Menu

Konflik Gaza

Dari UXO Hingga Akses Bantuan Kemanusiaan: Tantangan Kontingen ISF TNI Di Gaza

, , , , , 0

Pada 22 Januari 2026, pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung organisasi Board of Peace (BOP) buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Organisasi ini dibentuk oleh Trump berdasarkan mandat yang telah ditetapkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) 2803 yang disahkan pada 17 November 2025. Dalam resolusi tersebut, Amerika Serikat dan negara mitra akan diberikan waktu dua tahun untuk mengembalikan stabilitas kepada Gaza pasca gencatan senjata antara kelompok milisi Hamas dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Salah satu upaya yang dilakukan oleh BOP untuk mencapai stabilitas tersebut adalah dengan mengerahkan sebuah pasukan keamanan internasional (ISF) yang bertugas untuk melucuti persenjataan Hamas dan kelompok milisi Palestina lainnya, melakukan demiliterisasi terhadap wilayah Gaza, dan menghancurkan segala bentuk ‘infrastruktur teroris’ yang ada di wilayah tersebut.

Keputusan ini telah menciptakan kontroversi di Indonesia karena banyak pihak seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta puluhan tokoh dan organisasi masyarakat mendesak agar pemerintah meninjau ulang partisipasi Indonesia dalam BOP. Desakan tersebut ada akibat dari berbagai faktor seperti anggapan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum internasional, pengkhianatan terhadap semangat masyarakat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, serta bertolak belakang dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Otoritas Palestina (PA) menyampaikan dukungan terhadap partisipasi Indonesia dalam BOP karena mereka menganggap hal tersebut merupakan bagian dari partisipasi aktif Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara realistis. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam BOP juga dianggap dapat memperkuat posisi negara dalam panggung internasional.

Terlepas dari kontroversi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pengiriman 8000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza sebagai bagian dari kontingen ISF merupakan salah satu komitmen internasional paling ambisius yang pernah diambil oleh Indonesia karena dalam pengerahan ke Gaza, jumlah pasukan yang dikirimkan melebihi jumlah keseluruhan prajurit yang telah dikerahkan ke berbagai misi perdamaian di Kongo, Lebanon, Afrika Tengah, Sudan Selatan, dan kawasan Sahara Barat. Dalam sebuah pernyataan pers, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Sugiono menekankan bahwa misi kontingen ISF TNI di Gaza dibatasi berdasarkan prinsip national caveat. Dalam batasan ini, tugas dari kontingen TNI hanya mencakup menjaga perdamaian, mempertahankan warga sipil dari bahaya, dan mendukung upaya pengiriman bantuan kemanusiaan.

Batasan ini berarti kontingen ISF Indonesia tidak akan berpartisipasi dalam pelucutan senjata organisasi milisi Hamas atau penghancuran ‘infrastruktur teroris’ yang berada di zona tanggung jawab mereka. Walaupun hal ini selaras dengan mandat yang diberikan oleh pasukan keamanan PBB pada umumnya, terdapat beberapa tantangan yang dapat memperumit Indonesia kontingen ISF Indonesia dalam mencapai tiga objektif tersebut. Tantangan pertama adalah kondisi zona tanggung jawab kontingen Indonesia di Kota Rafah. Akibat dari pertempuran yang terjadi antara kelompok milisi Hamas dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sejak 7 Oktober 2023, wilayah Rafah telah menghadapi kerusakan berat. Kerusakan ini akan mempersulit akses pengiriman bantuan kemanusiaan karena terdapat banyak peluru artileri, mortir, ranjau, dan bom yang gagal meledak (UXO). Keberadaan seluruh tipe peledak tersebut akan mempersulit pengiriman bantuan kemanusiaan karena terdapat resiko UXO meledak tidak terduga dan melukai prajurit kontingen Indonesia yang menjaga jalur atau personel Palang Merah Internasional (ICRC) yang ditugaskan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke warga yang membutuhkan.

