Menu

Asia

Australia Bangun Galangan Kapal Baru Untuk Kapal Selam Nuklir AUKUS

, , , , , , 0

Pada 17 Februari 2026, Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengumumkan bahwa Australia akan menginvestasikan ASD 3,9 miliar untuk membangun sebuah galangan kapal baru di Kota Osborne, Negara Bagian Australia Selatan. Galangan kapal tersebut akan digunakan oleh Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir (SSN) yang telah diakuisisi dalam pakta trilateral AUKUS. Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa investasi tersebut merupakan pembayaran awal dari keseluruhan biaya pembangunan yang diperkirakan akan mencapai ASD 30 miliar. PM Albanese juga menyatakan bahwa pembangunan galangan kapal tersebut akan membuka setidaknya 10 ribu pekerjaan baru dan 1000 pekerjaan magang. Selain itu, PM Albanese juga menekankan bahwa proyek ini akan membuahkan hasil dan selaras dengan kepentingan nasional Australia.

Galangan untuk kapal selam bertenaga nuklir dibangun di Osborne merupakan fasilitas gabungan yang mencakup fabrikasi, pemasangan perlengkapan, konsolidasi, serta zona tes dan peresmian. Untuk menjalankan proyek besar ini, pemerintah Australia telah menunjuk BUMN Australian Naval Infrastructure (ANI), sebagai mitra yang memiliki tugas untuk mendesain dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Selain membangun galangan kapal, pemerintah Australia juga sedang membangun infrastruktur tambahan seperti jalan akses baru yang dapat mempermudah akses ke fasilitas baru. Seluruh hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah federal Australia untuk meningkatkan investasi pertahanan di Negara Bagian Australia Selatan. Dilansir dari Naval News, pembangunan galangan kapal dan fasilitas terkait diperkirakan akan membutuhkan sekitar 126 ribu ton besi dan 66 juta man hour.

AUKUS merupakan proyek investasi pertahanan terbesar dalam sejarah Australia. Dalam pakta ini, Australia akan membangun infrastruktur untuk menjadi sebuah pusat pemeliharaan bagi SSN kelas Virginia Angkatan Laut Amerika Serikat (USN) dalam tahun 2027. Selain itu, pakta ini juga menekankan kerja sama antara Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Australia untuk mengembangkan SSN kelas baru yang menggabungkan teknologi USN dan Angkatan Laut Inggris Raya (RN). Pakta ini sempat menghadapi ancaman pembatalan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Pentagon untuk meninjau ulang AUKUS karena dianggap tidak sesuai dengan agenda America First. Namun pada akhirnya, Presiden Trump mengizinkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD) untuk melanjutkan pakta tersebut pada September 2025.

Koalisi LDP-JIP Jepang Menangkan Mayoritas Parlementer Absolut

, , , , , , , 0

Pada 8 Februari 2026, Jepang menyelenggarakan pemilu parlementer dini untuk menentukan partai yang akan mendapatkan mandat masyarakat dengan memenangkan mayoritas parlementer. Pemilu dini ini diselenggarakan tiga minggu setelah Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengumumkan pembubaran parlemen. Dalam pemilu dini ini, koalisi PM Takaichi yang terdiri dari Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang dan Partai Inovasi Jepang (JIP) berhasil memenangkan 352 dari 465 kursi yang ada. Hal ini merupakan sebuah kemenangan telak bagi koalisi LDP-JIP karena mereka berhasil mengamankan mayoritas absolut dalam parlemen Jepang. Sementara itu, blok oposisi parlementer yang dipimpin oleh Aliansi Reformasi Sentral (CRA) mengalami kekalahan telak karena mereka hanya berhasil memenangkan 49 kursi.

Menanggapi kemenangan tersebut, dosen Hosei University, Craig Mark menyatakan mayoritas absolut yang dimenangkan koalisi LDP-JIP memberikan PM Takaichi kemampuan untuk mendorong legislasi apapun tanpa mengkhawatirkan perlawanan dari blok oposisi. Mark menambahkan kemenangan tersebut juga memberikan PM Takaichi kesempatan besar untuk mengubah citra Jepang sebagai negara pasifis dengan mengamandemen pasal 9 konstitusi Jepang dan mendefinisikan peran Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF). Selanjutnya Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jepang George Edward Glass menyampaikan selamat kepada PM Takaichi atas kemenangan koalisi nya dalam pemilu dini tersebut. Ketua Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) Yoshinobu Tsutsui juga menanggapi kemenangan koalisi LDP-JIP secara positif karena menurutnya hal tersebut dapat mengembalikan stabilitas politik. Selain itu Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan selamat kepada PM Takaichi melalui media sosial X/Twitter. Presiden Lai juga menyatakan bahwa Taiwan siap melanjutkan kerja sama dengan Jepang berdasarkan dasar kepentingan bersama untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Keputusan PM Takaichi untuk menyelenggarakan pemilu dini merupakan taruhan besar karena sang perdana menteri siap mengundurkan diri jika koalisi LDP-JIP tidak mendapatkan mayoritas parlementer. Akan tetapi, kemenangannya dalam pemilu dini ini menunjukkan bahwa slogan kampanye yang menekankan stabilitas fiskal, penangguhan pajak konsumsi, dan insentif pajak untuk pasangan berhasil menarik minat masyarakat Jepang. Selain itu PM Takaichi memiliki popularitas cukup tinggi karena beliau merupakan perdana menteri wanita pertama dalam sejarah politik Jepang.

