Menu

Israel-Palestina

Hamas mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom di Tel Aviv. Foto/AP

Hamas Mengklaim Pemboman di Tel Aviv yang Tewaskan 1 Orang

, , , , 0

Masih berkaitan dengan perang genosida dan kekerasan di Tepi Barat yang meningkat sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Baru-baru ini Hamas mengklaim bertanggung jawab atas ledakan bom di Tel Aviv pada hari Minggu (17/08) malam, yang menurut pihak berwenang Israel mengakibatkan kematian tersangka penyerang dan melukai seorang warga sipil yang sedang berjalan di sekitar lokasi kejadian.

Kelompok bersenjata ini menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan “operasi syahid” yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Jihad Islam Palestina. Hamas juga memperingatkan bahwa serangan-serangan bunuh diri akan “kembali meningkat” jika Israel melanjutkan apa yang mereka sebut sebagai “pembantaian” warga Palestina.

 

Pejabat resmi Israel konfirmasi serangan

Polisi Israel dan dinas keamanan dalam negeri Shin Bet mengkonfirmasi bahwa ledakan yang terjadi di Jalan Lehi di Tel Aviv selatan adalah serangan teroris yang melibatkan alat peledak yang kuat. Ledakan itu terjadi sekitar satu jam setelah Menteri Luar Negeri AS tiba di kota itu untuk mengadvokasi gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria paruh baya membawa tas ransel yang penuh sesaat sebelum ledakan terjadi.

Paramedis Magen David Adom menemukan seorang pria berusia 50-an meninggal di sekitar lokasi kejadian. Seorang pengamat berusia 33 tahun, yang terluka akibat pecahan peluru, dirawat dan dibawa ke rumah sakit setempat. Komandan Polisi Distrik Ayalon, Haim Bublil, mengatakan bahwa beruntung bom tersebut tidak meledak di area yang lebih ramai, yang dapat mengakibatkan lebih banyak korban jiwa. Identitas penyerang masih belum diketahui, namun polisi menduga ia adalah warga Palestina.

Komandan Distrik Tel Aviv memimpin penilaian situasi khusus dengan semua unit investigasi dan unit pendukung, memerintahkan peningkatan tingkat kewaspadaan dan pencarian yang meluas di seluruh wilayah Tel Aviv. “Kepolisian Israel terus menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat di area-area yang ramai, bekerja sama dengan unit-unit khusus dan sukarelawan tim tanggap darurat untuk memastikan keamanan publik. Kami mengimbau warga untuk tetap waspada dan melaporkan setiap orang atau benda yang mencurigakan kepada Kepolisian Israel dengan menghubungi saluran telepon darurat nomor 100,” tambah kepolisian setempat. 

Dalam insiden terpisah, seorang pria Palestina membunuh seorang penjaga keamanan Israel di sebuah kawasan industri dekat pemukiman Kedumim di Tepi Barat bagian utara yang diduduki. Korban, Gideon Perry, 38 tahun, dipukul dengan palu oleh seorang buruh yang kemudian mencuri senjata apinya dan melarikan diri. Mayor Jenderal Avi Bluth menggambarkannya sebagai “serangan teroris yang sangat serius,” dan pasukan secara aktif mengejar pelaku. Tidak ada kelompok bersenjata Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang terjadi tiga hari setelah pemukim Israel melakukan serangan mematikan di sebuah desa Palestina di dekatnya.

Smoke plumes billow during Israeli air strikes in Gaza City on October 12, 2023 as raging battles between Israel and the Hamas movement continue for the sixth consecutive day. Thousands of people, both Israelis and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip, entered southern Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in Gaza on October 8. (Photo by Mahmud HAMS / AFP) (Photo by MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

Sepuluh Bulan Serangan Israel di Gaza, 4000-an Orang Tewas

, , , , 0

Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan bahwa sejak sepuluh bulan setelah konflik di Gaza, jumlah korban tewas di Palestina telah melampaui 40.000 orang. Kementerian menambahkan bahwa setidaknya 92.401 terluka dalam perang ini. Mayoritas korban tewas adalah warga sipil dengan jumlah korban yang mewakili hampir dua persen dari populasi Gaza sebelum perang.

Tentunya angka ini tidak menggambarkan keseluruhan kerugian dari sisi Palestina. Dr. Marwan al-Hams, direktur rumah sakit lapangan di Kementerian Kesehatan Palestina, menekankan bahwa angka 40.000 korban jiwa tersebut hanya mencakup jenazah yang telah ditemukan dan dikuburkan. Berbagai upaya sedang dilakukan dalama upaya mengembangkan prosedur baru guna menghitung mereka yang hilang atau terjebak di bawah reruntuhan, namun hal ini masih sulit dilakukan. Hamas juga memperkirakan terdapat sekitar 10.000 korban masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan, namun dengan sumber daya yang terbatas semakin menyulitkan proses evakuasi.

