Menu

Genosida

Netanyahu Ingin Membentuk Greater Israel: Apa Maksud Dari Konsep Tersebut

, , , , , , , 0

Pada 15 Agustus 2025, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Sharon Gal dari kanal media i24 TV bahwa tujuan dia memimpin Israel saat ini adalah karena ia memiliki misi historis dan spiritual untuk memastikan realisasi penuh konsep Greater Israel. Dalam pernyataan tersebut, Netanyahu menyatakan misi ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa bangsa Yahudi memiliki masa depan. Sang PM menyampaikan hal ini karena dirinya menganggap banyak dari kaum mereka yang memiliki mimpi untuk memulai kehidupan baru di Israel. Tidak lama setelah memberikan pernyataan tersebut, Netanyahu mengumumkan strategi dan kebijakan baru terhadap konflik Gaza sementara negara Arab secara serentak mengeluarkan kecaman terhadap pernyataan PM Israel karena hal tersebut melanggar hukum internasional, keamanan nasional negara Arab, dan prinsip kedaulatan.

Saat ini, implementasi dari konsep tersebut semakin terlihat dengan dilakukannya berbagai aksi yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara Israel seperti meningkatnya serangan para kolonis terhadap warga Palestina, peresmian rencana pembuatan pemukiman ilegal oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich, invasi militer terhadap wilayah selatan Suriah, dan serangan membabi-buta dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap bangunan dan infrastruktur sipil Lebanon. Serangan tersebut dapat dikatakan membabi-buta karena Israel telah mengeluarkan pengumuman yang memaksa warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka sebelum IDF tiba. Selain itu IDF juga telah mendorong warga Lebanon dari etnis Druze untuk tidak melindungi tetangga mereka yang beragama Islam Shia. Dilansir dari New York Times, berbagai organisasi kemanusiaan menganggap hal ini merupakan pengungsian paksa yang bersifat sektarian. Alhasil, dapat dikatakan bahwa seluruh aksi dan kebijakan ini menunjukkan bahwa dengan adanya gencatan senjata, pemerintahan PM Netanyahu tetap memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk memastikan realisasi dari Greater Israel.

Seluruh aksi ini, selain menuai kecaman dari berbagai belahan dunia, juga membuka sebuah pertanyaan yaitu apa itu konsep Greater Israel dan bagaimana elit politik di Israel menggambarkannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kembali ke awal konsep tersebut pertama kali diberikan oleh dua tokoh Zionis terkemuka yaitu Theodore Herzl dari Hungaria dan Ze’ev Jabotinsky dari Ukraina. Herzl menyatakan Greater Israel merupakan sebuah konsep bagi negara Israel yang menguasai bagian utara Sungai Mesir, Teluk Suez, Palestina, Jordania, Lebanon, sebagian besar Suriah, sebagian besar Irak, dan Provinsi Hatay Turki. Sementara itu, Ze’ev merevisi konsep Herzl dengan menyatakan Greater Israel merupakan negara Yahudi yang memiliki kedaulatan dari seluruh wilayah Palestina, Jordania, Selatan Lebanon, dan Selatan Suriah (Pegunungan Golan). Selain itu, Ze’ev juga menekankan doktrin ‘tembok besi’ untuk melindungi kolonis Zionis yang menetap di pemukiman ilegal serta militer kuat dengan kebijakan pertahanan proaktif untuk menghalau musuh Israel di kawasan. Dari penjelasan ini, dapat dilihat bahwa Greater Israel merupakan konsep ekspansionis dengan semangat kolonial tinggi untuk memastikan bahwa Bangsa Yahudi dapat memiliki masa depan cerah apabila ada negara yang dapat menjadi suaka bagi mereka yang ingin melarikan diri dari antisemitisme yang pada saat itu merajalela.

Jika kita bandingkan Greater Israel dengan konsep serupa lainnya seperti Greater Syria oleh Raja Faisal I dan Lebensraum dari Jerman, terdapat beberapa kemiripan yang membuatnya secara sekilas terlihat cukup standar. Kemiripan tersebut adalah narasi ekspansionis yang diberikan oleh ketiga konsep tersebut. Greater Israel ingin menguasai Mesir dan kawasan bulan sabit, Greater Syria merupakan sebuah keinginan untuk membentuk Suriah yang mencakup wilayah Lebanon, Palestina, dan Jordania, sementara Lebensraum ingin Jerman menguasai daratan Eropa Timur agar tanah yang ada dapat diubah menjadi tempat tinggal bagi para kolonis sekaligus untuk menciptakan kondisi kemandirian ekonomi. Selain itu, dalam kasus Greater Syria dan Lebensraum, terdapat kemiripan dalam hal tujuan ideologi yaitu untuk melakukan kolonisasi agar kaum tertentu dapat mengambil alih tanah tersebut sebagai rumah baru mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena kedua konsep ini merupakan produk dari beberapa ideologi ekstrim yakni Zionisme, Pan-Jermanisme, dan Nazisme.

Akan tetapi, Greater Syria memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kedua konsep sebelumnya. Perbedaan ini ada akibat dari perbedaan motivasi karena tujuan awal Raja Faisal cukup mulia yaitu untuk menghancurkan perbatasan yang secara sepihak dibentuk oleh Inggris, Prancis, Italia, dan kekuatan barat lainnya dengan Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Dalam kata lain, awal mula konsep Greater Syria ada karena bukan karena keinginan untuk menguasai melainkan sebuah upaya untuk mempersatukan seluruh bangsa Arab di kawasan bulan sabit sekaligus mematahkan rantai kolonialisme kekuatan barat. Namun sayangnya, konsep ini tidak pernah diimplementasikan karena Faisal pada akhirnya terpaksa tunduk kepada kekuatan barat yang membuatnya mampu berkuasa pasca berakhirnya perang dunia 1.

