Menu

Konflik

Krisis Iklim: Tragedy of Common Sebagai Dasar Penurunan Ketegangan Antara Amerika Serikat dan China

, , , , , , , , , 0

Pada 10 November 2021, Amerika Serikat (AS) dan China mengumumkan kerja samanya pencegahan perubahan iklim untuk mengurangi emisi metana dan penggunaan batu bara agar sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan G20 tahun 2021 di Glasgow, Inggris. Baik AS maupun China merupakan dua negara penghasil emisi terbesar di dunia. Kerja sama antara keduanya ini diumumkan oleh John Kerry, utusan AS untuk masalah Iklim dan Xie Zhenhua politisi perwakilan China.  Kerja sama ini berusaha menutup “kesenjangan yang signifikan” untuk menekan kenaikan suhu dunia.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guetarres, mengatakan kerja sama ini sebuah “langkah penting yang baik”. Pernyataan ini juga disetujui oleh Kepala Kebijakan Iklim Uni Eropa, Frans Timmermans yang mengatakan bahwa AS dan China tahu masalah ini sangat penting serta membantu Conference of Parties 26 (COP26) mencapai kesepakatan.[1] COP26 sendiri menjadi konferensi perubahan iklim terbesar sejak pertemuan di Paris pada tahun 2015. COP26 ini juga kembali mempertegas usaha negara-negara agar suhu bumi tidak naik lebih dari 1.5℃.

Kesepahaman antara AS dan China

AS dan China akan bertemu langsung pada tahun depan untuk membahas standar pengurangan metana dari bahan bakar fosil.[2] Xie mengatakan bahwa pada dialog antar pejabat tinggi itu sangat kooperatif. “Ada lebih banyak kesepakatan antara China dan AS daripada perbedaan” menurut Xie kepada wartawan.[3] Xie dan Kerry juga setuju bahwa kerja sama merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah iklim.[4] Dapat dikatakan COP26 cukup sukses untuk mengingatkan negara-negara bekerja sama dalam menangani krisis lingkungan. Hal ini ditandai dengan kerja sama dua negara penyumbang emisi terbesar.

Draf COP26 sendiri menuliskan beberapa kesepakatan umum yang dikritik banyak pihak “kurang ambisius”. Namun secara umum kesepakatan di COP26 ini memang hanya mempertegas Perjanjian Paris di tahun 2015. Draf ini mendesak negara-negara untuk memperkuat target pengurangan karbon di akhir tahun 2022. Salah satu caranya adalah kesepakatan untuk mengurangi transportasi berbahan bakar bensin dan diesel yang disepakati oleh banyak negara dan perusahaan multinasional seperti Ford dan Mercedes. Tetapi baik AS maupun China justru dikabarkan belum tergabung dalam komitmen ini.[5]

Walaupun terdapat kerja sama antara AS dan China, Beijing tidak menyepakati kesepakatan COP26, justru akan bekerja dengan cara dan targetnya sendiri. China menolak Bergabung dengan kesepakatan untuk membatasi metana – gas rumah kaca yang berbahaya yang diikuti oleh AS dan Uni Eropa. China berkomitmen untuk mengurangi konsumsi batu bara lewat Rencana Lima Tahun ke-15 dari 2026-2030, satu dekade lebih lama dari apa yang ditargetkan AS. Kerry sendiri menyambut baik kesediaan China untuk bekerja sama dan berharap China mulai melaksanakan dan mempercepat upaya pengurangan emisi secepat mungkin yang sesuai dengan target AS.[6]

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping pada pidato tertulis untuk G20 menyampaikan bahwa China menjunjung tinggi konsensus multilateral dalam menghadapi tantangan global dan menghormati Perjanjian Paris sebagai dasar hukum kerja sama di bidang iklim.[7] Xi juga menegaskan untuk fokus pada tindakan nyata dengan menetapkan target dan visi realistis yang sesuai dengan kondisi nasional.[8] Sesuai pernyataan bahwa China akan mengurangi emisi dengan caranya sendiri, baru-baru ini China merilis dua arahan untuk mencapai targetnya. Arahan tersebut berjudul Panduan Kerja untuk Puncak Karbon Dioksida dan Netralitas Karbon dalam Implementasi Penuh dan Setia dari Filosofi Pembangunan Baru dan Rencana Aksi untuk Puncak Karbon Dioksida Sebelum 2030.

