Menu

Asia

Venezuela Under Air Attack from USN and USAF aircraft

Operasi Tekad Bulat Venezuela: Selamat Datang Kembali Imperialisme Klasik

, , , , , , , 0

Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan Operasi Tekad Bulat yang bertujuan untuk menculik Presiden Venezuela Nicholas Maduro dan membawa nya ke Negeri Paman Sam untuk menjalankan proses hukum terhadap beberapa tuduhan yang diantaranya narco-terrorism, kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM), korupsi sistemis, serta destabilisasi regional dengan memberikan tempat perlindungan dan pasokan bagi kelompok milisi Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) yang hingga saat ini masih melancarkan insurgensi terhadap pemerintahan Republik Kolombia. Selain itu Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) juga mengklaim Maduro dan pemerintahannya telah melakukan kerja sama dengan berbagai kartel narkoba yang memiliki reputasi kejam dan memiliki jaringan penyelundupan narkoba ekstensif di kawasan Amerika Latin.

Dalam operasi ini, setidaknya 11 helikopter dari unit elit 160th SOAR Night Stalkers yang terdiri dari S-70 Black Hawk, CH-47 Chinook, dan AH-64 Apache memasuki wilayah udara Ibukota Venezuela, Caracas, pada pukul 02:00 waktu setempat. Untuk membantu penculikan tersebut, Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) dan Angkatan Laut Amerika Serikat (USN) memberikan bantuan udara dengan menghancurkan sistem pertahanan udara militer Venezuela, barak prajurit, dan, instalasi militer lainnya menggunakan setidaknya 150 pesawat tempur yang terbang di sekitar Laut Karibia. Pesawat yang digunakan untuk bantuan udara tersebut diantaranya adalah F-15EX Strike Eagle, FA/22 Raptor, EA-18 Growler, E-2 Hawkeye, dan F-35 Lightning II. Selain dukungan yang memadai, Amerika Serikat juga telah merencanakan operasi ini sejak September 2025 saat Negeri Paman Sam secara berkala mengirimkan sekitar 10% dari seluruh armada maritim nya ke Laut Karibia.

Beberapa jam setelah Operasi Tekad Bulat rampung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelenggarakan sebuah konferensi pers dengan beberapa anggota kabinet dan petinggi militer yakni Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal John Daniel ‘Raizin’ Caine. Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengendalikan Venezuela hingga sebuah proses transisi politik yang teratur dan aman dapat dilakukan. Trump juga menyatakan hal ini kemungkinan akan dilakukan dengan mengerahkan prajurit Amerika Serikat ke Venezuela untuk mengawal proses tersebut. Selain itu Trump menyatakan bahwa perusahaan minyak Amerika Serikat akan menginvestasikan miliaran USD untuk membangun ulang infrastruktur industri minyak Venezuela yang sebelumnya tidak optimal akibat dari tata kelola buruk, sanksi internasional, dan peralatan yang cukup usang.

Aksi dan pernyataan Presiden Trump dalam konferensi pers tersebut telah mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak karena hal tersebut menunjukan bahwa Amerika Serikat telah melakukan imperialisme klasik, yakni menggunakan instrumen politik, ekonomi, dan militer untuk menekan atau memengaruhi negara lain guna mengeruk sumber daya yang mereka miliki. Aksi tersebut, walaupun bertentangan dengan hukum internasional, merupakan sesuatu yang tidak asing karena sejak tahun 1823, Amerika Serikat memiliki Doktrin Monroe yang menjustifikasi intervensi mereka di kawasan Amerika Latin. Dalam doktrin tersebut, dijelaskan bahwa Amerika Serikat akan berusaha untuk melindungi kawasan Amerika Latin dari ancaman kolonialisme Eropa. Akan tetapi, doktrin ini seringkali digunakan sebagai dasar bagi Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer terhadap negara Amerika Latin yang bertentangan dengan visi mereka. Hal ini dapat dilihat dengan Perang Meksiko tahun 1846-1848, upaya menggulingkan Fidel Castro tahun 1961, Invasi Panama tahun 1989, dan kudeta militer di era perang dingin (1945-1989).

Operasi penculikan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap dapat menciptakan sebuah efek berantai yang mana aksi serupa dilaksanakan oleh negara lain seperti Rusia, Israel, dan China dalam mencapai kepentingan nasional mereka. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu target karena sebelumnya pada tahun 1958, Negeri Indonesia pernah menghadapi kasus serupa. Hal tersebut pernah terjadi karena Indonesia memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya dapat menjadi target imperialisme. Keuntungan pertama adalah sumber daya alam yang melimpah di wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia merupakan berkah karena kita dapat menggunakan SDA tersebut untuk membangun infrastruktur dan menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi SDA ini juga membuat Indonesia rentan terhadap intervensi asing karena mereka ingin menggunakan sumber tersebut untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Keuntungan kedua adalah posisi strategis Indonesia yang berada di tengah salah satu jalur perdagangan internasional paling sibuk di dunia. Posisi ini membuat Indonesia strategis sebagai mitra yang dapat memberikan dampak bagi keseimbangan kekuasaan di kawasan tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia harus mempersiapkan diri agar kita dapat menghadapi skenario yang mirip atau serupa dengan Venezuela. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah yaitu membangun postur dan meningkatkan koordinasi antara militer dan lembaga negara terkait. Dalam hal pembangunan postur, Indonesia perlu memiliki persenjataan yang cukup untuk mengantisipasi terjadinya skenario Venezuela. Akan tetapi hal ini juga harus dilakukan secara bersamaan dengan meningkatkan koordinasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan lembaga negara terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN) serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Hal ini diperlukan karena aksi Amerika Serikat di Venezuela menunjukan bahwa operasi yang dilancarkan bersifat multi-sektoral.

