Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat United Nations Environment Programme (UNEP) merilis sebuah dokumen berjudul The Production Gap Report yang menjelaskan dan berisi data mengenai penggunaan bahan bakar fosil. Dari hasil penelitian pada dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan negara di dunia belum banyak melakukan usaha untuk mengurangi produksi bahan bakar fosil untuk membatasi pemanasan global agar hanya naik 1,5°C. Produksi bahan bakar fosil ini sendiri tidak banyak mengalami perubahan sejak dokumen pertama pada 2019. Penemuan ini menjadi masalah besar yang dapat menyebabkan kegagalan global untuk mencegah perubahan iklim yang lebih parah.
Menurut dokumen yang dirilis pada pertengahan Oktober tahun 2021, sebagian besar produsen minyak dan gas dunia berencana untuk meningkatkan produksi hingga 2030 atau lebih, dan beberapa produsen batu bara besar berencana untuk melanjutkan atau meningkatkan produksi. Hal ini bertentangan dengan keinginan para pemimpin negara yang berusaha berkomitmen untuk menurunkan emisi dari hasil bahan bakar fosil di tahun 2030 dan bebas emisi di tahun 2050. Lebih rinci, laporan tersebut juga menemukan bahwa negara-negara telah mengarahkan lebih dari $300bn (£217bn) untuk kegiatan bahan bakar fosil sejak awal pandemi Covid-19 yang lebih besar dari anggaran untuk energi bersih.
Pada satu kesempatan, Ploy Achakulwisut, seorang peneliti di Stockholm Environment Institute (SEI) dan penulis utama laporan ini menjelaskan efek dari kurangnya komitmen penurunan produksi bahan bakar fosil dan produksi yang sudah berada di atas batas aman, Achakulwisut mengatakan bahwa “Penelitiannya jelas: produksi batu bara, minyak dan gas global harus mulai menurun segera dan tajam agar konsisten dengan membatasi pemanasan jangka panjang hingga 1,5°C,”
Selain berdampak langsung ke perubahan iklim dan juga anggaran besar-besaran yang justru dikeluarkan untuk bahan bakar fosil, Dr. Jeremy Hess, seorang profesor kesehatan dan pengobatan darurat global di University of Washington mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar kotor ini memiliki berbagai efek terhadap kesehatan secara langsung dan tidak langsung. Dilansir dari The Guardian, Dr. Hess mengatakan “Sayangnya ini adalah tahun pertama saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa saya dan para pasien sangat jelas mengalami dampak perubahan iklim. Saya melihat paramedis yang telah luka bakar pada lutut mereka karena berlutut untuk merawat pasien dengan sengatan panas. Dan saya melihat terlalu banyak pasien meninggal di unit gawat darurat akibat paparan panas mereka tahun lalu,”
Untuk menyelamatkan iklim, laporan The Production Gap 2021 tersebut menyarankan pemerintah untuk mengambil peran utama dan memastikan bahwa transisi dari bahan bakar fosil adalah adil dan merata. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menguasai lebih dari 50% produksi bahan bakar fosil dunia. Di sisi lain, Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen juga mengatakan bahwa masih ada waktu untuk mencegah pemanasan global yang melebihi 2°C. Andersen kemudian mengingatkan bahwa pada Konferensi Iklim PBB, yang dikenal sebagai Conference of the Parties 26 (COP26) bahwa “pemerintah harus melangkah, mengambil langkah cepat dan segera untuk menutup kesenjangan produksi bahan bakar fosil dan memastikan transisi yang adil dan merata.
COP26 sendiri akan diselenggarakan di Glasgow pada akhir Oktober hingga awal November 2021. Tujuannya untuk memperkuat komitmen dan menjanjikan langkah-langkah pengurangan karbon yang akan menjaga harapan hidup untuk membatasi kenaikan pemanasan global hingga 1,5°C. Batas 1,5°C ini merujuk pada Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh hampir semua negara di dunia. Perjanjian Paris sendiri bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata secara global yang idealnya 1,5°C.
Tepat 60 tahun lalu, kejahatan kemanusiaan yakni pembantaian massal pada demonstran Aljazair oleh polisi Paris diperingati kembali. Sebanyak 400 orang tewas dan korban luka-luka dibuang ke Sungai Seine pada protes tanggal 17 Oktober 1961 lalu. Selain itu, sekitar 12,000 orang Aljazir ditangkap saat protes dalam rangka mendukung perundingan perdamaian dan perang kemerdekaan Aljazair atas Prancis. Dilansir Aljazeera, otoritas Prancis dalam upaya dekolonialisasi pada masa perang Aljazair yang kurang lebih berlangsung delapan tahun telah menewaskan satu juta hingga satu juta lima ratus ribu kematian.
Di bawah perintah Kepala Kepolisian Paris Maurice Papon, polisi menyerang sekitar 25,000 pendukung National Liberation Front (FLN) atau Front Pembebasan Nasional yang melakukan protes pergerakan nasionalnya. Sebelumnya pada 6 Oktober 1961, ditetapkan pemberlakuan jam malam bagi Muslim Aljazair yang tinggal sekitar Paris. Baik bagi pekerja muslim Aljazair, muslim Prancis, dan Muslim Prancis di Aljazair, pembatasan ini dinilai sebagai diskriminasi yang mendorong turunnya masyarakat pendukung FLN ke jalan.
Upaya menekan pengakuan Pemerintah Paris
Bagi kebanyakan negara, pengakuan terhadap suatu kejahatan perang atau kemanusiaan akan sulit untuk dilakukan, bahkan kasus akan cenderung ditutupi. Negara akan cenderung tidak mengakui kejahatan perang karena mereka tidak setuju atau menolak kejadian tersebut dianggap sebagai “pembantaian” atau kejahatan perang. Selain karena akan berpengaruh pada citra demokrasi politik negara, tetapi sebagian negara juga akan memberikan kompensasi, seperti Jerman pada Holocaust. Harga besar yang perlu dibayar tersebut kadang dirasa tidak sepadan, sehingga tidak banyak negara yang mengakui.
Upaya ini juga yang diusahakan oleh keluarga korban pembantaian Aljazair, di mana Prancis berupaya menyembunyikan pembantaian tersebut selama kurang lebih 37 tahun, dan akhirnya pada 1998 menyatakan bahwa hanya sekitar 40 orang yang tewas dalam protes tersebut. Pasca pengakuan tersebut, sejarawan Jean-Luc Einaudi memenangkan kasus tahun 1999 atas Papon dengan dasar memberikan pemerintah untuk melakukan intervensi pada demonstran.
Seorang profesor politik di Universitas Evry-Val d’Essonne,Olivier Le Cour Grandmaison, menyatakan kejahatan pembantaian Aljazair oleh Prancis sebagai yang terbesar pasca Perang Dunia II. Dia menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri, dan Presiden Prancis yakni Charles de Gaulle turut berperan dalam permasalahan ini, sehingga bisa disebut sebagai kejahatan negara.
Macron menyatakan pembantaian berdarah Aljazair “kejahatan tidak terampunkan”
Peringatan pertama pembantaian dilakukan pada tahun 2001 lalu oleh Wali Kota Paris, di mana setahun setelahnya Presiden Francois Hollande menyatakan pengakuannya terhadap penindasan berdarah atas masyarakat Aljazair. Pada masa kini, Presiden Emmanuel Macron menjadi Presiden Prancis pertama yang menghadiri peringatan korban pembantaian. Macron hadir di jembatan Sungai Seine dan menyatakan pembantaian tahun 1961 sebaai sesuatu yang brutal, keras, dan berdarah.
Meskipun begitu, beberapa aktivis seperti Mimouna Hadjam dari Asosiasi Anti-Rasisme Africa 93 menilai perlu adanya pengakuan yang lebih bertanggung jawab, aktivis lainnya bahkan kecewa dengan Macron.