Mengutip The ASEAN Post, Xi menyampaikan pada Komite Nasional Hubungan AS-China bahwa negaranya siap untuk bekerja sama dengan AS sebelum pertemuan virtual antara keduanya akan berlangsung dalam waktu dekat. Joe Biden, Presiden AS sendiri memiliki tujuan pada pertemuan virtual antara keduanya. Biden akan memberi tahu Xi bahwa AS dan China perlu membangun “batas yang masuk akal” agar persaingan antara kedua negara tidak mengarah ke konflik. “Pertemuan ini adalah tentang upaya berkelanjutan kami untuk mengelola kompetisi secara bertanggung jawab, bukan tentang menyetujui hasil atau hasil tertentu,”[9]

Dari keterangan tertulis White House, Biden sendiri memiliki tujuan jangka panjang terhadap hubungannya dengan China. AS tetap ingin menjadi sebuah established force dengan memastikan posisi AS berada di atas China dalam jangka panjang.[10] Tujuan AS ini yang membuat Biden menginisiasi pertemuan secara virtual untuk memperjelas niat dan prioritas AS dengan percakapan substantif bukan simbolis yang akhirnya dilaksanakan pada pertengahan November.[11]

 

Krisis Iklim Sebagai Dasar Rekonsiliasi Hubungan

Pertemuan antara keduanya berlangsung pada pertengahan November 2021 dan berlangsung selama tiga jam lebih. Xi mengatakan senang telah bertemu dengan Biden yang disebut sebagai “teman lama”. Pertemuan tersebut memanas ketika kedua negara membahas isu hak asasi manusia (HAM) serta masalah Taiwan dan perdaganan. Pembicaraan itu sendiri tidak menghasilkan suatu terobosan baru mengenai apapun. Biden hanya memastikan “Persaingan antara kedua negara agar tidak mengarah ke konflik, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hanya kompetisi”[12]. Seperti asumsi realism bahwa negara merupakan cerminan dari manusia. Keinginan manusia akan kekuasaan, adalah penyebab utama konflik antar negara.[13]

Pertemuan ketiga semenjak Biden menduduki jabatan presiden AS ini menyadari bahwa hubungan keduanya terbentur oleh kepentingan nasional masing-masing pihak. Kesepahaman antara keduanya kali ini dapat menjadi sebuah dasar dari kerja sama. Pasalnya, hubungan AS dan China sebelumnya memburuk karena berbagai masalah. Namun hubungan baik ini dinilai menjadi sebuah langkah baik terutama untuk mencegah krisis lingkugan. Dialog antara AS dan China pada tahun 2014 mengantarkan dunia pada perjanjian Paris di tahun 2015.[14]

Sebelumnya, hubungan AS-China memburuk akibat banyak hal. Beberapa minggu lalu Biden berjanji akan membela Taiwan jika China menyerang, yang dipahami oleh China sebagai “aksi yang mengarah ke sesuatu yang berbahaya”[15] Selain masalah Taiwan, AS juga membentuk forum QUAD dan juga turut menentang China dalam konflik Laut China Selatan. Kedua negara menyadari bahwa pertemuan mereka di konflik-konflik tersebut dapat tereskalasi menjadi sesuatu yang tidak dapat terpikirkan. Secara realistis, kedua negara ini juga menyadari power yang dimiliki lawannya.

Terkait konflik Laut China Selatan, AS yang berusaha mempertahankan posisinya sebagai negara terkuat melakukan apa yang disebut oleh Morgenthau sebagai kesiapan militer untuk memperkuat power negaranya agar dapat mengalahkan China. China juga melakukan kesiapan militer dengan perkembangan kekuatan militer yang tidak main-main untuk mencapai “The Chinese Dreams” yang menjadikan angkatan lautnya yang terbesar saat ini.