Militer China: Antara Modernisasi dan Pengalaman Tempur

, , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Dalam diskursus keamanan internasional kontemporer, kebangkitan militer China hampir selalu ditempatkan dalam posisi ancaman bagi negara lain. Bagaimana tidak, China memiliki armada laut yang begitu besar. Sehingga berdasarkan hal itu, China sering dipahami sebagai indikasi bahwa sedang bersiap menghadapi perang besar. Namun, pendekatan semacam ini kerap menyederhanakan realitas. Modernisasi militer memang berlangsung cepat dan sistematis, tetapi kecepatan modernisasi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keterujian kemampuan tempur.

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks kemajuan militer China sangat menarik untuk dianalisis. Apakah basis armada yang begitu besar sudah teruji dalam konteks konflik nyata ataukah belum. Apalagi kemudian jika dikaitkan dengan pendekatan realisme defensif yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz. Menurutnya, realisme defensif ialah pada saat negara tidak selalu berupaya memaksimalkan kekuasaan, melainkan mencari keamanan yang cukup untuk bertahan hidup.

Dalam kerangka ini, negara akan cenderung berhati-hati menggunakan kekuatan militernya karena perang besar justru dapat menciptakan kerugian strategis yang lebih besar daripada keuntungan. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis China. Alih-alih melihat modernisasi militer sebagai persiapan agresi tak terelakkan, realisme defensif mendorong analisis yang melihat fungsi militer sebagai instrumen pencegah (deterrence) dan pengelola risiko, bukan alat ofensif yang otomatis digunakan.

Modernisasi Militer China sebagai Fakta Empiris

Tidak dapat dihiraukan bahwa modernisasi militer China yakni People’s Liberation Army (PLA) merupakan salah satu yang tercepat di dunia. Sejak reformasi militer besar pada 2015, China melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap organisasinya. Sistem theater commands menggantikan struktur lama yang kaku, dengan tujuan meningkatkan koordinasi lintas matra darat, laut, udara, siber, hingga ruang angkasa. Berdasarkan hal tersebut, kemajuan ini terlihat jelas. Angkatan Laut PLA kini menjadi yang terbesar di dunia dari sisi jumlah kapal. Investasi pada kapal perusak, kapal selam, dan kapal induk menunjukkan ambisi China untuk melindungi kepentingan maritimnya. Di ranah strategis, pengembangan rudal balistik dan hipersonik memperkuat kemampuan anti-access atau area denial (A2/AD), khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Anggaran pertahanan juga meningkat secara konsisten. Menurut data SIPRI dan laporan Reuters, China menaikkan belanja militernya sekitar 6–7 persen per tahun, mencerminkan prioritas jangka panjang terhadap kekuatan militer. Penting dicatat, peningkatan ini bersifat stabil, bukan lonjakan drastis, yang menunjukkan pendekatan bertahap dan terukur. Dalam kerangka realisme defensif, modernisasi ini dapat dipahami sebagai upaya mengurangi kerentanan strategis, terutama terhadap dominasi militer Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Dengan kata lain, China memperkuat militer bukan semata untuk menyerang, melainkan untuk memastikan bahwa biaya konflik bagi lawan menjadi cukup tinggi sehingga perang dapat dihindari.

Keterbatasan dalam Masalah Keterujian Tempur

Di balik kemajuan sumber daya China, terdapat fakta yang tidak kalah penting yaitu PLA hampir tidak memiliki pengalaman tempur modern. Konflik berskala besar terakhir yang melibatkan China terjadi pada 1979 dalam perang singkat melawan Vietnam. Sejak itu, keterlibatan militer China terbatas pada operasi penjaga perdamaian, patroli maritim, dan misi anti-pembajakan di mana operasi yang secara karakter jauh dari perang konvensional berintensitas tinggi.

Latihan militer memang dilakukan secara intensif dan semakin kompleks. Namun, latihan tetap berlangsung dalam lingkungan yang dikendalikan. Tidak ada tekanan psikologis yang sama seperti dalam perang nyata, tidak ada kekacauan logistik berkepanjangan, dan tidak ada adaptasi cepat terhadap lawan yang benar-benar tidak terprediksi. Sejarah militer menunjukkan bahwa banyak angkatan bersenjata modern gagal bukan karena kekurangan teknologi, melainkan karena ketidakmampuan beradaptasi di medan tempur nyata.

