Menu

Mali

Para pengunjung mengenakan kamuflase militer berdiri di pintu masuk 'Pusat PMC Wagner', terkait dengan pendiri kelompok militer swasta (PMC) Wagner Yevgeny Prigozhin, saat pembukaan resmi blok kantor pada Hari Persatuan Nasional, di Saint Petersburg, pada 4 November 2022. (Foto oleh Olga MALTSEVA / AFP) (Foto oleh OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)

“Pasukan Wagner Rusia mengincar Rute Mali untuk Mengirim Pasokan Perang” menurut AS

, , , , , , , 0

Pasukan tentara bayaran Rusia, Wagner tengah berusaha menyembunyikan upaya untuk mendapatkan peralatan militer internasional untuk digunakan dalam perang di Ukraina dan berusaha untuk mengirimkan pasokan tersebut melalui Mali, kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Pasukan tentara bayaran yang berjuang bersama pasukan Rusia di Ukraina bahkan bersedia menggunakan dokumen palsu untuk mengirimkan peralatan militer melalui Mali, kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller kepada wartawan pada jumpa pers pada 22 Mei 2023. “Kami telah diberitahu bahwa Wagner sedang berusaha untuk melakukan transit akuisisi material untuk membantu perang Rusia melalui Mali dan bersedia menggunakan dokumen palsu untuk transaksi ini,” kata Miller dilansir dari Al Jazeera.

“Faktanya, ada indikasi bahwa Wagner telah berusaha membeli sistem militer dari pemasok asing, dan mengirimkan senjata ini melalui Mali sebagai pihak ketiga,” katanya. “Kami belum melihat, hingga saat ini, indikasi apapun bahwa akuisisi ini telah diselesaikan atau dilaksanakan, tetapi kami memantau situasinya dengan cermat,” tambah Miller. Miller menambahkan bahwa AS telah memberlakukan sanksi terhadap orang dan entitas di berbagai benua yang ditemukan mendukung operasi militer Wagner, dan Washington akan segera mengatakan lebih banyak tentang upaya untuk mengirimkan peralatan melalui Mali.

Wagner dan pemilik perusahaan itu Yevgeny Prigozhin telah berulang kali dikenai sanksi oleh AS dan UE atas pelanggaran hak asasi manusia di Afrika dan karena berpartisipasi dalam invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara Barat juga menyuarakan keprihatinan atas aktivitas tentara bayaran Wagner di Mali.

Awal bulan Mei, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengumumkan bahwa laporan pencarian fakta telah menyimpulkan ada indikasi kuat bahwa lebih dari 500 orang tewas di Mali oleh pasukan Mali dan personel militer asing – diyakini dari Wagner – selama operasi pada Maret 2022 yang berlangsung selama lima hari di desa Moura di wilayah Mopti tengah negara itu.

“Saksi melaporkan melihat ‘pria kulit putih bersenjata’ yang berbicara bahasa yang tidak diketahui beroperasi bersama pasukan Mali dan kadang-kadang muncul untuk mengawasi operasi,” kata PBB dalam sebuah pernyataan. Selain itu, PBB mengatakan bahwa menurut para saksi, pasukan Mali digilir masuk dan keluar dari Moura setiap hari, tetapi personel asing tetap bertahan selama operasi berlangsung.

Di sisi lain, penguasa militer Mali dan Rusia sebelumnya menyatakan bahwa personel Wagner di Mali bukanlah tentara bayaran, melainkan pelatih yang membantu pasukan lokal dengan peralatan militer yang dibeli dari Rusia.

Perwira Pasukan Operasi Khusus Marinir Prancis menghadiri pelatihan dengan tentara FAMA Mali sebagai misi militer multinasional Satuan Tugas Takuba (Foto oleh Thomas COEX / AFP) (Foto oleh THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

Pasukan Pimpinan Prancis di Mali Memulai Penarikan Personelnya

, , , , , 0

Prancis dan negara-negara Barat yang terlibat dalam operasi anti-teroris akan mulai menarik diri dari Mali menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 17 Februari 2022. Pasukan anti-teroris yang dipimpin oleh Prancis akhirnya menarik diri setelah melawan kelompok militant selama 9 tahun semenjak 2013 di bawah mantan Presiden François Hollande.

