Menu

Modernisasi Pertahanan

Pemerintah Korea Selatan Buat Rencana Pembinaan Startup Pertahanan

, , , , , , , 0

Pada 23 Februari 2026, Kementerian UMKM Korea Selatan dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA) mengumumkan bahwa mereka telah membuat sebuah rencana untuk membina pembuatan 100 perusahaan startup pertahanan pada tahun 2030. Pembinaan ini dilakukan untuk memperkuat pertumbuhan industri pertahanan Korea Selatan serta mempermudah adopsi teknologi canggih. Dalam rencana ini, pemerintah Korea Selatan akan memberikan peluang bagi perusahaan startup untuk untuk bekerja sama dengan Militer Korea Selatan dan kontraktor pertahanan guna mengurangi hambatan masuk ke dalam pasar. Selain itu, rencana ini juga akan mendukung riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan oleh perusahaan startup sehingga mereka dapat mengikuti proses tender secara adil dan kompetitif. Untuk mengawasi perkembangan kebijakan ini, Kementerian UMKM dan DAPA Korea Selatan akan membentuk sebuah komite antar kementerian untuk memantau implementasi dan melakukan penyesuaian.

Menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM Korea Selatan Han Sung-sook menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengubah ekosistem industri pertahanan menjadi lebih kompetitif dan inklusif dengan meningkatkan peran dari perusahaan startups. Menteri Han menambahkan saat ini industri pertahanan dipandang bukan hanya sebagai pilar keamanan nasional tapi juga sebagai salah satu penggerak ekonomi. Selain itu, Menteri Han juga mendorong agar ekosistem industri pertahanan Korea Selatan dapat mengikuti Amerika Serikat yang mana teknologi yang dikembangkan secara mandiri di sektor sipil dapat juga digunakan oleh militer. Sementara itu Ketua DAPA Korea Selatan Lee Yong-cheol menekankan bahwa integrasi antara perusahaan startup dalam ekosistem pertahanan penting karena hal tersebut dapat memperkokoh posisi Korea Selatan sebagai kekuatan industri pertahanan besar.

Kebijakan untuk membina perusahaan startup industri pertahanan merupakan bagian dari agenda Presiden Lee Jae-Myung untuk meningkatkan kemandirian dan menjadikan Korea Selatan sebagai kekuatan industri pertahanan keempat terbesar di dunia. Untuk mencapai hal tersebut, Presiden Lee telah menjanjikan peningkatan anggaran pengembangan teknologi pertahanan dan memperkuat ekosistem industri pertahanan. Selain kedua hal tersebut, Presiden Lee juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 8,2% pada tahun 2026.

Skandal Jenderal Nuklir dan Retaknya Elit Militer China

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Dalam perspektif pertahanan, militer selama ini dipandang sebagai salah satu pilar terkuat dalam struktur kekuasaan China. Sebagai alat utama negara, Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA) tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan nasional, tetapi juga memainkan peran politik yang krusial dalam menjaga stabilitas rezim dan legitimasi Partai Komunis China. Tidak seperti militer di negara demokratis yang relatif dipisahkan dari urusan politik, PLA sejak awal dibentuk sebagai tentara sebuah partai, sehingga loyalitas politik menjadi fondasi utama keberadaannya.

Oleh karena itu, setiap guncangan yang terjadi di tubuh militer China hampir selalu memiliki implikasi politik yang luas. Militer bukan sekadar institusi keamanan, melainkan bagian penting yang terintegrasi dari struktur kekuasaan negara. Ketika muncul skandal yang menyeret seorang jenderal tinggi Zhang Youxia berkaitan dengan program nuklir, maka peristiwa tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai indikasi adanya masalah yang lebih dalam di tingkat elit militer.

Skandal jenderal Zhang Youxia mengungkap dugaan pelanggaran disiplin, korupsi, hingga kemungkinan kebocoran informasi strategis yang sangat sensitif. Fakta bahwa kasus semacam ini bisa terjadi di sektor pertahanan paling krusial menunjukkan bahwa militer China tidak sepenuhnya solid dan kebal dari konflik internal. Skandal ini mencerminkan retaknya kepercayaan, kohesi, dan profesionalisme di kalangan elit militer, yang selama ini dipersepsikan sebagai institusi paling loyal dan disiplin.

Untuk memahami makna politik di balik kasus ini, teori relasi sipil–militer (civil–military relations) yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington menjadi kerangka analisis yang relevan. Huntington menjelaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada hubungan antara kekuasaan politik dan militer. Ketika relasi ini terganggu, baik oleh politisasi militer maupun konflik internal elit, maka stabilitas negara ikut terancam. Dalam konteks China, skandal ini dapat dibaca sebagai sinyal adanya ketegangan serius dalam relasi tersebut.

Militer sebagai Pilar Kekuasaan dalam Relasi Sipil–Militer

Stabilitas suatu negara memiliki ketergantungan tinggi terhadap korelasi antara kekuasaan politik dan militer. Pada saat korelasi ini terganggu, maka akan mengancam stabilitas negara. Samuel P. Huntinton memiliki pandangan bahwa untuk mencapai relasi sipil–militer yang stabil ditandai oleh profesionalisme militer dan kontrol politik yang jelas. Militer yang profesional seharusnya fokus pada urusan pertahanan dan keamanan, sementara kekuasaan sipil memastikan arah politik negara. Namun, model ini mengalami modifikasi dalam sistem politik otoriter seperti China, di mana militer tidak hanya tunduk pada negara, tetapi secara langsung berada di bawah kendali partai.

Relasi sipil–militer di China bersifat unik karena militer tidak bersikap netral secara politik. PLA secara ideologis terikat pada Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai menjadi syarat utama bagi elit militer. Dalam kondisi ideal, sistem ini memungkinkan kontrol politik yang kuat sekaligus menjaga stabilitas. Namun, skandal jenderal nuklir justru memperlihatkan adanya penyimpangan dari prinsip tersebut.

Dugaan kebocoran rahasia strategis dan praktik korupsi menunjukkan bahwa sebagian elit militer mulai memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan faksi tertentu. Dalam perspektif Huntington, kondisi ini sangat berbahaya karena mengikis profesionalisme militer. Ketika perwira tinggi terlibat dalam intrik kekuasaan, loyalitas ideologis dan disiplin institusional menjadi rapuh.

