Menu

Politik China

Keamanan atau Kontrol? Mengulik White Paper Beijing tentang Hong Kong

, , , , 0

Baru-baru ini rilis sebuah white paper mengenai keamanan nasional di Hong Kong yang memantik perdebatan lama. Diantaramya apakah stabilitas benar-benar menjadi tujuan utama, ataukah keamanan dijadikan instrumen konsolidasi kontrol politik oleh China. Dalam laporan Reuters, menegaskan bahwa beijing berkomitmen terhadap prinsip satu negara dua sistem dengan menekankan bahwa keamanan nasional adalah fondasi kemakmuran jangka panjang Hong Kong. Pesan ini tidak berdiri tanpa konteks, ia muncul di tengah tekanan geopolitik dan sorotan internasional, sehingga sulit dilepaskan dari kepentingan Beijing untuk membingkai kebijakan keamanan sebagai langkah defensif.

White paper itu terbit dalam konteks penegakan Undang-Undang Keamanan Nasional yang semakin intensif, salah satunya kasus tokoh media Jimmy Lai yang divonis bersalah atas tuduhan berkolusi dengan kekuatan asing. Dalam hal tersebut, pemerintah pusat menilai langkah-langkah dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga kedaulatan dan mencegah instabilitas seperti gelombang protes besar pada 2019. Namun, kritik dari komunitas internasional menyebut bahwa perluasan definisi ancaman keamanan berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil.

Jika dilihat dari teori securitization dari Barry Buzan yang merupakan salah satu tokoh utama Copenhagen School dalam studi keamanan menjelaskan bagaimana suatu isu diubah menjadi persoalan keamanan melalui tindakan diskursif elite politik, sehingga memungkinkan langkah luar biasa di luar prosedur normal. Dengan pendekatan ini, dapat dilihat apakah white paper tersebut lebih mencerminkan kebutuhan objektif menjaga stabilitas, atau justru proses politik yang mengamankan legitimasi kontrol negara.

Keamanan sebagai Fondasi Stabilitas

Dalam white paper yang dirilis, Beijing menegaskan bahwa keamanan nasional adalah prasyarat bagi stabilitas, kemakmuran ekonomi, dan keberlanjutan prinsip satu negara dua sistem. Argumen ini menempatkan keamanan sebagai fondasi utama bagi tata kelola Hong Kong. Dalam perspektif negara, stabilitas politik dianggap penting untuk menjaga iklim investasi, sistem hukum, dan posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan global. Tanpa keamanan, tidak mungkin ada pertumbuhan dan kesejahteraan.

Melalui kacamata securitization, langkah ini dapat dipahami sebagai proses konstruksi ancaman. Menurut Barry Buzan, suatu isu menjadi masalah keamanan apabila elite politik menyatakannya sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan negara dan stabilitas nasional. Pada unjuk rasa yang terjadi di tahun 2019 dan tuduhan campur tangan asing dikonstruksikan sebagai ancaman serius terhadap integritas negara. Sehingga adanya penerapan kebijakan luar biasa, termasuk undang-undang keamanan yang ketat, memperoleh legitimasi publik.

Dari sudut pandang pemerintah pusat, pendekatan ini bukan semata kontrol, melainkan pencegahan. Karena itu muncul argumen bahwa tanpa intervensi tegas, Hong Kong berisiko terjerumus dalam kekacauan politik berkepanjangan. Dalam kerangka ini, white paper berfungsi sebagai alat justifikasi normatif untuk membingkai tindakan keamanan sebagai upaya perlindungan, bukan pembatasan. Stabilitas diposisikan sebagai kepentingan kolektif yang lebih tinggi dibanding kebebasan individual tertentu.