Tantangan selanjutnya adalah memastikan bantuan kemanusiaan diberikan kepada masyarakat secara terstruktur dan efisien. Kedua hal ini penting untuk dilakukan karena jika bantuan yang ada diberikan secara sembrono, masyarakat setempat dapat melakukan penjarahan sehingga hanya sebagian kecil dari mereka mendapatkan pasokan yang diperlukan untuk menghindari kelaparan. Penjarahan ini dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza karena masyarakat yang belum mendapatkan bantuan atau hanya mendapatkan segelintir pasokan akan berusaha untuk mengambil dari seseorang dengan persediaan yang mumpun bagaimanapun cara nya. Selain penjarahan, distribusi sembrono juga dapat meningkatkan resiko terjadinya sebuah stampede atau crowd rush yang mana kerumunan masyarakat membatasi ruang gerak sehingga banyak yang terjepit, terinjak, dan kesulitan bernafas. Hal ini pernah terjadi di Gaza pada 16 Juli 2026 yang mana pada saat itu, setidaknya 20 warga Palestina yang berada di salah satu tempat distribusi bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) tewas dari aksi ‘provokator Hamas’ yang diklaim menyebabkan terjadinya crowd crush.

Untuk menghadapi kedua tantangan tersebut, kontingen ISF Indonesia perlu mempersiapkan dua hal. Pertama adalah pasukan yang dikirimkan ke Rafah harus termasuk unit penjinakan bahan peledak (EOD). Unit ini akan memiliki tugas penting yaitu untuk menandai area yang belum diamankan dari UXO dan jika memungkinkan, menjinakan peledak yang ditemukan di reruntuhan Rafah. Tugas ini penting karena aksi tersebut dapat membuka sebuah koridor yang dapat digunakan oleh ICRC untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan resiko minim. Selain itu, kontingen TNI juga harus mempersiapkan pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang dapat menjamin keamanan mereka dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, penting bagi kontingen Indonesia untuk memastikan bahwa pusat distribusi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip peri kemanusiaan sehingga kemungkinan terjadinya crowd crush dapat diperkecil.

Arti penting strategis dan militer-teknologi Israel

, , , , , , , , , 0

Mengapa Israel memiliki peran yang begitu penting, terutama bagi pelindung utamanya-Amerika Serikat (AS)? Ini adalah pertanyaan penting yang harus dijawab, terutama ketika kita menyaksikan perang yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Hamas. Namun, signifikansi Israel meluas ke beberapa negara di luar AS. Dukungan teguh yang diberikan kepada Israel oleh Washington selama perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung membutuhkan penilaian dari sudut pandang strategis dan teknologi militer.

 

Kepentingan strategis Israel

Pertama, Israel telah terbukti sangat sukses dalam kampanye militer mereka melawan musuh-musuh Arab mereka, terutama dalam Perang Enam Hari 1967 dan Perang Yom Kippur 1973. Dua kampanye militer yang sukses ini bukanlah satu-satunya pencapaian besar negara Yahudi ini – reputasinya juga meluas ke misi-misi penyelamatan sandera yang terkenal seperti operasi penyelamatan Entebbe pada tahun 1976[1] dan beberapa misi penyelamatan dan misi rahasia yang sukses lainnya.

Terlepas dari kegagalan besar intelijen Israel untuk mencegah serangan teroris Hamas yang brutal dan mengerikan terhadap warga sipil Israel yang tak berdaya pada 7 Oktober 2023, dalam perang yang sebenarnya, dulu dan sekarang, meskipun ada kegagalan awal, termasuk perang yang sedang berlangsung melawan Hamas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) secara signifikan menebus dan memperbaiki kegagalan komunitas intelijen mereka melalui kinerja tempur yang sangat efektif di medan perang. Secara umum, kinerja militer Israel telah meningkatkan posisinya di tingkat regional di hadapan negara-negara besar dunia seperti AS. Selama paruh kedua Perang Dingin, keberhasilan Tel Aviv dalam perang Arab-Israel pada tahun 1967 dan 1973 tidak hanya mengukuhkan reputasinya sebagai kekuatan militer yang tangguh di tingkat regional, tetapi hasil dari perang ini juga menghilangkan pengaruh Soviet di wilayah tersebut.[2]

Berkat Israel, pengaruh Washington terus membayangi Asia Barat bahkan hingga saat ini, terlepas dari kekuatan besar lainnya – Republik Rakyat China (RRC) yang menyaksikan peningkatan pengaruhnya. Memperkuat kinerja operasional IDF dalam perang yang lalu dan yang sedang berlangsung adalah bahwa IDF, yang merupakan salah satu pasukan tempur wajib militer paling sukses dalam sejarah militer umat manusia, juga berkontribusi pada keseimbangan kekuatan regional. Yang terakhir ini didukung oleh pencapaian Israel sebagai kekuatan militer-teknologi utama. Ada sinergi militer-teknis yang mendalam antara Israel dan beberapa negara Barat, terutama pelindung utamanya – AS. Kolaborasi datang dalam bentuk masukan teknologi Israel yang penting untuk platform senjata Amerika, Barat, dan non-Barat.