Seperti asumsi realis bahwa seni politik adalah pengembangan kepekaan terhadap area internasional berdasarkan pengetahuan praktis untuk menyeimbangkan nilai dan kepentingan. Kedua negara ini menyadari power yang dimiliki lawannya, Keinginan AS dan China untuk menjadi major power ini terhalang oleh kekuatan dari lawan mereka. Jika diteruskan, maka sesuatu yang tidak dapat terpikirkan itu dapat terjadi. Dengan kata lain, negara akan bertindak berdasarkan “kebijaksanaan praktis” daripada rasionalisme.[16]

Walaupun realis menekankan kekuatan tradisional,  Morgenthau juga mengatakan bahwa salah satu komponen kekuatan suatu negara adalah kualitas diplomasinya.[17] Krisis iklim, yang menjadi sebuah tragedy of common ini dapat menjadi sebuah dasar diplomasi untuk menurunkan ketegangan diantara keduanya. Kesadaran akan bagaimana konflik dapat menyebabkan kerugian bukan menjadi pilihan bagi kedua negara. Justru dari pembicaraan secara virtual, Biden dan Xi justru menciptakan suatu batasan dan kesepahaman agar persaingan mereka tidak menimbulkan konflik.  

Isu lingkungan yang jauh dari konsep keamanan tradisional dapat menciptakan sebuah dasar kerja sama yang dapat mengeliminasi ancaman bagi kedua belah pihak, tragedy of common menjadi pilihan. Hasil yang tidak dapat terpikirkan ketika konflik meningkat tentu berusaha dihindari kedua belah pihak. Selain menciptakan detterence dengan kesiapan militer, diplomasi juga dilancarkan untuk mengurangi ketegangan diantara keduanya.

[1] “COP26: China and US agree to boost climate co-operation”, BBC, 11 November 2021, https://www.bbc.com/news/science-environment-59238869

[2] Charissa Yong dan Aw Cheng Wei, “US, China pledge to work together to fight climate change”, The Straits Times, 12 November 2021, https://www.straitstimes.com/world/europe/us-china-pledge-to-work-together-to-fight-climate-change

[3] Op. Cit, “COP26: China and US agree to boost climate co-operation”

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] https://edition.cnn.com/2021/11/10/world/china-us-climate-cop26-joint-agreement-intl/index.html

[7] “Xi Jinping Delivers a Written Speech at the World Leaders Summit at the 26th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change”, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 11 November 2021. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1918354.shtml

[8] Ibid.

[9] Morgan Chalfant, “Biden set for expansive virtual meeting with Chinese president”, The Hill, 15 November 2021, https://thehill.com/homenews/administration/581508-biden-set-for-expansive-virtual-meeting-with-chinese-president

[10] “Background Press Call by Senior Administration Officials on President Biden’s Virtual Meeting with President Xi of the People’s Republic of China”, The White House, 15 November 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/11/15/background-press-call-by-senior-administration-officials-on-president-bidens-virtual-meeting-with-president-xi-of-the-peoples-republic-of-china/

[11] Ibid.

[12] Kevin Liptak, “’Healthy debate,’ but no breakthroughs in Biden’s critical talks with China’s Xi Jinping”, CNN, 16 November 2021, https://edition.cnn.com/2021/11/15/politics/joe-biden-xi-jinping-virtual-summit/index.html

[13] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2020.1833860

[14] Op. Cit., Charissa Young dan Aw Cheng Wei

[15] “Biden says US will defend Taifan if China attacks”, CNN, 22 Oktober 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-59005300

[16] Hanley RP, “Political science and political understanding: Isaiah Berlin on the nature of political inquiry.” American Political Science Review, 2004 dalam Jodok Troy, “The realist science of politics: the art of understanding political practice”, European Journal of International Relations, 1-25, 2021,  hlm. 2, DOI:10.1177/13540661211050637, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/13540661211050637

[17] Morgenthau, Politics among Nations, hlm. 152, dalam Fredrik Doeser, “The strategic and realist perspectives: An ambiguous relationship”, Journal of Strategic Studies, 2 Desember 2020, DOI:10.1080/01402390.2020.1833860, hlm 6, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402390.2020.1833860?needAccess=true

 

Upaya Pembunuhan Perdana Menteri Irak, Kediaman Dilempar Roket

, , , , 0

Upaya pembunuhan pada politisi di Irak hampir memakan korban jiwa. Rumah Perdana Menteri Irak, Mustafa al-Kadhimi, diserang oleh pesawat tanpa awak pada hari Minggu (7/11) pagi.