Lebih jauh, runtuhnya kepercayaan antar-elit menciptakan ketegangan internal yang dapat mengganggu efektivitas militer. Militer yang seharusnya berfungsi sebagai alat pertahanan negara justru disibukkan oleh konflik internal dan upaya mempertahankan posisi politik. Dalam situasi seperti ini, kontrol sipil atas militer biasanya diperketat melalui mekanisme pengawasan, rotasi jabatan, dan pembersihan internal.

Skandal Elit Militer dan Politik Konsolidasi Kekuasaan

Skandal jenderal nuklir juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik konsolidasi kekuasaan di China. Dalam teori relasi sipil–militer Huntington, penguasa sipil memiliki kepentingan utama untuk memastikan bahwa militer tidak berkembang menjadi kekuatan otonom yang dapat menantang otoritas politik. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan di tubuh militer akan direspons dengan langkah tegas.

Penyelidikan terhadap jenderal tinggi sering kali dibingkai sebagai upaya penegakan disiplin dan pemberantasan korupsi. Secara normatif, langkah ini tampak sebagai usaha membersihkan institusi militer. Namun, dari sudut pandang politik, tindakan tersebut juga berfungsi sebagai sinyal kekuasaan kepada elit militer lainnya bahwa loyalitas kepada partai adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Pembersihan elit secara berulang dapat menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan di internal militer. Elit militer tidak lagi sepenuhnya fokus pada profesionalisme dan kesiapan pertahanan, melainkan lebih sibuk menjaga posisi, membangun loyalitas politik, dan menghindari tuduhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas institusi militer itu sendiri. Fakta bahwa skandal ini menyentuh sektor nuklir yakni sektor paling sensitif dalam pertahanan nasional. Program nuklir seharusnya berada di bawah pengamanan dan pengawasan paling ketat. Ketika konflik elit mampu menembus sektor ini, muncul pertanyaan serius mengenai keamanan strategis dan stabilitas internal China, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

Upaya negara untuk merespons skandal ini melalui pengetatan pengawasan dan pembersihan internal memperlihatkan betapa strategisnya posisi militer dalam menjaga stabilitas politik. Namun, strategi tersebut juga menyimpan risiko jangka panjang berupa melemahnya profesionalisme, meningkatnya ketakutan internal, dan berkurangnya efektivitas militer. Skandal ini menjadi pengingat bahwa stabilitas militer tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata atau kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan, kohesi, dan relasi kekuasaan di antara elit yang mengendalikannya. Dalam konteks China, retaknya elit militer berpotensi menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik di masa depan.

 

Regulasi Ketat di Balik Perkembangan AI China

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI di China kerap dipandang sebagai simbol keberhasilan negara tersebut dalam mengejar kemajuan teknologi global. Demikian karena China mampu bersaing dengan Amerika Serikat dalam berbagai sektor AI, mulai dari teknologi pengenalan wajah, sistem rekomendasi digital, hingga pengembangan model bahasa besar. Hal ini bisa terjadi karena mendapatkan dukungan negara yang masif terhadap riset dan industri teknologi membuat AI tumbuh dengan sangat cepat di negara tersebut.

Namun, di balik pesatnya inovasi tersebut, terdapat realitas lain yang tidak bisa diabaikan, yakni regulasi negara yang sangat ketat. Pemerintah China tidak hanya mendorong perkembangan AI, tetapi juga mengontrol secara ketat arah, isi, dan batas penggunaannya. Berbagai aturan diterapkan untuk memastikan bahwa teknologi tidak menyimpang dari kepentingan politik dan stabilitas sosial. Kondisi ini ingin memperlihatkan China dalam mendorong inovasi AI secara agresif, tetapi tetap mempertahankan kontrol negara yang begitu kuat. Apakah bisa?

Jika dilihat dari perspektif teori authoritarian state (negara otorite), Juan J. Linz menganggap bahwa dalam sistem politik otoriter, negara memiliki dominasi besar atas institusi, ideologi, dan ruang publik. Teknologi, termasuk AI, tidak dipandang sebagai ruang bebas, melainkan sebagai alat strategis yang harus berada di bawah kendali negara.

AI sebagai Instrumen Kekuasaan dalam Negara Otoriter

Dalam teori negara otoriter menurut Linz, kekuasaan negara dijaga melalui kontrol institusional dan pembatasan partisipasi publik. Negara berusaha mencegah munculnya kekuatan sosial atau ide yang dapat mengancam stabilitas rezim. Dalam konteks China, AI ditempatkan dalam kerangka alat bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen kekuasaan.

Regulasi AI di China, seperti kewajiban pendaftaran algoritma dan sensor ketat terhadap AI generatif, menunjukkan upaya negara untuk memastikan bahwa teknologi tidak menghasilkan konten yang bertentangan dengan ideologi resmi Partai Komunis China. AI diarahkan agar mendukung narasi negara, bukan membuka ruang kritik atau wacana alternatif. Hal ini mencerminkan karakter negara otoriter yang menempatkan stabilitas politik di atas kebebasan berekspresi.

Melalui AI, negara juga mampu memperluas kapasitas pengawasan secara lebih efisien. Teknologi pengenalan wajah, analisis big data, dan sistem penilaian sosial memperlihatkan bagaimana AI digunakan untuk memantau dan mengatur perilaku masyarakat. Dalam kerangka negara otoriter, praktik ini dipandang sah karena bertujuan menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dengan demikian, regulasi ketat terhadap AI bukan dianggap sebagai penghambat, melainkan sebagai mekanisme kontrol yang diperlukan.

Inovasi yang Tumbuh dalam Batas Kendali Negara

Menariknya, kontrol yang ketat tidak serta-merta menghentikan perkembangan AI di China. Justru sebaliknya, inovasi tetap tumbuh dengan cepat selama berada dalam batas yang ditetapkan negara. Hal ini sesuai dengan pandangan teori negara otoriter bahwa negara dapat mengizinkan modernisasi dan kemajuan ekonomi, selama tidak mengancam legitimasi kekuasaan.