Skandal Jenderal Nuklir dan Retaknya Elit Militer China

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Dalam perspektif pertahanan, militer selama ini dipandang sebagai salah satu pilar terkuat dalam struktur kekuasaan China. Sebagai alat utama negara, Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA) tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan nasional, tetapi juga memainkan peran politik yang krusial dalam menjaga stabilitas rezim dan legitimasi Partai Komunis China. Tidak seperti militer di negara demokratis yang relatif dipisahkan dari urusan politik, PLA sejak awal dibentuk sebagai tentara sebuah partai, sehingga loyalitas politik menjadi fondasi utama keberadaannya.

Oleh karena itu, setiap guncangan yang terjadi di tubuh militer China hampir selalu memiliki implikasi politik yang luas. Militer bukan sekadar institusi keamanan, melainkan bagian penting yang terintegrasi dari struktur kekuasaan negara. Ketika muncul skandal yang menyeret seorang jenderal tinggi Zhang Youxia berkaitan dengan program nuklir, maka peristiwa tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai indikasi adanya masalah yang lebih dalam di tingkat elit militer.

Skandal jenderal Zhang Youxia mengungkap dugaan pelanggaran disiplin, korupsi, hingga kemungkinan kebocoran informasi strategis yang sangat sensitif. Fakta bahwa kasus semacam ini bisa terjadi di sektor pertahanan paling krusial menunjukkan bahwa militer China tidak sepenuhnya solid dan kebal dari konflik internal. Skandal ini mencerminkan retaknya kepercayaan, kohesi, dan profesionalisme di kalangan elit militer, yang selama ini dipersepsikan sebagai institusi paling loyal dan disiplin.

Untuk memahami makna politik di balik kasus ini, teori relasi sipil–militer (civil–military relations) yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington menjadi kerangka analisis yang relevan. Huntington menjelaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada hubungan antara kekuasaan politik dan militer. Ketika relasi ini terganggu, baik oleh politisasi militer maupun konflik internal elit, maka stabilitas negara ikut terancam. Dalam konteks China, skandal ini dapat dibaca sebagai sinyal adanya ketegangan serius dalam relasi tersebut.

Militer sebagai Pilar Kekuasaan dalam Relasi Sipil–Militer

Stabilitas suatu negara memiliki ketergantungan tinggi terhadap korelasi antara kekuasaan politik dan militer. Pada saat korelasi ini terganggu, maka akan mengancam stabilitas negara. Samuel P. Huntinton memiliki pandangan bahwa untuk mencapai relasi sipil–militer yang stabil ditandai oleh profesionalisme militer dan kontrol politik yang jelas. Militer yang profesional seharusnya fokus pada urusan pertahanan dan keamanan, sementara kekuasaan sipil memastikan arah politik negara. Namun, model ini mengalami modifikasi dalam sistem politik otoriter seperti China, di mana militer tidak hanya tunduk pada negara, tetapi secara langsung berada di bawah kendali partai.

Relasi sipil–militer di China bersifat unik karena militer tidak bersikap netral secara politik. PLA secara ideologis terikat pada Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai menjadi syarat utama bagi elit militer. Dalam kondisi ideal, sistem ini memungkinkan kontrol politik yang kuat sekaligus menjaga stabilitas. Namun, skandal jenderal nuklir justru memperlihatkan adanya penyimpangan dari prinsip tersebut.

Dugaan kebocoran rahasia strategis dan praktik korupsi menunjukkan bahwa sebagian elit militer mulai memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan faksi tertentu. Dalam perspektif Huntington, kondisi ini sangat berbahaya karena mengikis profesionalisme militer. Ketika perwira tinggi terlibat dalam intrik kekuasaan, loyalitas ideologis dan disiplin institusional menjadi rapuh.

Lebih jauh, runtuhnya kepercayaan antar-elit menciptakan ketegangan internal yang dapat mengganggu efektivitas militer. Militer yang seharusnya berfungsi sebagai alat pertahanan negara justru disibukkan oleh konflik internal dan upaya mempertahankan posisi politik. Dalam situasi seperti ini, kontrol sipil atas militer biasanya diperketat melalui mekanisme pengawasan, rotasi jabatan, dan pembersihan internal.

Skandal Elit Militer dan Politik Konsolidasi Kekuasaan

Skandal jenderal nuklir juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik konsolidasi kekuasaan di China. Dalam teori relasi sipil–militer Huntington, penguasa sipil memiliki kepentingan utama untuk memastikan bahwa militer tidak berkembang menjadi kekuatan otonom yang dapat menantang otoritas politik. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan di tubuh militer akan direspons dengan langkah tegas.

Penyelidikan terhadap jenderal tinggi sering kali dibingkai sebagai upaya penegakan disiplin dan pemberantasan korupsi. Secara normatif, langkah ini tampak sebagai usaha membersihkan institusi militer. Namun, dari sudut pandang politik, tindakan tersebut juga berfungsi sebagai sinyal kekuasaan kepada elit militer lainnya bahwa loyalitas kepada partai adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Pembersihan elit secara berulang dapat menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan di internal militer. Elit militer tidak lagi sepenuhnya fokus pada profesionalisme dan kesiapan pertahanan, melainkan lebih sibuk menjaga posisi, membangun loyalitas politik, dan menghindari tuduhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas institusi militer itu sendiri. Fakta bahwa skandal ini menyentuh sektor nuklir yakni sektor paling sensitif dalam pertahanan nasional. Program nuklir seharusnya berada di bawah pengamanan dan pengawasan paling ketat. Ketika konflik elit mampu menembus sektor ini, muncul pertanyaan serius mengenai keamanan strategis dan stabilitas internal China, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

Upaya negara untuk merespons skandal ini melalui pengetatan pengawasan dan pembersihan internal memperlihatkan betapa strategisnya posisi militer dalam menjaga stabilitas politik. Namun, strategi tersebut juga menyimpan risiko jangka panjang berupa melemahnya profesionalisme, meningkatnya ketakutan internal, dan berkurangnya efektivitas militer. Skandal ini menjadi pengingat bahwa stabilitas militer tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata atau kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan, kohesi, dan relasi kekuasaan di antara elit yang mengendalikannya. Dalam konteks China, retaknya elit militer berpotensi menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik di masa depan.