Selain itu, PLA menghadapi tantangan internal. Kasus korupsi di sektor pengadaan pertahanan yang mencuat pada 2023–2024 menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berjalan mulus. Pembersihan pejabat tinggi militer memang memperkuat kontrol politik, tetapi juga mengindikasikan adanya masalah struktural dalam tata kelola institusi militer. Dari perspektif realisme defensif, keterbatasan ini justru menjelaskan mengapa China cenderung menghindari perang terbuka. Ketidakterujian PLA menciptakan risiko besar jika konflik eskalatif benar-benar terjadi, terutama melawan kekuatan yang memiliki pengalaman tempur luas dan jaringan aliansi global.

Modernisasi sebagai Alat Pencegah, Bukan Pemicu Perang

Apabila dikorelasikan dengan pembahasan di atas, terlihat bahwa modernisasi militer China memiliki karakter defensif yang kuat. PLA dibangun untuk meningkatkan posisi tawar strategis dan mencegah lawan mengambil langkah militer yang merugikan China. Namun, absennya pengalaman tempur besar membuat penggunaan kekuatan secara ofensif tetap menjadi opsi berisiko tinggi. Dalam kerangka realisme defensif, kondisi ini rasional. China memperoleh keamanan bukan dengan berperang, tetapi dengan menciptakan ketidakpastian dan biaya tinggi bagi pihak lain. Inilah sebabnya Beijing lebih sering menggunakan tekanan bertahap, patroli intensif, dan demonstrasi kekuatan terbatas yang bermakna bukan invasi langsung atau perang terbuka.

Modernisasi militer China adalah fakta empiris yang tidak dapat diabaikan. Dari sisi teknologi, organisasi, dan anggaran, PLA telah mengalami transformasi signifikan. Namun, kekuatan tersebut belum teruji dalam konflik nyata berintensitas tinggi, sebuah fakta yang penting untuk menilai perilaku strategis Beijing secara objektif. Dengan menggunakan perspektif realisme defensif, modernisasi PLA dapat dipahami bukan sebagai tanda agresi yang tak terelakkan, melainkan sebagai strategi rasional untuk mengurangi kerentanan dan mencegah konflik besar. China hari ini tampak kuat, tetapi justru karena kekuatannya belum teruji, Beijing memiliki insentif kuat untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan kekuatan militernya.

Korea Utara Lancarkan Uji Coba Rudal Balistik Pertama Untuk Tahun 2026

, , , , , , , , , 0

Pada 4 Januari 2026 Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Korea Utara telah meluncurkan dua rudal balistik jarak menengah (MRBM) di dekat zona ekonomi ekslusif (ZEE) Jepang. Menhan Koizumi menyatakan bahwa MRBM tersebut diluncurkan di dekat Pyongyang dan menempuh jarak sejauh 900 – 950 km. Jarak tersebut mengkhawatirkan Jepang karena hal ini menunjukan bahwa pangkalan militer milik Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dan Militer Amerika Serikat di Jepang (USFJ) rentan terhadap serangan rudal balistik Korea Utara. Selain jarak tempuh yang cukup jauh, Menhan Koizumi juga menyatakan MRBM yang diluncurkan Korea Utara menempuh jarak tersebut dengan jalur terbang yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan rudal yang diluncurkan Korea Utara lebih sulit untuk dicegat.

Peluncuran rudal tersebut dikonfirmasi oleh Pusat Berita Korea Utara (KCNA) pada 5 Januari 2026. Dalam siaran tersebut, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memuji uji coba rudal yang telah dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara (KPA). Kim juga menyatakan uji coba tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kesiapan tempur Pasukan Roket KPA dalam menghadapi skenario perang. Kim menekankan bahwa peluncuran rudal tersebut penting dilakukan sebagai reaksi ketegangan geopolitik akibat dari penculikan Presiden Venezuela Nicholas Maduro yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, Jepang dan Korea Selatan telah menyampaikan kecaman keras terhadap peluncuran MRBM yang dilakukan Korea Utara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan juga mendesak Korea Utara untuk menghentikan aksi provokatif yang melanggar Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di sisi lain Menhan Jepang Koizumi menyatakan aksi Korea Utara mengancam perdamaian dan stabilitas regional kawasan Asia Timur.

Uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara terjadi beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Presiden Lee mengunjungi China karena sang presiden berharap Negeri Tirai Bambu dapat mendukung upaya nya untuk memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Penasehat Keamanan Presiden Lee Wi Sung-lac menambahkan sang presiden juga berharap China dapat memiliki peran lebih besar dalam mendorong perdamaian di Semenanjung Korea.

Latihan Militer China dan Ujung Tanduk Perdamaian di Selat Taiwan

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Memasuki awal 2026, ketegangan keamanan di Asia Timur kembali mengemuka seiring digelarnya latihan militer China di sekitar Selat Taiwan. Hal ini menandakan bahwa dinamika global semakin tegang karena kemudian menjadi berita keamanan regional. Melalui pemerintahnya, China menegaskan bahwa latihan yang dilakukan merupakan simbol ketegasan dalam upaya menjaga kedaulatan dan integritas territorialnya, khususnya dalam menghadapi ancaman separatism dan intervensi pihak asing yang memasuki wilayahnya. Ini merupakan manuver tentang eskalasi konflik yang dapat berpotensi memicu konflik terbuka.