81 Tahun Sejak Never Again: Apakah Masih Relevan?

, , , , , , , 0

Dalam sejarah dunia, 27 Januari merupakan hari bersejarah karena 81 tahun sebelumnya, Tentara Merah Uni Soviet berhasil membebaskan Auschwitz, sebuah kamp yang dibangun oleh Nazi Jerman khusus untuk membunuh kaum yang mereka anggap sebagai untermenschen. Tidak lama setelah kompleks kamp tersebut dibebaskan oleh Tentara Merah, Jurnalis Soviet Boris Polevoi mempublikasikan sebuah berita di Koran Pravda yang mengkategorikan seluruh tawanan yang berada di kamp tersebut sebagai korban fasisme dan Nazisme. Pembebasan kamp ini merupakan salah satu bukti nyata dari Holocaust yang dilancarkan oleh Nazi Jerman terhadap para untermenschen seperti kaum Yahudi, Gipsi, etnis Slav, difabel, dan etnis non-kulit putih. Sejak pembebasan kamp tersebut dan penghakiman penjahat perang di Nuremberg tahun 1946, muncul slogan never again yang digunakan sebagai simbol internasional untuk mengecam dan menindak segala bentuk genosida, pembunuhan massal, dan pembersihan etnis di berbagai belahan dunia.

Untuk memastikan bahwa aksi serupa akan selalu mendapatkan kecaman dan hukuman yang setimpal, dibentuk standar universal yang dapat digunakan untuk melacak dan menghukum penjahat perang dari berbagai belahan dunia. Standar tersebut merupakan bagian dari Nuremberg seperti kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace), dan tanggung jawab komando (responsibility of command). Dari ketiga hal tersebut, tanggung jawab komando merupakan salah satu terobosan paling besar dalam hukum kemanusiaan internasional karena sebelumnya, beberapa penjahat perang Nazi Jerman yang diadili di Nuremberg seperti Wilhelm Keitel dan Alfred Jodl berusaha mengklaim bahwa mereka tidak bersalah karena para perwira militer hanya mengikuti perintah dari atasan mereka (superiors orders). Namun klaim ini ditolak sepenuhnya oleh pengadilan Nuremberg karena para hakim menganggap perwira militer serta pejabat sipil memiliki pilihan dan tanggung jawab moral untuk tidak melancarkan aksi yang dianggap ilegal dalam hukum perang internasional. Selain itu, para hakim juga menyatakan bahwa komandan unit bertanggung jawab terhadap seluruh pelanggaran hukum perang dan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh bawahannya bahkan jika dia tidak mengetahui hal tersebut sedang terjadi.

Akan tetapi, implementasi nyata dari slogan never again serta preseden Nuremberg dalam kasus serupa hingga saat ini bisa dikatakan kurang optimal karena dalam periode setelah berakhirnya perang dunia kedua, terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan reaksi keras dari komunitas internasional. Salah satunya adalah Genosida Darfur yang masih berlanjut hingga saat ini. Dalam peristiwa ini, kelompok milisi Janjaweed yang kemudian berkembang menjadi Pasukan Pendukung Cepat (RSF) melancarkan pembunuhan massal terhadap etnis non-Arab di wilayah Darfur, Sudan. Genosida ini menarik perhatian masyarakat dunia pada 26 Oktober 2025 saat RSF berhasil menguasai Kota El-Fasher yang sebelumnya dianggap sebagai benteng dari Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) di wilayah Darfur. Tidak lama setelah RSF menguasai El-Fasher terdapat bukti foto, video, serta gambar satelit yang menunjukkan bahwa kelompok milisi tersebut telah melancarkan pembunuhan massal yang terstruktur dan menyeluruh. Dilansir dari The Guardian, setidaknya 60 hingga 150 ribu warga El-Fasher tewas akibat dari aksi keji yang dilancarkan oleh RSF. Akan tetapi, walaupun aksi pembunuhan massal ini telah menuai kecaman, belum ada langkah konkret dari institusi internasional seperti Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk menangkap dan mengadili petinggi RSF atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Selain Sudan, genosida terhadap masyarakat Palestina di Gaza dan Tepi Barat merupakan contoh lain yang menunjukkan bahwa never again dan preseden Nuremberg memiliki implementasi yang kurang optimal. Pembersihan ini dilancarkan secara terstruktur dan menyeluruh oleh Israel sejak tahun 1948 karena mereka ingin mencapai tujuan ideologi Zionisme yaitu kolonisasi Palestina dari masyarakat asli nya agar wilayah tersebut dapat menjadi rumah bagi Bangsa Yahudi. Sama seperti Sudan, genosida di Palestina telah menuai kecaman dari berbagai negara karena Israel menggunakan berbagai taktik untuk memastikan bahwa pembersihan yang dilancarkan dapat sepenuhnya berhasil. Akibatnya, pada 21 November 2024 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan (arrest warrant) terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant. Namun sayangnya walaupun surat tersebut telah dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant belum ditahan karena banyak negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat, Czechia dan Argentina menolak klaim Israel sedang melakukan genosida.

Akan tetapi, terdapat juga kasus yang menunjukkan bahwa kejahatan HAM akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus yang cukup dikenal adalah pengadilan terhadap pejabat sipil dan militer yang terlibat dalam pembunuhan massal dalam Perang Yugoslavia. Dalam pengadilan tersebut, terdapat berbagai petinggi sipil dan militer Yugoslavia yang ditangkap dan diadili di Den Haag seperti Mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic, Mantan Wakil PM Yugoslavia Nikola Sainovic, dan Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Yugoslavia Dragoljub Ojdanic. Pengadilan ini secara keseluruhan menuntut 161 individu sebagai penjahat perang. Dari 161 individu tersebut 90 diberikan hukuman penjara, 19 dibebaskan, dan 13 diserahkan kepada negara asal untuk menjalankan hukuman berdasarkan peraturan nasional. Namun sayangnya Yugoslavia merupakan kasus langka karena sejak saat itu, belum ada pengadilan internasional terhadap penjahat HAM dengan skala serupa. Alhasil dapat disimpulkan bahwa walaupun slogan dan preseden Nuremberg memiliki nilai universal, implementasi dari kedua hal tersebut belum menyeluruh karena saat ini belum ada dorongan untuk membentuk pengadilan yang dapat menangani kasus kontemporer seperti Sudan dan Israel.