 

Regulasi Ketat di Balik Perkembangan AI China

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI di China kerap dipandang sebagai simbol keberhasilan negara tersebut dalam mengejar kemajuan teknologi global. Demikian karena China mampu bersaing dengan Amerika Serikat dalam berbagai sektor AI, mulai dari teknologi pengenalan wajah, sistem rekomendasi digital, hingga pengembangan model bahasa besar. Hal ini bisa terjadi karena mendapatkan dukungan negara yang masif terhadap riset dan industri teknologi membuat AI tumbuh dengan sangat cepat di negara tersebut.

Namun, di balik pesatnya inovasi tersebut, terdapat realitas lain yang tidak bisa diabaikan, yakni regulasi negara yang sangat ketat. Pemerintah China tidak hanya mendorong perkembangan AI, tetapi juga mengontrol secara ketat arah, isi, dan batas penggunaannya. Berbagai aturan diterapkan untuk memastikan bahwa teknologi tidak menyimpang dari kepentingan politik dan stabilitas sosial. Kondisi ini ingin memperlihatkan China dalam mendorong inovasi AI secara agresif, tetapi tetap mempertahankan kontrol negara yang begitu kuat. Apakah bisa?

Jika dilihat dari perspektif teori authoritarian state (negara otorite), Juan J. Linz menganggap bahwa dalam sistem politik otoriter, negara memiliki dominasi besar atas institusi, ideologi, dan ruang publik. Teknologi, termasuk AI, tidak dipandang sebagai ruang bebas, melainkan sebagai alat strategis yang harus berada di bawah kendali negara.

AI sebagai Instrumen Kekuasaan dalam Negara Otoriter

Dalam teori negara otoriter menurut Linz, kekuasaan negara dijaga melalui kontrol institusional dan pembatasan partisipasi publik. Negara berusaha mencegah munculnya kekuatan sosial atau ide yang dapat mengancam stabilitas rezim. Dalam konteks China, AI ditempatkan dalam kerangka alat bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen kekuasaan.

Regulasi AI di China, seperti kewajiban pendaftaran algoritma dan sensor ketat terhadap AI generatif, menunjukkan upaya negara untuk memastikan bahwa teknologi tidak menghasilkan konten yang bertentangan dengan ideologi resmi Partai Komunis China. AI diarahkan agar mendukung narasi negara, bukan membuka ruang kritik atau wacana alternatif. Hal ini mencerminkan karakter negara otoriter yang menempatkan stabilitas politik di atas kebebasan berekspresi.

Melalui AI, negara juga mampu memperluas kapasitas pengawasan secara lebih efisien. Teknologi pengenalan wajah, analisis big data, dan sistem penilaian sosial memperlihatkan bagaimana AI digunakan untuk memantau dan mengatur perilaku masyarakat. Dalam kerangka negara otoriter, praktik ini dipandang sah karena bertujuan menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dengan demikian, regulasi ketat terhadap AI bukan dianggap sebagai penghambat, melainkan sebagai mekanisme kontrol yang diperlukan.

Inovasi yang Tumbuh dalam Batas Kendali Negara

Menariknya, kontrol yang ketat tidak serta-merta menghentikan perkembangan AI di China. Justru sebaliknya, inovasi tetap tumbuh dengan cepat selama berada dalam batas yang ditetapkan negara. Hal ini sesuai dengan pandangan teori negara otoriter bahwa negara dapat mengizinkan modernisasi dan kemajuan ekonomi, selama tidak mengancam legitimasi kekuasaan.

Pemerintah China berperan aktif dalam menentukan arah riset, pendanaan, dan prioritas penggunaan AI. Perusahaan teknologi besar seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent diberi ruang untuk berkembang, tetapi tetap berada di bawah pengawasan ketat negara. Negara memastikan bahwa inovasi AI berkontribusi pada tujuan nasional, seperti efisiensi birokrasi, keamanan nasional, dan daya saing global.

Namun, pendekatan ini juga memiliki konsekuensi. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kreativitas berpotensi menghambat inovasi jangka panjang, terutama inovasi yang bersifat kritis dan independen. Dalam sistem negara otoriter, kreativitas dibolehkan sejauh tidak melampaui batas ideologis. Akibatnya, perkembangan AI di China sering dinilai kuat secara kuantitatif, tetapi masih diperdebatkan dari sisi kebebasan intelektual dan etika teknologi.

Perkembangan AI di China menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kebebasan. Dalam kerangka teori negara otoriter, regulasi ketat terhadap AI merupakan bagian dari strategi negara untuk menjaga stabilitas politik dan mempertahankan kontrol atas masyarakat. AI berkembang pesat karena mendapat dukungan penuh negara, tetapi tetap dibatasi oleh kepentingan ideologis dan kekuasaan politik. Kasus China memperlihatkan bahwa inovasi dan kontrol dapat berjalan bersamaan dalam sistem politik otoriter. AI tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga alat penguatan negara. Pengalaman China sekaligus menjadi pengingat bahwa teknologi tidak pernah netral; ia selalu dibentuk oleh sistem politik dan kepentingan kekuasaan yang mengelilinginya.