Selat Taiwan merupakan simpul geopolitik global, memiliki pengaruh yang vital dalam jalur perdagangan global, terutama sebagai pusat industri semikonduktor strategis. Sehingga Selat Taiwan bukan semata pemisah antara daratan China dan Pulau Taiwan melainkan arena pertarungan pengaruh kekuatan besar. Sejak perang saudara 1949, Taiwan dan China daratan terpisah secara pemerintahan. Kemudian Beijing menentang kontak resmi negara asing dengan menyatakan kedaulatan China atas Taiwan tidak dapat diganggu gugat, sementara pemerintah Taiwan menegaskan status otonom tanpa mendeklarasikan kemerdekaan formal secara sepihak di tengah tekanan regional.

Dalam konteks tersebut, Latihan militer China mulai dari simulasi blokade laut dan udara, patroli udara intensif, hingga pengerahan armada laut menunjukkan peningkatan kualitas dan kompleksitas operasi. Beijing menyebut aktivitas ini sebagai latihan rutin dan defensif. Namun dalam politik internasional, niat suatu negara jarang diterima secara tunggal. Persepsi pihak lain sering kali justru menjadi faktor penentu arah eskalasi.

Security Dilemma dan Spiral Ketegangan di Selat Taiwan

Dalam perspektif realisme, security dilemma menjelaskan situasi pada saat langkah suatu negara untuk meningkatkan keamanannya justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh pihak lain, sehingga memicu reaksi balasan yang berujung pada spiral ketegangan. Konsep ini diperkenalkan oleh John H. Herz, yang menekankan bahwa konflik sering kali terjadi bukan karena niat agresif semata, melainkan karena ketidakpastian dan ketidakpercayaan antaraktor. Dalam konteks Selat Taiwan, China memandang penguatan militernya sebagai langkah defensif. Beijing menilai dukungan politik dan militer Amerika Serikat kepada Taiwan termasuk penjualan senjata dan peningkatan interaksi pejabat sebagai ancaman terhadap prinsip “Satu China”. Dari sudut pandang ini, latihan militer berfungsi sebagai pesan pencegahan (deterrence) agar Taiwan tidak melangkah menuju kemerdekaan formal.

Sebaliknya, Taiwan dan sekutunya memaknai latihan tersebut sebagai persiapan konflik. Simulasi blokade laut dan udara menimbulkan kekhawatiran bahwa China sedang menguji skenario isolasi Taiwan secara militer. Persepsi ini mendorong Taiwan memperkuat pertahanan dan memperdalam kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat dan mitra regional lainnya. Alhasil, apa yang diniatkan sebagai upaya menjaga stabilitas justru memicu siklus saling curiga yang semakin sulit dikendalikan. Dalam logika security dilemma, kedua pihak merasa bertindak defensif, tetapi tindakan masing-masing justru memperbesar rasa tidak aman pihak lain. Situasi ini menciptakan ketegangan yang terus berulang tanpa perlu adanya niat perang yang eksplisit.

Militer sebagai Pesan Politik dan Taruhan Perdamaian Regional

Latihan militer China juga perlu dibaca sebagai bahasa politik. Dalam sistem internasional yang anarkis, kekuatan militer tidak hanya digunakan untuk berperang, tetapi juga untuk membentuk persepsi, menunjukkan tekad, dan memengaruhi kalkulasi strategis pihak lain. Secara internal, latihan tersebut memperkuat legitimasi politik Partai Komunis China sebagai penjaga kedaulatan nasional. Isu Taiwan memiliki nilai simbolik yang sangat tinggi dalam politik domestik China dan merupakan kepentingan nasional inti (national core interest) China, sehingga sikap tegas terhadap Taiwan sering diterjemahkan sebagai bentuk nasionalisme dan konsistensi ideologis negara.

Kemudian secara eksternal, latihan itu menjadi sinyal bahwa China siap menanggung biaya tinggi demi mempertahankan klaim teritorialnya. Namun dalam kerangka security dilemma, sinyal kekuatan ini justru memperkeras sikap lawan. Negara lain tidak pernah sepenuhnya yakin apakah kekuatan tersebut akan digunakan secara defensif atau ofensif. Dampak dari eskalasi ini tidak berhenti di Selat Taiwan. Asia Timur merupakan kawasan dengan jaringan aliansi yang kompleks. Jepang, Korea Selatan, negara-negara ASEAN, hingga Australia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas kawasan. Setiap peningkatan ketegangan China–Taiwan secara otomatis memengaruhi kalkulasi keamanan mereka.

Bagi ASEAN, khususnya, ketegangan di Selat Taiwan menghadirkan dilema strategis. Di satu sisi, China adalah mitra ekonomi utama. Di sisi lain, konflik terbuka akan mengganggu jalur perdagangan dan stabilitas regional. Karena itu, banyak negara Asia Tenggara memilih pendekatan ambigu dalam artian menyerukan de-eskalasi tanpa secara terbuka memihak salah satu pihak. Dalam perspektif security dilemma, situasi ini berbahaya karena semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar pula potensi salah perhitungan (miscalculation). Sejarah hubungan internasional menunjukkan bahwa perang sering kali meletus bukan karena satu keputusan rasional tunggal, melainkan akumulasi kesalahpahaman dan reaksi berantai yang tak terkendali.