Hingga pertengahan Agustus, 32.280 korban konflik telah diidentifikasi namanya, dengan sebagian besar adalah warga sipil karena usia atau jenis kelamin mereka. Termasuk di antaranya yakni 10.627 anak-anak, 5.956 perempuan, dan 2.770 orang lanjut usia. Korban sipil lainnya termasuk 168 jurnalis, 855 staf medis, dan 79 paramedis. Di sisi lain, Israel tidak memberikan perkiraan jumlah korban sipil di Gaza, namun melaporkan telah menewaskan sekitar 15.000 pejuang Hamas. 

Komisaris Jenderal  Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, menyebut situasi di Gaza sebagai “tonggak sejarah yang sangat suram di mata dunia” dan menyoroti bahwa hal ini merupakan “akibat langsung dari kegagalan kolektif dalam mencapai gencatan senjata.”

Keraguan untuk mencapai kesepakatan perdamaian meningkat menyusul pembunuhan tokoh-tokoh senior Hamas dan Hizbullah baru-baru ini yang telah mengguncang kepemimpinan kedua organisasi tersebut.

Mediator Mesir dan Qatar baru-baru ini menginformasikan kepada para pejabat Israel bahwa Yahya Sinwar, yang mengambil alih kepemimpinan biro politik Hamas setelah pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran, sedang mengupayakan sebuah kesepakatan gencatan senjata.

Israel telah mengindikasikan bahwa mereka akan mengirimkan delegasi untuk berpartisipasi dalam perundingan yang akan datang. Namun, Hamas telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam perundingan meskipun mereka tetap terbuka agar bisa berbicara dengan para mediator jika ada “perkembangan atau tanggapan serius dari Israel.

Meskipun demikian, Hamas menyatakan bahwa mereka telah mendesak para mediator untuk mengimplementasikan rencana gencatan senjata berdasarkan proposal sebelumnya, seperti yang disarankan oleh Presiden AS Joe Biden dan Dewan Keamanan PBB pada bulan Juli lalu.

Tekanan internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas semakin meningkat. Kritik dari para pemimpin Barat semakin meningkat, terutama setelah terpilihnya pemerintahan Partai Buruh di Inggris dan konfirmasi Wakil Presiden AS Kamala Harris sebagai calon Partai Demokrat dalam pemilihan presiden mendatang. Pernyataan Harris mengenai Gaza mengindikasikan adanya potensi pergeseran dari dukungan Biden yang konsisten terhadap Israel.

Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh terbunuh di Iran, berdasarkan kenyataan Hamas dan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. (Gambar AP)

Pemimpin Hamas Hanayeh Terbunuh di Iran

, , , , 0

Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) mengkonfirmasi kematian Ismail Haniyeh, pemimpin kelompok Hamas, hanya beberapa jam setelah Israel menyatakan mereka sudah membunuh komander Hizbollah di Beirut.

Pembunuhan ganda ini merupakan pukulan berat bagi Hamas dan Hizbullah, terutama bagi Iran, yang mendukung kedua kelompok tersebut dan telah bersumpah untuk membalas dendam. Peristiwa ini memicu kekhawatiran bahwa perang di Gaza dapat meningkat menjadi konflik regional yang lebih luas.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media Iran, mereka menyatakan bahwa Iran akan “mempertahankan integritas teritorial, martabat, kehormatan, dan kebanggaannya, dan akan membuat penjajah teroris menyesali tindakan pengecut mereka.”

Seorang pejabat senior Hamas menggambarkan pembunuhan Haniyeh sebagai “tindakan pengecut yang tidak akan luput dari hukuman.” Mediator Qatar dan Mesir juga memperingatkan bahwa pembunuhan ini akan semakin menghambat pembicaraan mengenai gencatan senjata dan kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang ditahan di Gaza.

Meski tidak ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, namun kecurigaan dengan cepat tertuju pada Israel, yang sebelumnya telah bersumpah untuk membunuh Haniyeh dan para pemimpin Hamas lainnya setelah serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober yang menyulut perang di Gaza. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa AS “tidak mengetahui atau terlibat dalam” pembunuhan Haniyeh.

Pasca insiden ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel “akan membayar mahal setiap agresi terhadap kami dari sisi manapun.” Pernyataan ini menjadi pernyataan publik pertamanya sejak pembunuhan pemimpin politik utama Hamas tersebut.