 

Wakil Ketua Komisi Pusat Militer China Dituduh Melakukan Korupsi dan Menjadi Mata-Mata Asing

, , , , , , , 0

Pada 26 Januari 2026 Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) China mengkonfirmasi kabar yang beredar bahwa beberapa perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sedang diselidiki akibat dugaan melanggar hukum, disiplin militer, dan korupsi. Perwira tinggi yang diselidiki atas tuduhan tersebut adalah Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Jenderal Zhang Youxia dan Kepala Staf Gabungan CMC Jenderal Liu Zhenli. Selain kedua tuduhan tersebut, Kemhanas China juga menuduh Jenderal Zhang sebagai mata-mata asing yang membocorkan informasi program senjata nuklir China kepada Amerika Serikat. Penyelidikan ini merupakan sebuah kejutan besar karena sebelumnya terdapat pandangan bahwa Jenderal Zhang merupakan tokoh yang aman secara politik karena beliau merupakan sekutu Xi Jinping.

Menanggapi perkembangan tersebut, mantan analis Badan Pusat Intelijen (CIA) Amerika Serikat Christopher K. Johnson menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah aksi tidak terduga yang meruntuhkan struktur eselon tinggi PLA. Johnson menambahkan bahwa keputusan untuk menyelidiki Jenderal Zhang menunjukkan bahwa upaya pembersihan yang dilakukan sang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis China (PKC) bersifat menyeluruh. Pandangan serupa juga disampaikan oleh analis Universitas Tamkang Lin Ying-yu. Namun Lin menambahkan bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa selama Xi berkuasa, tidak akan ada teman, musuh, atau bawahan abadi. Sementara itu, pakar PLA Su Tzu-yun menyatakan bahwa investigasi terhadap Jenderal Zhang merupakan pukulan besar bagi PLA karena hal tersebut dapat merusak moral dan kesiapan operasional dalam menjalankan operasi militer.

Kampanye Xi Jinping untuk membersihkan PLA dari korupsi telah berlangsung sejak pertengahan 2023. Dalam kampanye tersebut, setidaknya tiga anggota CMC, seorang mantan menteri pertahanan nasional (menhanas), dua wakil ketua CMC, dan setidaknya 12 jenderal senior telah dibebastugaskan atau ditahan akibat tuduhan korupsi. Akibat dari penyelidikan terhadap Jenderal Zhang dan Liu, saat ini hanya ada dua anggota dalam CMC yakni Sekjen PKC Xi Jinping dan Jenderal Zhang Shengmin yang sebelumnya menjabat sebagai perwira politik. Alhasil beberapa pakar menganggap aksi yang dilakukan oleh Xi Jinping sebagai salah satu upaya pembersihan paling ekstensif terhadap PLA sejak era kepemimpinan Mao Zedong

NDS AS Dorong Korea Selatan Tingkatkan Peran Dalam Hadapi Korea Utara

, , , , , , , , , 0

Pada 24 Januari 2026, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD) mempublikaskan dokumen Strategi Pertahanan Nasional (NDS) baru mereka. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa Amerika Serikat akan mengurangi bantuan kepada Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Keputusan tersebut diberikan karena Amerika Serikat menganggap Korea Selatan memiliki kapabilitas memadai untuk menghentikan aksi provokatif yang dilancarkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (KPA) Korea Utara. Dokumen ini juga menyatakan bahwa pengurangan bantuan tersebut sesuai dengan keinginan Amerika Serikat untuk memastikan pasukan mereka (USFK) dapat memiliki peran lebih fleksibel guna menghadapi skenario invasi Taiwan oleh China. Selain pengerahan USFK yang lebih fleksibel, NDS juga mendorong Angkatan Bersenjata Korea Selatan untuk memiliki peran lebih aktif dalam upaya Amerika Serikat membendung pengaruh China.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa kemandirian pertahanan nasional merupakan sebuah keperluan dalam dinamika internasional yang kurang stabil. Presiden Lee juga menyatakan asumsi bahwa Korea Selatan tidak bisa mempertahankan negara secara mandiri merupakan sesuatu yang tidak masuk akal karena mereka memiliki anggaran mumpuni dan jumlah pasukan yang cukup besar. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Korea Selatan Chung Binna menyatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah Korea Selatan akan mendalami penilaian yang diberikan oleh DoD AS kepada Militer Korea Selatan secara bijak. Chung juga menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Korea Selatan akan tetap melanjutkan kerja sama dengan Militer Amerika Serikat agar aliansi antara kedua negara dapat berkembang menjadi lebih komprehensif.

Dokumen NDS yang dipublikasikan DoD AS oleh merupakan bentuk tindak lanjut dari pernyataan bersama yang disepakati oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 14 November 2025. Dalam pernyataan tersebut, Korea Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas militer yang dapat mendukung operasi militer gabungan dengan USFK. Selain itu NDS Amerika Serikat juga selaras dengan keinginan Presiden Lee untuk mengembangkan postur pertahanan secara mandiri serta mengembalikan kendali operasional Militer Korea Selatan kepada pemerintah dalam situasi perang.