Latihan militer China di Selat Taiwan menunjukkan bagaimana keamanan, persepsi, dan politik saling terkait erat dalam hubungan internasional. Melalui kacamata security dilemma, terlihat bahwa ancaman terbesar bagi perdamaian bukan semata niat agresif, melainkan kegagalan memahami bagaimana tindakan suatu negara dibaca oleh pihak lain. Selat Taiwan kini berada di ujung tanduk perdamaian, bukan hanya karena kekuatan militer yang saling berhadapan, tetapi karena rapuhnya kepercayaan antaraktor. Jika spiral ketegangan ini dibiarkan, Asia Timur berisiko menjadi titik api konflik global berikutnya. Namun jika para aktor utama mampu menahan diri dan membuka kembali ruang dialog, Selat Taiwan masih dapat menjadi simbol keseimbangan, bukan konfrontasi.

Pemerintah Jepang Sepakati Rancangan Anggaran Baru

, , , , , , , 0

Pada 27 Desember 2025 kabinet pemerintahan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyetujui rancangan anggaran baru yang akan diberikan kepada Parlemen Nasional Negeri Sakura (Diet). Dalam rancangan tersebut, Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 9,4% (USD 58 miliar) pada tahun fiskal 2026 untuk membangun ulang kapabilitas pertahanan Negeri Sakura guna menghadapi ancaman dari China. Untuk membangun kemampuan tersebut Jepang akan membangun kapabilitas serangan balik dengan mengakuisisi persenjataan strategis seperti rudal penjelajah, rudal anti-kapal, dan drone penyerang. Menanggapi rencana anggaran tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan bahwa anggaran pertahanan perlu ditingkatkan karena saat ini Negeri Sakura sedang menghadapi dinamika keamanan regional yang cukup kompleks.

Tidak lama setelah pemerintah Jepang mengumumkan hal tersebut, beberapa kanal media China mempublikasikan artikel yang menyampaikan sikap kritis terhadap rencana anggaran yang telah disetujui. China Daily menyatakan bahwa keputusan pemerintah Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan akibat dari trauma sejarah yang dialami kawasan Asia di era perang dunia kedua. Sementara itu Xinhua News menyatakan rencana anggaran yang telah disepakati kabinat PM Sanae Takaichi telah mendapatkan pertentangan dari publik Negeri Sakura. Artikel Xinhua juga mengutip sejahrawan Jepang Atsushi Kotetsu yang menyatakan kekecewaannya karena anggaran tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat Negeri Sakura. Selain itu Global Times menekankan bahwa rencana anggaran ini merupakan tanda Jepang sedang berupaya untuk meninggalkan pasifisme.

Hubungan antara Jepang dan China telah memburuk sejak 7 November 2025 saat PM Sanae Takaichi menyatakan dalam Diet bahwa Negeri Sakura akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) ke Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan dari China. Pernyataan tersebut menghadapi respon keras dari China yang melarang impor makanan hasil laut Jepang, menghentikan berbagai acara budaya di Negeri Tirai Bambu yang diselenggarakan oleh artis Negeri Sakura, dan menyarankan warga mereka untuk tidak mengunjungi Jepang. Walaupun demikian, PM Sanae enggan menarik pernyataan tersebut karena sang menteri menganggap pernyataan tersebut selaras kebijakan luar negeri Jepang terhadap Taiwan. Akan tetapi PM Sanae menyatakan bahwa selanjutnya dia akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang menyangkut tentang Taiwan.

Tantangan Kogabwilhan Sebagai Struktur Pertahanan Terintegrasi

, , , , , , , 0

Sebagai negara dengan wilayah yang cukup luas, sudah sewajarnya Indonesia memiliki sistem komando militer yang mengintegrasikan seluruh matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) yakni Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), dan Angkatan Udara (TNI-AU) dalam sebuah struktur komando tunggal. Struktur tersebut dibutuhkan karena jika sebuah perang meletus, TNI perlu menggunakan seluruh aset yang ada secara terpadu agar serangan musuh dapat ditepis dan integritas wilayah Negeri Nusantara terjaga. Selain itu, jika situasi memungkinkan, TNI juga dapat melancarkan serangan balik ke wilayah musuh untuk mengeliminasi kekuatan serang mereka sekaligus mengirimkan pesan politik bahwa serangan dalam bentuk apapun terhadap Indonesia akan dibalas dengan aksi serupa. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sebuah struktur komando terintegrasi karena setiap matra TNI harus berkoordinasi untuk menjalankan operasi militer dengan mengerahkan aset tempur yang ada secara efektif.

