Menu

Krisis Kemanusiaan

Arus kedatangan imigran yang terpantau di wilayah Lampedusa

Kewalahan Mengatasi Gelombang Imigran, Italia Nyatakan Darurat Nasional 6 Bulan

, , , , , , , 0

Kabinet Italia mengumumkan keadaan darurat imigrasi menyusul “lonjakan tajam” kedatangan migran di sepanjang pantai selatan negara tersebut, demikian pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa. Langkah ini ditujukan untuk mengelola kedatangan dan fasilitas repatriasi secara lebih baik.

Keadaan darurat akan berlangsung selama enam bulan dan akan didukung oleh pendanaan awal sebesar 5 juta euro ($5,42 juta).

“Lebih jelasnya, kita tidak menyelesaikan masalah; solusinya hanya dapat tergantung pada intervensi yang bertanggung jawab oleh Uni Eropa,” kata Menteri Perlindungan Sipil Nello Musumeci. Pernyataan itu menekankan bahwa tindakan ini diperlukan “untuk segera melaksanakan tindakan luar biasa untuk mengurangi hambatan” di tempat penampungan migran di sebuah pulau kecil Italia yang sudah kewalahan.

Pemerintah juga mengatakan bahwa dana untuk skema darurat sementara ini akan mendukung “struktur baru, cocok untuk tempat perlindungan maupun pemrosesan dan repatriasi migran yang tidak memiliki syarat untuk tinggal”.

Sumber pemerintah mengatakan bahwa langkah darurat ini sekarang akan memungkinkan pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Giorgia Meloni untuk lebih cepat mengirim kembali mereka yang tidak diizinkan tinggal di Italia.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Italia menyatakan sekitar 31.300 migran dan pengungsi telah tiba di Italia sejauh ini, naik dari sekitar 7.900 pada periode yang sama tahun lalu.

ANSA, kantor berita Italia, melaporkan bahwa selama akhir pekan liburan Paskah 7-9 April, sekitar 2.000 orang tiba dengan kapal di pulau Italia, Lampedusa, di lepas pantai Afrika Utara. Fasilitas di Lampedusa yang menyediakan perlindungan sementara bagi para migran agar dapat diidentifikasi sebagai langkah awal dalam permohonan suaka, mengalami pembludakan karena arus kedatangan yang terus-menerus.

Pengungsian tersebut seharusnya dapat menampung sekitar 350-400 orang, tetapi dalam beberapa hari terakhir, terdapat 3.000 orang. Italia menyewa kapal feri komersial kosong untuk memindahkan ratusan dari mereka ke Sisilia atau daratan utama.

 

Kebijakan Ketat

Dalam beberapa bulan terakhir, LSM dan kelompok hak asasi manusia telah mempertanyakan kebijakan imigrasi yang ketat di Italia, atas kekhawatiran bahwa hal itu dapat melanggar hak asasi manusia.

Diplomat Italia Ferdinando Nelli Feroci mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tindakan darurat sementara ini terutama merupakan skema untuk “mengubah migrasi ilegal menjadi migrasi legal”.

“Saya tidak berpikir ini masalah pelanggaran hak asasi manusia. Ada perbedaan antara orang-orang yang datang dari negara-negara seperti Afghanistan dan Eritrea, di mana terdapat pelanggaran yang sangat serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Orang-orang tersebut memiliki hak atas perlindungan dan suaka,” katanya.

“Tetapi sebagian besar orang yang datang ke pantai selatan Italia adalah imigran ekonomi. Jadi ada masalah dalam mencoba mengelola penerimaan migran ini, yang dicoba diatasi oleh skema darurat,” tambah Feroci.

Eropa perlu melakukan bantuan kepada Italia baik secara sosial maupun politik terkait isu imigran ini, karena ketidakstabilan sosial dan politik mampu mempengaruhi pandangan dan dukungan pada Eropa.

Warga Haiti menunggu di luar kantor imigrasi untuk mengajukan paspor di Port-au-Prince pada 10 Januari 2023. (Foto oleh RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

Keadaan Memburuk di Haiti, Bantuan Sangat Diperlukan

, , , , , , , , 0

Sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise tahun lalu, geng-geng kriminal di Haiti telah menguasai sebagian besar wilayah negara yang menyebabkan banyak konflik dan baku tembak antara anggota geng dan polisi. Dilansir dari Al Jazeera, ratusan orang tewas dalam kontak senjata tahun lalu, bahkan pada bulan September 2022, geng-geng Haiti memblokir terminal bahan bakar selama hampir enam minggu, menghentikan sebagian besar kegiatan ekonomi.