Stabilitas atau Kebebasan? Dilema Politik China di Tahun 2026

, , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Tahun 2026 menjadi momen penting untuk melihat kembali arah politik China di tengah perubahan global yang cepat. Di satu sisi China tampil sebagai negara yang stabil secara politik dan kuat secara ekonomi. Di sisi lain muncul perdebatan panjang mengenai kebebasan sipil ruang demokrasi dan hak individu. Dilema antara stabilitas dan kebebasan ini bukan hanya persoalan domestik China tetapi juga menjadi isu global karena pengaruh China yang semakin besar di dunia internasional.

Bagi banyak negara berkembang China sering dipandang sebagai contoh keberhasilan pembangunan tanpa demokrasi liberal. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten pengentasan kemiskinan dalam skala besar serta kemampuan negara menjaga ketertiban sosial menjadi narasi utama yang ditawarkan Beijing. Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah stabilitas yang dicapai tersebut harus dibayar dengan pembatasan kebebasan politik dan sipil. Tahun 2026 memperlihatkan bahwa pertanyaan ini semakin relevan seiring menguatnya kontrol negara atas masyarakat.

Stabilitas sebagai Sumber Legitimasi Politik

Dalam teori kontrak sosial Thomas Hobbes, menekankan pentingnya keamanan dan ketertiban sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara. Hobbes menganggap bahwa negara dibentuk untuk mencegah kekacauan dan konflik antarindividu. Kebebasan yang terlalu luas tanpa otoritas yang kuat justru dapat membawa masyarakat pada kondisi chaos. Logika inilah yang sering digunakan oleh pemerintah China dalam membenarkan kontrol politik yang ketat. Stabilitas diposisikan sebagai kebutuhan utama demi kesejahteraan bersama.

Di tahun 2026 memperlihatkan bahwa stabilitas masih menjadi kata kunci dalam politik China. Di mana pemerintah menekankan bahwa keamanan nasional persatuan wilayah dan harmoni sosial adalah fondasi bagi pembangunan. Narasi ini diperkuat oleh pengalaman sejarah China seperti perang saudara penjajahan dan revolusi kebudayaan yang sering dijadikan pelajaran tentang bahaya instabilitas politik.

Dalam memperoleh legitimasi pemerintahan, China tidak mengandalkan pemilu kompetitif untuk mendapatkan dukungan rakyat. Sebaliknya legitimasi dibangun melalui kinerja ekonomi efektivitas birokrasi dan kemampuan negara menyediakan keamanan. Selama negara mampu menjamin pertumbuhan ekonomi dan ketertiban sosial sebagian besar masyarakat cenderung menerima pembatasan politik sebagai konsekuensi yang wajar.

Namun stabilitas yang didefinisikan secara sempit oleh negara memiliki implikasi serius. Di tahun 2026 ruang ekspresi politik semakin terbatas terutama di wilayah-wilayah yang dianggap sensitif seperti Hong Kong, Xinjiang dan Tibet. Kawasan tersebut dipandang memiliki potensi mengganggu persatuan nasional sehingga kebijakan keamanan diterapkan secara ketat. Kebijakan keamanan sering kali digunakan untuk membenarkan pengawasan digital pembatasan media dan penindakan terhadap kritik. Stabilitas tidak lagi sekadar mencegah kekerasan tetapi juga mengatur cara berpikir dan berbicara warga negara.

Berdasarkan hal tersebut, fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi ia menciptakan rasa aman dan kepastian hidup. Di sisi lain ia berpotensi mematikan kreativitas kritik dan partisipasi politik yang sehat. Negara yang terlalu fokus pada stabilitas berisiko mengabaikan dinamika sosial yang justru penting bagi kemajuan jangka panjang.

Kebebasan dalam Bayang Bayang Keamanan Negara

Dari perspektif liberal klasik, memandang kebebasan individu sebagai inti dari kehidupan politik yang adil. Kebebasan berbicara berserikat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dianggap sebagai hak dasar yang tidak boleh dikorbankan. Dalam konteks ini kebijakan politik China di tahun 2026 sering dipandang problematis oleh komunitas internasional.

Pemerintah China memaknai kebebasan secara berbeda. Kebebasan dipahami sebagai kebebasan dari kemiskinan ketakutan dan ketidakstabilan bukan sebagai kebebasan politik dalam arti Barat. Negara berperan aktif mengatur ruang publik demi mencegah apa yang disebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan logika ini pembatasan kebebasan sipil dianggap sah dan bahkan perlu untuk dilakukan.

Apabila dilihat dari sudut pandang keamanan negara, menempatkan kelangsungan rezim dan kedaulatan sebagai prioritas utama. Namun masalah muncul ketika konsep keamanan diperluas secara berlebihan. Akibatnya kebebasan intelektual menjadi semakin sempit. Pembatasan kebebasan dapat menghambat inovasi sosial dan politik. Negara mungkin stabil dalam jangka pendek tetapi kehilangan mekanisme koreksi internal. Tanpa kritik yang terbuka kesalahan kebijakan sulit diperbaiki dan ketidakpuasan masyarakat dapat terpendam hingga meledak dalam bentuk yang lebih berbahaya.

Bagi dunia luar dilema kebebasan di China juga menimbulkan pertanyaan normatif. Apakah kebebasan bersifat universal atau kontekstual. Apakah stabilitas ekonomi dapat dijadikan pembenaran untuk membatasi hak politik. Tahun 2026 menunjukkan bahwa China secara konsisten memilih jalur yang mengutamakan keamanan dan kontrol dibanding liberalisasi politik.Dilema stabilitas atau kebebasan dalam politik China di tahun 2026 bukan persoalan hitam putih. Stabilitas yang dicapai China nyata dan memberikan manfaat bagi banyak warga.