“Terdapat tiga pesawat tanpa awak yang digunakan, di mana dua di antaranya berhasil dilumpuhkan, namun satu lainnya berhasil menyerang kediaman PM Irak.” jelas seorang juru bicara dari Kementerian Dalam Negeri Irak.

Wilayah yang diserang merupakan Green Zone atau zona hijau yang dilindungi ketat oleh kekuatan militer. Wilayah ini  merupakan wilayah terdiri dari pemukiman, gedung pemerintahan, dan gedung kedutaan.

Sebuah video keamanan menunjukkan kerusakan di rumah al-Kadhimi yakni mobil yang terparkir di luar rusak parah, pecahan-pecahan kaca dan kerusakan dinding, balkon, serta atap rumah.

Insiden ini meningkat beberapa minggu pasca pemilihan umum yang menimbulkan konflik antara Irak dan kelompok bersenjata Iran. Para kekuatan keamanan Irak menggunakan gas air mata dan amunisi pada masyarakat dan anggota militer bersenjata yang memprotes hasil pemilihan umum. Pemimpin kelompok bersenjata menyalahkan al-Kadhimi karena menggunakan kekerasan yang menewaskan satu orang demonstran.

Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab dengan insiden serangan tersebut. Namun, perwakilan kantor PM Irak menyatakan serangan teroris yang menargetkan rumah perdana menteri tadi malam dengan tujuan membunuh merupakan kejahatan dari kelompok kriminal bersenjata. Untungnya, PM Irak al-Kadhimi berhasil menyelamatkan diri tanpa luka berarti, namun enam penjaga di rumahnya terluka.

 

Unsur Politik Penyerangan Rumah PM al-Kadhimi

Percobaan pembunuhan PM al-Kadhimi terjadi menyusul tensi partai politik yang menginginkan pembentukan pemerintahan baru pasca pemilihan umum. Meskipun belum ada pengumuman hasil akhir, namun pemilihan umum yang dilaksanakan bulan lalu tersebut disinyalir terdapat unsur kecurangan. Para pendukung yang merupakan kelompok militer yang didukung Iran melancarkan protes dengan berkemah di luar Zona Hijau untuk mendorong pemilihan umum ulang. Analis politik melihat serangan ini dikarenakan upaya dan posisi PM al-Kadhimi yang ingin menyeimbangkan hubungan Irak di antara Iran dan Amerika Serikat, terutama karena al-Kadhimi menginginkan kepemimpinan di periode selanjutnya.

Pendukung Iran, Aliansi Fatah, hanya memiliki 16 kursi yang turun dari awalnya 48 kursi yang mendorong kemarahan para pendukung. Dilandir Spectrum News 1, kelompok militer sudah kehilangan dukungan sejak tahun 2018 lalu dikarenakan penekanan pada protes anti-pemerintah yang dilakukan masyarakat muda dan melangkahi otoritas negara. Pemimpin Fatah, Hadi al-Amiri, selanjutnya mengutuk serangan tersebut dan menuntut adanya investigasi  menyeluruh untuk mencari dalang penyerang.

Namun kritik muncul dari Abu Ali al-Askari, pemimpin garis keras pro Iran, Kataib Hezbollah, yang mempertanyakan apakah dugaan percobaan pembunuhan merupakan upaya al-Kadhimi untuk berperan sebagai “korban.”

Di sisi lain, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran yakni Ali Shamkhani menyatakan serangan tersebut didorong ketidaksetujuan terkait kedekatan dengan “pihak asing.”

 

Dunia internasional mengutuk Serangan pada al-Kadhimi

Presiden AS Joe Biden mengutuk serangan pada al-Kadhimi dan mendorong dilakukannya dialog untuk melindungi keutuhan negara, termasuk memperkuat demokrasi di Irak. Pemimpin lain seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Raja Yordania Abdullah II dan Perdana Menteri Inggris Borish Johnson juga turut mengutuk serangan pada al-Kadhimi.

Selain itu, Arab Saudi juga tutur berkomentar dengan menilai serangan tersebut sebagai aksi terorisme. Lalu, Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sissi, juga mendorong semua pihak di Irak untuk bekerja sama menjaga stabilitas negara Irak.