Hamas dan Iran dengan cepat menyalahkan Israel atas pembunuhan tersebut yang berisiko meningkat menjadi perang regional. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengutuk pembunuhan Haniyeh, menyebutnya sebagai “tindakan pengecut” dan mendesak warga Palestina untuk bersatu melawan Israel.

“Presiden Mahmoud Abbas dari Negara Palestina mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dan menganggapnya sebagai tindakan pengecut dan eskalasi yang serius,” kata Abbas dalam sebuah pernyataan.

 

Siapa Haniyeh?

Haniyeh terpilih sebagai kepala biro politik Hamas pada tahun 2017, menggantikan Khaled Mashaal. Dia telah memantapkan dirinya sebagai tokoh terkemuka, setelah menjabat sebagai perdana menteri Palestina pada tahun 2006 setelah kemenangan tak terduga Hamas dalam pemilihan parlemen tahun itu. Selama konflik Gaza yang sedang berlangsung, ia melakukan misi diplomatik ke Iran dan Turki, di mana ia bertemu dengan presiden kedua negara tersebut.

Haniyeh dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan para pemimpin dari berbagai faksi Palestina, termasuk faksi-faksi yang bersaing dengan Hamas. Sejak meninggalkan Jalur Gaza pada tahun 2019, ia tinggal di Qatar. Tokoh Hamas terkemuka di Gaza adalah Yahya Sinwar, yang mendalangi serangan 7 Oktober.

Pada bulan April, serangan udara Israel di Gaza mengakibatkan kematian tiga putra Haniyeh dan empat cucunya. Haniyeh menyatakan bahwa pembunuhan ini tidak akan memaksa Hamas untuk melunakkan pendiriannya dalam negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Israel.

Fatah representative Mahmoud al-Aloul, China's Foreign Minister Wang Yi, and Hamas representative Mussa Abu Marzuk attended the signing of the declaration

Deklarasi Persatuan Nasional Palestina, Apa Artinya bagi Cina?

, , , , , 0

Faksi-faksi di Palestina baru-baru ini menandatangani deklarasi “persatuan nasional” yang bertujuan untuk mempertahankan kontrol Palestina atas Gaza jika perang Israel di wilayah tersebut berakhir. Menariknya, deklarasi ini ditandatangani oleh faksi yang sudah lama berkompetisi yakni Hamas dan Fatah, serta 12 kelompok Palestina lainnya. 

Tidak hanya itu, dari berbagai upaya untuk menyatukan faksi ini berujung kegagalan, namun Cina berhasil menjadi fasilitator deklarasi faksi ini. Pernyataan bersama ini dinamakan “Deklarasi Beijing untuk Menghentikan Perpecahan dan Memperkuat Persatuan Nasional Palestina” menunjukkan peran Cina dalam mendukung kesatuan dan perdamaian di Palestina.

Deklarasi yang berisi delapan poin tersebut ditandatangani pada Selasa (23/07/2024) tersebut dimediasi oleh Cina setelah tiga hari pembicaraan intensif. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyatakan bahwa inti dari kesepakatan penting untuk membentuk “pemerintah rekonsiliasi nasional sementara” untuk memerintah Gaza pascaperang. Tidak hanya mengenai persatuan pasca perang, namun juga terdapat kesepakatan tentang wilayah dan kependudukan sesuai dengan hukum internasional. Inti penting lain deklarasi ini juga adalah bahwa Organisasi Kemerdekaan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) akan menjadi satu-satunya perwakilan resmi untuk masyarakat Palestina. PLO sendiri merupakan koalisi partai yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada tahun 1993 dan membentuk pemerintahban baru di bawah Otoritas Palestina. 

Perwakilan pejabat Hamas Mousa Abu Marzouk dan Sekretaris Jenderal Prakarsa Nasional Palestina Mustafa Barghouti mengatakan hal serupa yakni perjanjian ini menjadi perjalanan persatuan nasional dan menjadikan perjanjian ini paling ‘penting’ yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Namun, bagaimana arti deklarasi ini bagi faksi Palestina dan bagi Cina?

 

Deklarasi persatuan sebagai kesatuan politik secara internal dan internasional?

Terdapat beberapa poin menarik yang bisa diambil dari perjanjian faksi-faksi Palestina ini. Faksi-faksi Palestina terdiri dari berbagai kelompok sendiri yang memiliki pandangan dan pendekatannya masing-masing, sehingga deklarasi ini menjadi pencapaian besar di tengah konflik Israel-Palestina. 

