Menu

Pertahanan dan Keamanan

Peningkatan Pangkalan Militer Australia: Reaksi Terhadap Ketegangan di Kawasan Indo-Pasifik

, , , , , , , , , , , 1

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan bahwa Australia akan mengeluarkan dana sebesar $580 juta atau setara A$747 juta untuk meningkatkan 4 pangkalan militer dan memperluas permainan perang dengan AS di wilayah utara yang berlokasi di Bradshaw Field, Mount Bundey, Kangaroo Flats, dan Robertson Barracks agar ratusan tentara dapat merespon ketegangan yang tidak dapat diprediksi di wilayah Indo-Pasifik. Rencana ini merupakan realisasi dari rencana yang telah dijanjikan pada tahun 2019 sebesar $500 juta, namun pengumuman peningkatan pangkalan militer Australia terbaru datang hanya beberapa hari setelah salah satu pejabat keamanan paling senior negara itu mengatakan demokrasi liberal harus bersiap untuk perang.[1] Untuk mencegah terjadinya hal tersebut pun, Australia dan negara sekutunya Amerika Serikat rutin melaksanakan latihan perang setiap dua tahun sekali.

Peningkatan ini untuk mendukung kepentingan nasional mereka, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan pada 28 April 2021. Seperti yang dia katakan, bahwa “Tujuan kami adalah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, untuk memastikan kawasan yang damai, pada saat yang sama, Australia berada dalam posisi untuk selalu melindungi kepentingannya.”[2] Bekerja sama dengan Amerika Serikat, sekutu kami, dan tetangga Indo-Pasifik, kami akan terus memajukan kepentingan Australia dengan berinvestasi di Angkatan militer bidang pertahanan Australia.[3] Walaupun tidak secara jelas mengatakan bahwa ketegangan antara Australia dan China menjadi salah satu pemicu ditingkatkannya pangkalan militer Australia, namun ketegangan di wilayah Indo-Pasifik tidak lepas menjadi perhatian. Apalagi berdasarkan data dari Global Fire Power, Australia menempati urutan ke-19 sedangkan China ke-3 untuk peringkat kekuatan militer tahun 2021.[4]

Bertambahnya anggaran untuk peningkatan pangkalan militerbukan sekedar hanya unjuk gigi, tetapi karena kondisi di daerah Indo-Pasifik yang sedang menegang. Hal ini bermula ketika Australia secara terang-terangan menyatakan pelarangan Huawei untuk masuk ke jaringan 5G Australia. Tidak hanya itu, sebagai mitra dagang, hubungan di antara keduanya semakin memanas ketika Australia mempertanyakan asal mula virus Covid-19. Hubungan antara kedua negara yang awalnya merupakan mitra dagang, kini menjadi perlombaan militer dan saling embargo.

Tahun lalu, pemerintah Morrison mengumumkan rencana untuk meningkatkan pangkalan militernya dengan persenjataan berteknologi tinggi, pakar pertahanan bahkan menyarankan negara itu harus mempertimbangkan mengembangkan kemampuan senjata nuklir karena pasukan konvensional Australia yang relatif kecil tidak mungkin dapat mempertahankan negara-benua yang luas itu dari serangan.[5] Rencana pembangunan pangkalan militer ini juga ditargetkan akan selesai pada 2026. Rencananya, landasan udara di wilayah utara Australia akan diperpanjang untuk mendukung pesawat yang lebih besar, jarak tembak dirombak, dan fasilitas pelatihan baru untuk personel pertahanan dan marinir Amerika Serikat.[6]

China sendiri tidak hanya bersitegang dengan Australia, tetapi dengan Taiwan jugayang merupakan mitra bisnis Australia. Pada 12 April 2021, Taiwan melaporkan terdapat sedikitnya 25 pesawat terbang China termasuk pesawat tempur dan juga pesawat pembom nuklir yang memasuki zona identifikasi pertahanan udara (Air Defence Identification Zone atau ADIZ). Namun, setiap kali pesawat militer China melakukan penerbangan, mereka terbang sedikit demi sedikit melewati batas yang telah ditentukan, sehingga memicu ketegangan dari Taiwan, Australia, dan juga tentu sekutu dari keduanya Amerika Serikat.[7] Tindakan China ini tentu membuat Australia harus bersiap atas segala kemungkinan yang terjadi.  

 

[1] Renju Jose, dkk, “Targeting Asia-Pacific defence, Australia to spend $580 mln on military upgrades”, Reuters, 28 April 2021, 5:38 WIB, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-upgrade-military-bases-expand-wargames-with-us-australian-2021-04-27/

[2] Reuters, “Targeting Asia-Pacific defense, Australia to spend $580m on military upgrades”, CNN, 28 April 2021,  https://edition.cnn.com/2021/04/28/australia/asia-pacific-defense-australia-military-intl-hnk/index.html

[3] Reuters, “Australia to upgrade military bases and expand war games with U.S.”, The Japan Times, 28 April 2021, https://www.japantimes.co.jp/news/2021/04/28/asia-pacific/military-australia-us-china/

[4] Global Fire Power, “2021 Military Ranking”, GFP Annual Ranking, Global Fire Power, https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

[5] French Press Agency, “Australia plans to upgrade military bases due to Pacific tensions”, Daily Sabah, 28 April 2021, https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/australia-plans-toupgrade-military-bases-due-to-pacific-tensions

[6] Renju Jose (Reuters), “Australia to upgrade military bases, expand wargames with US”, The Jakarta Post,

28 April 2021, https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/28/australia-to-upgrade-military-bases-expand-wargames-with-us.html.

