Meninjau Ulang Reputasi Perwira Politik Dalam PLA China
Pandangan dunia barat terhadap Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Sebelumnya, terdapat pandangan bahwa PLA adalah militer yang bersifat defensif dan tidak memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan atau melakukan proyeksi kekuatan (power projection) terhadap wilayah lain di luar rantai kepulauan pertama (first island chain). Namun sejak pertengahan dekade 2010an, pandangan tersebut telah runtuh karena PLA telah mengoperasikan persenjataan canggih seperti pesawat tempur siluman Chengdu J-20, rudal hipersonik DF-17 dan YJ-20, kapal induk (CV) kelas Fujian, kapal perusak rudal (DDG) Tipe 052D dan Tipe 055, pesawat pengebom/tempur generasi ke-6 J-36, dan pesawat pengebom strategis Xian H-6 dalam jumlah signifikan. Adanya alutsista tersebut meningkatkan status PLA menjadi sebuah militer yang memiliki kapabilitas near peer atau peer to peer dari Militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.
Evolusi pandangan dari dunia barat terhadap kapabilitas tempur PLA tidak datang secara tiba-tiba karena sejak China memutuskan untuk membuka perekonomian mereka pada tahun 1976, terdapat dorongan dari internal Partai Komunis China (PKC) untuk menggunakan keterbukaan tersebut sebagai upaya memperkuat kapabilitas militer mereka dengan berbagai cara seperti reverse engineering persenjataan asing, mereformasi dan mengembangkan kapasitas industri pertahanan domestik, dan mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam bagaimana PLA melakukan operasi tempur. Hasil awal dari seluruh upaya ini pertama kali terlihat pada konflik perbatasan China-Vietnam tahun 1979-1991. Dalam konflik ini, PLA berhasil menggunakan teknologi untuk mengimbangi kekuatan tempur Tentara Rakyat Vietnam (VPA). Hal ini terlihat dalam pertempuran Laoshan yang mana artileri PLA berhasil melumpuhkan setidaknya satu brigade artileri VPA dengan mengintegrasikan radar artileri Cymberline yang baru saja dibeli dari Inggris. Hasil dari pertempuran tersebut pada akhirnya memberikan dorongan bagi PLA untuk mengintegrasikan teknologi dalam cara bertempur mereka. Integrasi ini mendorong PLA untuk mempelajari secara konstan bagaimana pasukan mereka dapat menggunakan teknologi terbaru sebagai force multiplier dalam menyerang ataupun bertahan.
Akan tetapi, walaupun pandangan terhadap kekuatan tempur PLA telah mengalami perubahan signifikan, persepsi tentang struktur komando belum mengalami banyak perubahan. Dalam hal ini, terdapat pandangan berlanjut bahwa struktur komando PLA akan kesulitan menghadapi perang modern karena hingga saat ini mereka masih menggunakan sistem komando ganda seperti Uni Soviet yang mana kendali sebuah satuan dipegang oleh komandan unit dan perwira/komisar politik. Struktur ini dianggap kurang efisien dalam pemikiran militer barat karena otoritas yang dimiliki oleh seorang perwira politik dianggap memperlambat proses pengambilan keputusan karena mereka dapat melakukan veto terhadap perintah yang diberikan oleh komandan unit. Keberadaan perwira politik dalam militer juga bertentangan dengan sistem komando militer barat seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Inggris yang mengutamakan profesionalisme, meritokrasi, dan inisiatif. Selain kedua isu tersebut, terdapat juga anggapan bahwa perwira politik merupakan seorang ideolog fanatik yang ditempatkan hanya untuk memastikan bahwa unit tersebut tetap setia kepada partai dan menjalankan setiap perintah yang diberikan atau komandan terkait akan mendapatkan hukuman keras.
Namun, persepsi ini cukup menyesatkan karena dalam struktur PLA, perwira politik memiliki peran penting selain memastikan loyalitas pasukan kepada PKC dan mendoktrin para prajurit dengan propaganda. Dalam doktrin militer Maoisme, perwira politik merupakan sebuah spesialis dengan beberapa tugas yang dalam militer barat dilakukan oleh personel khusus. Tugas tersebut mencakup adalah manajemen kesiapan dan kesejahteraan prajurit, meningkatkan moral dan memastikan hubungan dengan warga sipil tetap kondusif, dan memberikan para dukungan spiritual dan psikologi baik itu dalam waku perang atau damai. Untuk mencapai seluruh tujuan tersebut, perwira politik dari sebuah unit harus memiliki reputasi kokoh sehingga mereka dapat dipercaya oleh para prajurit. Reputasi ini didapatkan dengan beberapa cara seperti pengalaman tempur, kemampuan untuk mempertahankan kohesi unit bahkan dalam kondisi sulit. Selain reputasi kokoh, perwira politik juga harus mampu menafsirkan ulang implementasi regulasi militer jika situasi di medan pertempuran tidak menguntungkan bagi unit mereka.
Efektivitas dari perwira politik PLA dapat dilihat saat Mao Zedong memutuskan untuk melakukan intervensi aktif ke dalam Perang Korea. Dalam pertempuran antara PLA dan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Pertempuran Sungai Ch’ongch’on, Pertempuran Bendungan Chosin, dan Pertempuran Kapyong, para perwira politik berhasil memberikan motivasi dan menekankan disiplin keras untuk mengimbangi ketimpangan kekuatan tempur yang ada. Kedua hal ini memiliki kontribusi besar terhadap kemampuan PLA dalam melawan pasukan PBB karena disiplin keras yang ditekankan oleh para perwira politik berhasil mendorong para prajurit berkomitmen untuk melancarkan serangan resiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perang perwira merupakan sebuah force multiplier unik yang memberikan PLA keuntungan tersendiri dalam sebuah perang yang mana mereka melawan musuh dengan kapabilitas superior.
Alhasil, dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat pandangan bahwa keberadaan perwira politik dalam PLA dapat memperumit sistem komando dan menggerus profesionalisme, sejarah dan penafsiran doktrin tempur Maoisme menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam sebuah skenario perang terbuka, baik itu di Taiwan atau Laut China Selatan, perwira politik PLA akan memiliki peran serupa untuk memastikan bahwa pasukan yang dikerahkan di zona tempur memiliki motivasi tepat, moral tinggi, dan keinginan untuk menjalankan perintah secara sukarela.
