Health
Revolusi Farmasi: China Catatkan Rekor Out-Licensing US$52 Miliar di Awal 2026
China telah mencetak rekor baru di industri farmasi global dengan transaksi out licensing yang menembus angka US$52 miliar hanya dalam dua bulan pertama tahun 2026. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan dengan total transaksi yang tercatat pada kuartal pertama tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa China kini semakin dominan dalam pasar obat global. Out licensing adalah praktik di mana perusahaan farmasi memberikan hak kepada perusahaan internasional untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk obat. Sebagai imbalannya, perusahaan China menerima pembayaran di muka, dan royalti dari penjualan global.
Transaksi out licensing ini melibatkan perjanjian antara perusahaan-perusahaan farmasi China dan perusahaan internasional, di mana perusahaan China memberikan hak untuk mengembangkan dan memasarkan obat di luar negeri. Beberapa transaksi besar yang tercatat antara lain kolaborasi antara Sino Biopharmaceutical dengan Sanofi (Prancis), yang bekerja sama dalam pengembangan obat kanker senilai US$1,53 miliar, serta kesepakatan antara Antengene dan UCB (Belgia) yang mencapai US$1,18 miliar. Kesepakatan ini menunjukkan tingginya minat perusahaan luar untuk bekerja sama dengan perusahaan farmasi China.
Fenomena ini tidak terlepas dari pesatnya kemajuan riset bioteknologi di China. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, perusahaan-perusahaan China berhasil menghasilkan produk inovatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga menarik perhatian pasar internasional. Kepercayaan investor global terhadap kualitas obat yang diproduksi oleh perusahaan China semakin meningkat, mendorong mereka untuk melakukan transaksi besar dengan harapan keuntungan jangka panjang.
Peningkatan transaksi out licensing ini mencerminkan posisi China yang kini tidak hanya sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai kekuatan utama dalam pengembangan obat global. China semakin diakui sebagai pusat inovasi farmasi yang mampu bersaing dengan negara-negara besar dalam industri kesehatan. Kesepakatan ini membuka peluang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan China untuk merambah pasar internasional dan memperluas jangkauan global mereka.
Direktur RS Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, Tewas dalam Serangan Israel
Kabar duka menyelimuti dunia kemanusiaan setelah Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dr. Marwan Al-Sultan, dilaporkan tewas bersama keluarganya akibat serangan udara Israel yang menghantam kediaman mereka di kawasan Tal al-Hawa, barat daya Kota Gaza, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Marwan Al-Sultan dikenal sebagai sosok dokter yang berdedikasi tinggi dalam pelayanan kesehatan di Gaza, terutama selama masa-masa krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Ia merupakan konsultan kardiologi intervensional dan telah memimpin RS Indonesia sejak awal konflik Gaza pada 2023. Di bawah kepemimpinannya, RS Indonesia menjadi pusat vital layanan kesehatan bagi warga sipil di Gaza, meski terus-menerus diancam serangan dan kekurangan sumber daya. Tidak hanya itu, Ia juga dikenal sebagai sumber informasi utama dari Gaza, yang kerap melaporkan kondisi warga Palestina dan berulang kali meminta masyarakat internasional untuk menjamin keselamatan tim medis di wilayah konflik. Ia tidak pernah meninggalkan rumah sakit sejak perang dimulai dan selalu mendorong tim medis untuk tetap memberikan bantuan kemanusiaan
Kematian dr. Marwan Al-Sultan menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan (Medical Emergency Rescue Committee) MER-C Indonesia. Mereka menyebut pembunuhan ini sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. MER-C menegaskan bahwa RS Indonesia adalah fasilitas medis, bukan target militer seperti yang kerap dinarasikan oleh Israel.
Sebelum tragedi ini, MER-C juga pernah menyampaikan kondisi Rumah Sakit Indonesia yang memprihatinkan usai serangan tentara Israel pada Mei lalu. Bom-bom yang dijatuhkan pasukan Israel di sekitar area RS menimbulkan guncangan hebat dan telah menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas rumah sakit, mengganggu layanan medis, serta menambah penderitaan warga sipil yang sudah terjebak dalam konflik berkepanjangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Anis Matta, juga menyampaikan duka mendalam atas kepergian dr. Marwan. Melalui akun instagramnya Ia menuliskan bahwa kehilangan ini tidak hanya bagi masyarakat Gaza, tetapi juga bagi masyarakat internasional.