[7] BBC News, “Taiwan: ‘Record number’ of China jets enter air zone”, BBC.com, 13 April 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-56728072

Rusia Kirim Pasukan Tambahan ke Ukraina, Ingin Perang atau Gertak?

, , , , , , 1

Rusia memberi ancaman langsung pada stabilitas keamanan Ukraina karena mengirimkan puluhan ribu anggota pasukan ke perbatasan Ukraina. Seorang Jenderal Amerika Serikat (AS) menyatakan pengiriman pasukan tambahan Rusia ke Ukraina memiliki risiko rendah hingga sedang bagi Ukraina dalam beberapa minggu yang akan datang.[1] Lalu, mengapa Rusia melakukan tindakan ini?

Pasca Aneksasi Krimea 2014
Rusia dan Ukraina memiliki sejarah kompleks secara budaya, politik, dan keamanan terutama pasca aneksasi Krimea tahun 2014 lalu, sehingga Rusia meningkatkan kekuatan militer dan gerakan separatis di Donbass, di mana konflik tersebut menelan korban belasan ribu orang hingga sekarang. Rusia juga siap melakukan intervensi untuk “membantu” masyarakat berbahasa Rusia di wilayah Timur Ukraina, jika Ukraina berencana menggunakan kekerasan pada separatis pro Rusia.[2] Politisi Rusia Dmitry Kozak menyatakan Rusia akan bertindak tergantung dari tingkat eskalasi, namun juga mengingatkan bahwa eskalasi ini bisa jadi menjadi awal dari kejatuhan Ukraina.[3] Meskipun sudah jelas menggambarkan sebuah ancaman, namun Rusia menekankan tindakan peningkatan kekuatan militer bukanlah sebuah ancaman karena masih berada di teritorial Rusia.

Rusia dan Ukraina, bersama Jerman dan Prancis menyetujui perjanjian Minsk pada 2015 lalu dan bertemu melalui Paris Summit pada 2019 lalu untuk mengingatkan loyalitas dan kepatuhan pada perjanjian pelucutan senjata Minsk hingga 2021 ini.[4] Namun melihat peningkatan militer Rusia di wilayah perbatasan Timur dan Utara Ukraina, serta jatuhnya 21 korban tentara Ukraina hingga Maret lalu memicu kondisi krisis keamanan nasional dan regional semakin meningkat. Menurut Uni Eropa, jumlah tentara Rusia mencapai lebih dari 100,000 anggota yang ditempatkan di perbatasan serta wilayah Krimea.[5] Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan tahun 2014 lalu sehingga risiko dan kekhawatiran eskalasi politik dan keamanan juga cukup tinggi. Ukraina mengutuk keras tindakan Rusia terutama karena peristiwa ini berdekatan dengan rencana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bertemu Jerman dan Prancis. Tindakan Rusia tidak hanya mengancam keamanan, namun juga politik karena pelanggaran perjanjian Minsk bersama Ukraina.

Apa yang diinginkan Rusia?
Terdapat beberapa tingkatan yang digunakan sebagai konsiderasi proses pembuatan kebijakan, yakni individual, domestik atau negara, lalu hubungan antar negara. Tindakan Putin terhadap Ukraina, setidaknya untuk saat ini, bukan sebuah rencana untuk langsung menyerang Ukraina, namun lebih kepada gertakan untuk melihat reaksi, baik dari Ukraina dan negara lainnya, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kekuatan militernya secara bertahap. Meskipun jelas akan mengundang pertentangan dan kecaman dari Eropa dan AS, namun Putin tetap memutuskan pengiriman kekuatan militer tambahan tersebut.

Secara domestik dan global, pertama Rusia memiliki keterikatan sosial budaya dengan jumlah masyarakat berbahasa dan etnis Rusia di wilayah Timur dan Selatan Ukraina yang mencapai delapan juta jiwa. Alasan nasionalisme ini salah satunya yang membuat Rusia merasa perlu “melindungi” masyarakatnya. Kedua, isu ekonomi juga menjadi alasan Rusia mengingat Ukraina sebagai pengekspor gandum, metal, dan minyak pernah menjadi salah satu rekan dagang terbesar Rusia namun sekarang menjadi lebih dekat dengan Eropa, sehingga Rusia ingin mendorong Ukraina bergabung dengan perjanjian The Eurasian Economic Union (EAEU) yang dipimpinnya. EAEU merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk sejak tahun 2015 lalu dan baru beranggotakan lima negara seperti Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia.[6]

Ketiga, kondisi politik dan keamanan, di mana Rusia ingin menunjukkan kehadiran dan kekuatan Rusia di regionalnya. Terlebih dengan kepemimpinan baru AS sekarang dengan Biden yang menggunakan pendekatan hubungan diplomasi dengan Ukraina serta upaya Ukraina mendekati Eropa agar bergabung dengan NATO, membuat Ukraina semakin mendekat dengan Barat dan AS. Kedekatan ini akan meningkatkan kapabilitas militer, ekonomi, dan politik Ukraina, sehingga Rusia merasa kondisi ini tidak menguntungkan bagi negaranya.

