Menu

Stabilitas

Tiga Jenderal dan Pesan Politik Beijing

, , , , , 0

Tiga jenderal purnawirawan baru-baru ini dicopot dari keanggotaan Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), yang merupakan badan penasihat politik penting di China. Keputusan ini diumumkan menjelang Two Sessions, pertemuan politik tahunan di Beijing pada awal Maret 2026. Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan, sehingga menimbulkan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pencopotan ini menarik perhatian karena melibatkan tokoh-tokoh militer senior yang sebelumnya memegang posisi strategis dalam struktur pertahanan negara. Langkah ini menimbulkan pertanyaan soal dinamika politik dan militer di tingkat atas menjelang pertemuan tahunan tersebut.

Tiga nama yang dicopot adalah Han Weiguo, Gao Jin, dan Liu Lei, yang masing-masing pernah menduduki jabatan penting dalam Tentara Pembebasan Rakyat China. Mereka telah pensiun dari dinas aktif, namun tetap menjadi anggota badan penasihat politik tingkat tinggi sebagai bagian dari representasi unsur militer. Keputusan pemberhentian mereka diambil melalui mekanisme internal lembaga dan diumumkan secara resmi oleh otoritas terkait di Beijing. Namun tidak ada rincian pelanggaran atau alasan spesifik yang disampaikan kepada publik, sehingga ruang tafsir terbuka lebar.

Peristiwa ini terjadi dalam konteks konsolidasi kekuasaan yang terus berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden China, Xi Jinping. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintahan Xi gencar menjalankan kampanye antikorupsi yang menyasar pejabat sipil maupun militer. Dalam hal ini, pencopotan tiga jenderal tersebut dipahami sebagai bagian dari dinamika politik internal yang lebih luas, terutama dalam menjaga disiplin, loyalitas, dan stabilitas menjelang forum politik nasional. Dengan momentum Two Sessions sebagai panggung utama perumusan arah kebijakan negara, setiap perubahan komposisi elite memiliki makna simbolik..

Konsolidasi Kekuasaan dan Logika Stabilitas

Samuel P. Huntington menekankan bahwa stabilitas dalam sistem politik sangat bergantung pada institusionalisasi kekuasaan dan pengendalian terhadap potensi faksionalisme, terutama dalam negara yang tengah mengalami modernisasi cepat. Misalnya militer, dalam hal ini bukan sekadar alat pertahanan, melainkan institusi politik yang harus sepenuhnya berada di bawah kontrol kepemimpinan sipil.  Pada konteks China, Tentara Pembebasan Rakyat memiliki posisi historis yang sangat dekat dengan Partai Komunis. Maka dari itu, menjaga loyalitas militer menjadi prasyarat utama bagi stabilitas rezim. Pencopotan tiga jenderal dari badan penasihat dapat dibaca sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa tidak ada pusat pengaruh alternatif yang berkembang di luar garis komando politik.

Ketika elite militer tetap memiliki akses pada forum penasihat tingkat tinggi, potensi pembentukan jejaring informal tetap ada, sehingga pengendalian menjadi kebutuhan strategis. Di samping hal tersebut, institusi yang kuat harus mampu menertibkan aktor-aktor di dalamnya demi menjaga keteraturan sistem. Dalam kerangka tersebut, tindakan disipliner terhadap pejabat tinggi dapat dilihat sebagai bentuk penguatan institusi, bukan sekadar hukuman personal. Tanpa penjelasan terbuka, negara tetap menunjukkan bahwa mekanisme internal berjalan dan bahwa loyalitas menjadi parameter utama dalam struktur kekuasaan. Stabilitas, dalam logika ini, lebih diutamakan daripada transparansi.

Antikorupsi dan Pesan Politik Simbolik

Selain dimensi stabilitas, pencopotan ini juga memiliki dimensi simbolik yang kuat. Kampanye antikorupsi yang digencarkan Xi Jinping selama lebih dari satu dekade telah menyasar ratusan pejabat, termasuk perwira tinggi militer. Dalam teori Huntington, modernisasi yang tidak diimbangi dengan institusionalisasi politik dapat memicu disintegrasi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sering diposisikan sebagai upaya memperkuat legitimasi dan efektivitas institusi negara. Dengan mencopot tiga jenderal menjelang Two Sessions, kepemimpinan pusat mengirimkan pesan bahwa tidak ada figur yang kebal terhadap evaluasi politik.