Barghouti menilai perjanjian yang ‘menyatukan’ berbagai faksi Palestina ini penting untuk menahan upaya Israel untuk membuat kolaborasi struktural lainnya yang hanya akan bertentangan dengan kepentingan Palestina. Selain itu, Hamas juga menilai deklarasi ini akan memberikan batasan untuk melawan segala campur tangan dari pihak internasional dan regional yang berpotensi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Palestina. Deklarasi ini merefleksikan kesamaan pandangan dan tujuan faksi Palestina, di mana bahkan Hamas pun mengatakan terdapat kemungkinan bahwa mereka tidak akan mengambil peran apapun untuk pemerintahan Gaza setelah perang.

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyebut perjanjian tersebut sebagai momen bersejarah yang akan mendukung kemerdekaan Palestina. Keberhasilan Cina dalam mencapai kesepakatan ini ternyata tetap memunculkan keraguan terutama dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan terdapat kompleksitas seperti konflik lama yang terjadi antara faksi-faksi Palestina dan oposisi Barat yang menentang Hamas untuk berperan dalam pemerintahan. Selain itu, tidak ada juga jadwal yang diumumkan untuk pelaksanaannya. Namun, meskipun begitu, deklarasi ini tetap menjadi awal penting bagi semua pihak untuk mencapai langkah penting menuju persatuan Palestina secara internal.

Berdasarkan pendekatan neorealisme Kenneth Waltz, politik internasional bersifat anarki yang mengacu pada ketidakadaannya otoritas yang lebih tinggi untuk mengadili perselisihan nasional. Poin lainnya yakni adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata dan negara-negara kuat memaksakan kepentingannya agar tercapai. Berkaitan dengan deklarasi persatuan nasional Palestina, faksi-faksi Palestina yakni Hamas, Fatah, dan kelompok lainnya menilai negara Barat dengan kepentingannya ingin terus memecah belah Palestina, sehingga bersatu lebih kuat dibandingkan terpecah. Deklarasi yang disepakati bersama ini menjadi upaya membentuk dan memperkuat persatuan dan persepsi yang sama terhadap ancaman eksternal, terutama dari Israel dan negara-negara yang mendukungnya.

Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan dan peran yang menunjukkan bahwa setidaknya faksi-faksi Palestina lebih memilih Cina sebagai fasilitator deklarasi perdamaian dibandingkan negara-negara Barat dan aktor internasional. Cina sebagai negara yang dianggap ‘berlawanan’ dengan Barat berupaya meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Deklarasi ini juga menjadi upaya China untuk menyeimbangkan kekuasaan politik di wilayah yang berada di bawah pengaruh dominasi negara Barat. Peran negara dan aktor non-negara dalam isu ini juga menunjukan adanya upaya untuk menavigasi sruktur sistem internasional yang anarkis untuk lebih meningkatkan peran diplomasinya. Meski Cina tidak secara langsung terlibat dalam upaya Amerika Serikat untuk mendukung gencatan senjata, namun China secara aktif mendekat kepada Palestina guna mendukung perdamaian. 

Ada luka mendalam dalam yang membuat Irlandia mendukung Palestina dan mengutuk Israel

Israel ‘Marah’ kepada Irlandia yang Berencana Segera Mengakui Kedaulatan Palestina

, , , , 0

Menteri Luar Negeri Israel sangat marah kepada Irlandia atas beberapa masalah, termasuk mendukung kasus Afrika Selatan terhadap genosida Israel terhadap Gaza di hadapan Mahkamah Internasional. Mereka juga sangat marah atas “pengakuan kemungkinan negara Palestina di masa depan.”

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam Perdana Menteri baru Irlandia, Simon Harris,di mana Israel mengatakan bahwa Harris lupa untuk “menyebutkan 133 tawanan Israel yang telah membusuk di terowongan Hamas selama enam bulan terakhir.”

Menteri Luar Negeri Irlandia, Micheal Martin, juga menyatakan bahwa penundaan pengakuan Palestina “tidak kredibel dan tidak bisa diundur lebih lama lagi.” Tidak hanya itu, Irlandia juga menyatakan akan mengundang negara lainnya melalui inisiasi formal untuk perdamaian agar pengakuan negara Palestina akan terjadi. 

Sebelumnya, Irlandia menjadi negara Eropa pertama yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO atau Palestine Liberation Organization) dan pengkritik Israel di Uni Eropa (UE), juga pemerintahan baru Swedia menyatakan bahwa mereka akan mengakui Palestina. Selain itu, Dewan Rakyat di Inggris sudah mendukung resolusi tidak mengikat untuk mendorong London melakukan tindakan yang sama seperti Irlandia. Spanyol melalui Partai Pekerja Sosialis mengajukan proposal untuk mendorong Kongres Spanyol mengakui Palestina, namun jadwal untuk pemungutan suara belum ditentukan. Negara Malta dan Slovekia juga turut mendukung intensi melakukan tindakan serupa.