Dukungan Eropa, negara Baltik dan AS terhadap Ukraina
Wilayah geopolitik Ukraina penting terutama bagi negara Baltik seperti Lithuania, Estonia, dan Latvia, negara-negara Eropa, dan AS mengingat negara-negara ini memiliki hubungan yang tidak baik secara politik dan keamanan terutama dengan tindakan konfrontasi Rusia. Terlebih, Rusia juga menambah kapal perang di Laut Hitam sekitar wilayah Selat Kerch yang berdekatan dengan Ukraina. Kekuatan militer ini termasuk dua kapal angkut tank kelas Ropucha yang bisa mengangkut beban sebesar 450 ton dan 15 kapal kecil yang kedepannya akan terus ditambahkan kekuatannya.[7] Konfrontasi militer di Teluk Hitam sejauh ini belum menunjukkan intensi melakukan agresi atau invasi, namun lebih kepada intimidasi dan gertakan yang cukup membuat negara Baltik merasa terancam sehingga banyak negara mendorong Rusia untuk tidak melakukan konfrontasi.

Lalu, meskipun belum menjadi anggota NATO, Eropa sudah melakukan pertemuan untuk membicarakan isu keamanan ini, di mana Ukraina juga meminta bantuan Uni Eropa untuk memberikan “sanksi sektoral” pada Rusia sebagai upaya deeskalasi. Namun hingga saat ini, Uni Eropa belum memberikan sanksi apapun pada Rusia dan tekanan yang diberikan atas Rusia masih sangat terbatas. Selanjutnya dari AS, Biden berbicara dengan Zelensky melalui telepon dan menyatakan dukungannya pada Ukraina untuk melindungi kedaulatan politik dan wilayah teritorial Ukraina. Berbagai respon ini diharapkan bisa lebih menekan tindakan konfrontasi Rusia yang mengancam kestabilan keamanan dan perdamaian regional Eropa.

[1] John Haltiwanger, Top US general in Europe says there’s a low-to-medium risk Russia invades Ukraine in the next few weeks, Insider, https://www.businessinsider.com/low-medium-risk-russia-invades-ukraine-us-general-2021-4?r=US&IR=, 2021.

[2] BBC, Ukraine conflict: Moscow could ‘defend’ Russia-backed rebels, BBC, https://www.bbc.com/news/world-europe-56678665, 2021

[3] Ibid.,

[4] Talha Yavuz, 5 things to know about Russia-Ukraine crisis, Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/infographics/5-things-to-know-about-russia-ukraine-crisis/2203544, 2021

[5] TRT World, EU: ‘More than 100,000’ Russian troops amassed near Ukraine, TRT World, https://www.trtworld.com/europe/eu-more-than-100-000-russian-troops-amassed-near-ukraine-46048, 2021.

[6] Arkady Moses, New Policy Memo: Will Ukraine Join (and Save) the Eurasian Customs Union?, Ponars Eurasia, https://www.ponarseurasia.org/new-policy-memo-will-ukraine-join-and-save-the-eurasian-customs-union/, 2013.

[7] Reuters, Russia beefs up warship presence in Black Sea as Ukraine tensions simmer, Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/russia-beefs-up-warship-presence-black-sea-ukraine-tensions-simmer-2021-04-17/, 2021

Drone MQ-4C Triton, Alutsista Australia untuk Laut China Selatan

, , , 0

(Foto: seapowermagazine.org)

Kemajuan pesat perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi aspek kehidupan namun juga menjadi perwujudan supremasi dan keunggulan masing-masing negara. Salah satunya ialah peningkatan industri pertahanan dengan penggunaan drone dalam kebutuhan pertahanan. Hal ini pula yang dilakukan oleh Australia pada tahun 2018 membeli Drone MQ-4C Triton dari Amerika Serikat sebagai upaya peningkatan kekuatan dan kapabilitas pertahanan negaranya. Bagaimana drone baru Australia berefek ke dalam hubungan antar negara lainnya terutama dalam isu Laut China Selatan?

Kerja sama Australia-AS: Drone MQ-4C Triton

Seiring pembangunan kekuataan militer China yang semakin masif di kawasan Asia Pasifik, terlebih dengan semakin aktifnya upaya klaim Laut China Selatan dan isu rencana pembangunan markas militer China di Vanuatu yang memberikan sense of danger bagi Australia. Terlebih berbagai permasalahan pelanggaran perbatasan lainnya seperti perompakan dan pembajakan laut, imigrasi illegal, illegal fishing, smuggling dll. menjadikan Australia perlu meningkatkan kemampuan teknologi pertahanan terlebih dalam hal intelijen, pengawasan, dan pengintaian.  Australia kemudian melakukan perjanjian pembelian drone MQ-4C Triton pada tahun 2018, sebuah drone jarak jauh buatan Amerika Serikat (AS) dengan estimasi biaya digunakan sebanyak $ 5.1 miliar.

Drone MQ-4C Triton merupakan sebuah program pengembangan antara Angkatan udara Australia dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Australia akan bekerja dengan Angkatan Laut AS untuk mengembangkan, memproduksi dan pemeliharaan MQ-4C Triton. Drone Triton pertama akan dimulai pada pertengahan 2023 yang kemudian keenam drone tersebut akan beroperasi pada akhir 2025, berbasis di Australia Selatan.[1]

Triton akan digunakan bersama dengan P-8A Poseidon aircraft untuk operasi jarak jauh dan pengumpulan informasi intelijen dan dapat meningkatkan kemampuan serangan anti kapal selam dan Angkatan Laut Australia. Disampaikan oleh Pyne mengatakan salah satu kontribusi terpenting Australia untuk “Five Eyes” – jaringan pengumpulan intelijen yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru – adalah pengintaian dan pengawasan atas Asia Tenggara dan Antartika, serta samudra Hindia dan Pasifik. Tritons akan beroperasi dengan 12 pesawat pengintai P-8 Poseidon berawak yang menggantikan pesawat P-3 Orion yang sudah tua.[2]