AS Peringatkan Ulang China terkait Serangan ke Filipina

, , , , 0

Amerika Serikat pada Minggu (11/07), mengulangi peringatan kepada China bahwa segala bentuk serangan terhadap Angkatan bersenjata Filipina di Laut China Selatan akan memicu perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina tahun 1951. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada peringatan yang menandai ulang tahun kelima keputusan oleh pengadilan arbitrase independen yang menolak klaim teritorial ekspansif China atas jalur air, yang berpihak pada Filipina.

 “Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan akan meminta komitmen pertahanan bersama AS berdasarkan Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951,” tambah Blinken.

Pasal perjanjian itu mengatakan sebagian bahwa “setiap Pihak mengakui bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik pada salah satu Pihak akan berbahaya bagi perdamaian dan keselamatannya sendiri dan menyatakan bahwa ia akan bertindak untuk menghadapi bahaya bersama sesuai dengan ketentuannya. proses konstitusional.”   Blinken juga meminta pemerintah China untuk “mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional (dan) menghentikan perilaku provokatifnya” di Laut China Selatan.”

Putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag yang menolak klaim China atas Laut China Selatan secara langsung, sekaligus memperjelas bahwa China melanggar kedaulatan Filipina melalui kegiatan seperti pembangunan pulau di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Manila termasuk Pulau-pulau yang disebut sebagai rantai Xisha di China, yang juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan, tetapi China telah menguasainya sejak tahun 1970-an.

Beijing pun melakukan penolakan atas putusan pengadilan tersebut dan terus membangun dan memperkuat posisinya secara militer di Laut China Selatan. China mengklaim AS dan negara-negara lain meningkatkan ketegangan di kawasan itu dengan mengirim kapal perang mereka ke sana yang melanggar kedaulatannya.

Washington kemudian membalas klaim tersebut dan menyatakan bahwa kehadiran angkatan lautnya di Laut China Selatan mendukung kebebasan navigasi di bawah hukum maritim internasional. Hal ini ditunjukkan dengan dikirmkannya kapal perusak berpeluru kendali USS Benfold untuk melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOP) di dekat Kepulauan Paracel di bagian barat laut Laut China Selatan.

 

Rusia Beri Tembakan Peringatan Pada Kapal Perang Inggris The HMS Defender

, , , , 0

Rusia melaporkan salah satu kapal perangnya di Laut Hitam melepaskan tembakan peringatan dan sebuah pesawat tempur menjatuhkan bom pada Rabu (23/06) untuk memaksa kapal perusak Inggris the HMS Defender keluar dari daerah dekat Krimea yang diklaim Moskow sebagai perairan teritorialnya.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sebuah kapal patroli melepaskan tembakan peringatan setelah the HMS Defender mengabaikan pemberitahuan terhadap intrusi dan berlayar 3 kilometer (1,6 mil laut) ke perairan teritorial Rusia di dekat Sevastopol, pangkalan angkatan laut utama Rusia di Krimea. Dikatakan bahwapembom Su-24 Rusia juga menjatuhkan empat bom di depan kapal untuk membujuk the HMS Defender untuk mengubah haluan. Beberapa menit kemudian, the HMS Defender meninggalkan perairan Rusia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai “provokasi kasar Inggris yang menentang hukum internasional,” selain itu juga dia menambahkan duta besar London sedang dipanggil. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pihaknya juga memanggil atase militer Inggris di Moskow untuk memprotes “langkah berbahaya” kapal perusak itu dan mendesak pihak berwenang Inggris untuk menyelidiki tindakan para kru.

Namun pihak Inggris melalui Kementerian Pertahanan Inggris membantah bahwa the HMS Defender telah ditembak atau berada di perairan Rusia, tetapi berada di perairan Ukraina. Hal ini disampaikan oleh  Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace bahwa “Tidak ada tembakan peringatan yang ditembakkan ke HMS Defender.”. Dia menambahkan bahwasanya the HMS Defender melakukan transit rutin dari Odessa menuju Georgia melintasi Laut Hitam sesuai dengan hukum internasional.”

Tepat sebelum insiden yang terjadi pada hari Rabu, the HMS Defender melakukan pemberhentian di pelabuhan Ukraina Odessa, di mana pejabat Ukraina dan Inggris serta perwakilan industri menandatangani perjanjian untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kemampuan angkatan laut Ukraina.