Dalam konteks sistem pertahanan Indonesia, peran tersebut dipegang oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Secara garis besar Kogabwilhan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan seluruh aset pangkalan dari ketiga matra TNI dalam operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dilansir dari Indo News, tujuan dari dibentuknya sistem komando ini adalah untuk mempermudah koordinasi antara matra TNI sehingga jika konflik meletus, militer Indonesia dapat bereaksi lebih cepat untuk menghadang serangan musuh dan merencanakan serangan balik. Untuk melaksanakan peran tersebut, Kogabwilhan memerlukan dua hal penting yaitu integrasi komunikasi dan interoperabilitas. Dalam hal integrasi, seluruh aset yang berada di bawah kendali Kogabwilhan harus mampu berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan jaringan komunikasi dengan enkripsi yang cukup baik. Selanjutnya, untuk meningkatkan kapabilitas battlefield awareness, seluruh unit tempur yang berada di bawah komando Kogabwilhan juga perlu menggunakan sistem tautan data (datalink) yang serupa sehingga aset yang ada dapat membagikan informasi terkini kepada semua unit yang terlibat. Selain integrasi komunikasi, unit tempur yang berada di bawah komando Kogabwilhan juga harus memiliki interoperabilitas dalam hal amunisi dan suku cadang karena dalam sebuah operasi gabungan hal tersebut dapat menjadi force multiplier bagi pasukan yang menyerang atau bertahan. Agar hal tersebut dapat tercapai, Indonesia perlu memberlakukan standarisasi amunisi untuk mempermudah pasokan logistik sekaligus memperbanyak persediaan peluru secara interchangeable dengan persenjataan yang digunakan oleh ketiga matra TNI.

Kedua hal ini merupakan tantangan signifikan bagi Indonesia karena saat ini persenjataan yang digunakan oleh ketiga matra TNI memiliki beberapa perbedaan signifikan. Perbedaan tersebut ada karena Indonesia tidak ingin memiliki ketergantungan terlalu besar dalam hal impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) sehingga Indonesia perlu memutuskan untuk mengakuisisi senjata dari berbagai pemasok (supplier) seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Korea Selatan. Selain itu, kebijakan ini juga diterapkan karena sebelumnya pada tahun 1965 dan 1998 Indonesia telah merasakan dampak dari TNI yang terkena embargo dari negara pemasok seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Akibat dari embargo tersebut persenjataan modern yang dimiliki oleh TNI tidak dapat digunakan secara optimal karena bantuan teknisi asing, kiriman suku cadang secara berkala, dan pembaharuan perangkat lunak senjata tidak bisa dilakukan. Kondisi ini menyebabkan TNI terpaksa melakukan kanibalisasi suku cadang agar armada yang tersisa dapat menjalankan operasi militer secara optimal.

Alhasil saat ini TNI memiliki kemajemukan persenjataan baik artileri, sistem tautan data, peswat tempur, dan rudal anti-udara. Hal ini dapat dilihat dengan persenjataan yang digunakan oleh TNI seperti pesawat tempur Su-27/30 Flanker, F-16 Fighting Falcon, kapal anti kapal selam (ASW) kelas Parchim, rudal pertahanan udara jarak dekat (MANPADS) seri QW, dan sistem rudal pertahanan jarak jauh tipe SİPER/Trisula-U. Walaupun persenjataan ini memiliki kapabilitas yang cukup baik, upaya mengoordinasikan seluruh unit tersebut merupakan sebuah tantangan besar karena isu siloed networks yang diakibatkan dari perbedaan sistem tautan data membuat persenjataan tersebut kurang mampu untuk membagikan informasi terkini dan berkomunikasi dengan kawan menggunakan jaringan komunikasi yang terenkripsi.

Agar hal ini dapat dimitigasi, Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa langkah. Langkah pertama yang perlu dipertimbangkan adalah melakukan streamlining terhadap persenjataan yang ada. Dalam langkah ini, Indonesia perlu meninjau ulang kebijakan akuisisi persenjataan luar negeri sebagai mitigasi terhadap siloed networks. Dalam kata lain, Indonesia perlu mempertimbangkan apakah senjata yang ingin dibeli kompatibel dengan sistem tautan data yang digunakan TNI. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus menentukan haluan atau preferensi persenjataan yang diperlukan karena sistem tautan data buatan Blok Barat seperti Amerika Serikat yakni Link 16/20 sulit diintegrasikan dengan TKS-2 dan S-108 yang digunakan oleh Rusia. Langkah kedua merupakan langkah yang diambil oleh Angkatan Bersenjata Pakistan (PAF) yaitu mengembangkan tautan data yang dapat mengintegrasikan sistem persenjataan barat dan timur. Jika Indonesia memutuskan untuk melakukan pilihan ini, diperlukan komitmen politik, teknis, dan finansial yang cukup signifikan karena biaya untuk mengembangkan sistem tersebut cukup signifikan.

Enam WNI Ditangkap di Singapura, Kemlu RI Turun Tangan

Enam WNI Ditangkap di Singapura, Kemlu RI Turun Tangan

, , , , , 0

Enam warga negara Indonesia berusia 23 hingga 29 tahun ditangkap otoritas Singapura karena memasuki wilayah negara Singapura secara ilegal melalui jalur laut. Penangkapan dilakukan pada Minggu (21/12) dini hari setelah Polisi Penjaga Pantai Singapura mendeteksi sebuah perahu kayu di perairan Tanah Merah.

