potentially provoke Russia rather than act as a deterrent against aggression. The United States and most European nations are unwilling to engage in direct confrontation with Russia that would cross a perceived “red line” between Russia and NATO. The invitation for Ukraine to join NATO is not viable until the ongoing conflict in the country is resolved. 

Several problematic scenarios surround Ukraine’s potential accession to NATO. One scenario is Ukraine engaging in a prolonged fight to regain control over its entire territory before joining the alliance, which would come at great costs and could last for years. Another possibility, similar to West Germany’s situation in 1955, is Ukraine joining NATO while still divided, leaving millions of Ukrainians under occupation and perpetuating territorial partition. Some have suggested applying Ukraine-specific caveats based on the ambiguous language of Article 5, but this could undermine the deterrent power of the alliance. Military intervention by NATO to help Ukraine restore its borders is also unlikely and not a feasible option.

Given these challenging scenarios, it becomes clear why NATO allies hesitate to extend an invitation to Ukraine until the conflict is resolved and a more favorable situation arises. However, the alliance affirmed that ‘Ukraine’s future is in NATO,’ reflecting political support and ambiguity of NATO’s approach. In the communique, the NATO leaders have agreed on a package to help Ukrainian forces adopt Western standards and establish a new NATO-Ukraine Council. The communiqué highlights that allies will provide ongoing support and evaluate Ukraine’s advancements in interoperability and necessary democratic and security sector reforms. NATO leaders argue this is a good step forward for Ukraine’s future membership in NATO.

In addition, the Western leaders of the G7 have committed to creating a framework of long-term security arrangements to ensure ongoing weapons supply and economic support to Ukraine as the war continues. This joint declaration intends to ensure that Ukraine is never left vulnerable to the brutal actions inflicted by Russia. As part of these efforts, the UK has announced providing an additional 70 combat and logistics vehicles to Ukraine and thousands of ammunition for the previously donated 14 Challenger 2 tanks. Furthermore, a £50 million contract will assist in supplying spare parts, technical support, and maintenance training for the equipment already supplied.

Several NATO members, such as Germany ad France have also pledged to supply or enhance military support to Kyiv. France has sent Scalp long-range missiles to Ukraine, similar to the Storm Shadow weapons previously provided by the UK. Germany has committed to increasing its defense budget to meet the NATO target of 2% of GDP next year.

Additionally, Ukraine has reached agreements with 11 countries to facilitate the training of its pilots in flying NATO-standard F-16 fighter aircraft. This development is seen as a precursor to Ukraine eventually acquiring these warplanes, but it remains unclear whether the US will grant permission for their donation before or after the conclusion of the war. Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov confirmed the formation of a coalition for F-16 training of the Ukrainian air force.

While the path to Ukraine’s NATO membership remains complex and uncertain, NATO has expressed political support for Ukraine’s future within the alliance. The hesitancy of the United States and Germany is rooted in the need for Ukraine to fulfill requirements and concerns over provoking Russia. Nonetheless, NATO continues to support Ukraine, with ongoing evaluations of progress and commitments to assist in adopting Western standards. As Ukraine progresses in its reforms and addresses challenges, the potential for NATO membership will become clearer.

Xi Jinping Reaffirms China’s National Security Focus in NPC

, , , , , , , 0

The National People’s Congress (NPC), China’s largest annual political event, ended with President Xi Jinping securing an unprecedented third term in office and influencing important policies that will guide the country’s economy in the coming year. Xi was unanimously endorsed for another five years as China’s president, making him the longest-serving head of state in Communist China’s history. 

In his speech, he reemphasises his effort for national rejuvenation on all fronts and mentions putting the people first in this effort. He wants to gain more trust and ‘independence’ to apply his political goals and ambition for China. President Xi Jinping emphasized the importance of coordinating development and security, stating that “security is the foundation for development, stability is the prerequisite for prosperity.” The statement highlights the critical role of security and stability in achieving long-term economic growth and prosperity. A country cannot focus solely on economic development and neglect its national security concerns without jeopardizing its economic stability and growth.

A stable and secure environment provides a foundation for economic growth by instilling investor confidence, fostering domestic entrepreneurship, and promoting innovation. This is particularly true in the case of China, which has undergone rapid economic growth over the past few decades and is now one of the world’s largest economies. By prioritizing security and stability, China seeks to create an environment that fosters economic growth and prosperity while protecting the interests of its citizens. This involves safeguarding the country’s borders and territorial integrity and addressing various security challenges, including geopolitical tensions.

 

 

Xi’s effort against external threats

Xi Jinping said, “We must fully promote the modernisation of national defence and the armed forces, and build the people’s armed forces into a Great Wall of Steel that effectively safeguards national sovereignty, security and development interests.” Chinese President Xi Jinping vowed to strengthen national security and build a robust military during his third term in the dynamic security threats and challenges on regional and global scales.

Expectedly, Xi’s speech has a nationalist tone, referencing China’s hardships at the hands of “bullying foreign powers” and the Communist Party’s leadership in overcoming national humiliation. Xi sees China as a powerful nation that has been mistreated and that it is the Communist Party’s responsibility to ensure that the world stage needs to respect China. Xi wants the people to believe that he could protect China, as he refocuses the statement on external threats, so China needs to strengthen its domestic capability. 

There are hard and soft dimensions of security linkage between the triad. Regarding military matters, the relationship between security, stability, and the economy is straightforward and apparent. A nation can only afford to spend on military expenditures when its economy is robust and flourishing. Additionally, it is simpler to allocate funds for defence when there is an imminent and genuine threat from outside. In such circumstances, decisions to invest in defence are made swiftly due to pressure among states. John J. Mearsheimer’s offensive realism theory asserts that states are in constant competition with one another for power and security. In the context of China, this theory suggests that China seeks to expand its power and influence in the international system to secure its interests.