Investasi awal yang digelontorkan senilai $ 1,4 miliar mencakup fasilitas baru, sistem kendali darat, dukungan dan pelatihan. Termasuk $ 200 juta untuk program bersama dengan Angkatan Laut AS pada pengembangan, produksi dan pemeliharaan pesawat. Termasuk $ 364 juta untuk peningkatan infrasuktur guna mengakomodasi drone baru di dua pangkalan Angkatan udara Australia yakni Edinburgh, utara Adelaide, serta Pangkalan RAAF Tindal di Wilayah Utara.[3]

Triton dirancang untuk menghadirkan daya tahan, ketinggian, jangkauan, dan kemampuan mengudara yang gigih. Drone ini direkayasa dengan sensor khusus jarak jauh yang ditujukan untuk pengawasan laut. MQ-4C Triton juga dapat dengan cepat menyesuaikan ketinggian dan menggabungkan teknologi khusus seperti sayap de-icing.[4] Drone ini dapat bertahan dalam misi selama lebih dari 24 jam di ketinggian lebih dari 50.000 kaki dengan kemampuan jelajah mencakup lebih dari 200 mil persegi di lautan dalam satu misi. Fungsi dari Triton ini adalah untuk memberi informasi ke komandan kapal untuk mendeteksi dan melihat target, ancaman, dan item yang menarik secara real time dari jarak yang sangat jauh menggunakan sensor, kamera, dan tautan data dari sistem Triton.[5]

Australia telah memulai investasi angkatan laut masa damai terbesarnya melalui strategi pembuatan kapal besar-besaran yang mencakup kapal selam baru, kapal patroli lepas pantai, dan fregat untuk menopang kemampuan pertahanannya. Melalui keberadaan drone Triton ini akan secara signifikan meningkatkan peperangan anti-kapal selam dan kemampuan serangan maritim Australia, serta kemampuan pencarian dan penyelamatan.

Dampak Drone MQ- 4C Triton bagi Australia

Teori Sekurititsasi dikemukakan oleh Ole Waever bahwasanya security adalah sejenis tindakan verbal dengan mengkalrifikasikan keamanan, pemerintah berdalih dari fakta umum ke area tertentu dan mengambil tindakan apapun sebagai bagian dari mencegah hak istimewa.[6]  Sehingga upaya Australia untuk memodernisasi alusita melalui kerja sama pengembangan Drone MQ-4C Triton menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan negara mereka. Disisi lain memiliki alusista nasional yang canggih, menjadikan adanya rasa hormat dari negara lain terutama sebagai efek penangkalan (deterrence) dari agresi militer asing dan juga mempengaruhi dalam kemampuan diplomasi internasional.[7] Keberadaan Drone Triton ini dapat mempengaruhi perkembangan hubungan Australia dengan negara lainnya.

Bagi AS, Australia adalah sekutu, mitra dan teman penting di Asia Pasifik yang didasari oleh nilai-nilai demokrasi bersama, kepentingan bersama, dan kedekatan budaya. Sehingga aliansi AS-Australia merupakan jangkar bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam mempertahankan kebebasan navigasi, penerbangan, dan penggunaan laut lainnya yang sah, termasuk di Laut Cina Selatan.[8] Sehingga dengan keberadaan Drone Triton ini menjadi perwujudan bagian dari aset AS untuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian dalam Laut China Selatan.

Sedangkan bagi China yang mengklaim kedaulatan atas hampir semua Laut China Selatan, meskipun ada klaim saingan dari tetangganya di Asia Tenggara.[9] Keberadaan Drone Triton Australia ini menjadi ancaman, terutama dengan kemampuan pengambilan informasi yang dimiliki drone ini akan mengganggu rencana kegiatan pembangunan kekuataan pertahanan China di Laut China Selatan dengan menyediakan data informasi terkait kepada AS dan Sekutu.

Bagi domestik Australia sendiri, keberadaan drone Triton ini akan melindungi perbatasan Australia dan membuat rasa aman pada wilayah Australia, yang secara dramatis memperluas kemampuan Australia untuk menemukan kapal militer di lautan Asia dan mempererat operasi bersama dengan AS di wilayah Asia Pasifik. Selain itu drone ini akan secara mudah dapat memenuhi putaran misi di Laut China Selatan setelah lepas landas dari wilayah northern. Australia menegaskan haknya untuk dapat melakukan perjalanan melalui Laut China Selatan, di perairan internasional seperti yang selama ini dilakukan, baik dengan kapal permukaan maupun pesawat terbang.  Dengan keberadaan drone Triton ini merupakan wujud peningkatan kekuatan dan kapabilitas Australia dalam mempertahankan negaranya dari segala ancaman, dan secara signifikan meningkatkan kemampuan militer dalam intelijen pengawasan dan pengintaian.