Securitization dan Ruang Kebebasan Sipil

Namun, jika ditelisik lebih jauh, dalam teori securitization juga mengingatkan bahwa ketika suatu isu telah diamankan secara diskursif, ruang debat publik cenderung menyempit. Jika kritik atau oposisi diposisikan sebagai ancaman keamanan, maka perbedaan pendapat tidak lagi dilihat sebagai dinamika demokratis, melainkan potensi subversi. Di sinilah kritik terhadap white paper menemukan pijakan yang menganggap perluasan definisi keamanan justru menggeser batas antara perlindungan dan pembatasan.

Dalam konteks Hong Kong, penerapan hukum keamanan telah berdampak pada pembubaran organisasi masyarakat sipil, pembatasan media, dan penangkapan sejumlah aktivis. Proses ini menunjukkan bagaimana suatu tindakan menjadi normalisasi baru. Ketika status darurat dipertahankan secara berkelanjutan, maka keamanan tidak lagi bersifat temporer, tetapi menjadi struktur permanen dalam tata kelola politik.

Di lain hal, dengan menegaskan bahwa isu Hong Kong adalah urusan domestik dan bagian dari kedaulatan nasional, Beijing mengirim sinyal kepada komunitas internasional bahwa kritik eksternal dianggap sebagai bentuk intervensi. Dalam kerangka securitization, ini memperluas objek ancaman dari aktor domestik ke aktor asing, sehingga memperkuat justifikasi pengawasan dan regulasi lintas batas.

Kemudian, legitimasi internasional Hong Kong sebagai pusat keuangan global sangat bergantung pada persepsi independensi hukum dan kebebasan informasi. Ketegangan antara kebutuhan menjaga kedaulatan dan menjaga kepercayaan global menjadi dilema strategis. Dengan demikian, white paper tidak hanya berbicara kepada publik domestik, tetapi juga kepada investor dan pemerintah asing.

Keamanan nasional di Hong Kong dapat dipahami sebagai proses politik yang membingkai stabilitas sebagai isu eksistensial negara. Ia mencerminkan upaya negara menjaga kedaulatan dan mencegah instabilitas. Di sisi lain, proses tersebut berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil ketika ancaman didefinisikan secara luas. Pada akhirnya ini merupakan spektrum yang bergantung pada bagaimana wacana keamanan diproduksi, diterima, dan dijalankan dalam praktik politik sehari-hari.

Skandal Jenderal Nuklir dan Retaknya Elit Militer China

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Dalam perspektif pertahanan, militer selama ini dipandang sebagai salah satu pilar terkuat dalam struktur kekuasaan China. Sebagai alat utama negara, Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA) tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan nasional, tetapi juga memainkan peran politik yang krusial dalam menjaga stabilitas rezim dan legitimasi Partai Komunis China. Tidak seperti militer di negara demokratis yang relatif dipisahkan dari urusan politik, PLA sejak awal dibentuk sebagai tentara sebuah partai, sehingga loyalitas politik menjadi fondasi utama keberadaannya.

Oleh karena itu, setiap guncangan yang terjadi di tubuh militer China hampir selalu memiliki implikasi politik yang luas. Militer bukan sekadar institusi keamanan, melainkan bagian penting yang terintegrasi dari struktur kekuasaan negara. Ketika muncul skandal yang menyeret seorang jenderal tinggi Zhang Youxia berkaitan dengan program nuklir, maka peristiwa tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai indikasi adanya masalah yang lebih dalam di tingkat elit militer.

Skandal jenderal Zhang Youxia mengungkap dugaan pelanggaran disiplin, korupsi, hingga kemungkinan kebocoran informasi strategis yang sangat sensitif. Fakta bahwa kasus semacam ini bisa terjadi di sektor pertahanan paling krusial menunjukkan bahwa militer China tidak sepenuhnya solid dan kebal dari konflik internal. Skandal ini mencerminkan retaknya kepercayaan, kohesi, dan profesionalisme di kalangan elit militer, yang selama ini dipersepsikan sebagai institusi paling loyal dan disiplin.