Based on this theory, it appears that China is pursuing a multi-dimensional strategy that involves internal economic and military reforms and assertive and effective diplomacy on the external level. China’s economic growth has been a key factor in its rise as a major global player, and it has been able to leverage its economic power to pursue its strategic goals. China’s internal economic reforms have focused on increasing productivity, and China has also been investing heavily in its military, modernizing its forces and expanding its capabilities. 

On the external front, China has pursued assertive diplomacy to advance its strategic interests while avoiding direct military confrontation. Given the dynamic ‘external’ security threats and challenges on regional and global scales, China’s focus on national security is unsurprising.  As one of the biggest economic power, China has decided to raise its annual military budget, reflecting rising geopolitical tensions and a regional arms race. China is facing territorial disputes with neighbouring countries, such as Japan, India, and Vietnam, as well as growing tensions with the US over trade, technology, and human rights issues. Chinese President Xi Jinping also calls to strengthen national security and reunify Taiwan with mainland China.  

Xi’s speech focuses on consolidating power, asserting China’s influence, and reunifying Taiwan with mainland China. Xi has emphasised the need to promote the peaceful development of cross-strait relations while opposing external interference and Taiwan’s separatist activities. These ambitions have invited more international actors, including the US, to suppress China. Chinese Foreign Minister Qin Gang’s recent statement highlights China’s assertive stance on Taiwan. Qing reiterated that Taiwan is a domestic issue and no other country has the right to interfere, calling it a “red line” that Washington must not cross. This statement comes amid growing tensions between China and the US, exacerbated by the Biden administration’s approach towards Taiwan.

In addition, China has also been investing heavily in its military capability and expanding its presence in strategic regions such as the South China Sea and the Indian Ocean. Xi has also consolidated his control over the military and civilian arms of government, becoming China’s most assertive and dominant leader in a generation. He has unleashed sweeping reforms on the Chinese military, making it a modern fighting force and building its navy into the largest in the world.

Japan National Security Strategy in The Middle of China’s ‘Threats’

, , , , , , , 0

On 16 December 2022, the Japanese government approved three key security documents to guide the nation’s foreign and defence policies for the next ten years. According to the national news media, the central pillar of the documents, such as the National Security Strategy (NSS), the National Defense Strategy (NDS), and the Defense Buildup Program (DBP), reflect a significant shift in the nation’s postwar security policy. The NSS specifies the possession of counterstrike capabilities, especially on missiles, for self-defence purposes.

Japan used to only referred the counterstrike capabilities in the self-defence scope but never specified the possession of such capabilities as part of its policy. To improve its ‘counterstrike capability,’ Japan’s cabinet also approved a 20 per cent rise in the defence budget for 2023 to 6.8 trillion yen or USD5,5 billion. Cited from Al Jazeera, the increase in military spending is part of the new NSS goals to double Japan’s defence spending to 2 per cent of gross domestic product (GDP) by 2027, in line with NATO standards. The budget includes Japan’s plan to purchase US-made Tomahawks at 211.3 billion yen or $1,6 billion and other long-range cruise missiles capable of hitting targets in China or North Korea. Then, what makes Japan change its policy and strategy?

 

 

China as the ‘greatest strategic challenge’

Changes in Japan’s latest NSS are due to a rise in challenges and security threats from China, North Korea, and its ally Russia. China and Japan have been in high-alert tension for so long, and now with the perception that China can invade Taiwan at any time, Japan is more conscious of its security challenges. In its strategy documents, Japan stated that the US and China’s rivalry has increasingly become an arms buildup.

The new NSS also states, “China’s current external stance, military activities, and other activities have become a matter of serious concern for Japan and the international community, and present an unprecedented and the greatest strategic challenge in ensuring the peace and security of Japan and the peace and stability of the international community as well as in strengthening the international order based on the rule of law.” The phrases reflect that the Japanese have seen China as a serious concern and threat to its vital interest, which is the state’s survival, sovereignty, and regional stability.

The statement also refers to China’s military modernisation program and increasing maritime pressure on Japan in the East China Sea, where China claimed the uninhabited Senkaku Island, which they called Diayou. The Japanese Defense Ministry confirmed that the Chinese Coast Guard and its naval ships have wandered around the Senkakus.

 

North Korea’s missile threats

From the North Korean side, on the 75th anniversary of the North Korean army, President North Korea Kim Jong Un revealed the new solid-fueled intercontinental ballistic missile (ICBM). The parade showed at least 11 of North Korea’s ‘monster’ Hwasong 17 ICBMs, and Japan’s Defense Ministry considered the Hwasong-17 the world’s largest road-mobile liquid-fueled missile capable of travelling more than 15,000 kilometres, depending on the weight of the warhead it is carrying.

Although North Korea has yet to launch a missile this year, the continuous missile development programs are perceived as threats by the Japanese government. As confirmed by the US Deputy Secretary of State Wendy Sherman, the US and Japan, and South Korea will work to deter North Korea’s nuclear and missile threats and press to denuclearise the Korean Peninsula. These three countries have the same perception and goals in maintaining peace and stability in the Indo-Pacific region.

Noting its dynamic geopolitical situation in the region, Japan is committed to boosting its defence and security capabilities. If China ever intends to invade Taiwan or North Korea keeps pressuring Japan, the Japanese government will be directly involved and defend itself. Now it is Japan’s turn to prove how effective its response would be and how it will be sufficient for countering the multidimensional issues with China and North Korea. To initiate defence operations, the Japanese government should build its law enforcement action and military operation capabilities, cooperating with its allies, the US.

Load More