Kematian dr. Marwan Al-Sultan menambah daftar panjang tenaga medis yang menjadi korban dalam konflik Gaza, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan terhadap fasilitas dan pekerja kemanusiaan di zona perang.
Prancis dan Belgia menjadi Pelopor dalam Pelarangan Rokok Elektrik
Prancis secara resmi melarang penjualan rokok elektrik sekali pakai, menjadikannya negara kedua di Eropa setelah Belgia yang mengambil langkah tersebut. Keputusan ini didasarkan pada kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan remaja serta lingkungan. Produk yang dikenal sebagai puffs ini dianggap sebagai pintu masuk bagi remaja untuk mengenal nikotin dan kecanduan tembakau. Selain itu, undang-undang yang mulai berlaku pada Selasa ini melarang penjualan dan distribusi perangkat rokok elektrik sekali pakai yang sudah diisi cairan dan tidak dapat diisi ulang. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Eropa dan didukung penuh oleh pemerintah, termasuk Menteri Kesehatan Prancis, yang menekankan pentingnya melindungi generasi muda dari bahaya kecanduan.
Rokok elektrik sekali pakai semakin populer di kalangan anak muda karena harganya murah, mudah digunakan, dan memiliki berbagai pilihan rasa yang menarik. Sebuah survei menunjukkan bahwa 15 persen remaja berusia 13 hingga 16 tahun telah mencoba produk ini, dan hampir separuh dari mereka mengenal nikotin untuk pertama kali melalui puffs. Selain faktor harga dan kemudahan penggunaan, promosi di media sosial juga menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya konsumsi di kalangan remaja. Para ahli kesehatan menyoroti bahwa konsumsi nikotin jangka panjang dapat berdampak buruk pada perkembangan otak remaja dan meningkatkan risiko ketergantungan terhadap zat lain. Oleh karena itu, berbagai organisasi kesehatan mendukung pelarangan ini, meskipun mereka mendorong pemerintah untuk melangkah lebih jauh dengan melarang produk nikotin lainnya.
Selain aspek kesehatan, dampak lingkungan dari produk ini juga menjadi perhatian utama. Rokok elektrik sekali pakai mengandung baterai lithium dan komponen plastik yang sulit didaur ulang, sehingga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Belgia lebih dulu mengambil tindakan dengan melarang produk ini sejak awal tahun 2025, menyebutnya sebagai “bencana ekologis” akibat limbah elektronik yang dihasilkannya. Uni Eropa sendiri menargetkan terciptanya generasi bebas tembakau pada tahun 2040 dengan mengurangi jumlah perokok secara signifikan. Dengan adanya larangan ini, Prancis berharap dapat menjadi contoh bagi negara lain untuk menerapkan kebijakan serupa. Inggris pun telah mengumumkan langkah yang sama, dengan rencana pelarangan rokok elektrik sekali pakai yang akan mulai berlaku pertengahan tahun ini.
Peringatan Risiko Penyakit Kanker pada Minuman Beralkohol
US Surgeon General Vivek Murthy, berpendapat bahwa minuman beralkohol seharusnya dipasangkan label peringatan dikarenakan pengaruhnya dalam meningkatnya risiko kanker.
Ia mengungkapkan pada awal Januari bahwa konsumsi alkohol berhubungan dengan peningkatanrisiko tujuh jenis kanker, termasuk kanker payudara, usus besar, dan hati. Meskipun demikian, banyak konsumen di AS belum sepenuhnya menyadari bahaya ini. Murthy menyarankan agar produk minuman beralkohol diberi label peringatan yang menjelaskan bahwa alkohol dapatmeningkatkan risiko kanker. Dalam pernyataannya kepada Reuters pada Jumat (3/1), Murthy menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan yang terkait dengan alkohol.