Namun pembatasan kebebasan yang menyertainya juga nyata dan membawa risiko jangka panjang bagi keberlanjutan sistem politik China. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pilihan China berakar pada logika keamanan dan legitimasi kinerja negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan China menyeimbangkan stabilitas politik dengan ruang kebebasan yang sehat agar tidak menghambat inovasi kritik dan partisipasi publik yang konstruktif.

Model Negara China dan Daya Tariknya bagi Negara Berkembang

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan munculnya apa yang sering disebut sebagai kelelahan terhadap demokrasi liberal. Di banyak negara, demokrasi prosedural tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabilitas politik, maupun kesejahteraan sosial. Polarisasi politik, korupsi elite, serta ketimpangan ekonomi justru menimbulkan kekecewaan publik terhadap sistem yang selama ini dianggap ideal. Dalam konteks inilah dapat dilihat apakah demokrasi liberal merupakan jalan menuju modernitas dan kemajuan.

Pengalaman China menawarkan narasi tandingan yang kuat. Tanpa liberalisasi politik, negara ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa, menurunkan angka kemiskinan secara drastis, dan membangun kapasitas negara yang relatif efektif. Keberhasilan ini menjadikan China bukan hanya kekuatan ekonomi global, tetapi juga model alternatif pembangunan yang semakin diperhitungkan, terutama oleh negara-negara berkembang yang masih bergulat dengan dilema antara stabilitas politik dan demokratisasi.

Karakter Model Negara China

Model negara China bertumpu pada tiga pilar utama yakni sebagai negara yang kuat, partai yang dominan, dan kapitalisme negara. Dalam sistem ini, Partai Komunis China tidak sekadar menjadi aktor politik, tetapi pusat pengambilan keputusan strategis nasional. Negara hadir bukan sebagai pengawas pasar, melainkan sebagai pengarah aktif pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan teori Developmental State yang dikemukakan Chalmers Johnson, yang menekankan peran negara sebagai motor utama modernisasi ekonomi.

Berbeda dengan model liberal yang menekankan kompetisi politik dan otonomi pasar, China menggabungkan kontrol politik yang ketat dengan pragmatisme ekonomi. Pemerintah mempertahankan monopoli kekuasaan politik, namun membuka ruang luas bagi mekanisme pasar dalam sektor-sektor produktif. Kombinasi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai authoritarian developmental state yaitu negara otoriter yang efektif secara ekonomi.

Ciri penting lain dari model China adalah penggunaan teknologi sebagai instrumen tata kelola. Dalam dua dekade terakhir, China menjadi pelopor dalam pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan sistem pengawasan digital untuk meningkatkan kapasitas negara. Fenomena ini selaras dengan konsep digital authoritarianism yang dikemukakan Larry Diamond, di mana teknologi memperkuat kemampuan rezim non demokratis dalam mengelola masyarakat, menjaga stabilitas, dan meminimalkan oposisi politik.

Dari sudut pandang teori Authoritarian Modernization Samuel Huntington, pengalaman China mencerminkan argumen bahwa stabilitas politik harus mendahului demokrasi. Dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi sosial cepat, demokratisasi dini justru berpotensi menciptakan instabilitas. China, dalam logika ini, memilih menunda liberalisasi politik demi memastikan pembangunan ekonomi yang terarah dan terkendali.

Daya Tarik bagi Negara Berkembang

Model negara China memiliki daya tarik kuat bagi banyak negara berkembang yang menghadapi dilema klasik pembangunan. Di satu sisi, mereka membutuhkan stabilitas untuk mendorong investasi dan pertumbuhan. Kemudian di sisi  yang lain, demokratisasi sering kali membawa fragmentasi elite, konflik politik, dan kebijakan yang tidak konsisten. Dalam situasi seperti ini, model China menawarkan janji stabilitas dan efisiensi.

Mengapa tidak? China menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat dicapai tanpa harus menunggu konsolidasi demokrasi. Bagi negara-negara dengan kapasitas institusional lemah, pesan ini terasa realistis dan menggugah. Di lain hal, model China menampilkan negara sebagai aktor utama pembangunan. Pendekatan ini terasa relevan bagi negara berkembang yang pasar dan masyarakat sipilnya belum cukup kuat untuk menjadi motor pertumbuhan.

Daya tarik ini diperkuat oleh kebijakan luar negeri China yang relatif minim tekanan normatif. Berbeda dengan banyak negara Barat dan lembaga internasional yang mensyaratkan reformasi demokrasi dan hak asasi manusia dalam kerja sama pembangunan, China menekankan prinsip non intervensi. Bagi banyak rezim, pendekatan ini dipandang lebih menghormati kedaulatan nasional dan memberi ruang manuver politik yang lebih luas.

Dalam kerangka Political Legitimacy Theory Seymour Martin Lipset, kondisi ini dapat dipahami sebagai pergeseran sumber legitimasi. Jika dalam demokrasi liberal legitimasi terutama bersumber dari pemilu dan prosedur politik, maka dalam model China legitimasi dibangun melalui kinerja ekonomi dan keberhasilan pembangunan. Bagi masyarakat yang lebih memprioritaskan kesejahteraan daripada partisipasi politik, legitimasi berbasis kinerja ini terasa lebih nyata dan konkret.