Pemerintah China berperan aktif dalam menentukan arah riset, pendanaan, dan prioritas penggunaan AI. Perusahaan teknologi besar seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent diberi ruang untuk berkembang, tetapi tetap berada di bawah pengawasan ketat negara. Negara memastikan bahwa inovasi AI berkontribusi pada tujuan nasional, seperti efisiensi birokrasi, keamanan nasional, dan daya saing global.

Namun, pendekatan ini juga memiliki konsekuensi. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kreativitas berpotensi menghambat inovasi jangka panjang, terutama inovasi yang bersifat kritis dan independen. Dalam sistem negara otoriter, kreativitas dibolehkan sejauh tidak melampaui batas ideologis. Akibatnya, perkembangan AI di China sering dinilai kuat secara kuantitatif, tetapi masih diperdebatkan dari sisi kebebasan intelektual dan etika teknologi.

Perkembangan AI di China menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kebebasan. Dalam kerangka teori negara otoriter, regulasi ketat terhadap AI merupakan bagian dari strategi negara untuk menjaga stabilitas politik dan mempertahankan kontrol atas masyarakat. AI berkembang pesat karena mendapat dukungan penuh negara, tetapi tetap dibatasi oleh kepentingan ideologis dan kekuasaan politik. Kasus China memperlihatkan bahwa inovasi dan kontrol dapat berjalan bersamaan dalam sistem politik otoriter. AI tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga alat penguatan negara. Pengalaman China sekaligus menjadi pengingat bahwa teknologi tidak pernah netral; ia selalu dibentuk oleh sistem politik dan kepentingan kekuasaan yang mengelilinginya.

 

NDS AS Dorong Korea Selatan Tingkatkan Peran Dalam Hadapi Korea Utara

, , , , , , , , , 0

Pada 24 Januari 2026, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD) mempublikaskan dokumen Strategi Pertahanan Nasional (NDS) baru mereka. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa Amerika Serikat akan mengurangi bantuan kepada Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Keputusan tersebut diberikan karena Amerika Serikat menganggap Korea Selatan memiliki kapabilitas memadai untuk menghentikan aksi provokatif yang dilancarkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (KPA) Korea Utara. Dokumen ini juga menyatakan bahwa pengurangan bantuan tersebut sesuai dengan keinginan Amerika Serikat untuk memastikan pasukan mereka (USFK) dapat memiliki peran lebih fleksibel guna menghadapi skenario invasi Taiwan oleh China. Selain pengerahan USFK yang lebih fleksibel, NDS juga mendorong Angkatan Bersenjata Korea Selatan untuk memiliki peran lebih aktif dalam upaya Amerika Serikat membendung pengaruh China.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa kemandirian pertahanan nasional merupakan sebuah keperluan dalam dinamika internasional yang kurang stabil. Presiden Lee juga menyatakan asumsi bahwa Korea Selatan tidak bisa mempertahankan negara secara mandiri merupakan sesuatu yang tidak masuk akal karena mereka memiliki anggaran mumpuni dan jumlah pasukan yang cukup besar. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Korea Selatan Chung Binna menyatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah Korea Selatan akan mendalami penilaian yang diberikan oleh DoD AS kepada Militer Korea Selatan secara bijak. Chung juga menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Korea Selatan akan tetap melanjutkan kerja sama dengan Militer Amerika Serikat agar aliansi antara kedua negara dapat berkembang menjadi lebih komprehensif.

Dokumen NDS yang dipublikasikan DoD AS oleh merupakan bentuk tindak lanjut dari pernyataan bersama yang disepakati oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 14 November 2025. Dalam pernyataan tersebut, Korea Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas militer yang dapat mendukung operasi militer gabungan dengan USFK. Selain itu NDS Amerika Serikat juga selaras dengan keinginan Presiden Lee untuk mengembangkan postur pertahanan secara mandiri serta mengembalikan kendali operasional Militer Korea Selatan kepada pemerintah dalam situasi perang.

Komisaris Pertahanan Uni Eropa Desak EU Perkuat Kekuatan Militer

, , , , , , 0

Pada 12 Januari 2026 Komisaris Pertahanan dan Antariksa Uni Eropa (EU) Andrius Kubilius menyatakan dalam sebuah konferensi keamanan di Swedia bahwa EU perlu meningkatkan jumlah pasukan militer dan melakukan reformasi terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam konferensi tersebut, Andrius menyatakan bahwa EU memerlukan setidaknya 100 ribu prajurit untuk mengantisipasi komitmen Amerika Serikat yang ambigu sekaligus melindungi Benua Eropa dari ancaman militer negara rival seperti Rusia. Andrius menambahkan bahwa selain jumlah pasukan yang mencukupi, EU juga harus melakukan reformasi menyeluruh tata kelola pertahanan karena sistem yang saat ini memiliki banyak kekurangan. Selain pembenahan tata kelola, Andrius juga mendesak pembentukan sebuah Angkatan Bersenjata Eropa (ABE) yang memusatkan kendali militer seluruh negara anggota EU dalam satu struktur komando terpadu.

Selain pembentukan ABE, Andrius juga mendorong EU untuk membentuk sebuah Dewan Keamanan Eropa (DKE) untuk mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus menjadi pencetus dilakukannya reformasi institusi pertahanan. DKE akan terdiri dari 10-12 negara dengan status anggota permanen atau anggota rotasi. Andrius menjelaskan bahwa jika dibentuk, DKE akan memiliki tugas untuk mendiskusikan kebijakan EU dalam menghadapi ancaman strategis. Menurut Andrius, terdapat dua isu genting yang dihadapi oleh EU yakni ancaman agresi dari Rusia dan komitmen Amerika Serikat terhadap Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang semakin berkurang. Selain itu Andrius juga menyoroti anggaran pertahanan Rusia yang saat ini sudah mencapai 85% dari keseluruhan anggaran yang dikeluarkan oleh semua negara anggota EU. Menurut Andrius, Hal tersebut merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan karena invasi Rusia terhadap Ukraina menunjukan bahwa Vladimir Putin memiliki ambisi ekspansionis dan tidak ingin melakukan negosiasi perdamaian.

Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Eropa harus mengambil alih sebagian besar kemampuan pertahanan mereka, EU telah berupaya untuk mencapai hal tersebut dengan meluncurkan program Defence Readiness 2030. Dalam program tersebut, Eropa akan membangun postur pertahanan mereka secara mandiri dengan meningkatkan kapasitas industri pertahanan negara anggota seperti Jerman dan Prancis. Selain itu EU juga akan meningkatkan kerja sama pertahanan dengan negara mitra seperti Turki.

Venezuela Under Air Attack from USN and USAF aircraft

Operasi Tekad Bulat Venezuela: Selamat Datang Kembali Imperialisme Klasik

, , , , , , , 0

Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan Operasi Tekad Bulat yang bertujuan untuk menculik Presiden Venezuela Nicholas Maduro dan membawa nya ke Negeri Paman Sam untuk menjalankan proses hukum terhadap beberapa tuduhan yang diantaranya narco-terrorism, kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM), korupsi sistemis, serta destabilisasi regional dengan memberikan tempat perlindungan dan pasokan bagi kelompok milisi Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) yang hingga saat ini masih melancarkan insurgensi terhadap pemerintahan Republik Kolombia. Selain itu Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) juga mengklaim Maduro dan pemerintahannya telah melakukan kerja sama dengan berbagai kartel narkoba yang memiliki reputasi kejam dan memiliki jaringan penyelundupan narkoba ekstensif di kawasan Amerika Latin.

Dalam operasi ini, setidaknya 11 helikopter dari unit elit 160th SOAR Night Stalkers yang terdiri dari S-70 Black Hawk, CH-47 Chinook, dan AH-64 Apache memasuki wilayah udara Ibukota Venezuela, Caracas, pada pukul 02:00 waktu setempat. Untuk membantu penculikan tersebut, Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) dan Angkatan Laut Amerika Serikat (USN) memberikan bantuan udara dengan menghancurkan sistem pertahanan udara militer Venezuela, barak prajurit, dan, instalasi militer lainnya menggunakan setidaknya 150 pesawat tempur yang terbang di sekitar Laut Karibia. Pesawat yang digunakan untuk bantuan udara tersebut diantaranya adalah F-15EX Strike Eagle, FA/22 Raptor, EA-18 Growler, E-2 Hawkeye, dan F-35 Lightning II. Selain dukungan yang memadai, Amerika Serikat juga telah merencanakan operasi ini sejak September 2025 saat Negeri Paman Sam secara berkala mengirimkan sekitar 10% dari seluruh armada maritim nya ke Laut Karibia.

Beberapa jam setelah Operasi Tekad Bulat rampung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelenggarakan sebuah konferensi pers dengan beberapa anggota kabinet dan petinggi militer yakni Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal John Daniel ‘Raizin’ Caine. Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengendalikan Venezuela hingga sebuah proses transisi politik yang teratur dan aman dapat dilakukan. Trump juga menyatakan hal ini kemungkinan akan dilakukan dengan mengerahkan prajurit Amerika Serikat ke Venezuela untuk mengawal proses tersebut. Selain itu Trump menyatakan bahwa perusahaan minyak Amerika Serikat akan menginvestasikan miliaran USD untuk membangun ulang infrastruktur industri minyak Venezuela yang sebelumnya tidak optimal akibat dari tata kelola buruk, sanksi internasional, dan peralatan yang cukup usang.

Aksi dan pernyataan Presiden Trump dalam konferensi pers tersebut telah mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak karena hal tersebut menunjukan bahwa Amerika Serikat telah melakukan imperialisme klasik, yakni menggunakan instrumen politik, ekonomi, dan militer untuk menekan atau memengaruhi negara lain guna mengeruk sumber daya yang mereka miliki. Aksi tersebut, walaupun bertentangan dengan hukum internasional, merupakan sesuatu yang tidak asing karena sejak tahun 1823, Amerika Serikat memiliki Doktrin Monroe yang menjustifikasi intervensi mereka di kawasan Amerika Latin. Dalam doktrin tersebut, dijelaskan bahwa Amerika Serikat akan berusaha untuk melindungi kawasan Amerika Latin dari ancaman kolonialisme Eropa. Akan tetapi, doktrin ini seringkali digunakan sebagai dasar bagi Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer terhadap negara Amerika Latin yang bertentangan dengan visi mereka. Hal ini dapat dilihat dengan Perang Meksiko tahun 1846-1848, upaya menggulingkan Fidel Castro tahun 1961, Invasi Panama tahun 1989, dan kudeta militer di era perang dingin (1945-1989).

Operasi penculikan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap dapat menciptakan sebuah efek berantai yang mana aksi serupa dilaksanakan oleh negara lain seperti Rusia, Israel, dan China dalam mencapai kepentingan nasional mereka. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu target karena sebelumnya pada tahun 1958, Negeri Indonesia pernah menghadapi kasus serupa. Hal tersebut pernah terjadi karena Indonesia memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya dapat menjadi target imperialisme. Keuntungan pertama adalah sumber daya alam yang melimpah di wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia merupakan berkah karena kita dapat menggunakan SDA tersebut untuk membangun infrastruktur dan menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi SDA ini juga membuat Indonesia rentan terhadap intervensi asing karena mereka ingin menggunakan sumber tersebut untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Keuntungan kedua adalah posisi strategis Indonesia yang berada di tengah salah satu jalur perdagangan internasional paling sibuk di dunia. Posisi ini membuat Indonesia strategis sebagai mitra yang dapat memberikan dampak bagi keseimbangan kekuasaan di kawasan tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia harus mempersiapkan diri agar kita dapat menghadapi skenario yang mirip atau serupa dengan Venezuela. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah yaitu membangun postur dan meningkatkan koordinasi antara militer dan lembaga negara terkait. Dalam hal pembangunan postur, Indonesia perlu memiliki persenjataan yang cukup untuk mengantisipasi terjadinya skenario Venezuela. Akan tetapi hal ini juga harus dilakukan secara bersamaan dengan meningkatkan koordinasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan lembaga negara terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN) serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Hal ini diperlukan karena aksi Amerika Serikat di Venezuela menunjukan bahwa operasi yang dilancarkan bersifat multi-sektoral.