Kejadian ini masih memberikan luka pada para korban maupun aktivis yang menekan bahwa Paris perlu lebih bertanggung jawab pada tragedi pembantaian tersebut. Kolonialisme dan rasisme pemerintahan Prancis yang salah satunya tergambar dari kekerasan pada masyarakat Aljazair tetap menjadi luka bagi korban dan berdampak secara sosial politik pada pandangan masyarakat pada Prancis.
Buntut dari tindakan Lithuania membuka pintu pembukaan kantor perwakilan de facto dengan nama Taiwan semakin memanas. Kantor perwakilan tersebut diresmikan di Ibu Kota Lithuania, Vilnius.
China mengekspresikan ketidaksetujuannya mengingat kantor tersebut merupakan kantor pertama pemerintahan Presiden Taiwan, Tsai Ing-Wen, yang menggunakan nama “Taiwan.” Sebelumnya, Taiwan menggunakan nama “Kantor Perwakilan Taipei” dibandingkan langsung Taiwan.
China langsung menarik duta besarnya dari Lithuania dan meminta agar Lithuania melakukan hal yang sama, yakni menarik dubesnya dari China. Lithuania juga menarik dubesnya ke Ibu Kota, Vilnius guna berdialog.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan tindakan Lithuania dapat merusak kedaulatan dan integritas teritorial China. Hal ini dikarenakan China-Taiwan memiliki sejarah konflik sosial dan politik yang membuat kedua wilayah tersebut terpisah. Perpecahan semakin menimbulkan konflik politik dan keamanan karena perbedaan sistem pemerintahan kedua negara yang juga mendorong isu keamanan regional.
China memperingatkan Lithuania untuk menarik keputusannya yang keliru agar tidak memperburuk keadaan yang bisa memunculkan “konsekuensi politik.”
Lithuania di sisi lain menyayangkan pernyataan China dan menyatakan Lithuania menghormati kebijakan Satu China atau One China Policy, namun juga tetap membangun hubungan dengan Taiwan.
Kedekatan Lithuania dengan Taiwan
Lithuania menginginkan adanya pembangunan hubungan lebih dekat dengan Taiwan dalam aspek ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lain.
Lithuania memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Taiwan, terutama selama pada masa pandemi Covid-19. Lithuania mengirimkan sekitar 20.000 dosis VaksinAstraZeneca yang sampai di Taiwan pada 31 Juli lalu. Sebelumnya, Taiwan mengirimkan sekitar 100.000 masker ke Lithuania.
Perwakilan Kantor Presiden Taiwan menyatakan bantuan Lithuania sangat diapresiasi terutama pada masa seperti ini. Mereka juga menambahkan persamaan pandangan Taiwan-Lithuania dalam nilai demokrasi, nilai kemanusiaan akan semakin memperkuat kerja sama dan hubungan politik kedua negara.
Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis, mendorong Uni Eropauntuk memikirkan kembali hubungan politik dengan China. Landsbergis menyatakan dengan format 27+1 (negara anggota Uni Eropa dan Beijing), merupakan satu-satunya kemungkinan untuk melakukan dialog dengan Beijing.
“Uni Eropa harus bekerja sama menggunakan pemikiran yang serupa dengan negara di Indo-pasifik dan memperkuat kerja sama dengan NATO berkaitan dengan isu China. Landsbergis juga mendorong negara UE untuk memperkuat kerja sama antar negara UE dan menurunkan ketergantungan ekonomi pada perdagangan China.
Ratusan orang turun ke jalan memprotes pelantikan pemimpin baru Gereja Ortodoks Serbia atau Serbian Orthodox Church (SOC). Bishop Joanikije II dilantik di wilayah kota Cetinje yang hampir 90 persen masyarakatnya pro-Montenegro.[1] Perdana Menteri Montenegro Zdravko Krivokapic memandang protes dengan kekerasan pada kepolisian sebagai aksi terorisme. Krivokapic juga menyalahkan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic, dari Democratic Party of Socialists (DPS) atas upaya pengorganisasian demonstrasi tersebut.[2] Lalu, apa yang menyebabkan protes ini terjadi?
Tensi Serbia-Montenegro: Perpecahan Sosial Politik
Serbia dan Montenegro merupakan dua dari enam wilayah republik bekas federasi Yugoslavia yang terpecah karena peperangan dan perjuangan kemerdekaan wilayah. Hubungan Serbia dan Montenegro cukup dekat di masa lalu, mengingat pada tahun 1992, Montenegro memutuskan untuk tetap bersatu dengan Serbia.[3] Selanjutnya pada tahun 2002 kedua negara sepakat membentuk struktur negara Serbia-Montenegro menggantikan Federasi Republik Yugoslavia.[4] Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Svetozar Marovic sebagai presiden sejak tahun 2003, dibantu parlemen unikameral yang terdiri dari 91 representasi dari Serbia dan 35 representasi dari Montenegro. Perbedaan jauh representasi ini menimbulkan masalah politik domestik.
Montenegro menilai adanya ketimpangan dan keterbatasan sosial atas Serbia.[5] Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan yang berdampak panjang yakni dari pertumbuhan ekonomi yang mendorong tensi sosial dan politik kedua wilayah. Pada perkembangannya, disepakati Perjanjian Belgrade yang membahas hubungan Serbia-Montenegro sebagai satu kesatuan, dimana perwakilan Uni Eropa menekankan agar Montenegro bisa mencapai kesepakatan bersama dengan Serbia, tanpa menginginkan kemerdekaan.[6] Hal ini dikarenakan wilayah tersebut sudah cukup rentan dalam hal keinginan kemerdekaan yang bisa semakin meningkatkan instabilitas politik dan sosial di regional. Pada masa itu, wilayah Kosovo yang dekat dengan Serbia juga menginginkan kemerdekaan, sehingga kerentanan regional menjadi salah satu isu yang dikhawatirkan.
Montenegro setuju dengan upaya negosiasi Uni Eropa, namun dengan syarat adanya kesempatan bagi Montenegro pada 3 tahun setelahnya untuk memulai prosedur kemerdekaan melalui referendum kemerdekaan. Keputusan ini menunjukkan Montenegro bersedia menunda keinginan kemerdekaannya, namun memang tetap menginginkan perpisahan kekuasaan dengan Serbia demi mencapai negara independen. Berbagai negara di Eropa khawatir dengan kondisi sosial dan ekonomi yang rentan, terutama karena permasalahan ketimpangan sosial dan kasus korupsi elit politiknya.[7] Meskipun begitu, referendum tahun 2006 tetap dilaksanakan dimana sekitar 55.5% masyarakat menginginkan kemerdekaan Montenegro atas Serbia.[8] Persentase voting yang tidak terlalu jauh ini semakin memperpecah kondisi sosial dan politik masyarakat dan elit politik yang terbagi antara pro-kemerdekaan dan pro-Serbia.
Domestik Politik dan Konflik Kepentingan
Dalam melihat fenomena ini, konsep nasionalisme dinyatakan sebagai doktrin politik yang memberikan rasionalitas pada sekelompok orang dalam mendapatkan hak penuh kedaulatan pemerintahannya. Crystal pada tahun 1990 menambahkan nasionalisme sebagai kebebasan atau independensi dari dominasi negara bangsa yang lain.[9] Kondisi serupa terjadi di Montenegro, di mana meskipun sudah berpisah dengan Serbia, namun kepemimpinan gereja masih berada di bawah kepemimpinan gereja SOC yang merupakan institusi “peninggalan” Serbia.