Namun, daya tarik model China tidak datang tanpa risiko serius. Ketergantungan pada elite politik yang kuat berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif, negara kuat dapat dengan mudah berubah menjadi negara represif. Dalam konteks ini, stabilitas politik yang dijanjikan dapat bergeser menjadi stagnasi politik.

Risiko lain adalah minimnya ruang koreksi kebijakan. Dalam sistem yang tidak menyediakan kompetisi politik terbuka, kegagalan kebijakan sering kali sulit dikritik secara publik. Ketika pengambilan keputusan terlalu terpusat, kesalahan strategis dapat berdampak luas tanpa adanya mekanisme korektif yang memadai.

Bahaya paling kontemporer muncul dari penguatan otoritarianisme digital. Teknologi yang seharusnya meningkatkan efisiensi pemerintahan dapat berubah menjadi alat pengawasan massal yang menekan kebebasan sipil. Bagi negara berkembang yang mengadopsi teknologi ini tanpa tradisi perlindungan hak warga, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar.

Dengan demikian, adopsi model China tanpa adaptasi kontekstual berpotensi memperkuat otoritarianisme tanpa menjamin keberhasilan pembangunan. Keberhasilan China tidak lahir dari otoritarianisme semata, tetapi dari kapasitas birokrasi, perencanaan jangka panjang, dan disiplin politik yang sulit direplikasi secara instan.

Model negara China dan daya tariknya bagi negara berkembang mencerminkan perubahan besar dalam lanskap normatif global. Di tengah kelelahan terhadap demokrasi liberal, China menawarkan narasi alternatif: stabilitas politik, negara kuat, dan pembangunan cepat tanpa liberalisasi demokrasi. Bagi banyak negara berkembang, narasi ini terasa lebih pragmatis dibandingkan idealisme demokrasi yang belum tentu membawa kesejahteraan.

Namun, perkembangan negara-negara kini berada di persimpangan penting antara pragmatisme pembangunan dan nilai kebebasan. Model China memang menawarkan efisiensi dan stabilitas, tetapi juga membawa risiko konsentrasi kekuasaan dan erosi hak-hak sipil. Tantangan sesungguhnya bukan memilih antara demokrasi liberal atau model China secara hitam-putih, melainkan merumuskan jalan tengah yaitu membangun negara yang efektif tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan martabat manusia.

PM Sanae Takaichi Umumkan Pemilu Dini

, , , , , 0

Pada 19 Januari 2026 Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa Parlemen Nasional (Diet) Jepang akan dibubarkan pada hari Jumat dan pemilu parlementer dini akan diselenggarakan pada 8 Februari 2026. Selain pengumuman tersebut, PM Takaichi juga menyatakan bahwa pemerintahnya akan mempertimbangkan untuk menurunkan pajak konsumsi makanan dari 8% menjadi 0% selama periode waktu dua tahun. PM Takaichi menyatakan bahwa keputusan untuk mengumumkan pemilu dini merupakan sebuah pilihan berat karena hal tersebut akan menentukan masa depannya sebagai perdana menteri. Namun PM Takaichi berpegang teguh terhadap keputusan tersebut karena sang menteri menganggap pemilu tersebut sebagai referendum dari rakyat Jepang untuk menentukan kelayakannya untuk memimpin Negeri Sakura.

Tidak lama setelah pengumuman tersebut diberikan, Partai Liberal Demokrat Jepang (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) mengumumkan dukungan mereka terhadap kebijakan PM Takaichi untuk menyelenggarakan pemilu dini. Dalam pernyataan yang diberikan, pejabat senior dari kedua partai menyatakan bahwa pemilu tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat Jepang untuk menilai kinerja dari koalisi pemerintahan yang telah terbentuk antara LDP dan JIP. Di sisi lain, partai dari blok oposisi seperti Partai Konstitusional Demokrat Jepang (CDP) menyatakan bahwa mereka terkejut karena pemilu dini tersebut memberikan Diet tenggat waktu yang lebih sempit untuk mengesahkan anggaran tahun fiskal 2026. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) Kazuya Shimba namun mereka juga mengklaim PM Takaichi sedang merugikan rakyat. Sekjen Shimba juga memberikan peringatan bahwa jika anggaran tidak dapat disahkan pemerintah PM Takaichi akan gagal dalam menghapus pajak bensin yang direncanakan pada April 2025.

Keinginan PM Takaichi untuk menyelenggarakan pemilu dini bukan hal baru karena beberapa minggu sebelumnya, terdapat kabar bahwa sang perdana menteri ingin membubarkan parlemen untuk meningkatkan mayoritas parlementer yang dimiliki oleh LDP. Namun hal ini  sulit untuk dicapai karena reputasi LDP telah mengalami pukulan berat akibat dari skandal dana gelap politik dan krisis biaya hidup Jepang yang semakin memburuk.

China sebagai Rival Sistem: Tantangan terhadap Tatanan Dunia

, , , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Selama tiga dekade pasca-Perang Dingin, China dipandang sebagai mitra ekonomi strategis yang sedang berintegrasi ke dalam tatanan internasional liberal. Masuknya Beijing ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001 dianggap sebagai bukti bahwa globalisasi akan mendorong konvergensi nilai dari ekonomi pasar menuju keterbukaan politik. Banyak pembuat kebijakan Barat meyakini bahwa modernisasi ekonomi China pada akhirnya akan bermuara pada liberalisasi politik.

