Menu

ICC

Menkeu Israel Anggap Surat Penangkapan Dari ICC Sebagai Deklarasi Perang

, , , , , , 0

Pada 19 Mei 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich menyatakan dalam sebuah video bahwa Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) sedang berupaya untuk mengeluarkan surat penangkapan untuk dirinya. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan karena saat ini Israel sedang memperbanyak jumlah pemukiman ilegal yang berada di Tepi Barat untuk mengusir masyarakat Palestina yang telah tinggal lama di wilayah tersebut. Menanggapi hal ini, Menkeu Smotrich menyatakan perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat merupakan revolusi yang bertujuan untuk menekankan kedaulatan Israel terhadap wilayah tersebut.  Menkeu Smotrich mengecam aksi yang dilakukan oleh ICC dan mengklaim bahwa hal tersebut sama dengan deklarasi perang terhadap dirinya dan terhadap kedaulatan Israel. Selain itu, sang Menkeu juga mengecam Otoritas Palestina (PA) sebagai sebuah organisasi teroris yang harus dihancurkan. Tidak lama setelah pernyataan tersebut diberikan, pemerintah Israel mengeluarkan dekrit yang memerintahkan seluruh warga Palestina di desa Khan al-Ahmar untuk meninggalkan rumah mereka.

Menanggapi pernyataan Menkeu Smotrich, ICC menyatakan kepada pers bahwa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan apapun yang berkaitan dengan pengajuan penerbitan surat penangkapan karena hal tersebut bersifat rahasia. Sementara itu Ketua Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman Palestina PA Muayyad Shaaban menyatakan dekrit yang dikeluarkan oleh Israel merupakan sebuah eskalasi berbahaya. Shabaan menambahkan bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya strategis Israel untuk menghilangkan kemungkinan adanya Negara Palestina dengan membelah Tepi Barat. Untuk menghadapi hal tersebut, Pejabat Senior PA Wasel Abu Youssef mendesak komunitas internasional untuk mengambil posisi tegas agar kejahatan serupa dapat dihentikan.

Sejak Israel melancarkan invasi terhadap Gaza pasca terjadinya serangan 7 Oktober 2023, ICC telah mengeluarkan beberapa surat penangkapan yang ditujukan kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant. Kemungkinan diterbitkannya surat yang mendesak penangkapan Menkeu Smotrich merupakan bagian dari upaya ICC untuk memastikan akuntabilitas siapapun yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam konflik Gaza. Dalam hal ini, Smotrich dapat dikatakan sebagai salah satu pejabat dalam kabinet PM Netanyahu yang memiliki pandangan garis keras terhadap warga Palestina dan Gaza. Pandangan ini diperkuat dengan pernyataan yang sebelumnya telah diberikan oleh Menkeu Smotrich yang mendorong pembersihan etnis di Gaza dan pembangunan pemukiman ilegal untuk kolonis Israel yang akan menetap.

Mahkamah Pidana Internasional Gelar Sidang Perdana Duterte

, , , , 0

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hari ini, Jumat, 14 Maret 2025, resmi menggelarsidang perdana terhadap mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 waktu setempat ini akan memverifikasi identitasterdakwa, memberitahukan hak-haknya, serta menyampaikan tuduhan yang diajukankepadanya.

Pada (11/03) ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap mantan PresidenFilipina, Rodrigo Duterte, terkait dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan massal padaperang melawan narkoba, dan terindikasi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hakim ICC menyatakan bahwa ada cukup bukti yang menunjukkan Duterte sebagai pemimpinkelompok Davao Death Squad (DDS) serta pengawas utama kebijakan penegakan hukumsaat menjabat sebagai presiden. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kelompok inimelancarkan serangan sistematis terhadap warga sipil Filipina, khususnya mereka yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkoba.

Selama masa kepresidenannya dari 2016 hingga 2022, Duterte dinilai melancarkan perangterhadap narkoba yang kontroversial, dan mengakibatkan ribuan kematian. Data resmipemerintah mencatat lebih dari 6.000 kematian, namun kelompok hak asasi manusiamemperkirakan jumlah korban mencapai antara 12.000 hingga 30.000 jiwa. Berdasarkandokumen ICC, Duterte diduga bertanggung jawab atas eksekusi sedikitnya 19 tersangkapengedar narkoba, serta 24 individu lainnya yang dibunuh oleh aparat penegak hukum di bawah kendalinya. Ia juga dituduh merancang dan mengoordinasikan aksi tersebut, memberikan persenjataan serta amunisi kepada DDS, serta menawarkan insentif keuangandan promosi jabatan kepada polisi dan eksekutor yang menjalankan perintahnya. Selain itu, Duterte diduga menjanjikan kekebalan hukum kepada para pelaku serta melindungi merekadari penyelidikan dan tuntutan hukum.

Penangkapan Duterte memicu kemarahan dari putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, dan mengecam penangkapan tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas dan bermotif politik. Iamenuduh pemerintah saat ini melanggar kedaulatan nasional dengan menyerahkan ayahnyake ICC. Meskipun Filipina secara resmi menarik diri dari ICC pada tahun 2019, hakim menyatakan bahwa pengadilan masih memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelumpenarikan tersebut.

Jaksa ICC Tolak Banding Israel, Netanyahu Tetap Jadi Buronan

, 0

Jaksa International Criminal Court (ICC), Karim Khan, menegaskan bahwa permohonan banding Israel terkait surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus dihentikan. Dalam dokumen resmi yang dirilis di situs ICC, Khan menyatakan bahwa proses banding ini tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku saat ini.

Mengutip Anadolu Agency, Khan menegaskan bahwa banding tidak dapat diajukan sebelum ICC menyelesaikan keputusan berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma. Meskipun demikian, proses banding berpotensi diajukan lagi pada tahap hukum selanjutnya.

“Keputusan ini bukan soal yurisdiksi, sehingga tidak dapat langsung diajukan banding sesuai Pasal 82(1)(a) Statuta Roma,” ujar Khan. “Oleh karena itu, proses banding ini harus dihentikan, dan permintaan penangguhan Israel ditolak. Proses hukum terkait keputusan ini akan tetap berjalan di Kamar Praperadilan,” tambahnya.

 

Sebelumnya, pada Rabu (27/11), pemerintah Israel mengajukan banding terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap PM Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Israel juga mempertanyakan yurisdiksi ICC atas kasus ini serta mempertanyakan keabsahan surat perintah tersebut.

“Jika pengadilan menolak permintaan ini, hal ini akan semakin menunjukkan kepada warga Israel dan komunitas internasional betapa biasnya ICC terhadap Israel,” ujar kantor PM Netanyahu seperti dikutip dari AFP.

 

ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap PM Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant setelah menemukan “alasan wajar” bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas kejahatan perang. Tuduhan tersebut termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Surat perintah ini menjadi bagian dari investigasi ICC atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Pada 21 November lalu, ICC menegaskan bahwa Netanyahu dan Gallant memiliki tanggung jawab pidana atas tindakan-tindakan tersebut.

 

Sikap tegas ICC ini kemudian mendapat kritik dari Israel, yang terus mempertanyakan legitimasi pengadilan internasional tersebut. Namun, surat perintah ini membuat Netanyahu berstatus buronan internasional, dan 124 negara anggota ICC diwajibkan menangkapnya jika ia berada dalam yurisdiksi mereka.