Militer China: Antara Modernisasi dan Pengalaman Tempur

, , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Dalam diskursus keamanan internasional kontemporer, kebangkitan militer China hampir selalu ditempatkan dalam posisi ancaman bagi negara lain. Bagaimana tidak, China memiliki armada laut yang begitu besar. Sehingga berdasarkan hal itu, China sering dipahami sebagai indikasi bahwa sedang bersiap menghadapi perang besar. Namun, pendekatan semacam ini kerap menyederhanakan realitas. Modernisasi militer memang berlangsung cepat dan sistematis, tetapi kecepatan modernisasi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keterujian kemampuan tempur.

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks kemajuan militer China sangat menarik untuk dianalisis. Apakah basis armada yang begitu besar sudah teruji dalam konteks konflik nyata ataukah belum. Apalagi kemudian jika dikaitkan dengan pendekatan realisme defensif yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz. Menurutnya, realisme defensif ialah pada saat negara tidak selalu berupaya memaksimalkan kekuasaan, melainkan mencari keamanan yang cukup untuk bertahan hidup.

Dalam kerangka ini, negara akan cenderung berhati-hati menggunakan kekuatan militernya karena perang besar justru dapat menciptakan kerugian strategis yang lebih besar daripada keuntungan. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis China. Alih-alih melihat modernisasi militer sebagai persiapan agresi tak terelakkan, realisme defensif mendorong analisis yang melihat fungsi militer sebagai instrumen pencegah (deterrence) dan pengelola risiko, bukan alat ofensif yang otomatis digunakan.

Modernisasi Militer China sebagai Fakta Empiris

Tidak dapat dihiraukan bahwa modernisasi militer China yakni People’s Liberation Army (PLA) merupakan salah satu yang tercepat di dunia. Sejak reformasi militer besar pada 2015, China melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap organisasinya. Sistem theater commands menggantikan struktur lama yang kaku, dengan tujuan meningkatkan koordinasi lintas matra darat, laut, udara, siber, hingga ruang angkasa. Berdasarkan hal tersebut, kemajuan ini terlihat jelas. Angkatan Laut PLA kini menjadi yang terbesar di dunia dari sisi jumlah kapal. Investasi pada kapal perusak, kapal selam, dan kapal induk menunjukkan ambisi China untuk melindungi kepentingan maritimnya. Di ranah strategis, pengembangan rudal balistik dan hipersonik memperkuat kemampuan anti-access atau area denial (A2/AD), khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Anggaran pertahanan juga meningkat secara konsisten. Menurut data SIPRI dan laporan Reuters, China menaikkan belanja militernya sekitar 6–7 persen per tahun, mencerminkan prioritas jangka panjang terhadap kekuatan militer. Penting dicatat, peningkatan ini bersifat stabil, bukan lonjakan drastis, yang menunjukkan pendekatan bertahap dan terukur. Dalam kerangka realisme defensif, modernisasi ini dapat dipahami sebagai upaya mengurangi kerentanan strategis, terutama terhadap dominasi militer Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Dengan kata lain, China memperkuat militer bukan semata untuk menyerang, melainkan untuk memastikan bahwa biaya konflik bagi lawan menjadi cukup tinggi sehingga perang dapat dihindari.

Keterbatasan dalam Masalah Keterujian Tempur

Di balik kemajuan sumber daya China, terdapat fakta yang tidak kalah penting yaitu PLA hampir tidak memiliki pengalaman tempur modern. Konflik berskala besar terakhir yang melibatkan China terjadi pada 1979 dalam perang singkat melawan Vietnam. Sejak itu, keterlibatan militer China terbatas pada operasi penjaga perdamaian, patroli maritim, dan misi anti-pembajakan di mana operasi yang secara karakter jauh dari perang konvensional berintensitas tinggi.

Latihan militer memang dilakukan secara intensif dan semakin kompleks. Namun, latihan tetap berlangsung dalam lingkungan yang dikendalikan. Tidak ada tekanan psikologis yang sama seperti dalam perang nyata, tidak ada kekacauan logistik berkepanjangan, dan tidak ada adaptasi cepat terhadap lawan yang benar-benar tidak terprediksi. Sejarah militer menunjukkan bahwa banyak angkatan bersenjata modern gagal bukan karena kekurangan teknologi, melainkan karena ketidakmampuan beradaptasi di medan tempur nyata.

Selain itu, PLA menghadapi tantangan internal. Kasus korupsi di sektor pengadaan pertahanan yang mencuat pada 2023–2024 menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berjalan mulus. Pembersihan pejabat tinggi militer memang memperkuat kontrol politik, tetapi juga mengindikasikan adanya masalah struktural dalam tata kelola institusi militer. Dari perspektif realisme defensif, keterbatasan ini justru menjelaskan mengapa China cenderung menghindari perang terbuka. Ketidakterujian PLA menciptakan risiko besar jika konflik eskalatif benar-benar terjadi, terutama melawan kekuatan yang memiliki pengalaman tempur luas dan jaringan aliansi global.

Modernisasi sebagai Alat Pencegah, Bukan Pemicu Perang

Apabila dikorelasikan dengan pembahasan di atas, terlihat bahwa modernisasi militer China memiliki karakter defensif yang kuat. PLA dibangun untuk meningkatkan posisi tawar strategis dan mencegah lawan mengambil langkah militer yang merugikan China. Namun, absennya pengalaman tempur besar membuat penggunaan kekuatan secara ofensif tetap menjadi opsi berisiko tinggi. Dalam kerangka realisme defensif, kondisi ini rasional. China memperoleh keamanan bukan dengan berperang, tetapi dengan menciptakan ketidakpastian dan biaya tinggi bagi pihak lain. Inilah sebabnya Beijing lebih sering menggunakan tekanan bertahap, patroli intensif, dan demonstrasi kekuatan terbatas yang bermakna bukan invasi langsung atau perang terbuka.