 

 

 

 

[1] Sonali Paul. (2018, 26 Juni). “Australia to buy six U.S. Triton drones for $5.1 billion.” Reuters. https://www.reuters.com/article/us-australia-defence-idUSKBN1JL30I

[2] Rod Mcguirk. (2018, 26 Januari). “Australia to buy 6 US-made Triton drones for $5.1 billion.” USA Today. https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/06/26/australia-buys-triton-drones/733525002/

[3] David Wroe. (2018, 25 Juni). “Australia to spend nearly $7 billion buying unmanned military planes from America.” The Sydney Morning Herald. https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-to-spend-nearly-7-billion-buying-unmanned-military-planes-from-america-20180625-p4znmc.html

[4] Kris Osborn. (2021, 25 Februari). “How Australian’s New Triton Drones Will Find Chinese Submarines.” The National Interest. https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-australia%E2%80%99s-new-triton-drones-will-find-chinese-submarines-178821?s=08

[5] Tim Broderick. (2016, 7 Desember). “The U.S Navy is Preparing the MQ-4C Triton Drone for Service in the Pacific.” The National Interest. https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-us-navy-preparing-the-mq-4c-triton-drone-service-the-18663

[6] Ole Waever, Securitization and Desecuritization , dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) On Security, (New York: Columbia University Press, 1995) hal. 55.

[7]

[8] U.S. Department of State. (2020, 21 Januari). “U.S. Relations with Australia.” https://www.state.gov/u-s-relations-with-australia/#:~:text=The%20Australia%2C%20New%20Zealand%2C%20and,and%20enjoys%20broad%20bipartisan%20support.&text=The%20U.S.%2DAustralia%20alliance%20is,region%20and%20around%20the%20world

[9] ET The Economic Times. (2018, 26 Januari). “Australia buys US drones to continue monitoring South China Sea.” https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/australia-buys-us-drones-to-continue-monitoring-south-china-sea/articleshow/64743759.cms?from=mdr

Pertama Kali Sejak Tahun 2007, QUAD Bertemu Hari Ini!

, , 0

Empat negara anggota Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) yakni Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia dijadwalkan akan bertemu secara virtual Jumat pekan ini.

Pertemuan virtual ini menjadi yang pertama setelah QUAD dibentuk tahun 2007 lalu.

QUAD sendiri merupakan forum informal strategis bagi negara anggota yang memiliki kepentingan, pandangan, dan nilai sama terkait tindakan kolektif dalam menghalau agresivitas China secara ekonomi dan militer di wilayah Indo-Pasifik. Hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan dan perdamaian di wilayah Indo-Pasifik agar bebas, merdeka, terbuka, dan tidak dikuasai maupun dipengaruhi oleh kekuatan China.

Juru Bicara AS, Jen Psaki menyatakan rencana pertemuan tersebut akan membahas berbagai isu seperti ancaman Covid-19, kerja sama ekonomi, dan krisis iklim serta pengumuman rencana perjanjian keuangan untuk membantu dan meningkatkan kapasitas vaksin virus Corona di India, sebagai salah satu fokus India yang mendorong negara QUAD untuk menghalau diplomasi vaksin China yang semakin meluas.

Pertemuan pekan ini akan menjadi kali pertama Joe Biden memimpin dialog dengan negara anggota QUAD, dimana Biden memang menggunakan pendekatan lebih terbuka sebagai upaya pengembalian hubungan aliansi AS melalui kerja sama dan aliansi terutama di wilayah Indo-Pasifik ini. 

Dinamika global saat ini cukup tinggi antara negara QUAD dan China. Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga dan PM Australia Scott Morrison memfokuskan pada keamanan maritim dan adanya vaksin yang “aman, adil, dan terjangkau” untuk mengatasi Covid-19 di Asia.

Dikutip dari South China Morning Post, PM Suga berbicara secara terpisah dengan PM Modi dengan membicarakan isu “tindakan unilateral” China yang berupaya mengubah status quo di wilayah laut China Selatan dan Timur, serta isu kemanusiaan di Xinjiang dan Hong Kong. 

Negara anggota QUAD terutama AS sedang berupaya memperkuat hubungan dengan aliansi dan partnernya mengingat pendekatan berani China di wilayah Indo-Pasifik serta global.

Sumber:

The Straits Times, 2021, US President Joe Biden to meet virtually with leaders of Japan, India, Australia, https://www.straitstimes.com/world/united-states/biden-to-meet-virtually-with-leaders-of-japan-india-australia

Agence France-Presse, 2021, In message to China, Joe Biden to meet fellow Quad leaders on Friday, South China Morning Post, https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3124765/message-china-joe-biden-meet-fellow-quad-leaders

Perang Tak Kasat Mata China vs Amerika Serikat: Spyware code China berasal dari NSA

, , , , 0

Kompetisi antara AS dan China telah memasuki babak baru. Ranah siber menjadi area perseteruan antara kedua negara ini. Perkembangan terbaru ialah adanya temuan Spyware code China dalam bentuk malware yang komponennya berasal dari buatan NSA Amerika Serikat. Bagaimana isu Spyware code China ini mempengaruhi rivalitas kedua negara dalam perkembangan keamanan siber?

Spyware code China berasal dari NSA Amerika Serikat

Pada laporan yang dikeluarkan pada senin (22/02) oleh peneliti Check Point Software Technologies sebuah perusahaan keamanan yang berbasis di Tel Aviv, Israel menyebutkan sebuah malware China yang disebut dengan “Jian” memiliki beberapa fitur kemiripan dengan Spyware code yang pertama kali di kembangkan oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat untuk mendukung kegiatan operasi hacking mereka yang sebelumnya dilaporkan bocor ke Internet pada 2017.[1] Terkait temuan tersebut, pihak NSA tidak mau memberikan tanggapan, begitu pula Kedubes China di Washington ketika diminta konfirmasinya.