Pendapat ini juga didukung oleh WHO dan ahli epidemiologi kanker, Elizabeth Platz yang mengungkapkan bahwa tidak ada tingkat konsumsi alkohol yang aman dan konsumsi alkoholmenjadi faktor penyebab ketiga terbesar, yang diperkirakan berkontribusi pada sekitar 5% daritotal kasus kanker di negara-negara seperti AS
Namun ide ini juga mendapat kontra dari asosiasi industri seperti Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa konsumsi alkohol dalamjumlah tertentu bisa bermanfaat untuk kesehatan, tapi tetap tidak disarankan untuk alasantersebut. Beberapa ilmuwan juga menuduh industri alkohol menyesatkan publik soal risikokanker yang ditimbulkan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dimulai, Sasar 3 Juta Penerima Manfaat hingga Maret 2025
Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1). Program ini menjadi salah satu inisiatif unggulan pemerintahan PresidenPrabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan cakupan 190 titik di 26 provinsi.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menyampaikanbahwa program ini merupakan tonggak sejarah dalam pemenuhan gizi nasional. “Tidakmenunggu 100 hari pemerintahan, tepat pada hari ke-78, program MBG resmi dimulai. Ini adalah langkah besar bagi bangsa Indonesia, pertama kalinya program pemenuhangizi berskala nasional dilaksanakan untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” ujar Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG akanmenjadi tulang punggung pelaksanaan program ini. Hingga saat ini, dapur-dapurtersebut tersebar di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.
Dalam tahap awal, program ini menargetkan menyentuh tiga juta penerima manfaatpada periode Januari hingga Maret 2025. Sasaran penerima meliputi balita, santri, siswa PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. “Target ini akan terusbertambah secara bertahap hingga mencapai 15 juta penerima pada akhir 2025, dan 82,9 juta pada tahun 2029,” jelas Hasan.
Program MBG juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai mitra dalam rantai pasok. Hingga saat ini, sebanyak 140 UMKM telahdilibatkan, dengan jumlah yang terus bertambah. “Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi,” kata Hasan.
Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintahanPrabowo-Gibran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Pemerintah berharapprogram ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikandampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.
Membangun Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Krisis Global
Berdasarkan laporan terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia kini menempati posisi ketiga tertinggi dalam hal tingkat kelaparan di Asia Tenggara. Berdasarkan Indeks Kelaparan Global (GHI), Indonesia mendapatkan skor 16,9, yang menunjukkan “tingkat kelaparan sedang.” Indonesia berada di bawah Laos dengan skor 19,8, sementara Timor Leste berada di posisi pertama dengan skor 27. Meski menempati posisi ketiga tertinggi di Asia Tenggara, skor GHI Indonesia sejatinya telah menunjukkan tren perbaikan. Pada tahun 2000, bermula dengan skor yang mencapai 25,7, naik menjadi 28,2 pada tahun 2008, kemudian turun menjadi 18,3 pada tahun 2016.
Dalam menentukan skor, GHI menggunakan empat indikator yaitu persentase populasi yang tidak mendapat cukup kalori untuk memenuhi kebutuhan dasar, jumlah anak di bawah lima tahun yang mengalami pertumbuhan terhambat karena kekurangan gizi, jumlah anak di bawah lima tahun yang memiliki berat badan terlalu rendah tidak sebanding dengan tinggi badan mereka, menunjukkan malnutrisi akut, serta angka kematian anak di bawah lima tahun yang mencerminkan kondisi kesehatan umum dan akses terhadap layanan kesehatan.
Tingkat kelaparan tentunya akan berjalan beriringan dengan ketahanan pangan suatu negara. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian global dan dampak konflik Rusia-Ukraina yang memengaruhi rantai pasok. Selain dari konflik, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), ancaman “neraka iklim,” yaitu suhu ekstrem akibat perubahan iklim juga akan mempengaruhi ketersediaan pangan global, yang diperkirakan akan meningkatkan kelaparan.
Prioritas Ketahanan Pangan Presiden RI
Dalam pidato Presiden perdana presiden RI ke-8 (20/10), Prabowo Subianto menyampaikan salah satu komitmennya dalam penekanan bahwa persatuan nasional dan ketahanan pangan akan menjadi prioritas dalam utama pemerintahannya. Prabowo menegaskan bahwa semua sumber daya alam Indonesia akan dikelola untuk kepentingan rakyat, dan menyoroti pentingnya memperhatikan masyarakat yang terpinggirkan, seperti petani dan nelayan, serta berjanji bahwa subsidi pemerintah akan disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Ia juga menekankan komitmennya untuk memastikan setiap keluarga Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi setidaknya sekali sehari dan meyakini bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan dan siap jadi lumbung pangan dunia.