Modernisasi militer China adalah fakta empiris yang tidak dapat diabaikan. Dari sisi teknologi, organisasi, dan anggaran, PLA telah mengalami transformasi signifikan. Namun, kekuatan tersebut belum teruji dalam konflik nyata berintensitas tinggi, sebuah fakta yang penting untuk menilai perilaku strategis Beijing secara objektif. Dengan menggunakan perspektif realisme defensif, modernisasi PLA dapat dipahami bukan sebagai tanda agresi yang tak terelakkan, melainkan sebagai strategi rasional untuk mengurangi kerentanan dan mencegah konflik besar. China hari ini tampak kuat, tetapi justru karena kekuatannya belum teruji, Beijing memiliki insentif kuat untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan kekuatan militernya.

Tantangan Kogabwilhan Sebagai Struktur Pertahanan Terintegrasi

, , , , , , , 0

Sebagai negara dengan wilayah yang cukup luas, sudah sewajarnya Indonesia memiliki sistem komando militer yang mengintegrasikan seluruh matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) yakni Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), dan Angkatan Udara (TNI-AU) dalam sebuah struktur komando tunggal. Struktur tersebut dibutuhkan karena jika sebuah perang meletus, TNI perlu menggunakan seluruh aset yang ada secara terpadu agar serangan musuh dapat ditepis dan integritas wilayah Negeri Nusantara terjaga. Selain itu, jika situasi memungkinkan, TNI juga dapat melancarkan serangan balik ke wilayah musuh untuk mengeliminasi kekuatan serang mereka sekaligus mengirimkan pesan politik bahwa serangan dalam bentuk apapun terhadap Indonesia akan dibalas dengan aksi serupa. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sebuah struktur komando terintegrasi karena setiap matra TNI harus berkoordinasi untuk menjalankan operasi militer dengan mengerahkan aset tempur yang ada secara efektif.

Dalam konteks sistem pertahanan Indonesia, peran tersebut dipegang oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Secara garis besar Kogabwilhan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan seluruh aset pangkalan dari ketiga matra TNI dalam operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dilansir dari Indo News, tujuan dari dibentuknya sistem komando ini adalah untuk mempermudah koordinasi antara matra TNI sehingga jika konflik meletus, militer Indonesia dapat bereaksi lebih cepat untuk menghadang serangan musuh dan merencanakan serangan balik. Untuk melaksanakan peran tersebut, Kogabwilhan memerlukan dua hal penting yaitu integrasi komunikasi dan interoperabilitas. Dalam hal integrasi, seluruh aset yang berada di bawah kendali Kogabwilhan harus mampu berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan jaringan komunikasi dengan enkripsi yang cukup baik. Selanjutnya, untuk meningkatkan kapabilitas battlefield awareness, seluruh unit tempur yang berada di bawah komando Kogabwilhan juga perlu menggunakan sistem tautan data (datalink) yang serupa sehingga aset yang ada dapat membagikan informasi terkini kepada semua unit yang terlibat. Selain integrasi komunikasi, unit tempur yang berada di bawah komando Kogabwilhan juga harus memiliki interoperabilitas dalam hal amunisi dan suku cadang karena dalam sebuah operasi gabungan hal tersebut dapat menjadi force multiplier bagi pasukan yang menyerang atau bertahan. Agar hal tersebut dapat tercapai, Indonesia perlu memberlakukan standarisasi amunisi untuk mempermudah pasokan logistik sekaligus memperbanyak persediaan peluru secara interchangeable dengan persenjataan yang digunakan oleh ketiga matra TNI.

Kedua hal ini merupakan tantangan signifikan bagi Indonesia karena saat ini persenjataan yang digunakan oleh ketiga matra TNI memiliki beberapa perbedaan signifikan. Perbedaan tersebut ada karena Indonesia tidak ingin memiliki ketergantungan terlalu besar dalam hal impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) sehingga Indonesia perlu memutuskan untuk mengakuisisi senjata dari berbagai pemasok (supplier) seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Korea Selatan. Selain itu, kebijakan ini juga diterapkan karena sebelumnya pada tahun 1965 dan 1998 Indonesia telah merasakan dampak dari TNI yang terkena embargo dari negara pemasok seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Akibat dari embargo tersebut persenjataan modern yang dimiliki oleh TNI tidak dapat digunakan secara optimal karena bantuan teknisi asing, kiriman suku cadang secara berkala, dan pembaharuan perangkat lunak senjata tidak bisa dilakukan. Kondisi ini menyebabkan TNI terpaksa melakukan kanibalisasi suku cadang agar armada yang tersisa dapat menjalankan operasi militer secara optimal.

Alhasil saat ini TNI memiliki kemajemukan persenjataan baik artileri, sistem tautan data, peswat tempur, dan rudal anti-udara. Hal ini dapat dilihat dengan persenjataan yang digunakan oleh TNI seperti pesawat tempur Su-27/30 Flanker, F-16 Fighting Falcon, kapal anti kapal selam (ASW) kelas Parchim, rudal pertahanan udara jarak dekat (MANPADS) seri QW, dan sistem rudal pertahanan jarak jauh tipe SİPER/Trisula-U. Walaupun persenjataan ini memiliki kapabilitas yang cukup baik, upaya mengoordinasikan seluruh unit tersebut merupakan sebuah tantangan besar karena isu siloed networks yang diakibatkan dari perbedaan sistem tautan data membuat persenjataan tersebut kurang mampu untuk membagikan informasi terkini dan berkomunikasi dengan kawan menggunakan jaringan komunikasi yang terenkripsi.

Agar hal ini dapat dimitigasi, Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa langkah. Langkah pertama yang perlu dipertimbangkan adalah melakukan streamlining terhadap persenjataan yang ada. Dalam langkah ini, Indonesia perlu meninjau ulang kebijakan akuisisi persenjataan luar negeri sebagai mitigasi terhadap siloed networks. Dalam kata lain, Indonesia perlu mempertimbangkan apakah senjata yang ingin dibeli kompatibel dengan sistem tautan data yang digunakan TNI. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus menentukan haluan atau preferensi persenjataan yang diperlukan karena sistem tautan data buatan Blok Barat seperti Amerika Serikat yakni Link 16/20 sulit diintegrasikan dengan TKS-2 dan S-108 yang digunakan oleh Rusia. Langkah kedua merupakan langkah yang diambil oleh Angkatan Bersenjata Pakistan (PAF) yaitu mengembangkan tautan data yang dapat mengintegrasikan sistem persenjataan barat dan timur. Jika Indonesia memutuskan untuk melakukan pilihan ini, diperlukan komitmen politik, teknis, dan finansial yang cukup signifikan karena biaya untuk mengembangkan sistem tersebut cukup signifikan.