Untuk memahami makna politik di balik kasus ini, teori relasi sipil–militer (civil–military relations) yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington menjadi kerangka analisis yang relevan. Huntington menjelaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada hubungan antara kekuasaan politik dan militer. Ketika relasi ini terganggu, baik oleh politisasi militer maupun konflik internal elit, maka stabilitas negara ikut terancam. Dalam konteks China, skandal ini dapat dibaca sebagai sinyal adanya ketegangan serius dalam relasi tersebut.

Militer sebagai Pilar Kekuasaan dalam Relasi Sipil–Militer

Stabilitas suatu negara memiliki ketergantungan tinggi terhadap korelasi antara kekuasaan politik dan militer. Pada saat korelasi ini terganggu, maka akan mengancam stabilitas negara. Samuel P. Huntinton memiliki pandangan bahwa untuk mencapai relasi sipil–militer yang stabil ditandai oleh profesionalisme militer dan kontrol politik yang jelas. Militer yang profesional seharusnya fokus pada urusan pertahanan dan keamanan, sementara kekuasaan sipil memastikan arah politik negara. Namun, model ini mengalami modifikasi dalam sistem politik otoriter seperti China, di mana militer tidak hanya tunduk pada negara, tetapi secara langsung berada di bawah kendali partai.

Relasi sipil–militer di China bersifat unik karena militer tidak bersikap netral secara politik. PLA secara ideologis terikat pada Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai menjadi syarat utama bagi elit militer. Dalam kondisi ideal, sistem ini memungkinkan kontrol politik yang kuat sekaligus menjaga stabilitas. Namun, skandal jenderal nuklir justru memperlihatkan adanya penyimpangan dari prinsip tersebut.

Dugaan kebocoran rahasia strategis dan praktik korupsi menunjukkan bahwa sebagian elit militer mulai memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan faksi tertentu. Dalam perspektif Huntington, kondisi ini sangat berbahaya karena mengikis profesionalisme militer. Ketika perwira tinggi terlibat dalam intrik kekuasaan, loyalitas ideologis dan disiplin institusional menjadi rapuh.

Lebih jauh, runtuhnya kepercayaan antar-elit menciptakan ketegangan internal yang dapat mengganggu efektivitas militer. Militer yang seharusnya berfungsi sebagai alat pertahanan negara justru disibukkan oleh konflik internal dan upaya mempertahankan posisi politik. Dalam situasi seperti ini, kontrol sipil atas militer biasanya diperketat melalui mekanisme pengawasan, rotasi jabatan, dan pembersihan internal.

Skandal Elit Militer dan Politik Konsolidasi Kekuasaan

Skandal jenderal nuklir juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik konsolidasi kekuasaan di China. Dalam teori relasi sipil–militer Huntington, penguasa sipil memiliki kepentingan utama untuk memastikan bahwa militer tidak berkembang menjadi kekuatan otonom yang dapat menantang otoritas politik. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan di tubuh militer akan direspons dengan langkah tegas.

Penyelidikan terhadap jenderal tinggi sering kali dibingkai sebagai upaya penegakan disiplin dan pemberantasan korupsi. Secara normatif, langkah ini tampak sebagai usaha membersihkan institusi militer. Namun, dari sudut pandang politik, tindakan tersebut juga berfungsi sebagai sinyal kekuasaan kepada elit militer lainnya bahwa loyalitas kepada partai adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Pembersihan elit secara berulang dapat menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan di internal militer. Elit militer tidak lagi sepenuhnya fokus pada profesionalisme dan kesiapan pertahanan, melainkan lebih sibuk menjaga posisi, membangun loyalitas politik, dan menghindari tuduhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas institusi militer itu sendiri. Fakta bahwa skandal ini menyentuh sektor nuklir yakni sektor paling sensitif dalam pertahanan nasional. Program nuklir seharusnya berada di bawah pengamanan dan pengawasan paling ketat. Ketika konflik elit mampu menembus sektor ini, muncul pertanyaan serius mengenai keamanan strategis dan stabilitas internal China, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