Ketahanan Pangan dalam Konteks Keamanan Manusia
Ketahanan pangan (food security) merupakan salah satu dari isu krusial dalam pembangunan suatu negara, terutama dalam konteks keamanan manusia (human security). Keamanan manusia berfokus pada perlindungan individu dari berbagai ancaman, baik fisik, ekonomi, maupun sosial, dan mencakup hak dasar seperti akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Ketahanan pangan kemudian menjadi salah satu komponen utama keamanan manusia karena kelaparan dan kekurangan gizi dapat mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.
Dalam konteks Indonesia, laporan terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Global Hunger Index (GHI) mengungkapkan tantangan ketahanan pangan yang masih di hadapi Indonesia. Meskipun terdapat perbaikan dari tahun ke tahun, Indonesia masih menghadapi tingkat kelaparan yang “sedang”.
Dalam konteks keamanan manusia, ketahanan pangan dapat berkaitan erat dengan hak dasar manusia untuk hidup layak. Akses yang tidak memadai terhadap pangan bergizi dan berkualitas akan menurunkan kualitas hidup, meningkatkan ketidaksetaraan, dan memperburuk kerawanan sosial. Keamanan manusia, mencakup perlindungan individu dari kelaparan, malnutrisi, dan ancaman terhadap kesehatan yang timbul akibat kekurangan pangan.
Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia
Seperti yang dipaparkan sebelumnya, konflik yang sedang berlangsung di Rusia dan Ukraina serta ketidakstabilan di Timur Tengah memiliki dampak terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini terjadi karena Rusia dan Ukraina adalah dua negara eksportir utama gandum, minyak nabati, dan beberapa komoditas pangan lainnya yang menjadi kebutuhan pokok bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketika rantai pasok terganggu, harga komoditas-komoditas ini naik, sehingga menyebabkan harga pangan di Indonesia melonjak. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk mengakses pangan.
Indonesia yang dikenal dengan letak geografis di cincin api, menandakan wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai, dan sangat rentan terhadap perubahan iklim juga menjadi tantangan serius. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memengaruhi pola tanam dan produktivitas pangan, sehingga mengganggu stabilitas pasokan pangan domestik. Tidak hanya itu, ancaman kenaikan permukaan laut juga membahayakan wilayah-wilayah pesisir yang menjadi basis produksi pangan, terutama pertanian dan perikanan.
Ketahanan pangan juga terkait erat dengan stabilitas sosial dan ekonomi. Ekonom Ferry Latuhihin menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan untuk mencegah gangguan pasokan dan menjaga stabilitas harga, yang dapat mempengaruhi inflasi, karena kenaikan harga pangan dapat meningkatkan kemiskinan dan kerawanan sosial. Kenaikan harga komoditas pokok seperti beras, jagung, dan daging memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Di sisi lain, stabilitas harga pangan sangat diperlukan untuk menjaga keamanan ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pangan.
Masalah malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak, juga harus menjadi perhatian utama dalam ketahanan pangan, karena malnutrisi dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan mental anak-anak, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Hal ini dapat menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap pangan bergizi bagi kelompok rentan.
Seluruh tantangan yang ada sejalan juga dengan pendapat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, yang menekankan pentingnya memperkuat produksi pangan untuk memastikan kecukupan pangan di tengah gangguan rantai pasok global. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun menyatakan bahwa pemerintah akan terus memperkuat cadangan pangan, termasuk beras, jagung, dan komoditas lainnya untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia.
Langkah Strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan
Untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan global, langkah-langkah strategis sangat perlu diterapkan di tingkat nasional. Untuk memperkuat produksi pangan dalam negeri, dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memastikan ketersediaan pangan di tengah gangguan rantai pasok global, peningkatan produksi pangan lokal, seperti padi, jagung, dan komoditas lainnya, akan menjadi langkah dalam menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah harus fokus pada penyediaan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, dan akses terhadap teknologi untuk meningkatkan produktivitas pangan.
Setelah peningkatan produksi, pemerintah harus terus memperkuat cadangan pangan nasional, sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pangan. Penguatan cadangan ini tidak hanya penting untuk menghadapi situasi darurat, tetapi Kembali lagi, juga akan berguna untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global yang sering kali tidak stabil. Selain itu, cadangan pangan yang kuat juga dapat digunakan untuk menstabilkan harga ketika terjadi kenaikan yang tidak wajar.