Island Carrier

Menggunakan Pulau-Pulau Sebagai Kapal Induk: Kemungkinan dan Tantangan Implementasi

, , , , , , 0

Dalam pertahanan udara terdapat sebuah konsep bahwa negara dapat menggunakan pulau atau kepulauan sebagai kapal induk yang tidak dapat ditenggelamkan (unsinkable aircraft carriers) untuk menjalankan dua peran sekaligus yaitu mempertahankan wilayah udara dan mengikis kekuatan maritim yang dimiliki oleh musuh. Dalam konsep ini, sebuah pangkalan udara militer akan dibangun di sebuah pulau yang dapat menampung pesawat tempur atau pesawat pengebom berat. Pangkalan udara yang dibangun juga akan memiliki beberapa variasi karena seringkali topografi pulau dapat membatasi skala dari pangkalan yang ingin dikembangkan. Selain itu pangkalan udara yang telah dibangun idealnya juga dapat dilengkapi dengan sistem peringatan dini, pertahanan udara, dan garnisun yang memadai agar mereka dapat mempertahankan markas dari potensi serangan musuh.

Konsep kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan merupakan sesuatu yang tidak asing karena ide ini berasal dari zona Pasifik perang dunia kedua. Dalam zona tersebut sebagian besar pertempuran laut antara Amerika Serikat dan Kekaisaran Jepang dilakukan dengan mengerahkan satuan penerbang mereka untuk menyerang armada musuh baik itu dalam serangan pagi hari atau serangan malam hari. Dalam hal ini kedua belah pihak secara aktif menggunakan pulau seperti Rabaul, Guadalcanal, Guam, Okinawa, Taiwan, dan Midway untuk mengimbangi kekuatan satuan armada kapal induk musuh atau sebagai force multiplier yang dapat menjadi faktor penentu dalam pertempuran yang sedang atau akan terjadi. Dalam kasus Amerika Serikat, implementasi paling nyata konsep ini terjadi pada pertempuran Midway dan pertempuran perairan Guadalcanal. Dalam kedua pertempuran tersebut, Amerika Serikat menggunakan pulau Midway dan Guadalcanal sebagai aset penting untuk mengikis kekuatan armada laut dan udara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang (IJN) dan satuan udara mereka (IJNAS) secara bertahap. Di sisi lain, implementasi konsep ini oleh Jepang dapat terlihat dalam strategi yang digunakan oleh komandan Armada Gabungan IJN Laksamana Jisaburo Ozawa, dalam pertempuran Laut Filipina pada 19-20 Juni 1944. Dalam pertempuran tersebut Laksamana Ozawa mengetahui bahwa dia tidak dapat mengimbangi kekuatan udara USN jika hanya menggunakan skadron pesawat yang dimiliki oleh kapal induknya. Oleh karena itu Laksamana Ozawa memutuskan untuk menggunakan pangkalan udara IJNAS di Guam dan Kepulauan Marianas untuk mengimbangi kekurangan tersebut serta menghancurkan armada AS dengan sebuah pertempuran menentukan (decisive battle).

Dalam konteks pertahanan udara Indonesia, konsep ini telah menarik perhatian berbagai pihak karena terdapat beberapa faktor yang membuat ide tersebut memiliki bobot cukup signifikan. Faktor pertama adalah kondisi geografi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau kecil dengan posisi strategis. Jika pulau-pulau tersebut dapat diubah menjadi pangkalan udara militer, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) dapat menjalankan konsep dispersed air operations dengan mengerahkan pesawat tempur mereka ke berbagai lokasi agar tidak mudah dihancurkan musuh. Selain itu pesawat tempur yang ada juga dapat digunakan untuk melancarkan serangan saturasi dengan menyerang musuh dari berbagai arah sehingga sistem pertahanan yang mereka gunakan kewalahan untuk mencegat seluruh serangan yang dilancarkan oleh aset udara TNI-AU. Faktor kedua adalah keterbatasan anggaran. Saat ini anggaran pertahanan Indonesia berada di bawah standar minimal yang ditetapkan oleh Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebesar 2%. Akibat dari keterbatasan anggaran ini, Indonesia belum mampu mengakuisisi atau mengembangkan persenjataan canggih sistem rudal pertahanan udara jarak jauh, sistem sensor yang dapat mendeteksi ancaman dalam jarak relatif jauh, serta kapal tempur kelas berat seperti kapal perusak rudal (DDG) dan kapal perusak helikopter (DDH). Untuk memitigasi kekurangan tersebut Indonesia harus adaptif dalam mengerahkan aset tempur yang ada. Implementasi konsep kapal induk yang tidak dapat tenggelam merupakan salah satu dari upaya tersebut karena konsep ini menggunakan kondisi geografi Indonesia untuk mengimbangi ketimpangan kekuatan tempur dengan lawan potensial seperti China, Malaysia, dan Australia.

Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan yang dapat menyebabkan implementasi dari konsep ini sulit untuk dilakukan. Tantangan pertama adalah komitmen finansial dan politik yang dibutuhkan untuk mengembangkan pulau-pulau yang ada. Dilansir dari Marianas Defense Journal, pengembangan tahap pertama Pangkalan Udara Tinian membutuhkan dana setidaknya USD 162 juta dan secara keseluruhan proyek tersebut akan memerlukan anggaran sebesar USD 800 juta. Jika Indonesia memutuskan untuk mengimplementasikan konsep kapal induk yang tidak dapat tenggelam, tantangan ini merupakan sesuatu yang perlu dihadapi karena pembangunan pangkalan udara militer di pulau-pulau terluar akan membutuhkan anggaran yang cukup signifikan karena sebagian dari pulau tersebut berada di wilayah terpencil yang membutuhkan pembangunan infrastruktur tambahan secara bersamaan. Tantangan selanjutnya adalah kerentanan pangkalan udara terhadap serangan musuh. Dalam hal ini, musuh mengetahui bahwa mereka tidak mungkin dapat menghancurkan seluruh pangkalan udara yang ditempati oleh pesawat tempur TNI-AU. Oleh karena itu dibandingkan menghancurkan seluruh pangkalan udara yang ada, musuh dapat melancarkan taktik pulsed airpower atau serangan terpusat dengan melumpuhkan atau menghancurkan pangkalan udara dalam sektor tertentu untuk membuka koridor sehingga strike packages memiliki celah untuk melancarkan serangan terhadap target strategis yang berada dalam wilayah Indonesia.