Upaya negara untuk merespons skandal ini melalui pengetatan pengawasan dan pembersihan internal memperlihatkan betapa strategisnya posisi militer dalam menjaga stabilitas politik. Namun, strategi tersebut juga menyimpan risiko jangka panjang berupa melemahnya profesionalisme, meningkatnya ketakutan internal, dan berkurangnya efektivitas militer. Skandal ini menjadi pengingat bahwa stabilitas militer tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata atau kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan, kohesi, dan relasi kekuasaan di antara elit yang mengendalikannya. Dalam konteks China, retaknya elit militer berpotensi menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik di masa depan.

 

Wakil Ketua Komisi Pusat Militer China Dituduh Melakukan Korupsi dan Menjadi Mata-Mata Asing

, , , , , , , 0

Pada 26 Januari 2026 Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) China mengkonfirmasi kabar yang beredar bahwa beberapa perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sedang diselidiki akibat dugaan melanggar hukum, disiplin militer, dan korupsi. Perwira tinggi yang diselidiki atas tuduhan tersebut adalah Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Jenderal Zhang Youxia dan Kepala Staf Gabungan CMC Jenderal Liu Zhenli. Selain kedua tuduhan tersebut, Kemhanas China juga menuduh Jenderal Zhang sebagai mata-mata asing yang membocorkan informasi program senjata nuklir China kepada Amerika Serikat. Penyelidikan ini merupakan sebuah kejutan besar karena sebelumnya terdapat pandangan bahwa Jenderal Zhang merupakan tokoh yang aman secara politik karena beliau merupakan sekutu Xi Jinping.

Menanggapi perkembangan tersebut, mantan analis Badan Pusat Intelijen (CIA) Amerika Serikat Christopher K. Johnson menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah aksi tidak terduga yang meruntuhkan struktur eselon tinggi PLA. Johnson menambahkan bahwa keputusan untuk menyelidiki Jenderal Zhang menunjukkan bahwa upaya pembersihan yang dilakukan sang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis China (PKC) bersifat menyeluruh. Pandangan serupa juga disampaikan oleh analis Universitas Tamkang Lin Ying-yu. Namun Lin menambahkan bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa selama Xi berkuasa, tidak akan ada teman, musuh, atau bawahan abadi. Sementara itu, pakar PLA Su Tzu-yun menyatakan bahwa investigasi terhadap Jenderal Zhang merupakan pukulan besar bagi PLA karena hal tersebut dapat merusak moral dan kesiapan operasional dalam menjalankan operasi militer.

Kampanye Xi Jinping untuk membersihkan PLA dari korupsi telah berlangsung sejak pertengahan 2023. Dalam kampanye tersebut, setidaknya tiga anggota CMC, seorang mantan menteri pertahanan nasional (menhanas), dua wakil ketua CMC, dan setidaknya 12 jenderal senior telah dibebastugaskan atau ditahan akibat tuduhan korupsi. Akibat dari penyelidikan terhadap Jenderal Zhang dan Liu, saat ini hanya ada dua anggota dalam CMC yakni Sekjen PKC Xi Jinping dan Jenderal Zhang Shengmin yang sebelumnya menjabat sebagai perwira politik. Alhasil beberapa pakar menganggap aksi yang dilakukan oleh Xi Jinping sebagai salah satu upaya pembersihan paling ekstensif terhadap PLA sejak era kepemimpinan Mao Zedong

Model Negara China dan Daya Tariknya bagi Negara Berkembang

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan munculnya apa yang sering disebut sebagai kelelahan terhadap demokrasi liberal. Di banyak negara, demokrasi prosedural tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabilitas politik, maupun kesejahteraan sosial. Polarisasi politik, korupsi elite, serta ketimpangan ekonomi justru menimbulkan kekecewaan publik terhadap sistem yang selama ini dianggap ideal. Dalam konteks inilah dapat dilihat apakah demokrasi liberal merupakan jalan menuju modernitas dan kemajuan.