Senator Irlandia, Averil Power, dari partai sayap kanan-tengah, mengatakan “Rekan-rekan, dua puluh tahun setelah Perjanjian Oslo, prospek mencapai solusi dua negara tampaknya semakin jauh dari tahun sebelumnya. Dan alasannya adalah karena Israel telah melakukan segala yang mereka bisa untuk merusak kemungkinan hasil seperti itu. Sambil berpura-pura berbicara tentang perdamaian, Israel terus meningkatkan pendudukan ilegalnya di Palestina.”

Dukungan Irlandia bukanlah hal baru karena sejak beberapa dekade lalu, dukungan masyakat meningkat terhadap Palestina. 

Palestinians walk through the destruction left by the Israeli air and ground offensive on the Gaza Strip near Shifa Hospital in Gaza City, Monday, April 1, 2024. (AP Photo/Mohammed Hajjar)

Militer Israel mundur dari Rumah Sakit Terbesar di Gaza, Shifa

, , , , 0

Militer Israel pada hari Senin (1/4/2024) mundur dari rumah sakit terbesar di Gaza, Shifa, setelah melakukan serangan dua minggu, meninggalkan beberapa jenazah dan sejumlah besar kerusakan, menurut warga Palestina.

Militer Israel telah menggambarkan serangan terhadap Rumah Sakit Shifa sebagai salah satu operasi paling sukses dalam perang hampir enam bulan itu. Militer mengatakan telah membunuh puluhan anggota Hamas dan militan lainnya, termasuk operator senior, dan telah mengambil senjata serta intelijen berharga. 

Badan kesehatan PBB mengatakan beberapa pasien meninggal dan puluhan orang lainnya terancam selama serangan, yang membawa lebih banyak kerusakan ke rumah sakit yang sudah hampir berhenti berfungsi. Mohammed Mahdi, yang termasuk ratusan warga Palestina yang kembali ke area itu, menggambarkan pemandangan “kerusakan total.” Dia mengatakan beberapa bangunan telah terbakar dan bahwa ia telah menghitung enam jenazah di area itu, termasuk dua di halaman rumah sakit.

Rekaman video yang beredar di internet menunjukkan bangunan yang rusak parah dan terbakar, tumpukan tanah yang telah digali oleh buldoser dan pasien di tandu di lorong-lorong yang gelap.

Warga lain, Yahia Abu Auf, mengatakan masih ada pasien, petugas medis, dan orang-orang yang mengungsi di dalam kompleks medis setelah beberapa pasien telah dibawa ke Rumah Sakit Ahli yang terdekat. Dia mengatakan buldoser militer telah meratakan sebuah pemakaman darurat di halaman Shifa. “Kondisinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata,” katanya. “Okupasi menghancurkan semua rasa kehidupan di sini.”

Israel telah menuduh Hamas menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer dan telah melakukan serangan ke beberapa fasilitas medis. Militer mengatakan telah meluncurkan serangan ke Shifa setelah Hamas dan militan lainnya berkumpul di sana.

Pejabat kesehatan di Gaza membantah tuduhan tersebut. Para kritikus menilai militer telah membahayakan warga sipil dan menghancurkan sektor kesehatan yang sudah overload dengan korban perang. Palestina mengatakan pasukan Israel secara paksa mengungsikan rumah-rumah di dekat Rumah Sakit Shifa di pusat Kota Gaza dan memaksa ratusan warga untuk berjalan ke selatan.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan lebih dari seratus pasien masih berada di dalam kompleks, termasuk empat anak dan 28 pasien kritis. Dia juga mengatakan tidak ada popok, kantong urine, atau air untuk membersihkan luka, dan bahwa banyak pasien menderita luka terinfeksi dan dehidrasi.

Militer sebelumnya telah menyerbu Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza, pada bulan November, setelah mengatakan bahwa Hamas memelihara pusat komando dan kontrol yang rumit di dalam dan di bawah kompleks tersebut. Militer mengungkapkan sebuah terowongan yang berjalan di bawah rumah sakit yang mengarah ke beberapa ruangan, serta senjata yang dikatakan telah disita dari dalam bangunan medis, tetapi tidak ada yang sebesar yang dituduhkan sebelum serangan.

