Konstitusi

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan pada hari Rabu (20/12/2023), sehari setelah pemungutan suara yang menegangkan mengenai undang-undang yang mengguncangkan pemerintahan Emmanuel Macron, di mana sebagian dari  undang-undang imigrasi pemerintahannya dinyatakan inkonstitusional.

Sebelumnya, Majelis Nasional Prancis mengesahkan undang-undang imigrasi yang penting bagi Presiden Macron. Undang-undang imigrasi telah diperketat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir dalam negosiasi untuk mendapatkan dukungan dari partai konservatif République. RUU tersebut juga disahkan dengan dukungan dari partai sayap kanan National Rally, yang menimbulkan tuduhan bahwa partai-partai berhaluan tengah tunduk pada xenofobia.

Banyak pihak juga menilai bahwa Macron tidak mampu mengatur pemerintahannya karena aliansi tengahnya gagal menguasai mayoritas. Hal ini tercermin dari hampir sepertempat dari 251 anggota parlemen di aliansi Macron memilih menolak atau abstain.

Versi terbaru dari RUU imigrasi mencakup banyak tindakan yang diperkenalkan oleh Partai Konservatif selama proses negosiasi. Hal ini termasuk kuota imigrasi yang akan membatasi jumlah kedatangan imigran ke Prancis, serta isu pemberian kewarganegaraan Prancis secara otomatis kepada orang asing kelahiran  Prancis, dan persyaratan yang lebih ketat untuk izin tinggal keluarga, termasuk bukti pendapatan dan asuransi kesehatan.

Salah satu pemabahasan paling kontroversial adalah masa tunggu lima tahun bagi imigran resmi yang ingin mengajukan tunjangan Jaminan Sosial, di mana jika pelamar memiliki pekerjaan, jangka waktu ini dapat dikurangi menjadi 30 bulan.

Pemerintahan Macron telah mengirimkan pesan beragam mengenai undang-undang tersebut sejak undang-undang tersebut disahkan, memuji keberhasilannya sekaligus mengecam potensi pelanggaran konstitusionalnya.

PM Borne mengatakan pada hari Rabu bahwa dia “merasa telah memenuhi janjinya” tetapi RUU tersebut perlu “berkembang” lebih lagi. Saat ditanya apakah ada bagian dari RUU tersebut yang inkonstitusional, Perdana Menteri menjawab, “Ya, saya dapat mengkonfirmasi hal itu,” di mana Ia menambahkan terdapat beberapa tindakan yang menimbulkan “keraguan.”

Juru bicara pemerintah Olivier Veran membenarkan bahwa presiden Prancis sendiri telah menyerahkan undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau konstitusionalitasnya. Apa pun hasil persidangannya, ada garis kesalahan yang jelas  dalam koalisi sentris Macron, dan keraguan mengenai kemampuannya memerintah Prancis semakin mendalam sejak kekalahannya dalam pemilihan umum tahun lalu.

Majelis Nasional menyetujui RUU tersebut dengan suara mayoritas 349 berbanding 186, namun hampir seperempat anggota parlemen dari koalisi Macron abstain atau menolak RUU tersebut. Kurang dari 24 jam setelah pemungutan suara, Menteri Kesehatan Aurélien Rousseau, mantan anggota Partai Sosialis, mengundurkan diri, dan mengatakan kepada surat kabar Le Monde: “Dia tidak dapat menjelaskan RUU ini.” Macron kini harus menemukan cara untuk ‘mendamaikan’ partainya, terutama dengan anggota parlemen sayap kiri yang menolak RUU tersebut.

Meskipun begitu, seorang juru bicara pemerintah menyangkal bahwa ada “pemberontakan” melawan presiden di zaman Renaisans. “Wajar jika para menteri bertanya,” katanya, seraya menambahkan bahwa rapat kabinet dihadiri oleh seluruh pemerintah kecuali menteri kesehatan.  “Tidak ada pemberontakan antar menteri,” ujarnya.

Sementara itu, pemimpin sayap kanan  Marine Le Pen mengambil keuntungan dari kesulitan Macron, mengklaim bahwa Majelis Nasional telah memenangkan “kemenangan ideologis” atas undang-undang yang lebih ketat.

Di Prancis, keputusan Macron untuk terus menerapkan undang-undang yang mencerminkan kelompok sayap kanan yang sudah lama mementingkan kepentingan nasional telah memicu perdebatan mengenai strategi partainya untuk pemilu Eropa bulan Juni mendatang. Selain itu, masih belum jelas apakah memutuskan hubungan dengan anggota parlemen yang berhaluan kiri untuk mendorong langkah-langkah yang disukai pemilih akan berdampak pada pemilu.

Selain itu, organisasi kemanusiaan mengecam aturan tersebut. Dari sekitar 50 organisasi, termasuk Liga Hak Asasi Manusia Prancis, menyatakan bahwa RUU yang baru diajukan mewakili undang-undang paling buruk dalam empat dekade terakhir terkait hak dan kondisi hidup warga asing, termasuk mereka yang sudah lama tinggal di Prancis. Pemimpin Partai Komunis Prancis, Fabien Roussel, menyatakan bahwa undang-undang ini, yang sangat dipengaruhi oleh pamflet National Rally (RN) yang menentang imigrasi, menandakan pergeseran signifikan dalam sejarah republik dan nilai-nilai mendasarnya.