Kebijakan subsidi yang tepat sasaran juga akan membantu kelompok rentan untuk meningkatkan akses mereka terhadap pangan yang bergizi. Selain itu, dukungan kepada petani dan nelayan juga penting untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan menjaga keberlanjutan sistem pangan Indonesia. Peneliti Next Policy Dwi Raihan beranggapan Prabowo cukup ambisius, dengan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan mimpi swasembada pangannya. Sementara menurut Eliza Mardian, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Ia meyakini mimpi Prabowo dapat tercapai, asalkan ada kebijakan baru dari Prabowo, dengan menekankan kunci yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, melainkan harus ikut memperhatikan kesejahteraan petani.
Mengingat dampak perubahan iklim yang juga dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, langkah adaptasi juga harus menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Hal ini termasuk pengembangan teknologi pertanian, peningkatan infrastruktur irigasi, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Kebijakan pemerintah sebelumnya seperti bantuan-bantuan yang sifatnya personal, akan percuma jika tidak didukung dengan infrastruktur yang baik.
Pada akhirnya, ketahanan pangan menjadi krusial dalam konteks keamanan manusia, terutama di negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Meskipun Indonesia telah menunjukkan perbaikan dalam Indeks Kelaparan Global, tantangan ketahanan pangan tetap ada. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif. Di Tengah krisis global, semoga komitmen pemerintahan baru Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik dan memastikan keamanan manusia di seluruh lapisan Masyarakat. Rencana program seperti pemberian makanan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil diharapkan dapat berlaku dengan efektif dalam membantu meningkatkan gizi masyarakat, dan mencakup lebih banyak kelompok rentan serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi setiap hari.
Alarm Bahaya Bullying dalam Elemen Masyarakat
Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan pemberitaan terkait dugaan bullying terhadap seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP), yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Semarang pada 23 Agustus 2024. Kematian yang pada awalnya diduga sebagai kasus bunuh diri, kemudian berkembang menjadi polemik setelah muncul dugaan bahwa korban mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tindakan bullying dari rekan-rekannya serta lingkungan kerjanya di rumah sakit.
Sebelum mengakhiri hidupnya, korban sempat mengirimkan pesan suara kepada keluarganya, di mana ia mengungkapkan rasa sakit yang dialaminya akibat punggungnya yang cedera, hingga membuatnya tidak mampu bangun dari tempat tidur dan harus meminta bantuan Customer Service (CS) untuk membelikan air minum. Dugaan bahwa tekanan psikologis dan bullying menjadi penyebab kematian korban semakin menguat setelah keluarganya menyatakan bahwa ia mengalami tekanan berat selama menjalani pendidikan dan pekerjaan sebagai dokter spesialis.
Menanggapi kejadian ini, pihak Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi, tempat korban menjalani praktik menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh dan berjanji menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran terkait bullying dan perlakuan tidak manusiawi di lingkungan pendidikan maupun tempat kerja.
Tren Kasus Bullying
Meski belum ditetapkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus bullying ataupun bunuh diri, nyatanya dalam beberapa tahun terakhir, tren kasus bullying di Indonesia telah menunjukkan peningkatan. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), pada tahun 2022, terdapat 226 kasus bullying, meningkat dari 53 kasus pada tahun 2021, dengan jenis bullying yang paling sering dialami korban adalah bullying fisik (55,5%), verbal (29,3%), dan psikologis (15,2%). Disamping itu, bullying tidak hanya terjadi bagi anak-anak di sekolah, dalam penelitian Judith Lynn Fisher-Blando dari University of Phoenix, juga menyebutkan bahwa hampir 75% karyawan menjadi korban bullying di tempat kerja.
Bullying dari Kacamata Nilai-nilai Kemanusiaan
Bullying tak hanya merusak individu yang menjadi korban, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh bangsa Indonesia; sebagaimana Sila Kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” yang menekankan pentingnya perlakuan manusiawi dan adil terhadap setiap individu. Tindakan merendahkan, menghina, atau menyakiti korban bullying jelas bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.
Bullying menciptakan ketidakadilan dalam hubungan sosial, di mana pelaku menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka untuk menindas yang lebih lemah. Ini bukan hanya masalah personal, tetapi juga isu sosial yang mencerminkan hilangnya adab dalam interaksi manusia sehari-hari. Dalam konteks budaya Indonesia, yang sangat menghargai kesopanan dan hubungan sosial yang harmonis, bullying tidak hanya merusak individu tetapi juga tatanan sosial yang lebih luas.
Laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat perundungan. Ini diperburuk oleh belum adanya aturan penanganan yang ideal, meskipun pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud 46/2023 yang mengatur tujuh bentuk kekerasan, termasuk perundungan, kekerasan psikis, dan intoleransi. Namun, para pengamat menilai, regulasi ini belum cukup untuk menangani dan mencegah kasus bullying (perundungan) secara efektif.
Dampak bullying juga dapat semakin buruk bila korban tidak memiliki ketahanan emosional atau Emotional Spiritual Quotient (ESQ) yang kuat. ESQ mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengelola emosi dan spiritualitas dalam menghadapi tekanan atau tantangan. Individu dengan ESQ yang rendah cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif bullying, termasuk stres, depresi, dan kecemasan. Sebaliknya, mereka yang memiliki ESQ tinggi lebih mampu bertahan, menahan diri dari dampak emosional yang berat, dan mencari solusi yang konstruktif.
Dalam konteks ini, kesehatan mental menjadi kunci utama dalam menghadapi bullying. Tekanan psikologis yang berkepanjangan akibat bullying dapat memicu gangguan mental yang serius, seperti gangguan tidur, depresi, dan pada kasus-kasus ekstrem, hingga tindakan bunuh diri. Institusi pendidikan dan tempat kerja harus memainkan peran besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, memiliki sistem yang jelas untuk melaporkan dan menindaklanjuti kasus-kasus bullying, hingga memberikan pendidikan yang memperkuat ESQ individu, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Dengan memiliki ketahanan emosi yang tinggi, manusia dapat bertahan dari dampak emosional dan mencari solusi konstruktif. Sebaliknya, jika memiliki ketahanan emosi yang lemah, manusia akan rentan terhadap dampak negatif.
Disamping itu, penting untuk memiliki program pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying dan cara mencegahnya. Dalam dunia kerja, perusahaan perlu menyediakan pelatihan anti-bullying, ESQ, membentuk tim penanganan keluhan, dan mengadakan sesi konseling bagi karyawan yang menjadi korban. Sementara itu, di institusi pendidikan, penting untuk mengintegrasikan serta memperkuat pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai Pancasila, seperti rasa kemanusiaan, keadilan, dan beradab, serta ESQ, ke dalam kurikulum.
Kasus ekstrem, seperti yang diduga terjadi pada seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro, menunjukkan bahwa kerentanan ESQ dan tekanan psikologis dari bullying dapat berujung pada tindakan mencelakai diri sendiri. Kasus ini menjadi cerminan nyata perlunya perhatian serius terhadap kondisi mental individu, serta mengingatkan kita bahwa ESQ yang baik dapat menghasilkan nilai-nilai kepribadian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian terhadap bullying harus diperkuat dengan memiliki sistem pencegahan yang memadai, seperti semboyan ‘lebih baik mencegah sebelum mengobati’. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas; dan tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan institusi pemerintahan, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Indonesia Membeli 1600 Vaksin Mpox
Pada 27 Agustus 2024, menteri kesehatan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa Indonesia telah membeli 1,600 dosis vaksin monkeypox (Mpox) dari Denmark untuk mengantisipasi penyebaran virus Mpox dengan mendistribusikan vaksin tersebut kepada garda medis terdepan. Pembelian ini dilakukan karena 1,000 dosis vaksin Mpox yang dibeli Indonesia sebelumnya hampir habis dengan sisa sekitar 42 dosis. Menteri kesehatan juga menyatakan bahwa vaksin ini dibeli berdasarkan guideline yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa vaksin Mpox, selain diberikan kepada garda medis terdepan, juga akan diberikan kepada kelompok beresiko tinggi seperti kelompok LGBTQ+ dan individu yang sudah melakukan kontak dengan pasien yang tertular Mpox dalam tenggang waktu dua minggu terakhir. Saat ini, sekitar 495 orang sudah menerima vaksin pertama sementara 430 sudah menerima vaksin kedua.