Momentum menjelang forum nasional memberi efek simbolik yang lebih besar, karena publik dan elite sama-sama memusatkan perhatian pada arah kebijakan negara. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa disiplin internal menjadi fondasi bagi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Di sisi lain, tindakan ini juga memperkuat citra kepemimpinan yang tegas. Dalam sistem politik yang terpusat, konsistensi dalam menindak elite berfungsi menjaga persepsi kontrol penuh atas aparatur negara. Huntington menekankan bahwa legitimasi dapat diperoleh melalui kemampuan negara menjaga ketertiban dan efektivitas. Dengan demikian, pencopotan para jenderal bukan hanya soal individu, tetapi tentang pesan kolektif bahwa garis komando tetap tunggal dan tidak terfragmentasi.

Pencopotan tiga jenderal dari badan penasihat politik tertinggi China bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih luas di Beijing. Momentum menjelang Two Sessions mempertegas dimensi simbolik dan strategis dari keputusan tersebut. Dalam konteks konsolidasi kepemimpinan dan upaya menjaga stabilitas politik, langkah ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap militer tetap menjadi prioritas utama negara. Peristiwa ini sekaligus mengingatkan bahwa dalam sistem politik China, loyalitas, disiplin, dan stabilitas berada di atas kepentingan personal para elite.

Keamanan atau Kontrol? Mengulik White Paper Beijing tentang Hong Kong

, , , , 0

Baru-baru ini rilis sebuah white paper mengenai keamanan nasional di Hong Kong yang memantik perdebatan lama. Diantaramya apakah stabilitas benar-benar menjadi tujuan utama, ataukah keamanan dijadikan instrumen konsolidasi kontrol politik oleh China. Dalam laporan Reuters, menegaskan bahwa beijing berkomitmen terhadap prinsip satu negara dua sistem dengan menekankan bahwa keamanan nasional adalah fondasi kemakmuran jangka panjang Hong Kong. Pesan ini tidak berdiri tanpa konteks, ia muncul di tengah tekanan geopolitik dan sorotan internasional, sehingga sulit dilepaskan dari kepentingan Beijing untuk membingkai kebijakan keamanan sebagai langkah defensif.

White paper itu terbit dalam konteks penegakan Undang-Undang Keamanan Nasional yang semakin intensif, salah satunya kasus tokoh media Jimmy Lai yang divonis bersalah atas tuduhan berkolusi dengan kekuatan asing. Dalam hal tersebut, pemerintah pusat menilai langkah-langkah dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga kedaulatan dan mencegah instabilitas seperti gelombang protes besar pada 2019. Namun, kritik dari komunitas internasional menyebut bahwa perluasan definisi ancaman keamanan berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil.

Jika dilihat dari teori securitization dari Barry Buzan yang merupakan salah satu tokoh utama Copenhagen School dalam studi keamanan menjelaskan bagaimana suatu isu diubah menjadi persoalan keamanan melalui tindakan diskursif elite politik, sehingga memungkinkan langkah luar biasa di luar prosedur normal. Dengan pendekatan ini, dapat dilihat apakah white paper tersebut lebih mencerminkan kebutuhan objektif menjaga stabilitas, atau justru proses politik yang mengamankan legitimasi kontrol negara.

Keamanan sebagai Fondasi Stabilitas

Dalam white paper yang dirilis, Beijing menegaskan bahwa keamanan nasional adalah prasyarat bagi stabilitas, kemakmuran ekonomi, dan keberlanjutan prinsip satu negara dua sistem. Argumen ini menempatkan keamanan sebagai fondasi utama bagi tata kelola Hong Kong. Dalam perspektif negara, stabilitas politik dianggap penting untuk menjaga iklim investasi, sistem hukum, dan posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan global. Tanpa keamanan, tidak mungkin ada pertumbuhan dan kesejahteraan.

Melalui kacamata securitization, langkah ini dapat dipahami sebagai proses konstruksi ancaman. Menurut Barry Buzan, suatu isu menjadi masalah keamanan apabila elite politik menyatakannya sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan negara dan stabilitas nasional. Pada unjuk rasa yang terjadi di tahun 2019 dan tuduhan campur tangan asing dikonstruksikan sebagai ancaman serius terhadap integritas negara. Sehingga adanya penerapan kebijakan luar biasa, termasuk undang-undang keamanan yang ketat, memperoleh legitimasi publik.

Dari sudut pandang pemerintah pusat, pendekatan ini bukan semata kontrol, melainkan pencegahan. Karena itu muncul argumen bahwa tanpa intervensi tegas, Hong Kong berisiko terjerumus dalam kekacauan politik berkepanjangan. Dalam kerangka ini, white paper berfungsi sebagai alat justifikasi normatif untuk membingkai tindakan keamanan sebagai upaya perlindungan, bukan pembatasan. Stabilitas diposisikan sebagai kepentingan kolektif yang lebih tinggi dibanding kebebasan individual tertentu.