Nasionalisme masyarakat pro-Montenegro di kota Cetinje menginginkan pengakuan terhadap Gereja Ortodoks yang “bebas dari Serbia.”[10] Sebagai masyarakat berkedaulatan Montenegro, masyarakat pro-Montenegro menginginkan negaranya memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya tanpa pengaruh dari pihak lain. Salah satu upaya mendukung dan melindungi kedaulatan tersebut, masyarakat melakukan protes ketidaksetujuan pelantikan pemimpin SOC.
Selain itu, perjanjian Fundamental Contract yang mengatur hubungan negara-gereja juga belum ditandatangani oleh SOC-Montenegro. Perjanjian ini digunakan untuk membatasi pengaruh SOC, terutama oleh presiden Montenegro. Dibandingkan dengan permasalahan agama, perpecahan ini lebih kepada isu politik, terutama kemerdekaan dan independennya Montenegro atas pengaruh Serbia. Status dan kekuatan besar SOC di dalam wilayah kedaulatan Montenegro masih diperdebatkan. Pengaruh SOC tidak hanya pada isu keagamaan, namun juga sosial politik, baik bagi masyarakat dan elit politiknya. Salah satunya oleh Djukanovic yang menginginkan pembatasan pengaruh SOC di Montenegro. Hal ini dikarenakan pada pemilu Agustus tahun 2020 lalu, DPS kehilangan pengaruhnya sejak memimpin tiga dekade lalu dari koalisi oposisi SOC.
Masyarakat dan elit politik yang pro dan anti-Serbia sudah terbagi-bagi. Oposisi menilai pihak gereja terlalu dekat dengan Serbia. Presiden Milo Djukanovic dari Partai Sosial Demokrat juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan SOC karena SOC dinilai terlalu menyebarkan ide nasionalisme di Montenegro. Terutama pada tahun 2019 lalu, di mana SOC melakukan aksi protes terkait Freedom of Religion Law yang dinilai tidak adil bagi pihak gereja karena pemerintah memiliki hak mengatur aset kepemilikan gereja.
PM Krivokapic dituding oleh pemimpin S0C Porfirije dan Bishop Joanikije sebagai elit politik yang tidak memiliki keinginan untuk menandatangani perjanjian Fundamental Contract.[11] Namun, Kepala PM Dritan Abazovic dari the United Reform Action (URA) membela dengan menyatakan keputusan tersebut disarankan oleh dirinya dengan dasar perlunya analisis mendalam mengenai perjanjian Fundamental Contract. PM juga menuduh ulang Andrija Mandic yang terus mendorongnya menandatangani perjanjian karena menginginkan perpecahan pemerintahan.
Permasalahan di Montenegro yang berlapis antara sosial, politik, ekonomi dan lain-lain memerlukan pembangunan kepercayaan dan kesatuan bersama. Perbedaan kepentingan dan pandangan para elit politik membuat isu nasionalisme ini dipolitisasi dengan tujuan mencapai atau membatasi kekuasaan pihak tertentu. Kondisi ini yang juga bisa mempengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat Montenegro atas Serbia, maupun sebaliknya. Maka dari itu, diperlukan perubahan mendasar dari sisi politik dan ekonomi dengan tetap menghargai perlindungan hak asasi tiap masyarakat sosial dan kedaulatan masing-masing negara.
[1] Predrag Milic, (2021), Police Clash With Opponents of Serbian Church in Montenegro, diakses melalui https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-05/police-clash-with-opponents-of-serbian-church-in-montenegro?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google
[2] Wio News, (n.d.), Serbian Orthodox Church cleric enthronement: Anti-Serbian protests cause chaos in Montenegro, diakses melalui https://www.wionews.com/photos/serbian-orthodox-church-cleric-enthronement-anti-serbian-protests-cause-chaos-in-montenegro-411202#tear-gas-vs-rocks-411192
[3] Srdjan Darmanovic, (n.d.), Serbia and Montenegro and their New Union, European Institute of the Mediterranean, diakses melalui https://www.iemed.org/publication/serbia-and-montenegro-and-their-new-union/
[5] Robert Schuman Foundation, (2006), After twenty four years of union with Serbia Montenegro is independent again, diakses melalui https://www.robert-schuman.eu/en/eem/0522-after-twenty-four-years-of-union-with-serbia-montenegro-is-independent-again
[6] International Crisis Group, (2006), Montenegro’s Referendum, diakses melalui https://www.refworld.org/pdfid/44c780924.pdf
[7] Marijana Trivunovic, et al., (2007), Corruption in Montenegro 2007: Overview over Main Problems and Status of Reforms, diakses melalui https://www.cmi.no/publications/2733-corruption-in-montenegro-2007
Meski Jerman sempat menyatakan akan mengurangi ketergantungan energi gas-nya pada Rusia, namun kedua negara menandatangani sebuah proyek pipa bernama “Nord Stream 2” bernilai USD11 miliar yang sudah hampir selesai 95 persen.[1] Proyek ini ternyata memunculkan banyak pertentangan baik dari negara-negara di Eropa sendiri termasuk juga Amerika Serikat (AS) yang sampai memberikan sanksi ekonomi. Namun, mengapa pembangunan jalur pipa ini menjadi permasalahan besar bagi AS?
Proyek pipa Nord Stream 2 dan isu keamanan
Proyek Nord Stream 2 merupakan sebuah proyek tambahan jalur pipa kembar di bawah air yang akan mengalirkan gas dari Rusia langsung ke Jerman dengan panjang 1,230 kilometer melalui jalur Laut Baltik. Jalur ini melewati berbagai jalur ekonomi negara Eropa lain seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman, dan Rusia. Meski mendapat berbagai pertentangan dari negara Eropa yang khawatir terkait keamanan Eropa, namun Jerman dan beberapa elit politik domestiknya menilai jalur ini akan mengatasi isu keamanan energi Eropa. Hal ini dikarenakan adanya “trauma” masa lalu, di mana pada eskalasi politik tahun 2006 dan 2009 lalu, Rusia memutus jalur gas melalui Ukraina sehingga jutaan warga Eropa tidak memiliki akses gas pada musim dingin.[2] Melalui hal ini, terlihat besarnya ketergantungan Eropa pada gas dari Rusia bagi pemenuhan kebutuhan regionalnya.
Selain itu, pengerjaan pipa ini juga berisiko pada isu keamanan informasi dan maritim yang semakin meningkatkan kehadiran kekuatan laut Rusia di sekitar Laut Baltik, terutama bagi Ukraina dan Swedia yang menilai informasi dan data kelautan bisa dieksploitasi sehingga meningkatkan pandangan ancaman keamanan militer di Eropa juga ikut meningkat. Terlebih, agresivitas militer Rusia di wilayah Arktik, Baltik, dan wilayah lain juga perlu dipertimbangkan dalam proyek pipa Nord Stream 2. Selain itu, proyek ini juga bisa meningkatkan ketergantungan gas yang menyebar pada ketergantungan lain seperti politik dan ekonomi, dimana permainan harga gas bisa dimonopoli oleh Rusia dan menyebabkan hambatan ekonomi bagi negara-negara di Eropa.
Nord Stream 2: AS tidak ingin kehilangan wilayah ekspornya?
Dilihat menggunakan konsep kepentingan nasional dari Karl Deutsch yakni negara memiliki tiga fokus area yang fundamental sebagai upaya pencapaian kepentingannya yang bukan hanya berkaitan dengan isu keamanan dan ekonomi, namun juga komunitas yang memiliki persamaan pandangan.[3] AS melihat proyek ini sebagai “proyek buruk” bagi Eropa dan AS, di mana penolakan ini memiliki tujuan melindungi berbagai kepentingan AS dengan Eropa karena berkaitan dengan rivalnya yakni Rusia dan upaya pemulihan hubungan AS dengan Eropa. Perlindungan kepentingan AS di Eropa ini yang selanjutnya akan menentukan pendekatan dan tindakan AS pada Jerman dan Rusia.
