Pada 21 Februari 2026, Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang mengumumkan bahwa mereka telah menyepakati sebuah rancangan undang-undang (RUU) revisi ekspor persenjataan. Dalam RUU tersebut, Jepang akan melakukan revisi terhadap tiga prinsip transfer peralatan militer dan teknologi pertahanan yang sebelumnya disahkan pada tahun 2014. Dalam revisi ini, Partai LDP mengusulkan penghapusan peraturan ‘lima kategori’ yang membatasi ekspor persenjataan industri pertahanan Jepang dan menggantikanya dengan sistem kategori baru. Selanjutnya, revisi ini juga menyatakan bahwa ekpor persenjataan kepada suatu negara akan disetujui atau ditolak berdasarkan penilaian dari dewan keamanan nasional (NSC) yang akan dihadiri oleh perdana menteri (PM) dan kementerian terkait. Selain itu, RUU ini juga membatasi ekspor persenjataan dan transfer teknologi pertahanan dengan negara yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dengan Jepang.
Menanggapi perkembangan ini, Ketua Komite Keamanan Partai LDP Kojiro Onodera menyatakan bahwa dinamika keamanan Jepang telah mengalami perubahan signifikan sehingga dibutuhkan ekspor persenjataan untuk memperkuat koordinasi dengan negara sekutu dan mitra. Sementara itu Duta Besar Ukraina untuk Jepang Yurii Lutovinov menyatakan bahwa mereka sedang mengikuti perkembangan tersebut dengan seksama. Dubes Yurii juga menyatakan revisi tersebut dapat membuka peluang bagi Jepang untuk mengekspor rudal pertahanan udara mereka kepada Ukraina guna mempertahankan kota-kota mereka dari serangan udara Rusia. Selain itu, Dubes Yurii juga menyatakan bahwa Ukraina terbuka untuk mengikuti program riset teknologi pertahanan dan produksi bersama persenjataan dengan Jepang karena hal tersebut dapat memperkuat kapabilitas pertahanan kedua negara.
Revisi ini merupakan salah satu dari upaya PM Sanae Takaichi untuk memperbaharui kebijakan pertahanan Jepang dengan mengubah strategi pertahanan, meningkatkan ketahanan rantai pasok, serta memperkuat kapasitas industri pertahanan dengan ekspor persenjataan. Selain itu, PM Takaichi juga telah menyampaikan keinginannya untuk membentuk sebuah dewan intelijen nasional (NIC) guna mengkonsolidasikan informasi yang didapatkan dari otoritas sipil dan militer Jepang. Menurut PM Takaichi, hal ini perlu dilakukan karena saat ini Jepang sedang menghadapi situasi keamanan kompleks dengan meningkatnya aktivitas militer China di Selat Taiwan dan kemampuan rudal balistik Korea Utara yang meningkat. PM Takaichi memiliki insentif politik besar untuk mendorong agenda tersebut karena saat ini koalisi politiknya memilki mayoritas absolut di Parlemen Nasional Jepang (Kokkai).