Untuk itu, Kanada dan Amerika Serikat berusaha membantu dengan menyediakan kendaraan taktis dan lapis baja, serta perbekalan lainnya pada bulan Oktober 2022 setelah Haiti mendesak masyarakat internasional untuk mengirimkan “pasukan bersenjata khusus”. Ottawa juga telah memberikan sanksi kepada warga Haiti yang dituduh memiliki hubungan geng, termasuk mantan presiden, dua mantan perdana menteri, dan tiga pengusaha terkenal.

Kanada telah mengirimkan kendaraan lapis baja ke Haiti untuk membantu memerangi geng kriminal di saat negara itu dilanda krisis kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Kanada dengan cara mengirimkan pesawat militer Kanada yang ditujukan untuk Kepolisian Nasional Haiti di ibu kota negara, Port-au-Prince.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan kepada wartawan di Mexico City pada hari 11 Januari 2023 bahwa sanksi dan bantuan itu “membuat perbedaan”. “Kita semua sangat sadar bahwa keadaan bisa menjadi lebih buruk di Haiti dan itulah mengapa Kanada dan mitranya, termasuk Amerika Serikat, sedang mempersiapkan berbagai skenario jika hal itu mulai menjadi lebih buruk,” kata Trudeau dilansir dari Al Jazeera.

Kanada akan terus memberikan dukungan, kata Trudeau, tetapi dia menekankan krisis Haiti harus diselesaikan di dalam negeri. “Apa yang sangat penting dalam situasi ini adalah rakyat Haiti sendiri menjadi pusat dukungan, pembangunan stabilitas dan penyelesaian krisis di Haiti saat ini,” tuturnya.

Selain krisis kemanusiaan akibat aktivitas sejumlah geng-geng kriminal, pada 10 Januari 2022, lembaga Senat, yang merupakan lembaga terakhir yang dipilih secara demokratis di Haiti telah dicabut. Hal ini memperkuat apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai kediktatoran de facto yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Haiti saat ini.

Di Haiti, hanya terdapat 10 senator yang secara simbolis mewakili 11 juta penduduk negara itu dalam beberapa tahun terakhir karena Haiti gagal mengadakan pemilihan legislatif sejak Oktober 2019. Masa jabatan mereka berakhir dalam semalam, meninggalkan Haiti tanpa satu pun anggota parlemen di Senat atau majelis rendah parlemen di tengah krisis politik saat ini. “Ini adalah situasi yang sangat suram,” kata Alex Dupuy, sosiolog kelahiran Haiti di Universitas Wesleyan, “salah satu krisis terburuk yang dialami Haiti sejak kediktatoran Duvalier.” Tambahnya, dilansir dari LA Times.

Sementara itu, Perdana Menteri Haiti Ariel Henry yang mengambil alih kepemimpinan Haiti setelah Moise terbunuh telah gagal mengadakan pemilihan umum. Janji terbarunya, pada 1 Januari 2023 adalah bahwa Mahkamah Agung akan dipulihkan dan dewan pemilihan sementara ditugaskan untuk menetapkan tanggal pemilihan yang masuk akal, walaupun sampai saat ini belum juga terjadi.

Dilaporkan bahwa semenjak pembunuhan Moise di kediamannya, situasi di Haiti memburuk dengan drastis, banyak masyarakat Haiti yang kemudian melarikan diri dengan pesawat atau perahu dengan putus asa mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai keselamatan dan keamanan ekonomi. Banyak di antara pengungsi itu yang mengincar untuk pindah ke Bahama atau Florida. Namun, aksi masyarakat Haiti ini kemudian dicegat oleh kebijakan Presiden Biden baru-baru ini yang telah mencegat puluhan ribu tahun lalu, mengirim mereka kembali ke Haiti.