Securitization dan Ruang Kebebasan Sipil

Namun, jika ditelisik lebih jauh, dalam teori securitization juga mengingatkan bahwa ketika suatu isu telah diamankan secara diskursif, ruang debat publik cenderung menyempit. Jika kritik atau oposisi diposisikan sebagai ancaman keamanan, maka perbedaan pendapat tidak lagi dilihat sebagai dinamika demokratis, melainkan potensi subversi. Di sinilah kritik terhadap white paper menemukan pijakan yang menganggap perluasan definisi keamanan justru menggeser batas antara perlindungan dan pembatasan.

Dalam konteks Hong Kong, penerapan hukum keamanan telah berdampak pada pembubaran organisasi masyarakat sipil, pembatasan media, dan penangkapan sejumlah aktivis. Proses ini menunjukkan bagaimana suatu tindakan menjadi normalisasi baru. Ketika status darurat dipertahankan secara berkelanjutan, maka keamanan tidak lagi bersifat temporer, tetapi menjadi struktur permanen dalam tata kelola politik.

Di lain hal, dengan menegaskan bahwa isu Hong Kong adalah urusan domestik dan bagian dari kedaulatan nasional, Beijing mengirim sinyal kepada komunitas internasional bahwa kritik eksternal dianggap sebagai bentuk intervensi. Dalam kerangka securitization, ini memperluas objek ancaman dari aktor domestik ke aktor asing, sehingga memperkuat justifikasi pengawasan dan regulasi lintas batas.

Kemudian, legitimasi internasional Hong Kong sebagai pusat keuangan global sangat bergantung pada persepsi independensi hukum dan kebebasan informasi. Ketegangan antara kebutuhan menjaga kedaulatan dan menjaga kepercayaan global menjadi dilema strategis. Dengan demikian, white paper tidak hanya berbicara kepada publik domestik, tetapi juga kepada investor dan pemerintah asing.

Keamanan nasional di Hong Kong dapat dipahami sebagai proses politik yang membingkai stabilitas sebagai isu eksistensial negara. Ia mencerminkan upaya negara menjaga kedaulatan dan mencegah instabilitas. Di sisi lain, proses tersebut berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil ketika ancaman didefinisikan secara luas. Pada akhirnya ini merupakan spektrum yang bergantung pada bagaimana wacana keamanan diproduksi, diterima, dan dijalankan dalam praktik politik sehari-hari.

China Kecam Berikan ‘Segala Langkah yang Diperlukan’ Merespon Penjualan Senjata AS ke Taiwan

, , , , , , , 0

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat (25/10) menyetujui paket penjualan senjata senilai $2 miliar untuk Taiwan, yang terdiri dari sistem rudal dan sistem radar. Pentagon menegaskan bahwa penjualan akan membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di kawasan. Kementerian Pertahanan Taiwan kemudian menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas penjualan tersebut, dan mengatakan bahwa langkah ini akan membantu untuk terus meningkatkan ketahanan pertahanannya dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri China pun mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu (26/10), menyatakan bahwa paket senjata dari AS kepada Taiwan secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China, merusak hubungan China-AS, serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di selat tersebut. Beijing lalu berjanji untuk mengambil “segala langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial nasional.” China menganggap kedaulatan Taiwan sebagai “garis merah” yang tidak boleh dilanggar dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan Taiwan.

AS merupakan mitra utama Taiwan dan penyedia senjata meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan pulau tersebut. Amerika Serikat terikat oleh hukum dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan , yang mengharuskan AS untuk “memberikan Taiwan senjata yang bersifat defensif,” dan untuk “menjaga kapasitas Amerika Serikat untuk melawan segala upaya penggunaan kekuatan atau bentuk paksaan lain yang akan membahayakan keamanan, atau sistem sosial atau ekonomi, rakyat Taiwan. China menyatakan bahwa AS telah menyimpang dari kebijakan “Satu China”, meski bersikukuh tidak mendukung Taiwan yang merdeka. Sebagai tanggapannya, China menjaga kehadiran harian pesawat tempur, drone, dan kapal perang di sekitar pulau tersebut, termasuk mengadakan putaran baru latihan perang di sekitar pulau. Taiwan mendeteksi rekor 153 pesawat China dalam satu hari.

Pemerintah China juga mengungkapkan tidak ada “kekuatan eksternal” yang dapat mengubah masa depan Taiwan, dan tidak ada masa depan untuk ‘kemerdekaan Taiwan’, karena masa depan Taiwan terletak pada reunifikasi penuh dengan tanah airnya.