Pengalaman China menawarkan narasi tandingan yang kuat. Tanpa liberalisasi politik, negara ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa, menurunkan angka kemiskinan secara drastis, dan membangun kapasitas negara yang relatif efektif. Keberhasilan ini menjadikan China bukan hanya kekuatan ekonomi global, tetapi juga model alternatif pembangunan yang semakin diperhitungkan, terutama oleh negara-negara berkembang yang masih bergulat dengan dilema antara stabilitas politik dan demokratisasi.

Karakter Model Negara China

Model negara China bertumpu pada tiga pilar utama yakni sebagai negara yang kuat, partai yang dominan, dan kapitalisme negara. Dalam sistem ini, Partai Komunis China tidak sekadar menjadi aktor politik, tetapi pusat pengambilan keputusan strategis nasional. Negara hadir bukan sebagai pengawas pasar, melainkan sebagai pengarah aktif pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan teori Developmental State yang dikemukakan Chalmers Johnson, yang menekankan peran negara sebagai motor utama modernisasi ekonomi.

Berbeda dengan model liberal yang menekankan kompetisi politik dan otonomi pasar, China menggabungkan kontrol politik yang ketat dengan pragmatisme ekonomi. Pemerintah mempertahankan monopoli kekuasaan politik, namun membuka ruang luas bagi mekanisme pasar dalam sektor-sektor produktif. Kombinasi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai authoritarian developmental state yaitu negara otoriter yang efektif secara ekonomi.

Ciri penting lain dari model China adalah penggunaan teknologi sebagai instrumen tata kelola. Dalam dua dekade terakhir, China menjadi pelopor dalam pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan sistem pengawasan digital untuk meningkatkan kapasitas negara. Fenomena ini selaras dengan konsep digital authoritarianism yang dikemukakan Larry Diamond, di mana teknologi memperkuat kemampuan rezim non demokratis dalam mengelola masyarakat, menjaga stabilitas, dan meminimalkan oposisi politik.

Dari sudut pandang teori Authoritarian Modernization Samuel Huntington, pengalaman China mencerminkan argumen bahwa stabilitas politik harus mendahului demokrasi. Dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi sosial cepat, demokratisasi dini justru berpotensi menciptakan instabilitas. China, dalam logika ini, memilih menunda liberalisasi politik demi memastikan pembangunan ekonomi yang terarah dan terkendali.

Daya Tarik bagi Negara Berkembang

Model negara China memiliki daya tarik kuat bagi banyak negara berkembang yang menghadapi dilema klasik pembangunan. Di satu sisi, mereka membutuhkan stabilitas untuk mendorong investasi dan pertumbuhan. Kemudian di sisi  yang lain, demokratisasi sering kali membawa fragmentasi elite, konflik politik, dan kebijakan yang tidak konsisten. Dalam situasi seperti ini, model China menawarkan janji stabilitas dan efisiensi.

Mengapa tidak? China menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat dicapai tanpa harus menunggu konsolidasi demokrasi. Bagi negara-negara dengan kapasitas institusional lemah, pesan ini terasa realistis dan menggugah. Di lain hal, model China menampilkan negara sebagai aktor utama pembangunan. Pendekatan ini terasa relevan bagi negara berkembang yang pasar dan masyarakat sipilnya belum cukup kuat untuk menjadi motor pertumbuhan.

Daya tarik ini diperkuat oleh kebijakan luar negeri China yang relatif minim tekanan normatif. Berbeda dengan banyak negara Barat dan lembaga internasional yang mensyaratkan reformasi demokrasi dan hak asasi manusia dalam kerja sama pembangunan, China menekankan prinsip non intervensi. Bagi banyak rezim, pendekatan ini dipandang lebih menghormati kedaulatan nasional dan memberi ruang manuver politik yang lebih luas.