Ini adalah pertama kalinya sejak Perang Dingin Moskow mengakui penggunaan peluru tajam untuk menghalangi kapal perang NATO, yang mencerminkan meningkatnya risiko insiden militer di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat.

Pertemuan antara Menlu Mesir dan Menlu Israel Membahas Gencatan Senjata dan Perdamaian di Gaza

, , , 0

Menteri luar negeri Mesir Sameh Shoukry bertemu dengan Menteri luar negeri Israel Gabi Ashkenazi yang tiba di kairo pada hari minggu (30/5). Kedutaan besar Israel di Kairo menyatakan bahwa Ini merupakan kunjungan publik pertama oleh seorang Menlu Israel sejak tahun 2008. Adapun tujuan pertemuan ini dilakukan sebagai perwujudan upaya Mesir membantu menengahi konflik yang terjadi sejak 21 Mei yang merupakan pertempuran terburuk dalam beberapa tahun antara Israel dan Hamas.

Dalam pertemuan tingkat tinggi Mesir dan Israel ini, membahas upaya memperkuat gencatan senjata yang rapuh antara kelompok militan Hamas dan Israel serta membangun kembali jalur Gaza pasca perang 11 hari yang menghancurkan sebagian besar wilayah itu. Mesir menegaskan kembali seruannya untuk menciptakan suasana yang tepat guna menghidupkan kembali pembicaraan antara Israel dan Palestina dengan tujuan mencapai solusi bagi kedua negara. Selain itu Menlu Mesir Sameh Shoukry menegaskan bahwa perlunya mempertimbangkan kepekaan khusus terkait dengan Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa dan semua situs suci Islam dan Kristen.

Dalam tweet setelah pertemuan itu, Menlu Israel Gabi Ashkenazi menyebut Mesir sebagai sekutu regional penting yang berkomitmen untuk perdamaian dikawasan itu. Ashkenazi menambahkan bahwa semua perlu bertindak untuk mencegah penguatan elemen ekstirmis yang mengancam stabilitas regional, dan untuk memastikan pemulangan orang hilang dan tahanan yang di tahan oleh Hamas.

Sementara itu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengirimkan kepala intelijen Mesir Abbas Kamel ke Tel Aviv untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya. Netanyahu dalam pertemuan dengan utusan Mesir tersebut mengatakn bahwa pertemuan yang dilakukan untuk menyelesaikan isu permasalahan keamanan wilayah dan mengupayakan pengembalian dua warga sipil Israel dan sisa-sisa dua tentara yang ditahan selama bertahun-tahun di Gaza oleh Hamas yang menolak untuk menyerahkannya.

Selain pertemuan dengan PM Israel, Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Rammalah sebelum melakukan pembicaraan dengan pemimpin Hamas. Dalam pertemuan ini Kamel menyampaikan pesan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi yang menyatakan dukungan Mesir kepada Palestina.

Adapun upaya Mesir untuk menengahi dan mengamankan gencatan senjata antara pihak yang bersengketa ini telah mendorongnya menjadi sorotan diplomatic dunia, selain itu mendorong kembali keterlibatan tingkat atas dari Washington dan membayangi langkah-langkah beberapa negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Konflik Israel-Palestina Kembali Meletus, Terparah Semenjak Tahun 2014

, , , , , , , , , , 0

Pada awal Mei 2021, konflik antara Palestina dan Israel kembali meletus. Bentrok antara keduanya bermula umat Islam memadati kompleks Masjid Al-Aqsa untuk menyambut malam Lailatul Qadar di akhir Ramadhan. Bentrokan ini diawali ketegangan sekitar satu bulan lalu ketika otoritas Israel membatasi beberapa kegiatan pertemuan masyarakat Palestina di awal bulan suci Ramadhan. Walaupun sempat mereda, namun ketegangan diantara keduanya kembali karena rencana pengusiran puluhan warga Palestina dari lingkungan Yerusalem Timur. Bentrok diantara keduanya semakin memanas hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan peringatan bahwa bentrok diantara keduanya dapat meningkat menjadi perang dengan skala penuh.