Yaniv Balmas, kepala peneliti Check Point menyebutkan “Jian” sebagai semacam peniru, replikasi dari China yang tampaknya dibuat pada tahun 2014, setidaknya dua tahun sebelum Shadow Brokers melakukan debut publik mereka. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Check Point ini dilakukan secara menyeluruh dan terlihat sah menurut Costin Raiu, salah seorang peneliti dari perusahanaan antivirus Kaspesky Lab yang pernah membantu membedah beberapa malware buatan NSA.[2]

Sebelumnya penelitian yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh perusahaan keamanan siber milik Broadcom Inc. Sumantec menyatakan bahwa insiden serupa telah berulang kali terjadi, dan hal ini menunjukkan bahwa NSA kehilangan kendali atas malware-nya sendiri selama bertahun-tahun.[3]  Dilema itu menjadi perhatian publik antara tahun 2016 dan 2017, ketika sebuah kelompok misterius yang menamakan dirinya “Shadow Brokers” merilis beberapa kode paling berbahaya NSA ke internet, yang memungkinkan penjahat dunia siber dan negara pesaing untuk menambahkan alat pembobol digital buatan Amerika ke koleksi senjata digital mereka.[4]

Lockheed Martin Corp juga sebelumnya telah mengidentifikasi ancaman resiko eksploitasi oleh Jian pada 2017 yang ditemukan oleh pihak ketiga yang tak teridentifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Microsoft Corp pada laporan yang dikeluarkan tahun 2017 menyatakan bahwasanya malware tersebut memiliki hubungan dengan spycode buatan China “Zirconium” yang mana tertuduh menargetkan organisasi dan individual yang berhubungan dengan pemilihan umum Amerika Serkat termasuk orang-orang yang berasosiasi dengan kampanye presiden Joe Biden.[5]

Keamanan ruang siber di tengah kompetisi siber China vs AS

Seiring kemajuan teknologi tersebut juga berkembang ancaman baru terhadap adanya teknologi yang berkembang tersebut. Ancaman siber memberikan ancaman pada kehidupan berbangsa dan bernegara dan tentunya juga mengancam pertahanan keamanan negara.  Serangan siber menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah suatu negara di era globalisasi yang dilingkupi dengan kondisi yang VUCA yaitu volatile (bergejolak), uncertain (tidak pasti), complex (kompleks), dan ambigue (tidak jelas) merupakan gambaran situasi situasi hubungan internasional saat ini.

Pembelajaran yang didapatkan dari laporan Check Point diatas ialah peninjauan kembali penggunaan perangkat lunak oleh antar kedua negara. Khususnya mempertimbangkan keamanan dari program perangkat lunak yang di kembangkan. Dimana negara-negara di dunia terus mengembangkan malware yang dapat membobol pealatan musuh dengan mengambil keuntungan dari celah keamanan dalam perangkat lunak yang mengoperasikannya. Setiap mata-mata yang menemukan celah baru harus memutuskan apakah akan secara diam-diam memanfaatkan atau memperbaiki isu tersebut dan mengembangkannya. Kasus Spyware code China ini mengidentifikasikan bahwa bagaiamana risiko perangkat lunak yang di kembangkan sebagai alat ofensif digital oleh suatu pemerintahan dapat menjadi pedang bermata dua yang melawan penciptanya.

Sehingga perlombaan senjata baru hasil pengembangan teknologi di ruang siber akhirnya sulit untuk dihindarkan, bahkan menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Berbicara tentang perlombaan persenjataan yang semakin sulit dikontrol, tentunya dampaknya akan meluas pada arena konflik kepentingan negara-negara yang mengembangkan teknologi ruang siber. Ranah siber berkembang semakin canggih seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0. Negara-negara space faring seperti AS dan China yang berlomba-lomba mengembangkan teknologi di ranah siber untuk mendukung pertahanan negaranya. Negara-negara tersebut saling memberikan efek penggetar (deterrence effect) untuk menunjukkan kekuatan mereka.

Sehingga China dan AS sekarang berlomba menentukan bagaimana mengelola penggunaan perangkat lunak sebagai alat offensif digital yang dapat mendorong celah keamanan dengan standar global, sehingga akan berdampak pada medan perang dunia siber yang sedang berlangsung dan membentuk lanskap ancaman jauh lebih banyak daripada eksploitasi rahasia yang terjadi secara bebas. Sehingga negara yang dapat menyempurnakan kemampuan tersebut mendaptkan nilai plus dalam upaya keamanan dan pertahanannya karena dinilai strategis dalam melumpuhkan kemampuan siber musuh untuk teknologi persenjataan musuh ataupun sekedar memata-matai.

 

[1] Times of Israel. (2021, 21 Februari). Israeli cyber firm: Chinese hacking tool was modeled on NSA spyware. https://www.timesofisrael.com/israeli-cyber-firm-chinese-hacking-tool-was-modeled-on-nsa-spyware/

[2] Raphael Satter, (2021, 22 Februari). Chinese spyware code was copied from America’s NSA: researchers. Reuter News.  https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-china/chinese-spyware-code-was-copied-from-americas-nsa-researchers-idUSKBN2AM11R

[3]SCMP, (2021, 22 Februari), Chinese spies used code copied from America’s NSA for hacking operation, researchers say. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3122667/chinese-spies-used-code-copied-americas-nsa-hacking-operations

[4] Zak Dofman (2021, 22 Februari). How China’s Most Dangerous Cyber Threat Are ‘Made In America’. Forbes.com https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2021/02/22/dangerous-chinese-cyber-threats-against-microsoft-windows-users-were-made-in-america/?sh=444fd4027632