 

Teknologi militer: Kekuatan besar Israel

Untuk negara sekecil Israel, negara ini memiliki kekuatan besar di pasar pertahanan global. Karena pasar Israel sendiri terlalu kecil untuk menyerap semua produk militer yang dikembangkannya, maka mengekspornya menjadi suatu keharusan. Data yang diambil dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mengungkapkan bahwa Tel Aviv menyumbang 2,3 persen dari ekspor global selama periode 2018-2022,[3] menjadikannya pengekspor peralatan pertahanan terbesar kesepuluh di dunia. Selama periode yang sama, India bahkan tidak masuk ke dalam daftar 25 eksportir militer teratas SIRPI. Data ini, meskipun sangat penting, hanya mengungkapkan sebuah gambaran tentang pentingnya Tel Aviv sebagai pengekspor utama sistem militer canggih.

Pertimbangan kekuatan industri militer terdepan dan tercanggih di dunia – Amerika Serikat, negara ini merupakan penerima beberapa subsistem penting yang dikembangkan oleh industri persenjataan Israel untuk platform persenjataannya. Sistem Perlindungan Aktif (APS) Israel yang disebut ‘Trophy’ yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defence Systems (RADS)[4] negara itu tidak hanya melengkapi Tank Tempur Utama (MBT) Merkava IV yang dikembangkan secara lokal oleh IDF, tetapi juga sekarang diintegrasikan ke dalam MBT M1 Abrams milik Angkatan Darat AS sebagai bagian dari kesepakatan senilai US $ 200 juta yang dicapai pada tahun 2018. MBT penantang 3 Angkatan Darat Inggris (BA) juga dilengkapi dengan Trophy APS yang sama sebagai bagian dari kontrak yang disepakati antara Kementerian Pertahanan Inggris (MoD) dan RADS pada tahun 2021.[5] Kemampuan Trophy mencakup sistem pencegatan, kemampuan komputerisasi, radar, dan empat antena radar. Sistem pertahanan aktif Israel lainnya yang dikembangkan secara paralel dengan Trophy APS adalah sistem Iron Fist. Sistem ini dibangun oleh Israel Military Industries (IMI). Berbeda dengan Trophy APS, yang melepaskan pelet logam sebagai metode pencegatan, sistem Iron Fist menggunakan proyektil antimisil sebagai metode pencegatan. Saat ini, kendaraan lapis baja ringan dan menengah Angkatan Darat AS dilengkapi dengan varian ringan dari sistem Iron Fist karena tiga faktor utama: bobotnya yang ringan, rendahnya goncangan saat pencegat diluncurkan, dan keterjangkauan harga. Teknologi pertahanan ini, yang telah meningkatkan kemampuan negara lain hanya merupakan contoh terbatas; ada beberapa lagi dari Israel.

Selain memberikan kontribusi teknologi yang penting bagi kemampuan tempur darat Anglo-Amerika, Israel juga telah menghasilkan masukan teknologi dalam bentuk Helmet Mounted Display (HMD) yang digunakan oleh para penerbang untuk F-35 Lightning III yang dibuat oleh Lockheed atau Joint Strike Fighter (JSF) melalui perusahaan patungan antara Rockwell Collins dari Amerika dan Elbit Systems dari Israel.[6] Mengambil contoh hubungan India sendiri dengan Israel, New Delhi telah mendapatkan keuntungan dari bantuan militer Israel selama perang India-Pakistan pada tahun 1965, 1971 dan 1999. Terlepas dari kenyataan bahwa Angkatan Udara India (IAF) memensiunkan jet tempur MiG-21 Bison yang berasal dari Soviet dari armadanya, masa pakai jet-jet tempur ini telah diperpanjang selama bertahun-tahun karena peningkatan hemat biaya yang diberikan oleh Israel pada saat pemerintah India berturut-turut karena alasan penghematan, termasuk yang sekarang ini, telah menolak untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli jet-jet tempur canggih untuk menggantikan pesawat-pesawat tempur Bison yang sudah usang. Ketiga angkatan bersenjata India, mulai dari Kendaraan Udara Tak Berawak (UAV) hingga sistem rudal, telah mendapatkan keuntungan dari kerja sama dengan Israel yang mencerminkan dinamika intrinsik industri pertahanan Israel.