Namun, asumsi ini tidak sepenuhnya terwujud. Seiring meningkatnya kekuatan ekonomi, teknologi, dan militernya, China justru menampilkan arah berbeda. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Beijing tidak lagi sekadar menyesuaikan diri dengan sistem internasional yang ada, tetapi mulai aktif membentuk ulang aturan mainnya. Transformasi ini menandai pergeseran dari posisi pengikut aturan menjadi pembentuk aturan., sekaligus mengubah karakter hubungan China dengan dunia yakni dari mitra ekonomi menjadi rival sistem.

Dari hal tersebut, rivalitas ini tidak hanya menyangkut distribusi kekuatan, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih mendasar mengenai sistem politik mana yang lebih legitim dan bagaimana tatanan dunia seharusnya diatur. China tidak sekadar menantang dominasi Barat, tetapi juga menantang asumsi normatif bahwa demokrasi liberal adalah satu-satunya model tata kelola yang sah.

Dari Kebangkitan Kekuatan ke Rivalitas Sistem

Perubahan posisi China di panggung global tidak dapat dilepaskan dari dimensi identitas nasional. Dalam perspektif konstruktivisme hubungan internasional, perilaku negara tidak hanya ditentukan oleh kepentingan material, tetapi juga oleh cara ia memaknai dirinya. Bagi China, kebangkitan abad ke-21 dipahami sebagai kebangkitan kembali. Setelah satu abad penghinaan kolonial. Narasi ini membentuk kebijakan luar negeri yang lebih percaya diri dan proaktif. China tidak lagi hanya ingin diterima dalam tatanan internasional, tetapi ingin ikut menentukan arah dan bentuknya.

Transformasi ini terlihat jelas dalam berbagai inisiatif strategis Beijing, seperti pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yakni sebuah bank internasional yang bertujuan membiayai pembangunan infrastruktur di kawasan Asia.. Di satu sisi, proyek-proyek ini menjawab kebutuhan besar akan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan di dunia berkembang. Namun di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai instrumen geopolitik untuk membangun arsitektur institusional alternatif di luar dominasi Barat. Melalui jaringan ekonomi dan politik yang luas, China secara bertahap mengurangi ketergantungan global pada sistem yang selama ini dipimpin Amerika Serikat.

Dalam kerangka teori power transition, kebangkitan China dapat dibaca sebagai tantangan klasik terhadap hegemon lama. Namun rivalitas ini lebih kompleks dibandingkan transisi kekuasaan sebelumnya. Jika pergeseran dari Inggris ke Amerika Serikat relatif mulus karena kesamaan nilai liberal, maka rivalitas China–Barat melibatkan perbedaan sistemik yang mendasar. Di mana yang dipertaruhkan bukan hanya distribusi kekuatan material, tetapi juga legitimasi normatif yaitu demokrasi liberal berbasis hak individu versus model otoritarian berbasis stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Rivalitas ini semakin tajam di era digital. Revolusi teknologi memberi negara alat baru untuk mengelola masyarakat, dan China berada di garis depan pengembangan otoritarianisme digital. Melalui pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan sistem pengawasan canggih, negara dapat meningkatkan kapasitas kontrol sekaligus efisiensi administratif. Model ini menawarkan kombinasi yang menarik bagi banyak rezim. Mulai dari stabilitas politik tanpa harus membuka ruang kebebasan yang luas. Dengan demikian, pengaruh China tidak hanya menyebar melalui investasi fisik, tetapi juga melalui transfer praktik tata kelola berbasis teknologi.

Dampak Rivalitas Sistem terhadap Tatanan Dunia

Munculnya China sebagai rival sistem membawa implikasi besar bagi masa depan tatanan internasional. Jika tatanan liberal pasca 1945 dibangun di atas klaim universalitas nilai dan demokrasi, pasar bebas, dan supremasi hukum, maka kebangkitan China menantang klaim tersebut dengan menawarkan pendekatan alternatif. Beijing menekankan bahwa legitimasi negara tidak harus bertumpu pada pemilu kompetitif, tetapi dapat dibangun melalui kinerja pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, kedaulatan nasional ditempatkan di atas norma-norma intervensi internasional.

Bagi banyak negara berkembang, model ini memiliki daya tarik kuat. Kekecewaan terhadap demokrasi prosedural yang sering diiringi instabilitas politik, korupsi, dan ketimpangan sosial membuat narasi China terdengar meyakinkan. Pembangunan dapat diprioritaskan tanpa harus menunggu konsolidasi demokrasi. Rivalitas sistem, dengan demikian, bukan lagi sekadar perdebatan teorItis, tetapi menjadi pilihan praktis bagi negara-negara yang mencari jalan keluar dari dilema pembangunan.

China sebagai rival sistem menandai fase transisi besar dalam politik global. Dunia tidak lagi bergerak menuju satu model tunggal, tetapi memasuki era pluralisme sistem yaitu sebuah kondisi di mana berbagai pendekatan terhadap tata kelola negara bersaing untuk memperoleh legitimasi. Tantangan terhadap tatanan dunia bukan hanya terletak pada pergeseran kekuatan dari Barat ke Timur, tetapi pada pergeseran makna tentang apa yang dianggap sah dan efektif dalam mengatur masyarakat.

Masa depan tatanan internasional tidak akan ditentukan oleh kemenangan mutlak satu sistem atas yang lain, melainkan oleh kemampuan masing-masing model menjawab tuntutan zaman mulai dari stabilitas, kesejahteraan, kebebasan, dan keadilan. Dalam kompetisi ini, China bukan sekadar pesaing strategis, tetapi simbol dari dunia yang semakin kompleks, di mana kekuatan dan nilai tidak lagi selalu berjalan seiring.

Load More