Dalam kerangka Political Legitimacy Theory Seymour Martin Lipset, kondisi ini dapat dipahami sebagai pergeseran sumber legitimasi. Jika dalam demokrasi liberal legitimasi terutama bersumber dari pemilu dan prosedur politik, maka dalam model China legitimasi dibangun melalui kinerja ekonomi dan keberhasilan pembangunan. Bagi masyarakat yang lebih memprioritaskan kesejahteraan daripada partisipasi politik, legitimasi berbasis kinerja ini terasa lebih nyata dan konkret.

Namun, daya tarik model China tidak datang tanpa risiko serius. Ketergantungan pada elite politik yang kuat berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif, negara kuat dapat dengan mudah berubah menjadi negara represif. Dalam konteks ini, stabilitas politik yang dijanjikan dapat bergeser menjadi stagnasi politik.

Risiko lain adalah minimnya ruang koreksi kebijakan. Dalam sistem yang tidak menyediakan kompetisi politik terbuka, kegagalan kebijakan sering kali sulit dikritik secara publik. Ketika pengambilan keputusan terlalu terpusat, kesalahan strategis dapat berdampak luas tanpa adanya mekanisme korektif yang memadai.

Bahaya paling kontemporer muncul dari penguatan otoritarianisme digital. Teknologi yang seharusnya meningkatkan efisiensi pemerintahan dapat berubah menjadi alat pengawasan massal yang menekan kebebasan sipil. Bagi negara berkembang yang mengadopsi teknologi ini tanpa tradisi perlindungan hak warga, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar.

Dengan demikian, adopsi model China tanpa adaptasi kontekstual berpotensi memperkuat otoritarianisme tanpa menjamin keberhasilan pembangunan. Keberhasilan China tidak lahir dari otoritarianisme semata, tetapi dari kapasitas birokrasi, perencanaan jangka panjang, dan disiplin politik yang sulit direplikasi secara instan.

Model negara China dan daya tariknya bagi negara berkembang mencerminkan perubahan besar dalam lanskap normatif global. Di tengah kelelahan terhadap demokrasi liberal, China menawarkan narasi alternatif: stabilitas politik, negara kuat, dan pembangunan cepat tanpa liberalisasi demokrasi. Bagi banyak negara berkembang, narasi ini terasa lebih pragmatis dibandingkan idealisme demokrasi yang belum tentu membawa kesejahteraan.

Namun, perkembangan negara-negara kini berada di persimpangan penting antara pragmatisme pembangunan dan nilai kebebasan. Model China memang menawarkan efisiensi dan stabilitas, tetapi juga membawa risiko konsentrasi kekuasaan dan erosi hak-hak sipil. Tantangan sesungguhnya bukan memilih antara demokrasi liberal atau model China secara hitam-putih, melainkan merumuskan jalan tengah yaitu membangun negara yang efektif tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan martabat manusia.

Diplomasi “Wolf-Warrior”: Topeng Baru China?

, , , , , , , , , 0

 

China cukup terkenal dengan diplomatnya yang tegas dan keras dalam menyampaikan pandangan politik maupun kritik yang dilontarkan global pada China, terutama dari negara-negara Barat. Hal ini dikarenakan adanya sentimen dari masyarakat China pada Barat karena dianggap selalu membesar-besarkan atau melakukan propaganda citra buruk China di media global. Terutama dengan meningkatnya kembali isu pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, penyudutan terhadap China terkait dengan sumber virus Corona, dan berbagai tindakan agresivitas militer dan politik China yang membuat tensi politik China dengan Barat lebih sensitif. Tentu banyak diplomat China di luar negeri yang membela dan melindungi negaranya, bahkan mempromosikan teori-teori konspirasi dan menghina diplomat atau negara asing lainnya sebagai respon balasan.[1] Namun, Presiden China Xi Jinping baru-baru ini meminta para diplomatnya untuk membantu dalam membangun citra China yang “dapat diandalkan, dikagumi, dan dihormati” pada global.[2] Lalu, apakah China memutuskan menjadi lebih “pasif” dalam diplomasinya?