Minister of Foreign Affairs, Lebanon

Lebanon: Serangan Hizbullah akan Berhenti jika Perjanjian di Gaza Tercapai

, , , , 0

Kelompok militan Islam di Lebanon meluncurkan serangan-serangan akurat yang menargetkan kelompok tentara Israel di sekitar garis militer yang dikuasai Israel. Dalam dukungannya untuk masyarakat Palestina dan gerakan militannya, Hizbullah meluncurkan tiga serangan di distrik Barat dan Timur. Tensi meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel meningkat akibat saling tembak antara Hezbollah dan pasukan Israel.

Ini terjadi setelah Israel meluncurkan serangan militer mematikan ke Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Palestina, Hamas, pada 7 Oktober. Setidaknya 164 anggota Hezbollah telah tewas sejak bentrokan antara kedua belah pihak itu pecah pada Oktober, menurut data yang dirilis oleh kelompok Lebanon tersebut.

Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bou Habib, menyatakan bahwa jika terjadi gencata senjata di Gaza, maka Hizbullah akan menghentikan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel (IOF) di wilayah Palestina yang diduduki.

Habib juga menjelaskan bahwa Hizbullah tidak berniat membuka perang lain, namun perang di Gaza adalah hal yang tidak dapat diterima.

Dalam upaya menambah tekanan kepada Lebanon, Israel mengklaim akan melakukan serangan di Lebanon jika perjanjian politik gagal disepakati, menyusul kehadiran Hizbullah di perbatasan dekat Lebanon-Palestina.

Sejak pergerakan militan Islam di Lebanon meluncurkan operasinya pada bulan Oktober yang lalu sebagai dukungan untuk Gaza setelah operasi Banjir Al-Aqsa, hampir seperempat juta pemukim Israel mengungsi dari utara Palestina yang diduduki karena takut akan serangan Hezbollah dan pengulangan skenario serupa dengan yang terjadi di sekitar Gaza.

Israel memberitahu Washington pada bulan Desember bahwa mereka tidak akan memiliki “pilihan lain” selain melancarkan agresi militer terhadap Lebanon jika tidak ada kesepakatan diplomatik yang tercapai yang memungkinkan pemukim entitas tersebut kembali ke Utara. Konflik antara Hizbullah dan Israel bisa menjadi pemicu membesarnya konflik antar kelompok terorisme di wilayah regional tersebut.

The Israeli Prime Minister vowed to press on with the offensive in Gaza 'until complete victory'

PM Israel Netanyahu Menolak Dorongan AS untuk Isu Palestina

, , , , 0

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan ketidaksetujuannya kepada Amerika Serikat (AS) mengenai pembentukan negara Palestina, menyusul resolusi konflik di Gaza.

Tidak hanya itu, Netanyahu juga menyatakan bahwa dia akan terus melakukan serangan ofensif di Gaza hingga ‘menang seutuhnya’ di mana Ia akan mengusahakan kehancuran Hamas dan pengembalian tahanan Israel.

Dengan lebih dari 25,000 warga Palestina tewas sejak konflik muncul, kata perwakilan Hamas, dan sekitar 85% populasi mengungsi, Israel mengalami tekanan luar biasa untuk menahan diri dari tindakan ofensifnya dan membuka diri untuk dialog. 

Aliansi Israel, AS dan beberapa negara lain juga sudah mendorong untuk dilakukannya gencatan senjata dan ‘solusi dua negara’ di mana Palestina akan menjadi negara di samping Israel.

Juru bicara Dewan Keamanan AS John Kirby menyadari adanya perbedaan pandangan antara AS dan Israel. 

Gedung Putih merespons dengan menyatakan bahwa AS akan terus ‘bekerja’ menuju solusi dua negara dan bahwa tidak akan ada reokupasi Gaza oleh Israel setelah perang berakhir. “Akan ada Gaza pasca-konflik, tanpa reokupasi Gaza,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada wartawan di pesawat Air Force One setelah pidato Netanyahu.

Seiring perkembangan lebih lanjut, segera setelah pidato Netanyahu, Meksiko dan Cile mengumumkan bahwa mereka telah merujuk tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki kepada jaksa pengadilan pidana internasional untuk penyelidikan kemungkinan “kejahatan perang.” Kementerian Luar Negeri Meksiko menyatakan bahwa langkah tersebut diambil karena keprihatinan yang semakin meningkat terhadap eskalasi kekerasan dan korban sipil.

Sebelumnya pada hari Kamis, Perdana Menteri Netanyahu menekankan bahwa Israel harus memiliki kontrol keamanan atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan, yang akan mencakup wilayah negara Palestina yang mungkin ada di masa depan. Ia menyatakan bahwa kondisi ini sangat penting untuk keamanan Israel dan bertentangan dengan konsep kedaulatan Palestina. Netanyahu menyampaikan pandangan ini kepada sekutu Amerika, menegaskan komitmennya untuk melindungi keamanan Israel dan menolak upaya untuk memberlakukan situasi yang dapat merugikan keamanan negaranya.