Komite Parlemen Israel Ajukan UU Hukuman Mati Terhadap Warga Palestina

, , , 0

Pada 3 November 2025 media Israel melaporkan komite keamanan nasional Parlemen Negeri Bintang Daud (Knesset) mengajukan sebuah undang-undang (UU) hukuman mati terhadap warga Palestina yang mendapatkan tuduhan pembunuhan terhadap warga Israel. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa sistem peradilan Israel dapat memberikan hukuman mati terhadap siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap warga Negeri Bintang Daud dengan motivasi yang bersifat nasionalis. Akan tetapi hukuman yang tertera dalam UU ini hanya berlaku terhadap masyarakat Palestina sementara warga Israel yang melakukan aksi serupa terhadap populasi Negeri Batu Kapur diberikan pengecualian. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah memberikan dukungan terhadap UU ini karena dinamika yang menyebabkan peraturan ini ditangguhkan sudah tidak berlaku. Menanggapi hal tersebut Menteri Keamanan Nasional (Menkamnas) Israel Itamar Ben Gvir memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh PM Netanyahu terhadap UU yang diajukan melalui media sosial X/Twitter. Menkamnas Ben Gvir menambahkan bahwa UU ini menunjukan bahwa siapapun yang melakukan aksi sabotase terhadap Israel akan langsung diberikan hukuman mati.

Di sisi lain Hamas menyatakan kecaman mereka terhadap pengajuan UU tersebut karena peraturan ini menunjukan kebusukan dari pendudukan yang dilakukan oleh entitas Zionis. Hamas juga mendesak pembentukan sebuah komite internasional yang dapat memasuki penjara Israel untuk melihat kondisi yang sedang dihadapi para napi Palestina. Sementara itu organisasi non-pemerintah (NGO) Pusat Advokasi Tawanan Palestina (PCPA) menyatakan UU yang diajukan di Knesset merupakan sebuah kejahatan perang. PCPA menambahkan UU tersebut memiliki potensi untuk menjerumuskan kawasan Timur Tengah dalam sebuah siklus perang abadi. Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengecam UU tersebut dan menyatakan bahwa hal ini merupakan eskalasi dari kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina.

Keinginan Menkamnas Ben Gvir untuk memberikan hukuman mati terhadap warga Palestina bukan hal baru karena sebelumnya pada tahun 2022 sang menteri telah mengajukan UU serupa dengan beberapa amandemen. Selain itu Ben Gvir juga telah mendesak Netanyahu untuk  mengesahkan UU yang dapat menghukum mati warga Palestina sebagai syarat bagi partai nya, Ozmet Yehudit, untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan PM Netanyahu. Sejak menjabat sebagai menteri keamanan nasional, Menkamnas Ben Gvir telah meningkatkan aksi represif terhadap warga Palestina yang saat ini ditahan di penjara Negeri Bintang Daud.

Solusi Terakhir Terhadap Pertanyaan Palestina: Rencana Israel Kuasai Gaza dan Tepi Barat

, , , , 0

Pada 6 Agustus 2025 Israel mengejutkan dunia setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa eselon tertinggi pemerintahan Negeri Bintang Daud telah menyepakati rencana untuk menduduki Gaza. Rencana tersebut memiliki lima tujuan yakni untuk melucuti kekuatan organisasi milisi Hamas, menyelamatkan para sandera, demiliterisasi wilayah Gaza, mengambil alih fungsi keamanan yang sebelumnya dipegang oleh Hamas, dan membangun sebuah pemerintahan parallel yang tidak terafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina (PA). Beberapa minggu setelah Israel mengumumkan hal tersebut, pemerintah Negeri Bintang Daud menyetujui rencana E1. Dalam rencana ini Israel akan membangun 3000 pemukiman ilegal di Tepi Barat untuk memecah dan memotong wilayah yang dihuni oleh masyarakat Palestina dari Yerusalem Timur.

Untuk memastikan keberhasilan kedua rencana tersebut Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memobilisasikan 60 ribu tentara cadangan untuk menutupi kekurangan prajurit yang dibutuhkan dalam melancarkan operasi tersebut. Kedua rencana Israel mendapatkan kecaman dari komunitas internasional karena serangan yang akan dilancarkan oleh Negeri Bintang Daud dapat memperburuk situasi kemanusiaan yang ada. Presiden Prancis Emmanuel Macron menambahkan bahwa rencana Israel dapat membuat Kawasan Bulan Sabit terjebak dalam siklus perang permanen. Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris mengecam rencana pembangunan pemukiman di Tepi Barat sebagai aksi yang melanggar hukum internasional dan menghancurkan kemungkinan diimplementasikannya solusi dua negara. Kemlu Palestina juga mengecam rencana tersebut dan menambahkan bahwa hal ini merupakan bagian dari aksi pembersihan etnis untuk membentuk visi Greater Israel.

Tuduhan yang diberikan oleh Kemlu Palestina memiliki kebenaran karena setelah mengumumkan rencana E1, Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa tujuan dari proyek tersebut adalah untuk menghancurkan konsep adannya adanya sebuah Negara Palestina yang merdeka. Selain pernyataan tersebut terdapat juga aksi yang memperkuat tuduhan genosida seperti menghentikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza, meningkatkan serangan udara dan artileri terhadap pemukiman sipil, menembak warga sipil Palestina yang berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan secara membabi buta, dan peningkatan seranganoleh para kolonis Israel terhadap masyarakat Palestina yang menetap di Tepi Barat. Seluruh hal tersebut memiliki satu tujuan utama yaitu untuk menghilangkan masyarakat Palestina dari tanah kelahiran mereka dan menghuni lahan tersebut dengan para kolonis Zionis.