“Kami tidak dapat tetap terlibat secara militer bersama otoritas de facto yang strategi dan tujuan tersembunyinya dirahasiakan dari kami,” kata Macron kepada wartawan”. Keputusan Macron ini disusul dengan rusaknya hubungan diplomatik di tengah konflik yang meningkat dengan junta militer yang memerintah Mali saat ini. Rencana penarikan ini direncanakan akan berjalan selama empat hingga enam bulan. Kabar ini disampaikan setelah pertemuan para pemimpin Eropa dan Afrika di Istana lysée pada Rabu malam.

Prancis dan sekutunya juga akan menutup pangkalan militer mereka di Gossi, Ménaka dan Gao dan memindahkan tentara yang ditempatkan di sana ke Niger, menurut Macron. Dilansir dari CNN, negara yang terlibat Operasi Barkhane dan Gugus Tugas Takuba menganggap bahwa “kondisi politik, operasional, dan hukum tidak lagi terpenuhi untuk melanjutkan keterlibatan militer mereka saat ini secara efektif dalam perang melawan terorisme. di Mali”. Pemerintah Eropa dan Kanada menganggap bahwa akibat hambatan oleh otoritas transisi Mali menyulitkan misi mereka disana.

Lebih spesifik, negara-negara yang membantu Prancis mengatakan bahwa kegagalan otoritas transisi Mali memenuhi komitmen mereka untuk mengadakan pemilihan pada 27 Februari menjadi salah satu alasan penarikan pasukan. Keterkaitan dengan bagaimana Prancis membantu Mali dalam melaksanakan komitmennya, Macron membantah bahwa misi Prancis di Mali adalah sebuah kegagalan. Baik Prancis dan negara lainnya yang terlibat menyatakan tetap berkomitmen untuk memerangi pemberontakan di wilayah tersebut.

Untuk itu, penarikan pasukan tidak serta merta kembali ke Prancis dan negara terkait, tetapi Nigeria telah menyetujui untuk menampung beberapa pasukan yang mundur. “Prancis telah memainkan peran pemersatu dalam mobilisasi internasional ini demi Sahel,” katanya. “Kami akan terus memastikan peran pemersatu ini.”

Kolonel Souleymane Dembélé, juru bicara junta yang berkuasa mengabaikan pengumuman Prancis. Menurutnya, keberadaan Prancis sama sekali tidak membawa kebaikan ataupun kemajuan dalam memerangi terorisme. Dembélé mengatakan “terorisme melanda seluruh wilayah Mali”.

Sejak tahun 2013, hampir 5.000 tentara Prancis dikerahkan di wilayah Sahel untuk memerangi pemberontakan Islam sebagai bagian dari Operasi Barkhane, dengan sekitar 2.400 di antaranya berlokasi di tiga pangkalan di Mali utara. Tercatat 53 tentara Prancis tewas dalam operasi di wilayah Sahel itu.

Hubungan Prancis dan Mali telah memburuk semenjak tahun 2020. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan seperti kapan Prancis akan menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Pada tahun tersebut, kelompok pemberontak melakukan kudeta terhadap pemerintah Mali dan kemudian meningkat ketika junta mengingkari kesepakatan untuk penyelenggaraan pemilihan dan ingin memegang kekuasaan hingga 2025 yang mengarah pada pengusiran duta besar Prancis.

Penarikan pasukan Prancis sendiri menuai sikap yang berbeda-beda dari masyarakat. Seorang pria mengatakan kepada BBC bahwa tindakan itu “membawa perdamaian “, sementara yang lain menggambarkan intervensi Prancis di Mali sebagai “kegagalan”. Namun, yang lain menyatakan ketakutan bahwa situasinya “memburuk”.