Mayoritas Masyarakat Swiss Setujui Rencana Pemerintah Terkait Respons Covid-19
Menyusul gelombang ke lima Covid-19 di Eropa, Swiss berencana meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19. Swiss mendeteksi penambahan kasus baru sekitar 75,843 dalam kurun waktu dua minggu. Namun, voting yang dilakukan dinilai cukup langka di Swiss, terutama karena pemerintah federal Swiss belum merespons Covid-19 dengan batasan-batasan baru.
Analis politik menilai keputusan ini dilakukan untuk tidak meningkatkan lebih banyak lagi oposisi pada kebijakan anti-Covid 19 sebelum voting tanggal 28 November 2021 kemarin ditetapkan.
Sebanyak 62,01 persen mayoritas masyarakat Swiss menyetujui rencana pemerintah dalam merespons peningkatan kasus Covid-19 di Eropa. Persentase dukungan ini meningkat sekitar 2 persen dibandingkan pemilihan pada Juni 2020 lalu terkait aturan Covid-19. Dengan partisipasi sekitar 65,72 persen pada tahun 2021 ini, referendum menunjukkan kebanyakan pemilih Swiss menginginkan batasan-batasan melawan Covid-19 tetap diberlakukan.
Sebelumnya, perhitungan cepat memprediksi persentase yang serupa yakni sekitar 60 persen masyarakat yang mendukung hukum baru. Polling lain pada awal November menunjukkan adanya pertumbuhan masyarakat sekitar 38 persen yang menolak rencana aturan baru pemerintah Swiss.
Pembatasan kehidupan publik untuk membatasi penyebaran infeksi virus Corona memicu oposisi di Swiss, di mana kondisi ini juga memicu referendum Swiss, terutama dengan varian baru yakni Omicron yang mengkhawatirkan masyarakat global.
Seperti kebanyakan negara Eropa, gelombang protes juga terjadi di Swiss. Protes yang dipimpin “Freiheitstrychler” atau Kelompok Kebebasan tidak jarang berubah menjadi kerusuhan dengan pihak kepolisian.
Masyarakat Swiss akhirnya menyetujui beberapa modifikasi aturan hukum Covid-19 yang sudah diadopsi oleh Parlemen pada Maret 2021 lalu. Di Swiss, setiap keputusan yang diambil di tingkat federal, kanton atau kotamadya dapat dipertanyakan oleh pemilih, terkadang beberapa bulan setelah implementasinya.
Dari sejumlah 26 kanton, hanya dua kanton yang menolak yani Schwyz dan Appenzell Innerrhoden yang beraliran konservatif dan berada di daerah pedesaan timur Swiss. Dengan hasil tersebut, maka keberlanjutan aturan-aturan Covid-19 akan tetap diberlakukan, bahkan ditingkatkan.
Perbedaan yang ditetapkan yakni pemanjangan bantuan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu, termasuk meningkatkan upaya melacak kasus kontak dan kapasitas tes Covid-19. Pemerintah juga menetapkan dasar hukum untuk menggunakan “Sertifikat Covid-19” untuk memfasilitasi keperluan bepergian ke luar negeri untuk keperluan-keperluan tertentu.
Dengan adanya sertifikat vaksin, maka hanya orang yang sudah divaksin, sembuh, atau hasil negatif yang diperbolehkan menghadiri acara publik dan pertemuan-pertemuan.