[5] New York Post. (2021, 22 Februari). Chinese spyware code was copied from America: NSA. https://nypost.com/2021/02/22/chinese-spyware-code-was-copied-from-americas-nsa-researchers/

Kerja Sama Pertahanan India-AS dan Dilema Kawasan Indo-Pasifik

, , , , , , , 0

(Foto: Sam Panthaky via Getty Images)

Tentara India dan Amerika Serikat (AS) melakukan latihan militer pertahanan “Yudh Abhyas 20” di wilayah perbatasan India dengan Pakistan bagian Barat, Rajasthan. Latihan militer yang dilaksanakan dari 8 Februari – 21 Februari 2021 ini merupakan bagian kerjasama tahunan India dengan Amerika Serikat yang sudah dimulai sejak tahun 2004.[1] Tujuan awal dari kerja sama ini yakni operasi penjaga perdamaian dan bantuan sipil berkaitan dengan kemanusiaan dan bencana alam, namun semakin berkembang sesuai dengan tantangan keamanan kedua negara yakni melawan terorisme global. Bagaimana kaitan kerja sama pertahanan antara India-AS dengan politik kawasan di India?

Kerja sama Pertahanan India – AS
Lt. Amitabh Sharma, juru bicara Pertahanan India, menyatakan kerjasama latihan militer antara India – AS di sekitar wilayah konflik perbatasan India – Pakistan akan diwakili masing-masing 250 perwakilan anggota militer kedua negara, dimana Batalyon 11 Pasukan Jammu dan Kashmir, bagian Komando Barat Daya akan mewakili dari India, sedangkan Batalyon kedua, yakni Resimen Infanteri dari Tim Tempur Brigade akan menjadi perwakilan Tentara AS.[2] Kerja sama pertahanan ini menjadi yang terbesar antara kedua negara dam dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas militer melalui pertukaran informasi serta pelatihan militer kedua negara.

Perluasan kerja sama antara India dan AS menunjukkan adanya penguatan kerjasama secara berkelanjutan antar kedua negara baik untuk mencapai kepentingan keamanan dan politik masing-masing negara. Di satu sisi, AS perlu memberikan “dukungan politik” pada India sebagai salah satu negara besar dan potensial di wilayah Indo-Pasifik, sekaligus menghalau pengaruh dan kekuatan China di wilayah perbatasan dengan India. Di sisi lain, India juga membutuhkan kerja sama pertahanan dengan AS, meskipun Kol. David Smith, veteran dari Badan Intelijen Pertahanan AS, menyatakan bahwa masih terdapat skeptisme dari anggota militer India dari tingkat junior hingga senior terkait intensi dan sikap AS terhadap India.[3] Skeptisme ini yang selanjutnya menjadi jarak tersendiri bagi India dalam menjaga hubungannya dengan AS.

Dilemma Keamanan India pada Pakistan
Berdasarkan sejarahnya, India-Pakistan mengalami empat kali perang besar sejak tahun 1947  yang didasari perbedaan persepsi pada isu sosial budaya. Berbagai konflik yang terjadi ini semakin meningkatkan eskalasi politik dan militer terutama di wilayah perbatasan.  Kedua negara ini merupakan negara dengan kepemilikan kekuatan nuklir sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat kerentanan eskalasi konflik politik dan militer di wilayah kawasan Indo-Pasifik. Melalui fenomena tersebut, terdapat konsep dilema keamanan dari Shiping Tang yang menyatakan bahwa dalam kondisi anarki, kedua negara yang realis defensif tidak bermaksud untuk mengancam keamanan masing-masing negara.[4] Namun, perbedaan persepsi dan kecurigaan akan intensi negara lain membuat negara menilai bahwa kekuatan dibutuhkan untuk mencapai keamanan sehingga kedua negara semakin mengumpulkan kekuatannya.

Keadaan ini sebenarnya tidak meningkatkan keamanan, namun malah menurunkan keamanan negara dikarenakan India melihat Pakistan sebagai ancaman dan juga sebaliknya. Kekhawatiran ini yang mendorong kompetisi persenjataan menjadi lebih berisiko mengubah konflik psikologis menjadi konflik militer. Peningkatan dilema keamanan kawasan antara India dan Pakistan membuat India mendekatkan kerja sama militernya dengan AS, mengingat Pakistan memiliki hubungan cukup dekat dengan China, yang juga memiliki konflik perbatasan dengan India. Mengingat pengaruh global China yang sedang meningkat, maka hubungan kedekatan Pakistan dan China menjadi alarm bagi India untuk memperkuat keamanan nasionalnya melalui kerja sama pertahanan dengan AS.

[1]

The Times of India. (2021). Indo-US joint military exercise ‘Yudh Abhyas’ begins in Raja. The Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com/india/indo-us-joint-military-exercise-yudh-abhyas-begins-in-rajasthan/articleshow/80750557.cms

[2] Rej, Abhijnan. (2021). India-US Army Exercises Begins in Indian Border State of Rajasthan, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/02/india-us-army-exercises-begins-in-indian-border-state-of-rajasthan/

[3] Ibid.,

[4] Tang, Shiping. (2009). The Security Dilemma: A Conceptual Analysis, Security Studies, 18:3, 587-623

Membaca Sinyal dari UUV Buatan Tiongkok yang Ditemukan di Perairan Indonesia

, , , , 0

(Foto: South China Morning Post)

Pada Desember 2020, Indonesia sempat dikagetkan dengan ditemukannya sebuah Unmanned Underwater Vehicle (UUV) milik negara asing di wilayah perairan Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. UUV yang ditemukan tersebut memiliki label bertuliskan “Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences” pada bagian badannya. Dari sana kemudian disimpulkan bahwa UUV ini merupakan buatan dan kemungkinan besar milik Tiongkok. Walaupun Indonesia bukan merupakan negara klaim dalam sengketa yang masih berlangsung di Laut Tiongkok Selatan, nampaknya perairan Indonesia memiliki sesuatu yang penting bagi Tiongkok dengan keberadaan UUV tersebut.