Walaupun bersifat kejam, kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari keinginan Israel untuk menghilangkan identitas dan negara Palestina. Keinginan ini disampaikan oleh Bapak Bangsa Israel David Ben Gurion pada 18 Juli 1948 dengan pidato yang menekankan bahwa Negeri Bintang Daud harus melakukan cara apapun untuk memastikan warga Palestina yang tersingkirkan tidak dapat kembali ke tanah mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut Ben Gurion secara eksplisit memerintahkan IDF untuk menyingkirkan warga Palestina dari rumah mereka. Seluruh pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki keinginan untuk berdamai dengan Palestina atau mengimplementasikan solusi dua negara karena berdasarkan ideologi Zionis yang digunakan oleh Negeri Bintang Daud, seluruh wilayah Negeri Batu Kapur merupakan tanah yang sudah dijanjikan kepada Bangsa Yahudi sehingga mereka harus menyingkirkan masyarakat yang telah menetap di wilayah tersebut baik itu dengan cara apapun bahkan jika aksi yang dilakukan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Saat ini Juru Bicara IDF Brigadir Jenderal (Brigjen) Effie Defrin mengklaim bahwa Israel sedang melakukan langkah awal untuk menduduki Gaza. Jika rencana tersebut dilancarkan masyarakat Palestina yang menetap di Gaza harus melarikan diri ke perbatasan Gaza-Mesir atau menetap di ‘zona/kota kemanusiaan’ yang ditetapkan oleh IDF. Apapun yang terjadi, proses pembersihan etnis yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina sejak 1948 akan dipercepat karena setelah IDF merampungkan operasi tersebut rumah dan apartemen yang sebelumnya milik warga Gaza akan dirobohkan untuk membuka ruang bagi kibbutz yang akan dihuni oleh kolonis.

Akan tetapi tidak akan mudah bagi IDF untuk mencapai tujuan akhir tersebut karena Hamas dan kelompok milisi lain di wilayah Gaza masih memiliki kekuatan tempur memadai. Hal ini dibuktikan dengan video yang dirilis oleh berbagai unit yang terafiliasi dengan Hamas seperti Brigade Al-Qassam yang menunjukan milisi melakukan penyergapan sekelompok prajurit IDF, menyerang tank Merkava menggunakan roket anti-tank RPG-7, dan menyerang kendaraan pengangkut pasukan (APC) Namer menggunakan bom magnet di sekitar kota Khan Yunis. Adanya video tersebut menunjukkan bahwa walaupun agregat Hamas tetap tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan IDF mereka masih bisa menggunakan strategi erosi (attrition) untuk mengikis kekuatan pasukan Israel dengan menggunakan topografi Kota Gaza sebagai tameng untuk bertempur menggunakan keunggulan mereka sebagai pasukan gerilya. Dalam strategi ini, milisi Hamas akan meningkatkan penyergapan, serangan penembak jitu, dan bom tersembunyi untuk menggerus kohesi pasukan IDF yang berusaha untuk menumpas mereka. Walaupun strategi ini tidak bisa membawakan kemenangan total bagi Hamas, taktik yang digunakan akan menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan prajurit IDF karena mereka tidak akan pernah tahu dari mana milisi akan melancarkan penyergapan mereka. Strategi erosi yang digunakan oleh Hamas menciptakan persepsi bahwa Palestina tidak akan runtuh tanpa perlawanan.

Slovenia Berlakukan Embargo Persenjataan Terhadap Israel

, , , 0

Pada 1 Agustus 2025 Perdana Menteri (PM) Slovenia Robert Golob menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Slovenia akan memberlakukan embargo persenjataan terhadap Israel akibat dari kejahatan perang yang dilancarkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza. PM Golob menambahkan aksi tersebut merupakan bagian dari janjinya untuk melancarkan kebijakan terhadap Israel yang independen dari Uni Eropa (EU) akibat dari kegagalan organisasi tersebut dalam menghadapi aksi yang dilancarkan oleh IDF. Selanjutnya PM Golob menyatakan bahwa Slovenia akan menyiapkan beberapa kebijakan baru terhadap Israel sebagai respon terhadap aksi IDF yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Selain itu PM Golob juga mengecam blokade sistematis yang dilancarkan oleh pemerintah Israel dan IDF sehingga masyarakat Gaza tidak bisa mendapatkan makanan, minuman, dan akses perawatan medis.

Menanggapi perkembangan tersebut seorang pejabat Israel menyatakan bahwa aksi yang dilancarkan oleh Slovenia simbolis karena Negeri Bintang Daud tidak pernah membeli persenjataan apapun dari negara tersebut. Sementara itu Direktur Eksekutif ACA Daryl Kimball menyatakan keputusan Slovenia untuk memberlakukan embargo persenjataan terhadap Israel akibat dari aksi IDF di Gaza yang melanggar hukum internasional merupakan sebuah terobosan. Selain itu koalisi petahana parlemen Slovenia mendukung kebijakan pemerintah untuk memberlakukan embargo persenjataan terhadap Israel. Di sisi lain koalisi oposisi mengkritik kebijakan tersebut karena mereka menganggap Slovenia seharusnya bekerja sama dengan EU dan harus bersiap menghadapi dampak dari kebijakan embargo persenjataan.

Serangan Israel terhadap masyarakat Gaza telah menyebabkan setidaknya 60 ribu korban jiwa dan adanya bahaya kelaparan. Serangan tersebut telah menyebabkan kemarahan global yang mendesak EU untuk menghukum Israel. Slovenia merupakan salah satu negara anggota EU yang kritis terhadap aksi Israel di Gaza. Pada Juni 2024 parlemen Slovenia mengikuti langkah dariIrlandia, Norwegia, dan Spanyol dengan mengesahkan resolusi yang mengakui kedaulatan negara Palestina. Selanjutnya pada 17 Juli 2025 Slovenia mendeklarasikan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich sebagai persona non grata akibat dari retorika genosida yang mereka utarakan terhadap warga Palestina.

Pay Attention to the Accusations of Genocide Against Israel

, , , 0

Regarding the ongoing question of whether Israel is committing genocide in Gaza, the Biden administration has displayed a dismissive attitude.