Salah satu faktor yang berpengaruh yakni faktor ekonomi karena AS menjadi salah satu eksportir gas pada Eropa dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG) sejak 2016 lalu, di mana melalui perjanjian antara AS-Eropa tahun 2019, disetujui kerja sama strategis terutama dalam isu keamanan energi yang ditingkatkan mencapai 181%.[4] AS sudah mengirimkan sebanyak 7,9 miliar meter kubik gas dan diperkirakan akan terus meningkat mengingat Eropa saat ini mengimpor lebih dari 70 persen kebutuhan gas negaranya dari luar.[5] Melihat adanya pengembangan pipa Nord Stream dari Rusia yang ternyata harganya lebih murah, hal ini dapat menurunkan profit kerja sama ekonomi AS-Eropa dan pengembangan kapasitas LNG AS di Eropa yang diupayakan AS. Ditambah, mulai muncul negara Eropa yang membatasi impor gas dari AS seperti Italia, Irlandia, dan negara lain karena Eropa ingin mencapai “Green New Deal” sehingga mengutamakan visi penurunan karbon yang berkaitan dengan isu keamanan lingkungan.
Secara domestik, produsen gas di AS juga bergantung pada ekspor LNG ke Eropa dan Asia untuk menjaga pengembangan dan keseimbangan harga yang bisa menurun jika kelebihan pasokan. Maka dari itu, untuk melindungi pangsa pasarnya, AS melalui sekretaris negaranya Antony Blinken, melayangkan sanksi terkait proyek pipa termasuk pada Direktur Nord Stream yakni Matthias Warnig yang merupakan teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, namun sebaliknya AS tidak melakukan sanksi pada Jerman.[6] AS mendesak penghentian sementara pembangunan, di mana selain karena faktor ekonomi, namun juga faktor politik karena proyek Nord Stream ini bisa merusak hubungan politik AS dengan Eropa yang sedang diupayakan Biden untuk erat kembali, termasuk dengan Jerman yang memiliki pengaruh besar di Brussels. Meskipun sudah melakukan sanksi, namun Biden juga tidak menampik proyek Nord Stream sudah hampir selesai dan AS tidak bisa “mendikte” Jerman terkait kebijakan domestiknya karena bisa lebih merusak hubungan dengan Jerman, serta tidak akan juga menghentikan Putin dalam proses membangun Nord Stream 2.
Melihat perbedaan pendekatan antara AS terhadap Rusia dan AS terhadap Jerman menunjukkan bahwa Biden tidak ingin semakin merusak hubungan dengan Jerman lebih jauh lagi. Hal ini mengingat berbagai negara di komunitas Eropa masih memiliki persamaan pandangan dengan AS terkait tindakan Rusia dan keputusan Jerman untuk tetap menuntaskan proyek Nord Stream 2. Meski banyak tekanan baik secara domestik dan internasional terkait sanksi lebih tegas, namun Biden dan Merkel masih sama-sama berupaya mengedepankan diplomasi dan negosiasi demi pemulihan hubungan kedua negara.[7] Hal ini sesuai dengan pendekatan multilateralisme dan diplomasi Biden dalam kebijakan luar negerinya.
[1] Kate Abnett, (2021), EU says it does not need Nord Stream 2, but only Germany can block it, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-eu-energy-russia-nordstream-idUSKBN2AN2B7
[2] Mark Temnycky, (2021), The Security Implications of Nord Stream 2 for Ukraine, Poland, and Germany, The Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/security-implications-nord-stream-2-ukraine-poland-and-germany
[3] Charles Chong-Han Wu, (2017), Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling, The Korean Journal of International Studies Vol.15, No.3, p. 391-420, file:///C:/Users/Chatrine/Downloads/kjis015-03-03.pdf
[4] European Commission, (2019), EU-U.S. Joint Statement: Liquefied Natural Gas (LNG) imports from the U.S. continue to rise, up by 181%, EU, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1531?cookies=disabled
[6] DW, (2021), Nord Stream 2: US to waive sanctions against leading company, DW, https://www.dw.com/en/nord-stream-2-us-to-waive-sanctions-against-leading-company/a-57577345
[7] DW, (2021), Nord Stream 2: Biden says sanctions ‘counterproductive’ to US-European ties, DW, https://www.dw.com/en/nord-stream-2-biden-says-sanctions-counterproductive-to-us-european-ties/a-57664272
Pada 26 Mei 2021, Greenpeace berhasil memenangkan kasus atas emisi CO2 dari perusahaan minyak Royal Dutch Shell. Kasus ini sendiri dibawa oleh aktivis dari Friends of the Earth Netherlands (Milieudefensie), 17.000 penggugat, dan 6 organisasi lainnya yang memaksa perusahaan Shell untuk mengurangi emisinya sebesar 45% dalam 10 tahun ke depan. Roger Cox, pengacara Milieudefensie mengatakan bahwa “Ini adalah titik balik dalam sejarah. Kasus ini unik karena pertama kalinya hakim memutuskan perusahaan besar pencemar lingkungan untuk mematuhi Perjanjian Iklim Paris. Keputusan ini mungkin juga memiliki konsekuensi besar bagi pencemar besar lainnya.”[1]
Perusahaan Shell sendiri adalah salah satu dari 10 perusahaan yang paling mencemari iklim di dunia.[2] “Putusan ini merupakan sinyal yang jelas bagi industri bahan bakar fosil. Batubara, minyak dan gas harus tetap di dalam tanah. Orang-orang di seluruh dunia menuntut keadilan iklim. Hari ini pengadilan menegaskan bahwa industri bahan bakar fosil tidak dapat melanjutkan pencemaran iklim mereka. Kami dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan multinasional di seluruh dunia atas krisis iklim.”[3] Perselisihan antara Greenpeace dan Shell telah terjadi sejak awal 1990, dimana Shell memutuskan untuk membuang instalasi Brent Spar (Sebuah platform penyimpan minyak di ladang minyak Brent yang dioperasikan oleh Shell Inggris) dengan minyak yang berada di dalamnya ke Laut Atlantik yang diizinkan oleh Pemerintah Inggris pada saat itu. Hal ini menyebabkan pemboikotan produk Shell di Eropa, dimana beberapa stasiun Shell di Jerman melaporkan penurunan penjualan sebesar 50 persen.[4]
Tekanan dari organisasi dan gerakan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan bagi Shell yang akhirnya Brent Spar dibongkar di daratan untuk dijadikan fondasi pelabuhan kapal feri. Bahkan dengan banyaknya komunitas yang memprotes Shell berbulan-bulan setelah Brent Spar, citra perusahaan Shell di mata publik sangat buruk. Shell menjadi subjek kemarahan banyak organanisasi dan publik.[5]
Hingga pada tahun 2012, Greenpeace memulai kampanyenya untuk menghentikan pengeboran minyak Shell di Laut Chukchi guna menyelamatkan Arktik, karena bagi Greenpeace, Shell masih menjadi salah satu perusahaan yang sangat mengancam lingkungan. Hal ini berlangsung hingga tahun 2015 ketika Shell memutuskan akan melakukan pengeboran di laut yang sama, kampanye “Hentikan Shell” pun dilanjutkan dengan enam aktivis yang menaiki kapal bor secara ilegal dan Shell melayangkan gugatan kepada Greenpeace yang menyatakan klaim untuk ganti rugi di Distrik Alaska.[6] Tiga tahun kemudian, organisasi Friends of the Earth Netherlands (Milieudefensie) mengirimkan surat pada Direktur Utama Royal Dutch Shell Inc. yang menyatakan bahwa Shell telah menjadi salah satu penyumbang kerusakan iklim setidaknya sejak 1986 dimana Shell sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap ambisi untuk mencapai “dunia bersih nol emisi pada tahun 2050” dan merusak ambisi Perjanjian Paris.