Apapun kepentingan Tiongkok di wilayah perairan Pulau Selayar sepertinya berkaitan dengan fakta bahwa wilayah tersebut  merupakan satu-satunya channel laut dalam yang dapat menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dengan Samudera Hindia. Hal ini memperlihatkan adanya upaya Tiongkok untuk memiliki akses dari Laut Tiongkok Selatan sekaligus Samudera Hindia. Tentunya tidak bisa dihindari, hal ini juga sangat mungkin berkaitan dengan modernisasi dan perkembangan angkatan lautnya yang sedang mengembangkan kekuatan blue-water navy.

Masuknya UUV Tiongkok di wilayah kedaulatan Indonesia tanpa pemberitahuan tentunya telah melanggar kedaulatan Indonesia. UNCLOS memang tidak melarang negara anggotanya melakukan riset di lautan tetapi negara yang melakukan riset harus meminta izin setidaknya 6 bulan sebelum melakukan riset laut di ZEE negara lain. Tidak adanya upaya untuk meminta izin membuat perbuatan Tiongkok ini tidak dapat dibenarkan.  Sehingga, Indonesia dan juga dunia internasional berhak mempertanyakan dan mencurigai tujuan dan kepentingan Tiongkok melakukan hal ini.

Apakah  aksi Tiongkok ini bisa dikategorikan upaya spionase? Upaya ini tentu saja dapat dikatakan sebagai sebuah upaya spionase. Apalagi mengingat fakta bahwa Tiongkok tidak meminta izin berkaitan dengan keberadaan UUVnya di wilayah ZEE negara lain. Lalu, Apakah Tiongkok mengirimkan sinyal perang? Keberadaan UUV milik Tiongkok ini memang seolah-olah mengirimkan beberapa sinyal menurut beberapa negara.

Selain Indonesia, ada Australia yang menilai negatif penemuan UUV tersebut karena sedang dalam tensi yang kurang baik bersama Tiongkok. Menurut Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute, melalui UUV itu Tiongkok mengirimkan sinyal bahwa Angkatan lautnya siap kapan pun untuk mengirimkan pasukan ke wilayah Australia. Walaupun setiap negara sebenarnya bisa menyimpulkan sinyal apa yang coba dikirimkan oleh Tiongkok, tapi sinyal pentingnya adalah bahwa Tiongkok saat ini sedang berupaya untuk mengumpulkan informasi bahwa laut. Entah apa kepentingannya, tapi  informasi bahwa laut ini sangat penting bagi Tiongkok dan hal ini kemungkinan besar berkaitan erat dengan militernya yang sedang dipersiapkan menjadi militer kelas dunia.

Motivasi Tiongkok

Melalui aktivitas-aktivitas Tiongkok khususnya yang saat ini melanggar kedaulatan negara lain, memang sangat pantas untuk mempertanyakan motivasi mereka melakukan hal itu. Apa yang sebenarnya Tiongkok inginkan? Jawabannya untuk mendominasi dunia yaitu menjadi pemimpin dunia. Pada dasarnya itu adalah inti dari “China’s Dream” yang saat ini diusung oleh Xi Jinping sebagai tujuan nasional Tiongkok. Untuk itu, para petinggi Chinese Communist Party (CCP) termasuk Xi Jinping didalamnya telah menyadari bawah untuk bisa mencapai keinginan itu, Tiongkok memerlukan angkatan bersenjata dan pengaruh yang kuat di panggung internasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak upaya modernisasi People’s Liberation Army, tentara nasional Tiongkok, yang dilakukan Xi Jinping telah memperlihatkan hasil signifikan terhadap kekuatan militer Tiongkok. Kemampuan Tiongkok untuk merancang, memproduksi dan mengoperasikan UUV menjadi salah satu bukti modernisasi Tiongkok cukup berjalan dengan baik dan perlahan-lahan mulai mendekati AS. Data bahwa laut yang sedang coba dikumpulkan oleh Tiongkok tentu dipergunakan untuk kepentingan modernisasi. Selain itu, data itu juga nampaknya akan berguna untuk keperluan militer mereka baik di kawasan Laut Tiongkok Selatan ataupun wilayah Indo-Pacific. Sehingga, ke depannya kita tidak perlu heran apabila lebih banyak UUV milik Tiongkok ditemukan di wilayah-wilaya tersebut.

Pada akhirnya, kita tidak bisa mengkonfirmasi secara resmi hal apa yang sedang dilakukan oleh Tiongkok dan motivasinya. Namun, melihat keinginan mereka untuk menjadi pemimpin dunia tentunya UUV ini bisa menjadi salah satu indikasi adanya upaya yang sedang mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut. Selain itu, UUV ini juga menunjukan teknologi militer Tiongkok ikut berkembang pesat. Naiknya kuantitas dan kualitas militer Tiongkok ini pun perlahan-lahan mulai mengonfirmasi keinginan mereka untuk mendominasi dunia.