 

It appears that U.S. officials have reached a consensus on the term “meritless.” “The allegation of genocide lacks merit,” Secretary of State Antony Blinken stated solemnly during a press conference in Tel Aviv this week. “Unfounded and unhelpful,” exclaimed John Kirby, the spokesperson for the National Security Council. The administration’s apparent lack of concern is hard to believe. The extensive 84-page case presented to the court by South Africa is filled with compelling evidence that highlights Israel’s failure to meet its obligations under the 1948 international genocide convention. This convention defines genocide as deliberate acts aimed at destroying a national, ethnic, racial, or religious group, either in part or in whole. The document presented to the court is thoroughly researched and referenced, and numerous experts have praised the legal argument for its exceptional strength.

 

Israeli political and military leaders have played a significant role in strengthening the arguments against their government. Israeli officials’ statements are being presented as proof of their intentions. Prime Minister Benjamin Netanyahu has invoked the Old Testament’s account of the massacre of Amalek, urging Israelis to remember and spare no one, regardless of age or gender. Defense Minister Yoav Gallant has made a firm commitment to completely eradicate Gaza, vowing that it will never return to its previous state. The minister of energy and infrastructure has gone as far as declaring that Gaza will be deprived of basic necessities until its inhabitants are no longer alive. Israeli leaders have brought attention to the destruction of Gaza and the displacement of its residents, shedding light on a topic that is often concealed or denied in cases of genocide.

 

It is uncertain how well each side will present their arguments or how the judges will make their decisions. The hearings taking place in The Hague this week will not provide a definitive answer regarding Israel’s alleged genocide. Determining the truth will require a thorough and meticulous gathering and presentation of evidence, which could potentially span over several years. Currently, South Africa has urgently requested the court to intervene and put an end to Israel’s military actions. The aim is to safeguard the well-being of Palestinians and ensure that crucial evidence is preserved. The panel of judges must be persuaded that the accusation of genocide holds merit in order to issue provisional measures in the near future. Even if there is a recognition that the evidence points towards genocide, it is crucial for the international community to take action and ensure the safety and well-being of the distressed and malnourished population in Gaza. This can be achieved by calling for an immediate cease-fire and providing the Palestinians with substantial aid. In the long run, this case could potentially set a precedent for imposing sanctions on Israel or holding its officials accountable through legal means.

 

The proceedings hold significance for the United States as well. The Biden administration has played a crucial role in supporting this conflict, providing military assistance, financial aid, and diplomatic protection to Israel, even in the face of alarming reports of Palestinian casualties and forced displacement. If the violence in Gaza is determined to be genocide, it could lead to potential charges of complicity in genocide against the United States, which would be considered a serious crime. Considering the immense influence of the United States and its history of avoiding international repercussions, it may seem unlikely that there will be any significant consequences. However, it is important for Americans to recognize the gravity of the situation and acknowledge that their own government is involved. Israel and its U.S. supporters will, naturally, present a different perspective on this matter. It is important to acknowledge the significant impact that Israel experienced on Oct. 7, when Hamas militants carried out a series of brutal attacks in southern Israel, resulting in the loss of numerous innocent lives and the abduction of many others into Gaza.

 

Israeli and American officials have consistently cited self-defense as the reason behind the violence in Gaza. This same principle is anticipated to influence Israel’s arguments in The Hague. However, acts of genocide cannot be excused or justified by self-defense, and Israel’s assault on Gaza is an extremely disproportionate response to the crimes of Oct. 7. Israel refrained from carrying out a precise retaliation against Hamas (whose leaders operate their political activities from Qatar) or embarking on a strategic search for the hostages. Israel has only managed to save one hostage, unfortunately, there was a tragic incident where Israeli soldiers mistakenly shot and killed three Israeli hostages who were waving a white flag and pleading for help, as they were mistaken for Palestinians. The majority of the 110 Israeli hostages who have returned home were freed through diplomatic means, such as truce agreements, negotiations, and prisoner exchanges.

 

Shortly after the Hamas attack, Israel implemented a strict blockade on the Gaza Strip, resulting in the deprivation of essential resources such as electricity, water, fuel, and food for the approximately 2.2 million people living there, including a significant number of children. The blockade itself was a grave violation, demonstrating a disregard for human rights and international law. However, this was just the beginning of a series of troubling events. Soon after, the airstrikes commenced and have persisted ever since. In a television clip from Gaza, Col. Yogev Bar-Sheshet warned of the devastating aftermath that awaits anyone who dares to return. The landscape will be transformed into a barren wasteland, leaving nothing but destruction in its wake. There is a complete absence of houses, agriculture, and any other form of development. They lack potential for growth and development.

According to the Gazan health ministry, the number of casualties in Gaza due to Israeli actions is alarmingly high, reaching over 23,000. Over 9,000 of the deceased are young ones. By late November, UNICEF reported that over 1,000 children had endured painful amputations, often without access to anesthesia. Doctors in Gaza have reported instances where women giving birth were subjected to cesarean sections without anesthesia. Whole communities have been devastated, with a staggering 85 percent of the population forced to leave their homes. In order to comprehend this exceptional outburst of violence as a form of national self-defense, one must acknowledge that Israel’s pursuit of safety hinges on the need to subdue and remove, through various means, the majority of Palestinians from Gaza.

 

Furthermore, Israeli officials have made similar statements.

 

Tzipi Hotovely, Israel’s ambassador to Britain, recently discussed with the British TV host Iain Dale the reasons behind Israel’s actions in Gaza. She emphasized the extensive network of tunnels used by Hamas, which she claimed were connected to various buildings including schools, mosques, and houses.

 

Mr. Dale suggested a drastic solution of demolishing every building in Gaza.

 

“Is there an alternative option you can propose?” Ms. Hotovely responded.

As the academic conference approached, Israeli officials made efforts to present a more favorable perception.

 

On Tuesday, the Israeli military shared a video on Twitter emphasizing that their focus is on Hamas, rather than the people of Gaza. According to a report from Israel’s Channel 12, Mr. Netanyahu advised his ministers to exercise caution when discussing the ongoing conflict. Mr. Netanyahu reportedly emphasized the importance of thoughtful language, even though his own rhetoric has been aggressive. Eylon Levy, the Israeli government spokesman, has consistently referred to the South African case as a baseless accusation, drawing parallels to historical conspiracy theories that have long targeted the Jewish community. Mr. Levy sternly warned the South African government that history will pass its judgment without any leniency. The belief that South Africa is perpetuating a long-standing and reprehensible tradition of antisemitism highlights the highly sensitive nature of this case.