Sebelumnya, Indonesia juga berupaya untuk mengurangi atau menghentikan penyebaran Mpox sejak World Health Organization (WHO) menyatakan Mpox sebagai sebuah global health emergency of international concern pada 14 Agustus. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan meningkatkan pengawasan di area-area yang dapat menjadi tempat masuk orang asing seperti bandara dan pelabuhan. Selain itu, menteri kesehatan Budi juga menyatakan bahwa Indonesia akan mengaktifkan kembali electronic surveillance card (ESC) yang mewajibkan warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk memasukkan data seperti riwayat perjalanan mereka untuk memastikan apakah mereka sehat atau tertular. Mpox sendiri merupakan sebuah virus yang menyebar dengan kontak fisik seperti kontak kulit ke kulit, mulut ke kulit, dan mulut ke mulut. Selain itu, menurut pakar dari fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada Dr. Eggi Arguni, virus Mpox ini memiliki masa inkubasi yang cukup lama yaitu tiga minggu.
Saat ini, Indonesia mendeteksi sekitar 88 kasus Mpox dari 2022 hingga Agustus 2024. Walaupun demikian, menkes Budi menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena penyebaran virus ini di Indonesia masih aman dan terkendali. Selain itu, menkes juga menyatakan bahwa seluruh pasien yang tertular dengan virus tersebut telah sepenuhnya sembuh.
Darurat Kesehatan Global Mpox, Indonesia Siapkan Vaksin dan Perketat Pengawasan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia tengah memperkuat upaya pencegahan penyebaran virus Mpox atau cacar monyet dengan mempersiapkan pasokan vaksin dari berbagai negara. Upaya ini diambil sebagai respons atas penetapan status darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait wabah Mpox di Afrika.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Yudhi Pramono, mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerima bantuan 2.850 dosis vaksin Mpox dari ASEAN. Selain itu, Kemenkes juga telah memesan 1.600 vial vaksin dari Denmark. “Kami sedang dalam proses untuk vaksinasi. Selain bantuan dari ASEAN, kami juga telah memesan vaksin dari Denmark,” jelas Yudhi dalam konferensi pers via Zoom pada Minggu (18/8).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kemenkes dalam menangani penyebaran Mpox di Indonesia, terutama setelah WHO menetapkan wabah tersebut sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Selain persiapan vaksin, Kemenkes juga memperkuat pengawasan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) dengan meningkatkan surveilans dan penyelidikan epidemiologi.
“Kami melakukan penguatan surveilans untuk menemukan kasus di seluruh faskes, serta menyiapkan 12 laboratorium rujukan yang tersebar dari Sumatera hingga Papua,” tambah Yudhi.
Dalam penanganan pasien Mpox, Kemenkes juga memastikan ketersediaan stok obat-obatan, termasuk antivirus dan obat-obatan sesuai gejala pasien. Bagi pasien dengan gejala ringan, isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan Puskesmas setempat akan diterapkan. Namun, untuk pasien dengan komorbiditas, perawatan di rumah sakit akan dipertimbangkan.
“Kami akan melakukan isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan, tetapi bagi yang memiliki komorbid, perawatan di rumah sakit mungkin diperlukan,” ujar Yudhi.
Sejak 2022 hingga Agustus 2024, Kemenkes mencatat 88 kasus konfirmasi Mpox, dengan 87 pasien telah sembuh dan satu kasus masih dalam proses penyembuhan. Mayoritas kasus terjadi di Jakarta (59 kasus), diikuti oleh Jawa Barat (13 kasus), dan Banten (9 kasus). Kemenkes juga memperketat pengawasan di pintu masuk Indonesia untuk mencegah penyebaran virus, meskipun belum ada kewajiban vaksinasi Mpox bagi pelaku perjalanan.
“Kami akan memperkuat pengawasan di pintu masuk, termasuk mengawasi pelaku perjalanan dari negara terjangkit dan mengidentifikasi gejala, terutama demam sebagai gejala utama,” kata Yudhi.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia beruntung masih memiliki stok vaksin cacar yang dapat memberikan imunitas cukup baik terhadap virus Mpox. “Kami sedang mengkaji apakah perlu memberikan vaksinasi tambahan kepada mereka yang belum divaksin,” ujar Budi di Istana Wapres pada Kamis (15/8).
Status darurat kesehatan global diumumkan WHO pada Rabu (14/8), setelah pertemuan dengan para ahli yang merekomendasikan langkah-langkah penanganan kepada Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.