Pada Mei 2018, sebanyak 10.000 orang di Belanda menggugat Shell walaupun tidak dihiraukan tuntutannya oleh perusahaan minyak Inggris-Belanda tersebut. Akhirnya, pada 12 Februari 2019, 6 organisasi yaitu ActionAid, BothEnds, Fossielvrij NL, Jongeren MilieuActief, Waddenvereniging dan Greenpeace telah bergabung dalam persidangan untuk menuntut Shell ditambah 17.000 penggugat telah bergabung untuk melakukan tuntutan untuk Shell agar ramah lingkungan sesuai dengan Perjanjian Paris.[7] Pengadilan di Den Haag kemudian memanggil Shell pada April 2019 dan delapan bulan setelahnya persidangan digelar. Dikabarkan bahwa putusan dari gugatan oleh lebih dari 17.000 orang ini diharapkan akan keluar pada bulan Mei 2021.
Pada 26 Mei 2021, akhirnya Pengadilan Belanda memutuskan bahwa Shell bertanggung jawab atas kerusakan iklim. Putusan ini menjadi sejarah dimana perusahaan besar diputuskan untuk bertanggung jawab atas kontribusi dari bisnis bahan bakar fosilnya dan diperintahkan untuk mengurangi emisi karbon di seluruh rantai pasokannya. Ini adalah pertama kalinya sebuah perusahaan bahan bakar fosil besar dimintai pertanggungjawaban atas kontribusinya terhadap perubahan iklim dan diperintahkan untuk mengurangi emisi karbonnya di seluruh rantai pasokannya.[8] Putusan ini berarti Shell harus secara radikal mengubah arah dan mengurangi emisi CO2 sebesar 45% pada tahun 2030, sejalan dengan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat.
Isu lingkungan sendiri telah menjadi perhatian banyak masyarakat. Secara global, perkembangan teori yang berkaitan dengan isu lingkungan telah berkembang semenjak 1972 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membahas bahwa isu lingkungan merupakan masalah besar. Isu lingkungan ini bukan lagi menjadi masalah tiap individu, namun menjadi sebuah tragedy of the commons atau situasi dimana sumber daya lingkungan bersama digunakan secara berlebihan, dan menimbulkan risiko bagi semua orang. Dari hal ini, muncul banyak lembaga sosial masyarakat (LSM atau organisasi non-pemerintah) yang peduli dan bergerak dan peduli lingkungan dan salah satu yang terbesar adalah Greenpeace.
LSM umumnya hadir sendiri untuk menyelesaikan masalah bersama yang terkadang banyak negara tidak mampu menyelesaikannya, dan Greenpeace hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan manusia lewat usahanya menjaga lingkungan. Aktifitas dari Greenpeace sendiri erat kaitannya dengan memprotes perusahaan nasional dan multinasional yang tidak ramah lingkungan, Shell menjadi salah satu perusahaan bahan bakar minyak dari fosil yang dinilai oleh Greenpeace sangat tidak ramah lingkungan. Sebelum akhirnya Pengadilan Belanda memutuskan bahwa Shell memiliki peran terhadap kerusakan lingkungan, belum ada perusahaan besar yang berhasil diminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang dihasilkan oleh mereka.
Gugatan dari Greenpeace dan aktor lainnya terhadap Shell merupakan sebuah tekanan lingkungan luar bagi sebuah aktor untuk menentukan arah kebijakannya. Walaupun tidak terlalu efektif, tapi apa yang telah dilakukan oleh Greenpeace ini dapat mempengaruhi bagaimana persepsi publik terhadap Shell yang secara tidak langsung menurunkan keuntungan mereka akibat tindakan boikot produk secara masal. Tentu pengaruh secara tidak langsung ini merupakan permasalahan yang sering ditemukan para pegiat LSM, bahwa masalah efektivitas berkaitan erat dengan legitimasi tindakan LSM. Untuk itu, gugatan bagi negara maupun aktor lainnya sering dilayangkan oleh LSM yang akhirnya setelah perseteruan panjang antara Greenpeace dan Shell, putusan pengadilan merupakan kemenangan bersejarah bagi iklim dan semua orang menghadapi konsekuensi dari krisis iklim yang membuktikan bahwa LSM maupun aktor lain dapat menggerakkan perusahaan multinasional untuk patuh terhadap pelestarian lingkungan yang dampaknya sangat besar.
[1] “Historic victory: judge forces Shell to drastically reduce CO2 emissions”, Milieudefensie, 26 Mei 2021, https://en.milieudefensie.nl/news/historic-victory-judge-forces-shell-to-drastically-reduce-co2-emissions
[2] Greenpeace International, “Historic verdict in climate case against Shell”, Greenpeace, 26 Mei 2021, https://www.Greenpeace.org/international/press-release/47934/historic-verdict-in-climate-case-against-shell/
[4] Greenpeace International, “1995- Shell reverses decision to dump the Brent Spar”, Greenpeace, 1995, https://wayback.archiveit.org/9650/20200402124531/http://p3raw.Greenpeace.org/international/en/about/history/Victories-timeline/Brent-Spar/
[5] EC Newdesk, “Brent Spar: Battle that launched modern activism”, Reuters Events, 5 Mei 2010, https://www.reutersevents.com/sustainability/business-strategy/brent-spar-battle-launched-modern-activism#
[6]“Shell Offshore Inc. v. Greenpeace Inc.”, United States Court of Appeals For the Ninth Circuit, 18 Agustus 2015, http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2016/20160304_docket-15-35392_opinion.pdf
[7] “Timeline climate case Shell”, Milieudefensie, https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell/timeline
[8]Op. Cit., Greenpeace International, “Historic verdict in climate case against Shell”
Rusia akhirnya mengundang wartawan untuk datang langsung ke pangkalan militernya di Arktik pada 17 Mei 2021 semenjak Rusia membuka tur virtualnya pada tahun 2017. Pada hari itu, selain melakukan tur, Rusia juga menunjukan berbagai senjata yang dimiliki di pangkalan militer tersebut. Pembangunan pangkalan militer ini telah menjadi rencana sejak lama karena dugaan adanya cadangan energi di kawasan tersebut. Pangkalan militer ini adalah bangunan kedua di Arktik setelah Northern Clover di Pulau Kolteny.
Baru-baru ini, lapangan udara di pangkalan militer Rusia atau dikenal dengan “Arctic Trefoil” diperbaharui agar semua jenis pesawat dapat mendarat di Arktik. Pada tur yang digelar pertengahan Mei 2021 tersebut, komandan yang bertanggung jawab mengatakan bahwa pangkalan militer tersebut berteknologi tinggi dan efisien secara ekologis sehingga layaknya seperti berada di stasiun luar angkasa namun berlokasi di kekosongan Arktik, bukan di orbit. Pangkalan militer yang berlokasi di Alexandra Land ini memiliki akses lewat udara, laut, dan darat yang memperkuat kekuatan pertahanan udara dan maritim Rusia.
Dibukanya pangkalan militer Rusia ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan juga Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa kerja sama yang damai pada masalah lingkungan, keselamatan maritim, dan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah Arktik harus dipatuhi oleh semua pihak yang berada di Kutub Utara itu. Namun negara pemilik pangkalan berkapasitas 150 tentara ini justru mengatakan bahwa pihak NATO dan AS lah yang menjadi sumber provokasi. Laksamana Moiseyev mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun tidak ada banyak pasukan mereka disini semenjak Perang Dunia Kedua dan kesempatan para wartawan untuk mengunjungi Arctic Trefoil itu adalah untuk menyampaikan sinyal damai kepada negara-negara yang curiga terhadap Rusia. Walaupun, semenjak 2007 ketika Rusia menancapkan benderanya di dasar laut Arktik, Rusia berusaha mengklaim bahwa wilayah daratan dan lautan Arktik itu adalah milik Rusia.