Berdasarkan penyelidikan awal, keenam pria tersebut diduga berniat masuk ke Singapura secara ilegal untuk mencari pekerjaan. Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman maksimal enam bulan penjara serta hukuman cambuk wajib sedikitnya tiga kali, sesuai dengan undang-undang imigrasi Singapura yang mengatur sanksi bagi pelanggaran masuk wilayah negara tanpa izin. Otoritas Singapura menyatakan tindakan masuk tanpa izin ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum imigrasi negara tersebut dan langsung ditindak tegas oleh aparat. Para tersangka didakwa dengan tuduhan pelanggaran Pasal 6(1)(c) Undang-Undang Imigrasi 1959Singapura terkait masuk secara ilegal ke wilayah negara itu.

Menanggapi penangkapan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui Direktorat Pelindungan WNI (PWNI) mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menelusuri lebih lanjut kasus ini.

Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah mengatakan bahwa KBRI aktif melakukan komunikasi dengan otoritas Singapura untuk mengumpulkan data resmi, termasuk status hukum dan informasi lebih rinci mengenai dakwaan yang akan dijatuhkan kepada keenam warga Indonesia tersebut.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela juga mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Singapore Police Force untuk memperoleh informasi resmi terkait penanganan hukum terhadap keenam WNI tersebut. Menurutnya, KBRI Singapura terus melakukan konfirmasi mengenai identitas, status hukum, serta proses hukum yang dijalani para WNI dan melakukan koordinasi ini  sebagai bagian dari kewajiban diplomatik untuk melindungi WNI di luar negeri, terutama dalam situasi hukum seperti ini. Langkah tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur, serta memberikan akses bantuan konsuler jika diperlukan oleh para tersangka, serta memastikan bahwa hak-hak mereka selama proses hukum tetap terlindungi.

Konflik Thailand–Kamboja, ASEAN Perkuat Diplomasi untuk Cegah Eskalasi

Konflik Thailand–Kamboja, ASEAN Perkuat Diplomasi untuk Cegah Eskalasi

, , , , , , , , 0

Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN menggelar pertemuan khusus di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/12/2025) untuk membahas eskalasi konflik perbatasan yang kembali mencuat antara Thailand dan Kamboja. Pertemuan ini diprakarsai oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 dengan tujuan utama mencari solusi de-eskalasi dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan di kawasan. 

Malaysia menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan respons atas keputusan bersama antara pemimpin Malaysia, Kamboja, dan Thailand pada 11 Desember 2025 untuk membawa situasi konflik ke forum ASEAN. Pertemuan akan dipimpin oleh Menlu Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, dengan menempatkan dialog konstruktif dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai pijakan utama pembahasan. 

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah memanas sejak awal Desember ketika bentrokan bersenjata kembali meletus di wilayah yang mereka klaim bersama. Penggunaan pesawat tempur dan serangan udara telah menyebabkan puluhan korban jiwa dan ratusan ribu warga sipil mengungsi. Konflik ini muncul dari sengketa perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun. 

Posisi Negara Anggota ASEAN

Beberapa negara anggota ASEAN, salah satunya Laos, turut menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi konflik tersebut. Pemerintah Laos menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perselisihan guna mencerminkan semangat solidaritas dan prinsip good neighbourliness di ASEAN. 

Sementara itu, Thailand menegaskan tidak ingin ditekan atau dirugikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan digelar di Malaysia pada 22 Desember 2025. Pemerintah Thailand menyatakan sikapnya tetap menginginkan perdamaian, menolak tudingan melanggar kedaulatan negara lain, serta meminta Kamboja menunjukkan ketulusan untuk gencatan senjata.

Upaya Diplomasi Internasional di Kawasan

Pada 31 Juli 2025, pernyataan resmi dari ASEAN dalam hasil pertemuan khusus yang diselenggarakan oleh Malaysia untuk membahas situasi terkini antara Kamboja dan Thailand telah menegaskan komitmen blok ini untuk mengupayakan penyelesaian damai melalui dialog dan mekanisme diplomatik. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC), serta mendukung pelaksanaan gencatan senjata yang disepakati kala itu.

Selain ASEAN, aktor global juga telah terlibat dalam upaya mediasi. Salah satunya, utusan Khusus China untuk Urusan Asia, Deng Xijin, telah mengunjungi Phnom Penh untuk membahas upaya de-eskalasi dan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Menurut Deng, China akan terus memainkan “peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog antara Kamboja dan Thailand dengan tujuan untuk mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai.

Pertemuan ASEAN hari ini (22/12) diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan baru untuk meredakan ketegangan, memperkuat implementasi gencatan senjata, serta membangun kerangka dialog yang memungkinkan kedua negara tetangga ini kembali ke jalur negosiasi damai. ASEAN berupaya menegaskan perannya sebagai forum sentral dalam menjaga stabilitas regional, sekaligus menggarisbawahi prinsip menyelesaikan konflik secara damai dan kolektif demi keamanan kawasan Asia Tenggara. 

Meski konflik ini secara teknis terjadi antara Thailand dan Kamboja, Hasil pertemuan ASEAN pada Juli 2025 dan mencuatnya kembali konflik ini memperlihatkan ASEAN yang kini tengah diuji dalam kapasitasnya untuk menyatukan negara-negara anggota di bawah satu visi keamanan kolektif, serta masih lemahnya hasil dari pertemuan ASEAN itu sendiri. 

Hasil pertemuan kali ini kemudian diharapkan dapat menentukan kembali arah diplomasi regional selanjutnya, serta kesiapan ASEAN dalam menangani konflik internal antar anggotanya di masa mendatang dalam jangka panjang. 