 

Diplomasi “Wolf-Warrior” China: Kombinasi Nilai China?

Penggunaan kata Wolf-Warrior diambil dari sebuah film aksi nasionalis heroik China yang bercerita tentang pahlawan yang melindungi nilai dan integritas China, serta menyelamatkan Afrika dari “barbarisme” Barat.[3] Wolf-Warrior pada hal ini merujuk pada praktik diplomasi yang ofensif dan agresif dalam melindungi nilai dan pencapaian kepentingan nasionalnya, baik dalam isu politik, ekonomi, maupun keamanan. Diplomat-diplomat China yang dikirimkan oleh Xi Jinping ini tidak sedikit yang disebut wolf-warrior karena menggunakan kata verbal yang “tegas” yang dianggap sebagai upaya pertahanan hak, nilai, dan kepentingan China, namun tidak sedikit juga negara lain yang menilai hal tersebut buruk. Metode ini berbeda dari strategi “tenang” saat kepemimpinan Deng Xiaoping dengan nilainya yakni “sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktu yang tepat” yang digunakan dalam dinamika perpolitikan global sambil menguatkan kekuatan domestik.[4] Strategi ini dilakukan mengingat pada masa tersebut, kekuatan China belum sekuat dan seberpengaruh sekarang, sehingga diplomasi China lebih pasif dan seakan hanya diam sembari memformulasikan upaya mencapai kepentingannya.

 

Namun, metode dalam wolf-warrior ini cukup mirip dengan strategi pendahulunya yakni Mao Zedong yang lebih tegas dalam politik internasional dengan nilainya “jika ingin mencapai sesuatu, perlu dilakukan dengan melawan musuh dari belakang.”[5] Wolf-warrior sendiri sudah diterapkan oleh diplomat pertama China yakni Zhou Enlai yang mengadopsi pendekatan ini untuk melindungi martabat China dan tidak mengulang masa lalu China. Kombinasi dari pemikiran-pemikiran ini yang selanjutnya digunakan oleh Xi Jinping dalam memimpin China dan memformulasikan kebijakan domestik serta luar negerinya. Hal ini penting sebagai pengimplementasian dan refleksi nilai pendahulu dan masyarakat China. Sekaligus, dikarenakan pemikiran ini, metode itu pula yang digunakan para diplomat China dalam membalas “serangan tersebut dengan pidato yang keras, terutama melalui cuitan dan unggahan di internet. Menariknya, investigasi memperlihatkan peningkatan kekuatan digital China yang salah satunya digunakan untuk memuat akun-akun palsu yang mencuit ulang unggahan tersebut ke seluruh dunia sebagai bentuk propaganda China untuk melindungi pandangannya pada masyarakat global.[6] Tindakan ini menunjukkan China menggunakan media sosial yang lingkupnya global sebagai salah satu taktik wolf warrior China dalam melindungi nilai-nilai China. Dengan kekuatan dan pengaruh China yang cukup besar sekarang, China jadi lebih berani dalam perpolitikan luar negerinya. Hal ini menunjukkan perubahan kekuatan negara dan pengaruhnya akan berpengaruh juga pada pendekatan yang digunakan.

 