Modernisasi Militer Jepang dan Korea Selatan: Ambisi Besar Dengan Krisis Waktu

, , , , , , , 0

Di tengah situasi regional yang semakin tegang Jepang dan Korea Selatan sedang berupaya untuk memperkuat postur pertahanan mereka dengan melakukan berbagai cara seperti meningkatkan anggaran pertahanan, mengembangkan persenjataan canggih secara mandiri, serta memperdalam aliansi atau kemitraan sebagai bentuk dari external balancing. Keinginan untuk memperkuat postur pertahanan merupakan prioritas penting bagi kedua negara karena mereka sedang menghadapi ancaman bersama yang dapat mengancam keamanan nasional dan kedaulatan mereka. Di satu sisi Korea Selatan menghadapi Korea Utara yang semakin kuat akibat dari bantuan militer Rusia dan China serta pengalaman tempur yang di bawa pulang oleh pasukan ekspedisi mereka yang bertempur di invasi terhadap Ukraina. Di sisi lain Jepang sedang menghadapi China yang semakin asertif dalam memperkuat klaim wilayah mereka di Kepulauan Senkaku. Selain itu China juga telah berulang menyatakan keinginan untuk mempersatukan Taiwan bahkan jika mereka harus menggunakan kekuatan militer. Merespon hal tersebut Jepang menyatakan bahwa mereka akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) jika Taiwan menghadapi serangan dari China. Hal ini telah menyebabkan ketegangan antara kedua negara meningkat.

Untuk menghadapi ancaman tersebut kedua negara mengambil jalan ambisius yang menyeimbangkan keharusan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan serta mengakomodasi kepentingan sekutu utama mereka yakni Amerika Serikat. Dalam kasus Korea Selatan, mereka telah mempercepat program pengembangan persenjataan canggih secara mandiri seperti pesawat tempur KF-21 Boromae, rudal anti-kapal (ASM) supersonik ASM-II, rudal penjelajah (KALCM) Chenryong, dan rudal pertahanan udara jarak jauh L-SAM. Di saat yang sama Korea Selatan juga meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dengan menyepakati pengembangan kapal selam penyerang bertenaga nuklir (SSN) dan pembelian pesawat tempur siluman multiguna F-35 Lightning. Di sisi lain Jepang telah berupaya untuk membangun ulang industri pertahanan mereka dengan mengembangkan persenjataan seperti rudal penyerang dan penjelajah tipe 12, kapal tempur fregat multiguna kelas Mogami, pesawat tempur siluman X-2 Shinshin, rudal hipersonik, dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas JSDF dalam skenario tempur. Selain mengembangkan persenjataan secara mandiri Jepang juga meningkatkan kerja sama dengan sekutu mereka seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Italia untuk mengembangkan persenjataan generasi baru sekaligus memperkuat kapabilitas serangan balasan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan partisipasi Jepang dalam program pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 global combat air programme (GCAP), pembelian rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk, dan kemungkinan pengembangan SSN dengan Amerika Serikat.

Seluruh upaya tersebut merupakan program ambisius karena komitmen finansial dan politik yang harus diberikan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk memastikan bahwa program pengembangan dan pembelian yang mereka lakukan dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. Akan tetapi terdapat satu tantangan yang bisa menyebabkan seluruh upaya tersebut sulit untuk tercapai. Tantangan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh persenjataan tersebut. Saat ini Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang sedang mengalami krisis populasi akibat dari angka kelahiran yang cukup rendah. Krisis ini telah memberikan dampak negatif terhadap sektor pertahanan kedua negara. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Korea Selatan (ROKA) dan JSDF terpaksa melakukan reformasi darurat dengan menyesuaikan jumlah prajurit yang diperlukan guna mempertahankan kesiapan operasional serta meningkatkan masa aktif prajurit yang tersedia untuk mempertahankan retention. Jika perang meletus di kawasan Asia Timur, keterbatasan ini dapat menjadi bom waktu yang dapat dieksploitasi oleh rival utama mereka yakni China dan Korea Utara dalam skenario perang. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara (KPA) dapat mengeksploitasi kekurangan tersebut dengan memberikan tekanan konstan terhadap JSDF dan ROKA hingga mereka tidak mampu menggantikan seluruh prajurit yang telah tewas dalam pertempuran.

Selain krisis populasi, terdapat juga isu keandalan Amerika Serikat sebagai sekutu yang dapat dipercaya dalam program modernisasi postur pertahanan. Bagi Korea Selatan tantangan ini merupakan sebuah isu nyata karena walaupun mereka memiliki pakta pertahanan bilateral, hal ini tidak berarti Amerika Serikat akan memberikan seluruh teknologi pertahanan paling canggih mereka kepada Negeri Ginseng. Hal ini dapat dilihat dalam dua kasus yakni pengembangan KF-21 Boromae dan keinginan Korea Selatan untuk mengakuisisi komponen cooperative engagement capability (CEC) dari sistem tempur AEGIS. Amerika Serikat enggan memberikan Korea Selatan teknologi kunci seperti CEC dan sistem avionik yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan KF-21 Boromae. Hal ini telah memperlambat pengembangan sistem persenjataan Korea Selatan karena tanpa teknologi kunci yang dimiliki Amerika Serikat mereka harus mencari pemasok lain untuk menyediakan teknologi yang diperlukan. Kasus yang serupa juga dialami oleh Jepang karena sebelum adanya pesawat tempur F-35 Lightning, Negeri Sakura telah berupaya untuk membeli pesawat siluman F/A-22 Raptor dari Amerika Serikat. Akan tetapi upaya ini dicekal oleh pemerintah Amerika Serikat karena saat itu Negeri Paman Sam ingin mempertahankan monopoli terhadap teknologi pesawat siluman.

Load More