 

Sejarah konflik Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dan Israel sendiri sebenarnya muncul ketika Inggris diberikan mandat untuk mendirikan tempat berlindung bagi Kaum Yahudi di Wilayah Palestina usai Perang Dunia I, karena wilayah tersebut merupakan tanah leluhur dari Kaum Yahudi. Kaum Muslim yang berada di wilayah tersebut pun menentangnya dan menuntut bahwa wilayah tersebut adalah miliknya. Semenjak munculnya konflik antara kedua pihak, justru semakin banyak Kaum Yahudi yang bermigrasi ke daerah tersebut karena peristiwa holocaust dan juga adanya Perang Dunia II. Untuk menengahi perebutan wilayah ini, pada tahun 1947 PBB mengeluarkan rekomendasi United Nations Partition Plan for Palestine yang kemudian diadopsi menjadi Resolusi 181 (II) yang merekomendasikan pembagian wilayah untuk berdirinya Palestina dan sebuah negara Yahudi secara berdampingan. Namun saran PBB ini tidak diindahkan oleh Palestina.

Hingga pada 1948, Kaum Yahudi mendeklarasikan pembentukan Negara Israel yang menyebabkan perang antara Israel dan juga negara-negara arab seperti Lebanon, Iraq, Jordania, Sudan, dan juga Palestina. Jika bagi Israel momen tersebut adalah suatu awal kemerdekaan, bagi masyarakat Palestina kejadian ini sering disebut Nakba atau penghapusan etnis sebab banyaknya korban jiwa, dimana dalam semalam Palestina diambil alih oleh Israel. Berdirinya Israel di tanah konflik tersebut ternyata diikuti dengan pengakuan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, selama satu tahun hingga 1949, lebih dari 700.000 orang Palestina telah dijadikan pengungsi dan lebih dari 13.000 telah dibunuh oleh militer Israel.

 

Konflik Terbesar Semenjak Tahun 2014

Semenjak perang Gaza tahun 2014, dengan korban sebanyak 2.100 warga Palestina tewas di Jalur Gaza, bersama dengan 66 tentara Israel dan tujuh warga sipil di Israel., bentrok yang terjadi sejak 7 Mei 2021 merupakan bentrok besar terbaru yang terjadi. Dalam kurun waktu satu minggu dengan total jumlah 200 korban jiwa, termasuk 59 anak-anak dan 35 wanita, dengan 1.305 terluka, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Beberapa waktu sebelum pecahnya bentrok di Masjid Al-Aqsa, telah terjadi ketegangan antara Palestina dan Israel, hal ini dikarenakan keputusan polisi Israel membarikade area tempat duduk di luar Gerbang Damaskus pada awal Ramadhan memicu ketegangan awal. Di tambah masalah perebutan wilayah yang diklaim sebagai wilayah historis bagi Palestina dan Israel yaitu Syeikh Jarrah menjadi inti konflik terbaru ketika penduduk Palestina mempertahankan wilayah tempat tinggal mereka dan pemukim Yahudi berusaha mengusirnya. Protes terhadap pengusiran warga Palestina ini telah berlangsung satu minggu sebelum meletusnya bentrok di Masjid Al-Aqsa.

Hingga pada malam 7 Mei 2021, bentrok antara kedua belah pihak pecah. Usai shalat Jum’at, masyarakat Palestina melempari polisi Israel dengan batu. Pada malam itu sendiri, terdapat sekitar 205 masyarakat Palestina dan 17 polisi Israel terluka karena pihak Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut untuk menghalau demostran. Awalnya, pada 10 Mei 2021 masyarakat Israel akan memperingati Hari Yerusalem dengan membuat parade yang melewati kawasan Muslim, padahal selama Bulan Ramadhan kegiatan umat muslim dibatasi oleh otoritas Israel. Kaum nasionalis Israel diberi akses ke Kuil Gunung (Temple Mount) yang satu kompleks dengan Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam. Namun pada Senin pagi otoritas Israel membatalkan izin akses karena meletusnya bentrok meski pawai Kota Tua akan terus berlanjut.

Selain bentrok di kawasan Syeikh Jarrah dan Masjid Al-Aqsa, Kelompok Hamas memberikan peringatan kepada Israel untuk menarik polisi dan militer dari dua kawasan meletusnya bentrok dengan cara meluncurkan roket ke area Yerusalem, Israel kemudian membalas serangan itu pada hari yang sama. Dilaporkan oleh Israel Defense Force (IDF), semenjak 10 Mei 2021, Hamas telah menembakkan lebih dari 1.000 rudal di Gaza.