Pendukung mendiang Presiden Haiti Jovenel Moise dan polisi bentrok selama demonstrasi menuntut keadilan satu tahun setelah Moise terbunuh, di Port-au-Prince pada 7 Juli 2022. (Foto oleh RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

Pasca Satu Tahun Kematian Presiden, Kondisi Haiti Semakin Parah

, , , , , , , , , , 0

Semenjak satu tahun kematian Jovenel Moïse, Presiden Haiti yang dibunuh di rumah pribadinya, tidak hanya otoritas Haiti gagal menghukum dalang dibalik pembunuhannya, tetapi Haiti semakin jatuh dan terpuruk karena kekerasan terjadi dimana-mana dan kondisi ekonomi negara yang memburuk.

Banyak masyarakat Haiti yang telah meninggalkan wilayah negara tersebut sejak tahun lalu lewat jalur laut yang tidak kalah mematikan, membuat banyak masyarakat Haiti sampai ke berbagai pantai di negara-negara terdekat. Tujuan mereka sederhana, mereka lebih memilih mati karena mencoba menyelamatkan diri dibandingkan mati di tanah negaranya karena kelaparan dan bentrok.

“Setiap hari adalah bentrokan. Ini adalah perjuangan untuk tetap hidup. Ini pertarungan untuk makan. Ini perjuangan untuk bertahan hidup,” kata Hector Duval, seorang tukang ledeng yang sekarang menjadi tukang ojek untuk penghasilan tambahannya, dilansir dari ABC News.

Pemerintah Haiti sendiri kewalahan untuk menindak kelompok-kelompok brutal dan mengurangi lonjakan penculikan yang terjadi. Pada saat yang sama, upaya untuk membentuk pemerintahan koalisi telah goyah dalam beberapa pekan terakhir dan upaya untuk mengadakan pemilihan umum terhenti.

Perdana Menteri Ariel Henry telah berjanji untuk membentuk dewan pemilihan sementara baru, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum, walaupun belum sempat dilaksanakan. Sementara itu, harapan untuk pengadilan bagi mereka yang ditangkap dalam pembunuhan presiden telah digagalkan oleh pengunduran diri empat hakim yang ditunjuk untuk mengawasi penyelidikan, dengan beberapa mengatakan mereka mengkhawatirkan nyawa mereka.

Terkait perkembangan kasus pembunuhan Moïse, lebih dari 40 orang telah ditangkap di Haiti, termasuk perwira tinggi polisi dan sekelompok mantan tentara Kolombia. Setidaknya dua dari tiga tersangka yang ditahan di luar Haiti diekstradisi ke AS, di mana mereka menghadapi tuduhan termasuk bersekongkol untuk melakukan pembunuhan atau penculikan di luar Amerika Serikat.

Istri dari mendiang Moïse, Martine, terus menuntut keadilan. Dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak akan menghadiri peringatan hari Kamis yang diselenggarakan oleh negara bagian Haiti, “yang kepala pemerintahannya dicurigai serius (terlibat dalam) pembunuhan Presiden Republik.”

Walaupun begitu, Henry mengatakan bahwa pejabat yang terindikasi terlibat pembunuhan berencana itu belum memiliki bukti kuat bahwa ia bersalah. Di samping itu, Henry mendesak warga Haiti untuk fokus memperbaiki negara. “Sangat penting bahwa Haiti bekerja sama untuk mendamaikan segmen masyarakat kita yang terlalu terpecah,” katanya. “Ini adalah suatu keharusan jika kita ingin memulihkan keamanan, berurusan dengan kelompok-kelompok bersenjata dan sponsor mereka, menciptakan iklim yang kondusif untuk mengadakan pemilihan dengan jumlah pemilih yang tinggi, untuk membangun kembali institusi demokrasi kita.” tuturnya dilansir dari ABC News.

Tetapi semakin banyak orang Haiti menyalahkan Henry atas ketidakamanan yang meningkat. PBB mengatakan bahwa hampir tujuh penculikan dilaporkan setiap hari dan pada bulan Mei saja lebih dari 200 pembunuhan dan 198 penculikan dilaporkan di negara itu. Penculikan itu termasuk dua bus berisi anak-anak dan tiga pegawai PBB serta tanggungan mereka. Selain itu, satu geng baru-baru ini menguasai sebagian Pengadilan Tingkat Pertama Haiti, menjarah dan membakar berkas kasus dan barang bukti.