Oposisi Netanyahu terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi tema konsisten sepanjang kariernya di dunia politik, dan baru-baru ini ia mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan mencegah pendirian negara Palestina. Meskipun Amerika Serikat secara historis mendukung hak Israel untuk membela diri, terdapat kesenjangan yang semakin melebar dengan sekutu Barat karena tindakan militer terus-menerus yang dilakukan oleh Israel. Setelah serangan pada 7 Oktober, yang merupakan yang terburuk dalam sejarah Israel dengan tewasnya sekitar 1.300 orang Israel oleh penembak Hamas dan penyanderaan sekitar 240 orang, AS mendukung hak Israel untuk membela diri. Namun, seiring bertambahnya jumlah kematian di Gaza, pemerintah Barat menyerukan Israel untuk menahan diri.

EU Commission Neighborhood and Enlargement Commissioner Oliver Varhelyi (Photo: Getty)

Buntut Serangan Hamas, Uni Eropa Akan Menangguhkan Bantuan ke Palestina?

, , , , , 0

Menanggapi serangan Hamas terhadap Israel baru-baru ini, Komisi Eropa  Oliver Varhelyi mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan segera menangguhkan dan meninjau semua bantuan pembangunan kepada rakyat Palestina, dengan total 691 juta euro (sekitar 729 juta USD). 

Serangan Hamas ke selatan Israel telah menewaskan setidaknya 800 orang dan melukai ribuan lainnya merupakan serangan paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir. Kelompok Palestina juga menyandera lebih dari 100 orang dalam serangan kilat pada hari Sabtu (7/10). Serangan-serangan ini termasuk serangan terhadap festival musik Israel, di mana layanan darurat Israel mengatakan mereka menemukan lebih dari 260 mayat. Selain itu, lebih dari 500 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di Gaza sejak Sabtu dan ribuan lainnya terluka.

Israel juga telah memperingatkan akan melancarkan serangan mematikan terhadap Hamas di Gaza, kawasan yang terkepung dan padat penduduk dengan 2,3 juta warga Palestina. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan “pengepungan” Gaza, memutus akses ke makanan, listrik, air, dan bahan bakar.

 

Penangguhan bantuan

Langkah penangguhan ini diikuti oleh Jerman dan Austria yang juga memutuskan untuk mengakhiri bantuan pembangunan bilateral masing-masing ke Palestina. Sementara itu, Italia menyatakan pendapat berbeda dan menegaskan bahwa penghentian bantuan bukanlah topik diskusi.

Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg mengumumkan penangguhan bantuan pembangunan untuk beberapa proyek senilai sekitar 19 juta euro ($20 juta). Lebih lanjut, Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze, dari Partai Sosial Demokrat, mengklarifikasi bahwa saat ini tidak ada proyek bantuan bilateral dan sementara ini Berlin sedang meninjau komitmennya atas wilayah Palestina.

“Ini juga merupakan ekspresi solidaritas  kami yang kuat terhadap Israel,” tegas Schulze. Dia mencatat komunikasi yang berkelanjutan dengan mitra regional dan peninjauan situasi secara cermat. Kementerian Pembangunan Jerman telah mengalokasikan 250 juta euro untuk proyek bilateral di wilayah Palestina  tahun ini dan tahun depan. Jumlah pasti yang didistribusikan tahun ini belum diumumkan.

Meskipun para politisi Jerman telah menekankan kewajiban khusus negara mereka terhadap Israel, beberapa pihak menentang keputusan untuk memotong bantuan tersebut, dengan alasan bahwa Hamas, bukan  rakyat Palestina secara keseluruhan, yang  bertanggung jawab atas serangan-serangan ini.

 

Inkonsistensi Uni Eropa

Namun, beberapa waktu setelah pernyataan tersebut, Uni Eropa  mengumumkan  tidak akan menangguhkan bantuan pembangunan kepada Palestina, membalikkan keputusan sebelumnya yang  membekukan semua pembayaran bantuan setelah mendapat kritik luas internasional.

Setelah mengatakan akan meninjau seluruh bantuan pembangunan sebesar 691 juta euro ($728 juta)  untuk Palestina, Uni Eropa kemudian mengumumkan  akan meninjau pembayaran tersebut untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tidak disalahgunakan. Blok negara-negara Eropa ini tidak memberikan penjelasan atas pembatalan keputusan tersebut.