Pembukaan pangkalan militer di Arktik ini menurut pihak Rusia adalah untuk kepentingan ekonomi, selain karena prediksi adanya cadangan energi dimana Survei Geologi AS mengatakan terdapat 412 miliar barel minyak atau setara dengan 22 persen dari minyak dan gas dunia yang belum ditemukan, Rusia juga berencana untuk membuat jalur perdagangan laut lewat Arktik yaitu Northern Sea Route (NSR), untuk menghubungkan barang dan sumber daya alam antara Asia dan Eropa dan menyaingi jalur perdagangan Terusan Suez, karena mempersingkat durasi pengiriman sekitar 15 hari. Terkait dengan pangkalan militer, Laksamana Moiseyev menyebut pasukannya sebagai instrumen utama untuk melindungi kepentingan ekonomi tersebut, serta perbatasan Rusia.
Pada 17 Mei 2021, Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa dunia sedang dalam kondisi apartheid vaksin yang telah dikhawatirkan WHO setelah beredarnya vaksin COVID-19 di hampir seluruh negara. Pada Forum Perdamaian Musim Semi Paris, Ghebreyesus mengatakan bahwa dunia tidak hanya berisiko mengalami apartheid vaksin, tetapi sudah dalam keadaan apartheid vaksin.[1] Hal ini membuktikan bahwa isu kesehatan saat ini menjadi salah satu hal terpenting yang mengancam keselamatan manusia atau sering disebut human security yang harus ditangani oleh negara. Bukan hanya virus yang menyerang keamanan negara, tetapi bagi beberapa negara, cara menghilangkannya juga menjadi kegentingan lain yang harus ditangani. Menurut UNDP, human security sendiri adalah kondisi dimana manusia terbebas dari ketakutan dimana salah satu dimensinya adalah kesehatan.
Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat ini telah ditetapkan menjadi pandemi sejak 11 Maret 2020. Semenjak WHO mendapatkan informasi mengenai COVID-19 pada akhir Desember 2019 hingga ditetapkan pandemi terjadi, tercatat 118.000 kasus di 114 negara, dan 4.291 kematian.[2] Tentu dengan dunia dihadapkan kepada pandemi, para peneliti vaksin sejak awal Januari 2020 berusaha secepat mungkin untuk menemukan vaksin COVID-19. Tepat setahun sejak informasi penyebaran COVID-19 pertama kali, vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 diberikan persetujuan untuk digunakan pertama kali di Inggris oleh The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) dimana seorang wanita di Inggris menjadi penerima vaksin pertama pada 8 Desember 2020, 6 hari setelah persetujuan peredaran vaksin.[3] Selain Inggris, Amerika Serikat (AS) juga berusaha mendapatkan vaksin secepat mungkin, perusahaan vaksin Moderna telah memasok pemerintah AS dengan 18 juta dosis dan proyek untuk menyediakan hampir 100 juta dosis bagi orang AS pada akhir kuartal pertama tahun 2021.[4]
Hampir 6 bulan semenjak vaksin pertama disuntikkan, mayoritas dari seluruh negara berusaha menyelenggarakan program vaksin, namun ketimpangan antara negara maju berpenghasilan tinggi dan menengah ke bawah mulai terlihat. Dari pernyataan Ghebreyesus, negara maju menyumbang hanya 15% dari populasi dunia, namun memiliki 45% dari total vaksin dunia.[5] Sedangkan negara-negara menengah ke bawah menyumbang hampir setengah dari populasi dunia, tetapi hanya menerima 17% dari total vaksin dunia.[6] Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya apartheid vaksin, di negara-negara berkembang, terdapat masyarakat dengan profesi yang berisiko terpapar virus dan belum mendapatkan vaksin, sedangkan masyarakat biasa dan anak-anak di negara maju sudah bersiap untuk mendapatkan vaksin karena persediaan vaksin yang banyak.
Apartheid vaksin ini tentu juga berkaitan dengan bagaimana sebuah negara menyikapi human security di negaranya. Misalnya, hingga Maret 2021, China telah mengekspor sekitar 60% dari vaksin yang telah diproduksi karena sebagian besar virus dapat terkendali, sedangkan AS sama sekali belum melakukan ekspor karena keinginannya untuk memvaksin semua masyarakat dewasa di AS.[7] AS mempersepsikan bahwa untuk mencapai human security, ia harus memvaksinasi sebanyak mungkin masyarakatnya, sedangkan China mampu membagikan vaksinnya walau masih terdapat banyak masyarakatnya yang belum di vaksin.
Negara maju dengan kekuatan ekonominya tentu menjadikan akses terhadap produksi vaksin lebih mudah, menurut Dr. Peter Hortez, seorang peneliti vaksin dan dekan National School of Tropical Medicine di Baylor College of Medicinedi Texas “Masalah dengan vaksin adalah memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mengetahui cara membuat vaksin”.[8] Bagi negara maju, tentu anggaran dan sumber daya manusia akan lebih mudah tersedia, sebaliknya untuk negara-negara menengah ke bawah. Tidak banyak negara menengah ke bawah yang dapat memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memproduksi vaksin.
Lonjakan kasus di India juga menjadi kasus yang seharusnya ditangani bersama, karena efek dari insiden ini tidak hanya berdampak pada satu negara saja. Negara-negara dengan kepemilikan vaksin yang banyak seharusnya membantu negara-negara yang kesulitan mendapatkannya. Namun, konsep dari human security ini sendiri masih sangat luas, sehingga banyak perbedaan definisi, tentu untuk selamat dari human insecurity tidak semua negara bertindak dengan cara yang sama. Sebelum vaksin COVID-19 ditemukan, negara-negara di sekitar Italia menutup perbatasannya karena takut adanya penyebaran massal COVID-19 Italia di awal tahun 2020.
Sekarang, setelah vaksin diproduksi masal, selain banyak negara maju yang menyimpan banyak dosis vaksin untuk masyarakat negaranya, kelangkaan vaksin di negara-negara menengah ke bawah ini bukan hanya terjadi karena kasus yang meningkat, tetapi karena akses yang sulit dan juga daya beli yang rendah. Dilansir dari UNAIDS, Afrika Selatan dan negara-negara berpenghasilan rendah harus membayar lebih dari dua kali lipat harga yang dibayarkan oleh Uni Eropa untuk vaksin Astra Zeneca.[9] Melansir Independent, Ghebreyesus telah berulang kali mengkritik “bencana moral”.[10]Hal ini terjadi karena vaksin paling banyak didistribusikan dan disimpan oleh negara kaya tanpa membagikannya ke negara-negara yang tingkat urgensi vaksin tinggi. Jika tidak ada perubahan dari tindakan negara-negara maju ini, angka penyebaran COVID-19 sendiri juga tidak akan menurun walaupun masyarakat seperti di AS hampir seluruhnya mendapatkan vaksin karena penyebaran virus ini masih tinggi di belahan bumi yang lain. Walaupun suatu negara telah berhasil memvaksin seluruh masyarakatnya, namun jika masyarakat dari negara lain masih berpotensi memaparkan virus, tidak akan tercipta keamanan dari rasa takut atas COVID-19.