 

The understanding of war crimes and genocide that we have today can be traced back to the atrocities of the Holocaust. When people, including many Americans, who received a thorough education about the Holocaust, hear accusations of genocide being leveled against the Jewish state, it often evokes a strong sense of disbelief. This disbelief stems from the fact that the desperate situation of Palestinians was either downplayed or completely ignored during their academic studies. Recently, an Israeli historian and genocide specialist named Raz Segal, who has claimed that Israel’s activities in Gaza constitute “a textbook case of genocide,” conveyed this cognitive dissonance to me. Segal has called Israel’s actions in Gaza “a textbook case of genocide.”

 

According to Dr. Segal, a professor at Stockton University in New Jersey, the notion of the Jewish state being capable of war crimes or genocide is completely inconceivable. Israel’s actions are consistently shielded from accountability.

 

During his address to the tribunal on Thursday, South African barrister Max du Plessis emphasized the importance of considering Israel’s prolonged oppression of Palestinian rights as a significant factor in the violence in Gaza. He highlighted that the situation should not be oversimplified as a mere dispute between two parties. According to him, Israel has been in control for over fifty years and has oppressed the Palestinian people, denying them their right to self-determination. And these violations take place in a world where Israel has long considered itself exempt from and superior to the law.

 

The concept of “genocide” resonates deeply within our collective consciousness. We consider Rwanda, Bosnia, the Armenians, the Trail of Tears, and, of course, the Holocaust. I have encountered numerous individuals who strongly oppose the notion that Gaza might be undergoing a genocidal situation. The Holocaust, indeed, resulted in the devastating loss of over 60 percent of European Jews. Israel’s conflict, initiated by the tragic loss of Jewish lives, has resulted in the unfortunate loss of approximately 1 percent of the Palestinian population in Gaza. One percent is certainly concerning, but the magnitude of the issue is deeply troubling.

 

According to the genocide convention, however, this term refers to a deliberate intention to eliminate a specific group of individuals and actively pursuing actions to accomplish that objective. There is no specific point at which death becomes inevitable, nor is there a specific ratio of death that must be met. Committing an act of genocide can involve causing harm to a relatively small number of individuals. We should approach this question with a sense of humility, as we have often demonstrated our ability to acknowledge genocide only after the fact. It is important for us, as Americans and members of the Western world, to reflect on this pattern. Almost all major instances of genocide, such as the Holocaust, were initially met with skepticism and semantic debates before a declaration was eventually made, albeit far too late.

 

Rwanda, a topic frequently discussed alongside the Holocaust in the tragic history of genocide, was recognized as such only after significant delays and hesitation from European and American authorities, who were reluctant to intervene. During this time, U.S. officials refrained from publicly acknowledging the gravity of the situation. The denial of the Bosnian genocide persists even in academic circles, with some refusing to acknowledge the atrocities that took place.

 

The harrowing details from Gaza go on and on. The overwhelming strain on the medical system. The tragic loss of humanitarian workers. The killing of journalists. The assault on academic institutions, religious sanctuaries, and artistic expression. The impact on families and the challenges it poses to economic stability and opportunities.

 

Gaza is a place where safety is a constant concern. This line is duplicated in the South African lawsuit. A large number of individuals are experiencing extreme hunger. Approximately 70 percent of the deceased are women and children, with two mothers losing their lives every hour, according to estimates by the United Nations. During a recent discussion, South African advocate Tembeka Ngcukaitobi highlighted Israel’s decision to withhold fuel and water from Gaza. “There is no doubt about it: It signifies the deliberate creation of circumstances leading to the loss of life for the Palestinian people in Gaza,” stated Mr. Ngcukaitobi. Considering the devastating choices one may face, it is crucial to address the pressing issue at hand. However, to pass away, nonetheless.

 

The devastation of bakeries, water pipes, sewerage, and electricity networks. Raising Israeli flags above the wreckage. Israel’s government is urging for the return of settlers to Gaza.

Mengenang Genosida Srebrenica

, , , , , , , 0

Pada tahun 1993, satu tahun setelah Perang Bosnia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan “daerah aman”[1] di daerah kantong Muslim di Republika Srpska untuk melindungi para pengungsi Bosnia yang melarikan diri dari kekerasan. Resolusi Dewan Keamanan 819[2] menetapkan kota Srebrenica di Bosnia timur sebagai “daerah aman”. Resolusi Dewan Keamanan 824[3] melakukan hal yang sama untuk kota Sarajevo, Bihac, Tuzla, dan Gorazde.

600 tentara Belanda dipercayakan untuk melindungi “daerah aman” di Srebrenica.[4] Berlokasi di Potočari, sekitar 5 mil jauhnya dari kota, lebih dari 20.000 orang Bosnia mencari perlindungan di pangkalan PBB.[5] Sementara beberapa ribu pengungsi,[6] termasuk setidaknya 300 orang, pada awalnya diberikan perlindungan oleh tentara Belanda, ribuan lainnya ditolak masuk. Beberapa tetap tinggal di kamp-kamp di luar pangkalan PBB,[7] yang lain bersembunyi di ladang dan pabrik-pabrik terdekat, berjalan kaki ke kota Tuzla yang dikuasai Bosnia, atau melarikan diri ke pegunungan dan hutan-hutan di pedesaan.

Ratko Mladic, sang Penjagal Bosnia, memasuki Srebrenica pada tanggal 11 Juli 1995.[8] Bersenjata ringan, tidak memiliki dukungan udara, dan diserbu oleh tentara Serbia, tentara Belanda di pangkalan PBB di Potočari menyerahkan senjata mereka dengan imbalan nyawa.[9] Mereka juga menyerahkan anak laki-laki dan laki-laki Bosnia yang tak berdaya yang mereka “lindungi” di dalam pangkalan kepada pasukan Mladic. Terpisah dari ibu, nenek, bibi, dan saudara perempuan mereka, Tentara Serbia mengeksekusi 8.372 anak laki-laki dan laki-laki tak bersenjata[10] selama seminggu berikutnya. Ini merupakan pembantaian warga sipil terbesar di Eropa setelah Perang Dunia ke-2.