Akhirnya, baik Washington DC maupun Dunia Barat tidak dapat mencuci tangan mereka dari Israel dengan menunjukkan preferensi biner untuk “… minyak untuk orang Yahudi” meminjam kata-kata salah satu sejarawan militer kontemporer terbaik, Martin Van Creveld. AS membutuhkan Yahudi dan minyak. Dalam jangka panjang, minyak akan menjadi tidak penting karena ada sumber daya lain yang menggantikannya atau membuat penggunaan hidrokarbon menjadi sangat kecil, tetapi orang-orang Yahudi di Israel dan di luarnya akan tetap sangat diperlukan untuk selamanya. Di atas segalanya, kekuatan militer Israel yang tangguh tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup Israel, tetapi juga bagi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah.

 

[1] Britannica. Entebbe raid. 10 November 2023. https://www.britannica.com/event/Entebbe-raid

[2] Sheffer, G. (Ed.). (1997). US-Israeli relations at the crossroads (Vol. 2, No. 3). Psychology Press.

[3] Pieter D.Wezeman, Justine Gadon & Siemon T.Wezeman. Trends in International Arms Transfers, 2022. SIPRI. Maret 2023. https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf

[4] Edward N.Luttwak & Eitan Shamir, The Art of Military Innovation: Lessons from the Israel Defense Forces. Harvard University Press.

[5] Ibid.

[6] Elbit Systems. Joint Strike Fighter- F-35. https://elbitsystems.com/product/joint-strike-fighter-jsf-f-35-lightning-ii/

The Emerging of Hamas War

, , , , , 0

The present intensification in the hostilities between Israel and Hamas, commonly known as the Hamas War, can be attributed to underlying factors that can be traced back to the enduring Israeli-Palestinian conflict. This conflict is an intricate and diverse matter that encompasses various stakeholders, including the conflicting parties, regional powers, and international organizations. The genesis of Hamas can be traced back to 1987, in the aftermath of the First Intifada, a sequence of Palestinian uprisings characterized by acts of violence. The primary objective of Hamas was to secure the liberation of Palestine from Israeli domination. Hamas identifies itself as a resistance movement that is engaged in combat against what it considers as Israeli tyranny and the infringement upon the rights of the Palestinian people.

 

Within the present framework, the latest acts of aggression perpetrated by Hamas signify a notable intensification as compared to other instances of confrontation. The organization executed an unparalleled, multifaceted offensive against Israel, encompassing aerial, maritime, and terrestrial maneuvers that were initiated from the Gaza Strip. The aforementioned assault exhibited a very strategic design and caught the nation of Israel off guard. During the course of these attacks, Hamas militants successfully detained a significant number of Israeli individuals as hostages. The precise number of hostages remains unverified.

 

Hamas designated their military campaign as ‘Operation Al-Aqsa Flood’, highlighting its perception of Israeli actions as sacrilegious towards a significant Islamic sanctuary located in Jerusalem. This observation suggests that religious elements are also influential in the conflict. Moreover, Hamas vehemently opposes the Oslo peace accords that were signed by Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO) during the mid-1990s. The organization has officially dedicated itself to the establishment of an independent Palestinian state within its recognized boundaries. It has pursued this objective by engaging in acts of aggression against Israeli military personnel, settlers, and civilians, both within the occupied Palestinian territory and within the borders of Israel.

 

To begin with, it is crucial to comprehend that the struggle is fundamentally grounded in historical, political, and theological contentions. Hence, it is imperative for any resolution process to effectively tackle these fundamental concerns. This encompasses the acknowledgment of the respective entitlements of both parties to coexist and reside in a state of tranquility, the creation of borders that are mutually accepted, the determination of Jerusalem’s legal standing, and the entitlement of Palestinian refugees to return to their homeland. The President of the United Nations General Assembly (UNGA) has restated the notion that violence should not be considered as a means to achieve settlement. The United Nations General Assembly (UNGA) has conveyed its readiness to assume the role of a diplomatic mediator, with the expectation that both parties involved will recognize the significance of engaging in discussion. This observation suggests that diplomatic negotiations and peace talks are widely seen as essential components in the process of resolving conflicts.