[1] “Director-General’s opening remarks at Paris Peace Forum Spring Meeting – 17 May 2021”, World Health Organization, 17 Mei 2021, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/director-general-s-opening-remarks-at-paris-peace-forum-spring-meeting-17-may-2021
[2] “Coronavirus disease (COVID-19) pandemic”, World Health Organization Regional Office For Europe, https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov#:~:text=On%2031%20December%202019%2C,2019%2DnCoV”
[3] Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, “UK medicines regulator gives approval for first UK COVID-19 vaccine”, Gov.uk, 2 Desember 2020, https://www.gov.uk/government/news/uk-medicines-regulator-gives-approval-for-first-uk-covid-19-vaccine
[4] AJMC Staff, “A Timeline of COVID-19 Vaccine Developments in 2021”, AJMC, 11 Mei 2021, https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-covid-19-vaccine-developments-in-2021
[5]Op.cit., “Director-General’s opening remarks at Paris Peace Forum Spring Meeting – 17 May 2021”
[7] Dave Lawler, “Where COVID-19 vaccines are coming from”, AXIOS, 17 Maret 2021, https://www.axios.com/covid-coronavirus-vaccines-astrazeneca-pfizer-357c2fa9-3df8-4115-9baa-c5b2375beb44.html
[8] Jessica Glenza, “Coronavirus: how wealthy nations are creating a ‘vaccine apartheid’”, The Guardian, 31 Maret 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/mar/30/coronavirus-vaccine-distribution-global-disparity
[9] Winnie Byanyima, “A global vaccine apartheid is unfolding. People’s lives must come before profit”, UNAIDS, 3 Februari 2021, https://www.unaids.org/en/20210203_oped_guardian
[10] Graeme Massie, “‘Vaccine apartheid’: US under fire for sitting on stockpile while developing nations face deadly shortage”, Independent, 25 April 2021, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/covid19-vaccine-apartheid-us-coronavirus-b1837039.html
Pada 5 Mei 2021, Inggris akhirnya memberikan status diplomatik penuh kepada duta besar Uni Eropa (UE) di London, dimana sebelumnya status diplomatik UE hanyalah sebagai organisasi internasional. Resminya status diplomatik UE yang baru menjadi langkah awal dari berakhirnya ketegangan hubungan antara kedua belah pihak pasca Brexit tahun 2020 yang telah direncanakan sejak bulan Januari 2021.
Pemberian status diplomatik ini baru saja dilakukan karena pada 2019 saat Perdana Menteri Inggris Borris Johnson menyinggung kebebasan Inggris dari UE dimana akhirnya Inggris dapat memulihkan kedaulatannya sebagai negara khususnya di bidang kebijakan luar negeri.[1] Dengan pernyataan ini, Inggris memperlihatkan sikap ketidakterbukaannya terhadap hubungan diplomatik dengan UE. Tindakan yang diambil oleh Inggris sendiri ini dibalas dengan penutupan kepala misi Inggris untuk UE Lindsay Croisdale-Appleby pada akhir Januari 2021. Pidato dari Johnson sendiri bukan tanpa sebab, pernyataan dalam pidato tersebut adalah hasil dari bergabungnya Inggris selama kurang lebih 50 tahun di UE yang tidak banyak memberikan keuntungan. Inggris telah berusaha untuk memanfaatkan UE untuk meningkatkan posisinya sendiri sambil memastikan UE sendiri mengejar agenda yang selaras dengan prioritas internasional Inggris.[2]
Pasca Brexit, Pemerintah Inggris menetapkan bahwa duta besar UE untuk Inggris diberikan status sebagai organisasi internasional saja. Padahal kedutaan besar UE mendapatkan status diplomatik utuh di 142 negara lain yang menunjukkan bahwa UE setara dengan negara berdaulat. Inggris seharusnya mengetahui hal itu, dan memang organisasi internasional seperti Organisasi Maritim Internasional pun tidak diberikan status diplomatik penuh oleh Inggris karena dianggap cukup untuk menjalankan fungsinya.[3] UE sendiri menyatakan bahwa ia harus dianggap setara dengan negara berdaulat yang memiliki legitimasi karena ia memiliki mata uang, sistem peradilan, dan juga kekuatan membuat hukum sendiri. Inggris sendiri pada tahun 2010 menandatangani External Action Service hasil dari Perjanjian Lisbon yang menyatakan bahwa UE mendapatkan hak istimewa dan kekebalan yang setara dengan yang dirujuk dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Sedangkan pasca Brexit, juru bicara dari Johnson justru tidak mengakui hal itu dengan mengatakan bahwa UE adalah sebuah organisasi kumpulan negara.[4]
Perubahan status diplomatik ini sendiri ternyata terjadi dikarenakan pada waktu dekat Group of Seven (G7) akan menyelenggarakan pertemuan, dimana Inggris menjadi presidennya dan UE yang memang merupakan anggota tambahan dari organisasi tersebut. Tujuan kepresidenan Inggris di G7 sendiri adalah untuk untuk menyatukan negara-negara demokrasi terkemuka untuk membantu dunia berjuang di masa pandemi. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dan diplomat utama UE Josep Borrell mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang “didasarkan pada niat baik dan pragmatisme”.[5]
Seperti tujuan dari G7 dibawah kepemimpinan Inggris, forum ini menginginkan kerja sama antara negara-negara demokrasi. UE sendiri semenjak Perjanjian Lisbon pada tahun 2007 telah melakukan perubahan sistem pemerintahannya yang lebih demokratis, seperti bagaimana kebijakan yang awalnya ditentukan dengan suara bulat ke pemungutan suara mayoritas yang memenuhi syarat di setidaknya 45 bidang kebijakan di Dewan Menteri. Sejalan dengan kesamaan dari kedua aktor dalam mengedepankan nilai demokrasi, teori liberalisme sendiri menyatakan bahwa aktor yang mengedepankan demokrasi cenderung melihat satu sama lain bukan sebagai ancaman sehingga lebih mudah bekerja sama.
Tentu untuk aktor saling bekerja sama tidak hanya faktor demokrasi yang menjadi pertimbangan, tetapi menurut teori liberalisme, faktor-faktor lain yang berkaitan seperti aliansi karena adanya kesamaan tujuan dapat meredam ketegangan antar aktor seperti bagaimana pemberian status diplomatik secara penuh akhirnya diberikan oleh Inggris setelah hubungan buruk dengan UE. Membahas mengenai kesamaan tujuan antar aktor, pertemuan Raab dan Borrel pada 5 Mei 2021 juga meliputi pembahasan mengenai kerja sama dalam kebijakan luar negeri dan cara-cara meningkatkan kerja terkait perubahan iklim menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kota Glasgow, Skotlandia pada 2021.[6] Selain itu mereka juga membahas upaya perdamaian di Siprus dan menekankan perlunya pertemuan Siprus Yunani dan Siprus Turki untuk membuat kemajuan dalam upaya terbaru yang disponsori PBB tentang masa depan pulau mereka yang terpecah akibat perpecahan etnis.[7]
Selain kesamaan kepentingan di bidang iklim, baik Inggris dan UE memiliki kepentingan yang dapat dicapai jika terjalinnya kerja sama di antara keduanya. Untuk Inggris, jika tuntutan untuk referendum kemerdekaan Skotlandia terjadi (yang diperburuk oleh Brexit, karena mayoritas masyarakat Skotlandia ingin tetap berada di UE) akan membuat Inggris memperbaiki hubungannya dengan UE karena konflik internal. Sedangkan di sisi UE, tindakan mengatasi tantangan geoekonomi seperti kebijakan iklim, digitalisasi dan teknologi, adalah area dimana UE sudah memiliki instrumen yang efektif yang mungkin akan menjadi fokus kerja sama dengan Inggris lewat G7.[8] Awal dari hubungan membaiknya hubungan kedua aktor ini dapat diartikan sebagai toleransi antar keduanya demi mencapai tujuan yang sama seperti yang telah dipaparkan. G7 sendiri sebagai forum antar negara memperlihatkan perannya dalam memperbaiki hubungan Inggris dan UE.