Misi PBB yang dipimpin Belanda di Bosnia adalah sebuah kegagalan total. Pada tahun 2002,[11] pemerintah Belanda mengundurkan diri setelah penyelidikan selama 5 tahun menemukan bahwa pemerintah Belanda bertanggung jawab atas tragedi tersebut. 12 tahun kemudian,[12] pengadilan distrik Den Haag di Belanda memutuskan bahwa pemerintah Belanda bertanggung jawab atas kematian para pria dan anak laki-laki di Srebrenica. Pengadilan Banding Den Haag[13] dan Mahkamah Agung Belanda[14] juga menguatkan keputusan tersebut. Pada tahun 2022,[15] pemerintah Belanda akhirnya meminta maaf kepada keluarga Bosnia yang kerabatnya yang tak berdaya dieksekusi di Srebrenica.

Pada tahun 2007,[16] Pengadilan Internasional memutuskan bahwa Tentara Serbia melakukan genosida di Srebrenica. Setelah 16 tahun bersembunyi,[17] terutama di Serbia, Ratko Mladic akhirnya ditangkap, diadili, dan dihukum atas dua dakwaan genosida,[18] lima dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan empat dakwaan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia.

Meskipun terdapat banyak bukti, termasuk 9914 bukti yang diterima dan 169 saksi yang memberikan kesaksian atas nama jaksa penuntut dalam persidangan,[19] pemerintah Serbia dan Rusia[20] menyangkal kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Tentara Serbia di Bosnia. Pada tahun 2015,[21] Rusia juga memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk memperingati genosida Bosnia. Mengatakan bahwa penyangkalan genosida merusak rekonsiliasi di Balkan barat dan menghambat integrasi Serbia dan Bosnia ke dalam komunitas Euro-Atlantik adalah pernyataan yang meremehkan.

Penyangkalan genosida merendahkan martabat korban yang tewas dengan menyangkal martabat mereka untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Hal ini juga membuat rekonsiliasi antara para pelaku dan keturunan korban menjadi tidak mungkin. Bagi Milorad Dodik,[22] Presiden Republika Srpska, genosida Srebrenica adalah “mitos yang dibuat-buat” dan “penipuan terbesar di abad ke-20.” Bagi Hatidža Mehmedović,[23] genosida Srebrenica adalah tempat di mana suaminya yang tercinta, Abdullah, putra-putranya yang tak berdosa, Azmir dan Almir, serta saudara laki-lakinya yang tak berdaya, Edhem dan Hamed, dieksekusi oleh Tentara Serbia. Ada ribuan ibu, nenek, saudara perempuan, dan bibi yang memiliki kisah memilukan serupa.[24]

Penyangkalan genosida mendistorsi sejarah dengan menyebarkan disinformasi dan memuntahkan kebencian yang berfungsi sebagai bahan baku kebijakan di masa depan. Tidak ada kekurangan negara yang bersalah dalam hal ini. Rusia[25] menolak Holodomor sebagai genosida terhadap warga Ukraina. Turki[26] tidak mengakui genosida terhadap minoritas Kristen Kekaisaran Ottoman. Iran[27] menyangkal bahwa Holocaust pernah terjadi. Sementara daftarnya terus bertambah, penyangkalan genosida juga membantu para penjahat perang seperti Bashar al-Assad dan Vladimir Putin untuk menghindari keadilan tanpa batas waktu meskipun ada banyak bukti kejahatan mereka terhadap kemanusiaan.

 

Agar hukum internasional dapat menghentikan perang dan pertanggungjawaban dapat mengalahkan impunitas, kebenaran harus terlebih dahulu mengalahkan kebohongan. Dunia yang lebih adil dan manusiawi bergantung pada semua ini.

[1] United States Holocaust Memorial Museum, The UN Designates the City a “Safe Area”, https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/bosnia-herzegovina/srebrenica/background/safe-area

[2] United Nations Digital Library, Resolution 819 (1993)/adopted by the Security Council at its 3199th meeting, on 16 April 1993. https://digitallibrary.un.org/record/164939?ln=en

[3] United Nations Digital Library, Resolution 824 (1993)/adopted by the Security Council at its 3208th meeting, on 6 May 1993. https://digitallibrary.un.org/record/166133?ln=en

[4] Srebenica, What happened in Srebrenica, https://srebrenica.org.uk/what-happened/history/happened-srebrenica

[5] Ibid.

[6] United Nartions International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Finding of Fact : The Take-Over of Srebrenica and its Aftermath, https://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e-1.htm

[7] Srebenica, What happened in Srebrenica, https://srebrenica.org.uk/what-happened/history/happened-srebrenica

[8] Joel Gunter, Ratko Mladic, the ‘Butcher of Bosnia’, BBC News, 22 November 2017. https://www.bbc.com/news/world-europe-13559597

[9] Human Rights Watch, The Fall of Srebrenica and the Failure of UN Peacekeeping Bosnia and Herzegovina, 15 Oktober 1995 https://www.hrw.org/report/1995/10/15/fall-srebrenica-and-failure-un-peacekeeping/bosnia-and-herzegovina

[10] Srebenica, What happened in Srebrenica, https://srebrenica.org.uk/what-happened/history/happened-srebrenica

[11]Don Hill, Netherlands:Government Resign Over Damning Srebrenica Report, Radio Free Europe Radio Liberty, 17 Januari 2002. https://www.rferl.org/a/1099435.html

[12] BBC News, Dutch state liable over 200 Srebrenica deaths, 16 Juli 2014. https://www.bbc.com/news/world-europe-28313285

[13] Krishnadev Calamur, Appeals Court Finds Netherlands Partially Liable for Srebrenica Massacre, The Atlantic, 27 Juni 2017. https://www.theatlantic.com/news/archive/2017/06/srebrenica-massacre-netherlands/531753/