Pengambilan gambar ini diambil dari TV Yaman pada awal 7 April 2022 menunjukkan Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi saat berpidato di televisi ketika mengumumkan bahwa dia menyerahkan kekuasaannya kepada dewan kepemimpinan baru. (Foto oleh YEMEN TV / AFP) (Foto oleh -/YEMEN TV/AFP via Getty Images)

Gencatan Senjata Skala Nasional Yaman Akhirnya Terjadi Setelah 6 Tahun: Krisis Kemanusiaan Terburuk Menurut PBB

, , , , 1

Pihak-pihak yang berkonflik di Yaman setuju untuk melakukan gencatan senjata skala nasional. Persetujuan ini merupakan yang pertama kali sejak tahun 2016. Gencatan senjata ini dikatakan akan berlangsung sekitar dua bulan dan mengakhiri pertikaian sejak hampir tujuh tahun lamanya.

Pekan lalu, presiden Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi mengalihkan kekuasaannya ke presiden baru ketika situasti politik tengah bergejolak. Perang Yaman telah digambarkan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia oleh PBB.

Gencatan senjata dimaksudkan untuk menghentikan semua operasi militer di Yaman seraya dengan masuknya bulan suci Ramadhan. Aksi ini diharapkan tidak kembali dilanggar seperti kesepakatan yang dilakukan sebelumnya.

Menurut AFP, perjanjian gencatan senjata meliputi semua operasi militer darat, udara dan laut di Yaman dan melintasi perbatasannya dengan diawali dengan diizinkannya 18 kapal bahan bakar masuk ke pelabuhan Hodeida dan dua penerbangan komersial dapat kembali dibuka dari Bandar Udara Sanaa.

Aksi ini diharapkan dapat memungkinkan impor bahan baku ke daerah-daerah yang dikuasai kelompok pemberontak menurut PBB. Duta Besar Iran untuk Yaman, menyatakan keprihatinan tentang kondisi kritis di Yaman, dan menekankan perlunya memastikan gencatan senjata berlangsung permanen agar masyarakat Yaman dapat bernafas lega dan dapat menata hidup mereka kembali.

Iran sendiri terlibat dalam resolusi konflik pemerintah Yaman dengan kelompok pemberontak. “Dengan semangat perlawanan dan kebijaksanaan, rakyat Yaman akan menentukan nasib mereka sendiri,” tutur Diplomat Iran tersebut.Sementara itu, duta besar memuji pemerintah dan rakyat Iran atas sikap mereka dalam mendukung Yaman.

Utusan khusus AS untuk Yaman Tim Lenderking mengatakan kepada Becky Anderson dari CNN pada hari 12 April 2022 bahwa dukungan Iran untuk gencatan senjata memberikan kesempatan untuk menindaklanjuti upaya untuk meredakan konflik regional.

Menurut data dari PBB, perang yang tidak dapat diselesaikan telah menewaskan ratusan ribu orang yang memicu krisis kemanusiaan dilansir dari Muscat Daily. Terkait aktifitas di bulan Ramadhan, masyarakat Yaman seringkali berusaha melestarikan budaya jamuan buka puasa, namun karena konflik yang terjadi, banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan untuk membeli makanan yang layak. Gencatan senjata kali ini diharapkan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat yang terkena imbas dari konflik tersebut.

Dilansir dari CNN, perbedaan utama dengan gencatan senjata sebelumnya adalah bahwa kali ini perjanjian tersebut terikat waktu dan belum terikat pada inisiatif yang lebih luas di luar tujuan terbatas untuk membiarkan beberapa transportasi laut dan udara membawa bahan baku dan memulai diskusi pembicaraan mengenai pembukaan kota Taiz yang dikepung pemberontak.

Konflik di Yaman ini terjadi akibat gerakan Houthi Ansarullah Yaman yang berusaha menjalankan kembali rezim lamanya. Hal ini tidak disambut baik oleh berbagai negara tetangga. Akhirnya Arab Saudi dan sejumlah sekutu regionalnya melancarkan serangan besar-besaran di Yaman pada Maret 2015. Konflik ini berlanjut hingga akhirnya pihak-pihak tersebut setuju untuk melakukan gencatan senjata.