Menu

Kontroversi

Menteri Hukum Ad Interim Suriah Tuai Kecaman Akibat Video Eksekusi Mati

, , 0

Pada 5 Januari 2025 Menteri Hukum (Menhum) Ad Interim Suriah Shadi al-Waisimenghadapi kecaman dan kritik dari berbagai pihak setelah video lama yang telah diunggah di X/Twitter menunjukan al-Waisi membacakan hukuman mati bagi seorang wanita di Idlib pada tahun 2015. Video tersebut kemudian diselidiki oleh organisasi pencari fakta (fact checking) Ve-Syria yang membenarkan bahwa individu yang membacakan hukuman mati wanita yang terduga melakukan korupsi dan prostitusi tersebut adalah Menhum Ad Interim Shadi al-Waisi. Verifikasi yang dilakukan Ve-Syria kemudian diperkuat pada saat seorang pejabat senior di Pemerintah Transisi Suriah (STG) membenarkan bahwa individu di video tersebut adalah Menhum Ad Interim Shadi al-Waisi. Hal ini telah menyebabkan banyak aktivis seperti Rami Jarrah mengkritik STG dan mendorong pemimpin mereka Ahmed Hussein al-Sharaa agar mencabut Shadi al-Waisidicopot sebagai menhum untuk memberikan sinyal bahwa hukuman tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan data yang ada, terdapat video yang beredar menunjukan Menhum Ad InterimShadi al-Waisi membacakan ayat Al-Qur’an dan memerintahkan perempuan yang terduga melakukan korupsi dan prostitusi untuk berlutut. Setelah itu al-Waisi memberikan hukuman mati dan seorang petarung Jabhat Al-Nusra yang memegang pistol menembak wanita tersebut di kepala. Video tersebut diunggah pada Januari 2015 yang mana saat itu Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) masih dikenal sebagai Jabhat Al-Nusra, sebuah kelompok perantara Al-Qaeda untuk Suriah. STG belum memberikan pernyataan resmi terhadap video tersebut namun beberapa pejabat anonim menyatakan video tersebut menunjukan penegakan hukum yang berlaku pada masa tersebut. Pejabat anonim tersebut juga menambahkan bahwa video tersebut mencerminkanperkembangan HTS sehingga tidak pantas dibandingkan dengan dinamika situasi saat ini. Selain itu pejabat anonim STG ini juga mengklaim bahwa pemerintah akan melakukan peninjauan mendalam terhadap seluruh aksi yang dilakukan pada periode tersebut.

STG dibentuk oleh pemimpin HTS Ahmed Hussein al-Sharaa pada 8 Desember 2024setelah Republik Arab Suriah yang dipimpin oleh rezim Bashar Al-Assad runtuh akibat dari serangan militer yang dilancarkan HTS dan kelompok pemberontak lainnya. STG dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Ad Interim Mohammad al-Bashir yang sebelumnya menjabat posisi yang sama di Pemerintah Penyelamatan Suriah (SSG).

Protes Masyarakat Georgia atas RUU “Agen Asing” Berlanjut

, , , , , , , , 0

Puluhan ribu orang berkumpul di luar parlemen Georgia hingga 9 Maret 2023, hari ketiga protes di ibu kota Tbilisi atas rancangan undang-undang “agen asing” yang dikhawatirkan para kritikus dapat membuat perpecahan antara negara Kaukasia dan Eropa.

Para pengunjuk rasa terlihat mengibarkan bendera Uni Eropa, bendera Amerika Serikat dan Ukraina, serta bendera Georgia. Video yang beredar di media sosial juga menunjukkan beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke jendela gedung dan berusaha memecahkan penghalang pelindung, sedangkan polisi mengerahkan meriam air dan gas air mata.

RUU kontroversial tersebut akan mengharuskan organisasi yang menerima 20 persen atau lebih dari pendapatan tahunan mereka dari luar negeri untuk mendaftar sebagai “agen asing” atau menghadapi denda berat, sebuah proposal yang diperingatkan oleh para ahli akan menimbulkan efek mengerikan bagi masyarakat sipil di negara itu dan merusak demokrasinya.

Partai Dream Georgia yang berkuasa mengatakan bahwa RUU itu meniru undang-undang AS, lapor Reuters. Tetapi para kritikus mengatakan rancangan undang-undang yang kontroversial itu akan menjadi dasar pembatasan dan persyaratan kejam pada organisasi dan individu yang memiliki hubungan asing.

RUU tersebut telah dibacakan pada 7 Maret 2023 di badan legislatif dan akan menghadapi beberapa langkah lebih lanjut sebelum menjadi undang-undang. Namun, pengesahan terhadap RUU itu dikatakan akan dilakukan walaupun mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, tetapi RUU tersebut mendapat dukungan kuat di antara anggota parlemen.

Dalam sebuah pernyataan pada 8 Maret, Kementerian Dalam Negeri Georgia menyerukan “pada para pengunjuk rasa, penyelenggara, dan pemimpin politik untuk tidak melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang tentang kebebasan berkumpul dan berekspresi.”