New Zealand Defense Minister Judith Collins, left, and Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi at the ACSA signing in Tokyo on Dec. 19

Jepang dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Pertahanan

, , , , , , , , 0

Pada 19 Desember 2025 Jepang dan Selandia baru menandatangani perjanjian bilateral kerja sama pertahanan baru. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Selandia Baru Judith Collins dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Toshimitsu Motegi di Tokyo. Dalam perjanjian baru ini, Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dan Angkatan Bersenjata Selandia Baru (NZDF) diberikan kewenangan untuk bertukar pasokan, bahan bakar, dan personel. Perjanjian ini juga memperbolehkan JSDF untuk menggunakan fasilitas militer milik NZDF dan sebaliknya jika mereka sedang menyelenggarakan latihan bersama. Selain itu, perjanjian ini juga memperkuat kerja sama intelijen antara Jepang dan Selandia Baru dengan menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh badan intelijen dari kedua negara.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menhan Selandia Baru Judith Collins menyatakan bahwa kerja sama ini akan membentuk sebuah kondisi yang akan memperkuat kolaborasi antara JSDF dan NZDF. Collins menambahkan bahwa kerja sama antara Jepang dan Selandia Baru akan semakin penting di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Selain itu Collins juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dari Jepang dan Selandia baru untuk memastikan keamanan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan destabilisasi kawasan Indo-Pasifik tidak akan menguntungkan siapapun. Koizumi juga menjelaskan bahwa selain perjanjian ini, kedua negara sedang mendiskusikan peluang untuk memperdalam kerja sama dalam bidang lain. Selain itu Koizumi juga memberikan penjelasan kepada Collins tentang insiden penguncian radar antara pesawat tempur China dan Jepang yang terjadi pada 6 Desember 2025.

Negosiasi perjanjian kerja sama pertahanan antara Selandia Baru dan Jepang telah berlangsung sejak Juli 2025 saat menlu kedua negara bertemu di Tokyo. Hal tersebut dilakukan oleh Selandia Baru karena Negeri Kiwi menganggap kerja sama dengan Jepang penting untuk menghadapi China yang semakin asertif. Selain membahas tentang peluang kerja sama pertahanan antara kedua negara, Selandia Baru juga telah menyampaikan keinginan mereka untuk membeli fregat siluman kelas Mogami buatan Jepang.

Pelaku Penembakan Massal di Australia Dikabarkan Berlatih di Filipina, Manila Buka Suara

Pelaku Penembakan Massal di Australia Dikabarkan Berlatih di Filipina, Manila Buka Suara

, , , , , , 0

Sebuah penembakan massal yang mengguncang Australia pada 14 Desember 2025 menjadi sorotan dunia setelah insiden tragis tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya saat warga menghadiri perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Sydney. 

Penembakan terjadi pada sore hari saat ribuan orang berkumpul di area “Chanukah by the Sea”. Dua pria; yakni seorang ayah berusia sekitar 50 tahun dan putranya yang berusia 24 tahun kemudian membuka tembakan ke arah kerumunan. Salah satu pelaku, sang ayah, tewas di lokasi, sementara pelaku lainnya, sang anak, dilarikan ke rumah sakit. Kini, pelaku telah didakwa dengan 59 pelanggaran, termasuk pembunuhan dan tindakan terorisme. Proses hukum untuknya dijalankan sambil  dirawat di rumah sakit dan berada dalam pengawasan polisi.

Pihak berwenang federal Australia menyatakan bahwa serangan itu “diilhami oleh ideologi kelompok ISIS” berdasarkan bukti bendera kelompok ISIS yang ditemukan di kendaraan pelaku. Perdana Menteri Anthony Albanese mengecam aksi itu sebagai tindakan kebencian dan teror, serta menegaskan bahwa Australia tidak akan mentolerir kekerasan serta intoleransi seperti ini.

Sebelum terlibat dalam aksi penembakan massal di Pantai Bondi, Australia, dua pelaku, Sajid Akram dan putranya, Naveed Akram, dikabarkan sempat menghabiskan waktu sebulan di Filipina. Berbagai media bahkan melaporkan kedua orang itu ke FIlipina untuk mengikuti latihan kelompok teroris.

Menanggapi beberapa laporan tersebut, Pihak berwenang Filipina membantah klaim bahwa pelaku sempat berlatih dengan kelompok teroris di negara mereka. Pejabat Angkatan Bersenjata Filipina, Kolonel Francel Margareth Padilla, menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya aktivitas teroris asing di wilayahnya. Mereka membantah jika kedua pelaku datang ke Negeri Lumbung Padi untuk pelatihan militer atau terorisme.

Sementara itu, peristiwa ini juga memicu perdebatan mengenai kebijakan senjata di Australia yang dikenal sangat ketat sejak reformasi pasca-Port Arthur 1996. Pemerintah Australia kini sedang mempertimbangkan penguatan lebih lanjut terhadap undang-undang kepemilikan senjata, termasuk pembatasan jumlah senjata yang dapat dimiliki per individu serta pengawasan ketat atas proses lisensi. 

Load More