 

Nevertheless, the process of these conversations is frequently hindered by several external variables. Analogously, the involvement of Iran in the conflict has been compared to that of a Russian nesting doll. The conflict in Ukraine has resulted in significant shifts in geopolitical alliances, thereby providing Tehran with the assurance of support from influential allies, primarily in terms of diplomatic protection. This observation underscores the significant impact that regional and international politics can exert on the dynamics of the conflict and the subsequent process of resolving it. Furthermore, it is worth noting that Hamas advocates for military resistance, whilst Fatah has actively advocated for engaging in discussions as a means to resolve the situation. The two forces have consistently engaged in a protracted conflict over territorial control throughout the previous few decades. Several attempts to reach a resolution for the conflict have failed. This highlights the intra-factional rifts within the Palestinian leadership and its potential ramifications for the progress of the peace negotiations. The situation remains tense and complex, with both sides suffering significant casualties and damage. The international community has expressed concern over the escalating violence and called for an immediate ceasefire. However, achieving a lasting peace will require addressing the root causes of the conflict, including issues related to territorial disputes, refugees, security, political control, and mutual recognition.

 

The convening of an emergency meeting by the United Nations Security Council in response to the ongoing violence between Hamas and Israeli forces has resulted in an inability to achieve consensus on a single statement. The issuance of a resolution by the United Nations Security Council on May 10, 2021, signifies its appeal for an expeditious cessation of hostilities and its denouncement of acts of aggression targeting non-combatants. The United Nations has yet to provide a specific conflict resolution pertaining to the Hamas War that aligns with the principles of humanitarian law. The esteemed UN Human Rights Council has taken the initiative to commence an investigation into the regrettable incidents of violence that transpired during the recent conflict between Israel and Hamas in 2021. Nevertheless, the resolution failed to explicitly mention either Hamas or Israel. In the year 2022, the United Nations Human Rights Council made the decision to initiate an investigation characterized by acts of violence, pertaining to the ongoing conflict between the State of Israel and the Palestinian organization known as Hamas. The convening of an emergency meeting by the United Nations Security Council in reaction to the violence between Hamas and Israeli forces has resulted in an inability to find a consensus on a joint statement. In the interim, Indonesia has called upon the United Nations to implement tangible measures in order to cease Israeli military offensives in Gaza and extend support for the attainment of Palestinian sovereignty. Muhammadiyah has articulated its stance about the battle between Hamas and Israeli troops, advocating for individuals to engage in prayer for the war’s victims and to adhere to and execute the resolutions of the United Nations Security Council as a means of resolving the Israeli-Palestinian dispute.

 

International Humanitarian Law (IHL) comprises a collection of regulations that govern the behavior observed during armed conflicts, with the primary objective of mitigating the impact of such conflicts on individuals who are not actively engaged in combat, including civilians and medical staff. Hamas is obligated to adhere to the standards of International Humanitarian Law (IHL), which establish the parameters of permissible and banned actions in times of armed conflict. The research published by the Jerusalem Center for Public Affairs highlights the violation of various norms of International Humanitarian Law (IHL) by Hamas in the course of its confrontation with Israel. These violations encompass the deliberate launching of rockets from civilian areas and the employment of human shields. The research further highlights that acts of terrorism are specifically proscribed by international humanitarian law (IHL) treaties, as are acts or threats of violence that aim primarily to instill fear among the civilian population. In summation, the resolution of the Hamas War necessitates a comprehensive and holistic approach that not only attends to the immediate manifestations of violence but also delves into the underlying factors that have contributed to its emergence. The matter at hand encompasses the intricate realm of diplomatic negotiations, necessitating astute regional cooperation, while simultaneously grappling with the imperative task of addressing the internal divisions that persist within the esteemed Palestinian leadership. Furthermore, the attainment of success in this endeavor is contingent upon the unwavering support of the international community. Nevertheless, in light of the intricate nature of these matters and the inherently unstable circumstances at hand, the attainment of a durable state of tranquility continues to present itself as a formidable undertaking.