[14] Catherine Trautwein,Dutch Supreme Court Rules on the Netherlands’ Liability in Srebrenica Deaths, Frontline, 22 Juli 2019.https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/dutch-supreme-court-will-decide-if-peacekeepers-were-responsible-for-srebrenica-deaths/

[15] Aljazeera, Dutch offer ;deepest apaologies’ for role in Srebrenica genocide, 11 Juli 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/7/11/the-netherlands-apologises-for-role-in-1995-srebrenica-genocide

[16]International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) https://www.icj-cij.org/case/91

[17] BBC News, How Ratko Mladic stayed hidden after Bosnia war, 26 Mei 2011. https://www.bbc.com/news/world-europe-13562118

[18] United Nartions International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Case Information Sheet: Ratko Mladic, https://www.icty.org/x/cases/mladic/cis/en/cis_mladic_en.pdf

[19] Ibid.

[20] Nermina Kuloglija, How Russian State Funds Promote Genocide Denial in Bosnia, Balkan Transitional Justice, 16 Desember 2021. https://balkaninsight.com/2021/12/16/how-russian-state-funds-promote-genocide-denial-in-bosnia/

[21] United Nations, At Meeting Commemorati Twentieth Anniversary of Srebrenica Killings, Security Council Fails to Adopt Resolution, 8 Juli 2015. https://press.un.org/en/2015/sc11961.doc.htm

[22] Tallan Donine, Genocide Denial, Rising Tensions, and Political Crisis in Bosnia, United States Holocaust Memorial Museum, 18 Februari 2022. https://www.ushmm.org/genocide-prevention/blog/genocide-denial-rising-tensions-and-political-crisis-in-bosnia

[23] Holocaust Memorial Day Trust, Hatidža Mehmedović and The Mothers of Srebrenica,  https://www.hmd.org.uk/resource/hatidza-mehmedovic-and-the-mothers-of-srebrenica-hmd-2020/#:~:text=In%202002%2C%20she%20founded%20The,raise%20donations%20for%20the%20survivors.

[24] Azem Kurtic, Mothers od Srebrenica Still on Streets Demanding Justice, Balkan Transitional Justice, 11 Agustus 2022. https://balkaninsight.com/2022/08/11/mothers-of-srebrenica-still-on-streets-demanding-justice/

[25] Holodomor Museum, Why does Russia still deny the Holodomor?, 31 Agustus 2022. https://holodomormuseum.org.ua/en/news/why-does-russia-still-deny-the-holodomor/

[26] George Monostiriakos, The U.S. Should Recognize the Greek Genocide, Newsweek, 9 Desember 2022. https://www.newsweek.com/us-should-recognize-greek-genocide-opinion-1737898

[27] United States Holocaust Memorial Museum, Why Does the Leader of Iran Deny the Holocaust? https://www.ushmm.org/antisemitism/holocaust-denial-and-distortion/holocaust-denial-antisemitism-iran/crime-and-denial

Pemerintah Ethiopia dan Pasukan Tigrayan Melangkah Menuju Negosiasi Perdamaian

, , , , , , , , , 0

Pemerintah Ethiopia telah membentuk sebuah komite untuk berunding dengan pasukan dari wilayah Tigray, Perdana Menteri Abiy Ahmed mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada parlemen pada 14 Juni 2022. Komite telah “mempelajari prasyarat dan bagaimana negosiasi akan berjalan,” katanya.

Komite tersebut akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Ethiopia, Demeke Mekonnen dan diharapkan untuk menyerahkan laporan yang menguraikan rinciannya kepada Abiy dalam waktu 10 hingga 15 hari. Mekonnen menjelaskan bahwa Pemerintah Ethiopia berkomitmen untuk perdamaian baik itu dengan TPLF (Front Pembebasan Rakyat Tigrayan) atau entitas lain yang mencari perdamaian.

Inisiatif itu direspon baik oleh Debretsion Gebremichael, presiden TPLF yang mengatakan kelompoknya “siap untuk bernegosiasi untuk perdamaian yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar bagi hak asasi manusia, demokrasi, dan akuntabilitas,” dalam sebuah surat terbuka yang diposting ke Twitter.

“Kami akan berpartisipasi dalam proses perdamaian yang kredibel, tidak memihak, dan berprinsip,” bunyi surat itu, menambahkan bahwa kelompok itu menyatakan setiap pembicaraan damai harus diadakan di Nairobi, Kenya dengan mediasi yang dipimpin oleh Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta.

Gebremichael juga menyatakan bahwa tuntutan untuk terjadinya negosiasi kegiatan itu membutuhkan keterlibatan berbagai mitra internasional, di bawah kepemimpinan Pemerintah Kenya. Di antara mitra tersebut adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, PBB, dan Uni Afrika. Setelah komite federal menyerahkan laporan, dan pasukan Tigrayan mengajukan prasyarat mereka, sebuah pengumuman akan dibuat mengenai pembicaraan damai antara keduanya.

Perkembangan tersebut menandai langkah signifikan menuju negosiasi damai antara dua kekuatan yang berkonflik selama lebih dari satu setengah tahun yang telah menelan ribuan nyawa, menyebabkan ratusan ribu orang dalam kondisi kelaparan di Tigray dan memecahkan rekor dunia untuk perpindahan dalam satu tahun pada tahun 2021, menurut Pusat Pemantauan Pemindahan Internal.

Konflik internal ini juga sempat membuat PBB harus ‘putar balik’. Serangan di wilayah Mekelle pada Oktober lalu memaksa pesawat PBB yang membawa 11 personnel kemanusiaan untuk memutar balik ke Addis Ababa. Kondisi ini memaksa penundaan penerbangan tiap dua minggu PBB ke wilayah tersebut. Kekhawatiran keselamatan pekerja kemanusiaan di wilayah konflik Tigray menjadi isu kritis yang perlu dilindungi dalam lingkup hukum humaniter internasional dan upaya resolusi konflik.