Pernyataan Xi Jinping dalam diplomasi wolf-warrior

Berdasarkan definisinya, diplomasi diartikan sebagai praktik negosiasi dan dialog untuk mempromosikan hubungan damai antar negara dan aktor asing lain demi mencapai kesepakatan dan melindungi kepentingan domestik sekaligus internasionalnya.[7] Dalam hal ini, diplomasi “tegas” wolf-warrior ini menjadi alat China untuk mencapai ambisi internasionalnya sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan politik paling berpengaruh secara global, sekaligus menjaga legitimasi domestiknya, baik pada partai dan masyarakat China. Diplomasi wolf-warrior China yang sudah dilakukan sejak lama ini mulai mengalami pertentangan, baik dari lingkup internasional terutama dari Barat, maupun dari domestik. Salah satunya adalah protes dari Australia yang muncul setelah seorang diplomat China mengunggah cuitan mengenai keterlibatan “berdarah” Australia di Afghanistan, di mana Australia menuntut permintaan maaf dari China, namun China enggan melakukannya.[8] Cuitan sensitif ini mungkin tampak biasa saja, namun jika diteruskan bisa berpotensi melukai hubungan politik dengan negara lain dengan China, padahal China tahu membutuhkan hal tersebut untuk perbaikan hubungan dan citranya. Meskipun banyak masyarakat China yang setuju dengan ketegasan China dalam menghadapi Barat, namun pertentangan dari domestik juga cukup tinggi, di mana banyak yang menilai ketegasan China dalam politik internasional tetap dibutuhkan dan dilarang menjadi “lemah dan inkompeten” dalam pendekatannya.[9] Hal ini membuktikan, Xi Jinping masih perlu menyeimbangkan pendekatan diplomasinya antara kepentingan di internasional dan domestiknya.

Pernyataan Xi Jinping untuk “memperbaiki citra” China di global melalui para diplomatnya ini bukan tanpa alasan karena untuk menjaga market ekonominya, China menyadari pentingnya kerja sama dan hubungan baik global. Namun, bukan juga berarti China akan langsung menjadi pasif pada dunia internasional dan berubah dalam semalam. Hal ini dikarenakan keputusan perbaikan citra ini sekaligus dijadikan instrumen China untuk melakukan klasifikasi “teman” dan “musuh” bagi perpolitikan China. Tahapan ini dilakukan demi memutuskan negara yang bisa dikompromikan untuk pencapaian kepentingan ekonomi yakni pasar China, politik yakni pengaruh dan ambisi hegemoni regional China, dan pengembangan hubungan militer keamanan China dengan memodifikasi pendekatan politik Xi Jinping. Lebih lagi, upaya “perbaikan citra” ini juga tidak akan terlalu banyak berpengaruh karena masyarakat global terutama di Amerika Serikat menunjukkan sebanyak 67 persen masyarakatnya berpandangan negatif pada China, bahkan melihat sebagai musuh dan kompetitor dikarenakan berbagai isu kemanusiaan, Covid-19, dan ekonomi perdagangan.

 

 

 

 

 

 

[1] AFP, (2021), Furious patriots: China’s ‘wolf warrior’ diplomacy makeover backfires, Free Malaysia Today, https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2021/06/27/furious-patriots-chinas-wolf-warrior-diplomacy-makeover-backfires/

[2] Ibid.,

[3] Hon-min Yau dan Bheki Mthiza Patrick Dlamini, (2021), Wolf Worries, Strategic Vision vol. 9, no. 46, https://en.csstw.org/upload/files/SV46-Wolf%20Worries.pdf

[4] Zainab Yasin, (2021), China’s Wolf Warrior Diplomacy: Major Change Drivers of its Policy, Modern Diplomacy, https://moderndiplomacy.eu/2021/06/26/chinas-wolf-warrior-diplomacy-major-change-drivers-of-its-policy/

[5] Ibid.,

[6] Josep Brouwer, (2021), IS XI RE-THINKING “WOLF WARRIOR” DIPLOMACY?, China Digital Times, https://chinadigitaltimes.net/2021/06/is-xi-re-thinking-wolf-warrior-diplomacy/

 

[7] Noe Cornago, (2008), Diplomacy, University of the Basque Country,  Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (pp.574-580), https://www.researchgate.net/publication/286221540_Diplomacy

[8] Daniel Hurst dan Helen Davidson, (2020), China rejects Australian PM’s call to apologise for ‘repugnant’ tweet, The Guardian, https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/30/australia-china-pm-scott-morrison-demands-apology-fake-chinese-tweet-adf-soldier

[9] AFP, Op.cit.