“Kami tidak akan menangguhkan pembayaran,” kata Komisi Eropa dalam pernyataan singkatnya, hanya terpaut lima jam setelah Komisaris Eropa Oliver Varhelyi mengumumkan bahwa semua pembayaran untuk pengembangan program  untuk Palestina akan “segera ditangguhkan. Semua proyek akan ditinjau.” “Semua usulan anggaran baru… ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut.”

Pengumuman Varhelyi tampaknya mengejutkan beberapa negara anggota, dengan Spanyol, Irlandia dan Luksemburg menyatakan ketidaksetujuannya, dan para kritikus menuduh Uni Eropa menghukum seluruh warga Palestina karena serangan yang dilakukan oleh Hamas, yang menyebabkan ratusan warga Israel tewas dan dikecam secara luas. Uni Eropa juga dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, kepada Hamas, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan tentang tujuan  pemotongan bantuan tersebut.

“Menteri Luar Negeri José Manuel Albares telah menghubungi Komisaris Eropa Oliver Varhelyi untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan ini,” kata Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam sebuah pernyataan setelah pengumuman awal.

Seorang pemimpin kelompok Jihad Islam Palestina, Khader Adnan, meninggal setelah melakukan mogok makan selama 86 hari di penjara Israel. Foto/Al Jazeera

Tokoh Milisi Palestina Tewas di Penjara Israel Pasca Mogok Makan

, , , , , , 0

Otoritas penjara Israel mengonfirmasi bahwa milisi Palestina, Khader Adnan, yang melakukan mogok makan selama 87 hari sudah tewas. 

Pihak Israel menyebut bahwa Adnan menolak untuk menerima perawatan medis meskipun sudah ditawarkan. Mereka menemukan Adnan tidak sadarkan diri di dalam penjara. 

Kelompok di Gaza bereaksi keras terhadap kematian Adnan dan menganggap bahwa dia dibunuh oleh Israel dengan cara yang tidak adil. Asosiasi tahanan yang berbasis di Gaza, WAED, menyebut bahwa Adnan dieksekusi secara tidak manusiawi. 

Adnan berasal dari Jenin yang saat ini diduduki oleh Israel, dan merupakan tokoh penting dari Gerakan Jihad Islam di Tepi Barat yang menolak perdamaian dengan Israel, sama seperti Hamas. 

Israel menuduh Adnan mendukung tindakan terorisme dan terafiliasi dengan kelompok teroris, serta melakukan penghasutan. 

Sebelumnya, Adnan juga sering melakukan mogok makan dan telah beberapa kali dipenjara. Dia pernah melakukan mogok makan beberapa kali setelah penangkapan sebelumnya, termasuk mogok makan selama 55 hari pada tahun 2015 untuk memprotes penangkapannya di bawah detensi administratif, di mana tersangka ditahan secara tidak terbatas oleh Israel tanpa tuduhan atau persidangan.

HaMoked, sebuah kelompok hak asasi manusia Israel, mengatakan bahwa saat ini lebih dari 1.000 tahanan Palestina ditahan oleh Israel tanpa tuduhan atau persidangan, yang merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2003.

Menurut Mustafa Barghouti, mantan menteri informasi Palestina dan sekretaris jenderal partai politik Inisiatif Nasional Palestina, ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya yang terjadi. 

Ia menyalahkan pemerintah Israel dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir atas tindakan pembunuhan ini, dan menyebutnya sebagai pembunuhan karena pihak Israel sudah mengetahui bahwa seseorang yang melakukan mogok makan selama 87 hari dan tidak menerima perawatan medis, pasti akan meninggal kapan saja.

Barghouti menambahkan, “Khader Adnan ditangkap tanpa tuduhan. Ini bukan pertama kalinya. Ia ditahan di bawah istilah detensi administratif, di mana Israel bisa menangkap siapa saja tanpa memberikan alasan, tuduhan, bukti, atau persidangan,” katanya.

“Ini adalah negara yang menganut paham Fasis. Israel menerapkan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima.”

Adnan, seorang ayah dari sembilan anak, telah ditangkap sebanyak 12 kali selama hidupnya dan pernah melakukan aksi mogok makan selama beberapa kali selama berada di penjara Israel, seperti yang dilaporkan oleh WAFA.

Setelah kabar tentang kematian Adnan tersebar pada hari Selasa, militer Israel mengumumkan bahwa mereka mendapat laporan bahwa tiga roket telah ditembakkan dari Jalur Gaza menuju wilayah Israel, tetapi sayangnya roket tersebut jatuh di area yang tidak berpenghuni.

Load More