Pada 26 April 2026, kelompok teroris Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) yang terafiliasi dengan Al-Qaeda, milisi Front Pembebasan Azawad (ALF), dan kelompok milisi lainnya melancarkan serangan mendadak serentak terhadap berbagai lokasi di Mali. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh JNIM, serangan ini menargetkan beberapa target vital seperti Bandara Internasional Bamako serta empat kota lainnya yang berada di Selatan dan Utara Mali. Berdasarkan pernyataan dari jurnalis AP yang berada di lokasi saat serangan berlangsung, serangan yang dilancarkan JNIM dan kelompok milisi lainnya dilakukan menggunakan senjata berat dan senapan mesin. Serangan ini juga menargetkan dan menewaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Sadio Camara yang saat itu sedang berada di rumahnya. Tidak lama setelah serangan rampung, ALF mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menguasai Kota Kidal dan sebagian dari Kota Gao.
Beberapa hari setelah serangan kejutan tersebut, Presiden Mali Assimi Goita menyatakan kepada publik dalam pidato televisi bahwa dia mengecam aksi yang dilancarkan para teroris. Presiden Assimi juga menyatakan bahwa dia berkomitmen untuk memastikan bahwa kelompok teroris yang bertanggung jawab atas serangan ini akan sepenuhnya mendapatkan balasan setimpal. Selain itu, Assimi menekankan bahwa saat ini situasi sudah terkendali dan Pasukan Pertahanan Mali akan melanjutkan operasi pembersihan hingga seluruh kelompok yng bertanggung jawab dapat sepenuhnya ditumpas. Tidak lama setelah memberikan pidato tersebut, Assimi bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Mali Igor Gromyko untuk membahas kerja sama anti-terorisme antara kedua negara. Sementara itu Dubes Gromyko menyampaikan bahwa Rusia berkomitmen untuk mendukung pemerintah Mali dalam memberantas jaringan terorisme internasional.
Serangan ini merupakan salah satu dari serangkaian peristiwa yang telah memperburuk situasi keamanan di Mali sejak Presiden Assimi berkuasa akibat dari kudeta yang dilancarkan pada periode 2020-2021. Akibat dari kudeta ini, Mali menghentikan kerja sama dengan Militer Prancis sekaligus mengusir Pasukan Keamanan PBB yang telah menetap sejak tahun 2013. Untuk menutupi kekurangan akibat dari penarikan mundur Prancis dan PBB, pemerintah Mali memutuskan untuk bekerja sama dengan Rusia dan kelompok tentara bayaran Wagner Group. Akan tetapi, kerja sama ini tetap tidak mampu menghadang serangan dari JNIM, FLA, dan kelompok milisi lainnya karena mereka masih menguasai sebagian besar wilayah Selatan dan Utara Mali.