[1] The Rt Hon Boris Johnson MP, “Prime Minister’s speech at the Munich Security Conference: 19 February 2021”, Gov.uk, 19 Februari 2021, https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-speech-at-the-munich-security-conference-19-february-2021
[2] Tim Oliver, “The world after Brexit: from British referendum to global adventure”, International Politics, ISSN 1384-5748, 2016
[3] James Landale, “UK and EU in row over bloc’s diplomatic status”, BBC News, 21 Januari 2021, https://www.bbc.com/news/uk-politics-55742664
[4] Stefan Lehne, “Rivals or Partners? The EU-UK Foreign Policy Relationship After Brexit”, Carnegie Europe, 30 Maret 2021, https://carnegieeurope.eu/2021/03/30/rivals-or-partners-eu-uk-foreign-policy-relationship-after-brexit-pub-84197
[5] Pan Pylas, “Row settled: UK grants EU ambassador full diplomatic status”, AP News, 6 Mei 2021, https://apnews.com/article/europe-brexit-government-and-politics-076c94d8e5f78a4668b8d0222880c195
Rusia memberi ancaman langsung pada stabilitas keamanan Ukraina karena mengirimkan puluhan ribu anggota pasukan ke perbatasan Ukraina. Seorang Jenderal Amerika Serikat (AS) menyatakan pengiriman pasukan tambahan Rusia ke Ukraina memiliki risiko rendah hingga sedang bagi Ukraina dalam beberapa minggu yang akan datang.[1] Lalu, mengapa Rusia melakukan tindakan ini?
Pasca Aneksasi Krimea 2014 Rusia dan Ukraina memiliki sejarah kompleks secara budaya, politik, dan keamanan terutama pasca aneksasi Krimea tahun 2014 lalu, sehingga Rusia meningkatkan kekuatan militer dan gerakan separatis di Donbass, di mana konflik tersebut menelan korban belasan ribu orang hingga sekarang. Rusia juga siap melakukan intervensi untuk “membantu” masyarakat berbahasa Rusia di wilayah Timur Ukraina, jika Ukraina berencana menggunakan kekerasan pada separatis pro Rusia.[2] Politisi Rusia Dmitry Kozak menyatakan Rusia akan bertindak tergantung dari tingkat eskalasi, namun juga mengingatkan bahwa eskalasi ini bisa jadi menjadi awal dari kejatuhan Ukraina.[3] Meskipun sudah jelas menggambarkan sebuah ancaman, namun Rusia menekankan tindakan peningkatan kekuatan militer bukanlah sebuah ancaman karena masih berada di teritorial Rusia.
Rusia dan Ukraina, bersama Jerman dan Prancis menyetujui perjanjian Minsk pada 2015 lalu dan bertemu melalui Paris Summit pada 2019 lalu untuk mengingatkan loyalitas dan kepatuhan pada perjanjian pelucutan senjata Minsk hingga 2021 ini.[4] Namun melihat peningkatan militer Rusia di wilayah perbatasan Timur dan Utara Ukraina, serta jatuhnya 21 korban tentara Ukraina hingga Maret lalu memicu kondisi krisis keamanan nasional dan regional semakin meningkat. Menurut Uni Eropa, jumlah tentara Rusia mencapai lebih dari 100,000 anggota yang ditempatkan di perbatasan serta wilayah Krimea.[5] Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan tahun 2014 lalu sehingga risiko dan kekhawatiran eskalasi politik dan keamanan juga cukup tinggi. Ukraina mengutuk keras tindakan Rusia terutama karena peristiwa ini berdekatan dengan rencana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bertemu Jerman dan Prancis. Tindakan Rusia tidak hanya mengancam keamanan, namun juga politik karena pelanggaran perjanjian Minsk bersama Ukraina.
Apa yang diinginkan Rusia? Terdapat beberapa tingkatan yang digunakan sebagai konsiderasi proses pembuatan kebijakan, yakni individual, domestik atau negara, lalu hubungan antar negara. Tindakan Putin terhadap Ukraina, setidaknya untuk saat ini, bukan sebuah rencana untuk langsung menyerang Ukraina, namun lebih kepada gertakan untuk melihat reaksi, baik dari Ukraina dan negara lainnya, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kekuatan militernya secara bertahap. Meskipun jelas akan mengundang pertentangan dan kecaman dari Eropa dan AS, namun Putin tetap memutuskan pengiriman kekuatan militer tambahan tersebut.
Secara domestik dan global, pertama Rusia memiliki keterikatan sosial budaya dengan jumlah masyarakat berbahasa dan etnis Rusia di wilayah Timur dan Selatan Ukraina yang mencapai delapan juta jiwa. Alasan nasionalisme ini salah satunya yang membuat Rusia merasa perlu “melindungi” masyarakatnya. Kedua, isu ekonomi juga menjadi alasan Rusia mengingat Ukraina sebagai pengekspor gandum, metal, dan minyak pernah menjadi salah satu rekan dagang terbesar Rusia namun sekarang menjadi lebih dekat dengan Eropa, sehingga Rusia ingin mendorong Ukraina bergabung dengan perjanjian The Eurasian Economic Union (EAEU) yang dipimpinnya. EAEU merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk sejak tahun 2015 lalu dan baru beranggotakan lima negara seperti Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia.[6]
Ketiga, kondisi politik dan keamanan, di mana Rusia ingin menunjukkan kehadiran dan kekuatan Rusia di regionalnya. Terlebih dengan kepemimpinan baru AS sekarang dengan Biden yang menggunakan pendekatan hubungan diplomasi dengan Ukraina serta upaya Ukraina mendekati Eropa agar bergabung dengan NATO, membuat Ukraina semakin mendekat dengan Barat dan AS. Kedekatan ini akan meningkatkan kapabilitas militer, ekonomi, dan politik Ukraina, sehingga Rusia merasa kondisi ini tidak menguntungkan bagi negaranya.
Dukungan Eropa, negara Baltik dan AS terhadap Ukraina Wilayah geopolitik Ukraina penting terutama bagi negara Baltik seperti Lithuania, Estonia, dan Latvia, negara-negara Eropa, dan AS mengingat negara-negara ini memiliki hubungan yang tidak baik secara politik dan keamanan terutama dengan tindakan konfrontasi Rusia. Terlebih, Rusia juga menambah kapal perang di Laut Hitam sekitar wilayah Selat Kerch yang berdekatan dengan Ukraina. Kekuatan militer ini termasuk dua kapal angkut tank kelas Ropucha yang bisa mengangkut beban sebesar 450 ton dan 15 kapal kecil yang kedepannya akan terus ditambahkan kekuatannya.[7] Konfrontasi militer di Teluk Hitam sejauh ini belum menunjukkan intensi melakukan agresi atau invasi, namun lebih kepada intimidasi dan gertakan yang cukup membuat negara Baltik merasa terancam sehingga banyak negara mendorong Rusia untuk tidak melakukan konfrontasi.
Lalu, meskipun belum menjadi anggota NATO, Eropa sudah melakukan pertemuan untuk membicarakan isu keamanan ini, di mana Ukraina juga meminta bantuan Uni Eropa untuk memberikan “sanksi sektoral” pada Rusia sebagai upaya deeskalasi. Namun hingga saat ini, Uni Eropa belum memberikan sanksi apapun pada Rusia dan tekanan yang diberikan atas Rusia masih sangat terbatas. Selanjutnya dari AS, Biden berbicara dengan Zelensky melalui telepon dan menyatakan dukungannya pada Ukraina untuk melindungi kedaulatan politik dan wilayah teritorial Ukraina. Berbagai respon ini diharapkan bisa lebih menekan tindakan konfrontasi Rusia yang mengancam kestabilan keamanan dan perdamaian regional Eropa.