Kemhanas Taiwan Usulkan Hukuman Penjara Bagi Penghindar Wajib Militer

Pada 22 Juni 2026, Taipei Times melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) Taiwan telah mengajukan amandemen terhadap undang-undang (UU) hukuman bagi penghindar wajib militer untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi tersebut. Dalam amandemen tersebut, seorang penghindar wajib militer akan diberikan hukuman penjara dari satu hingga lima tahun yang tidak bisa dikurangi dengan pembayaran denda. Menurut pernyataan yang diberikan Kemhanas Taiwan, amandemen ini diperlukan karena sebelumnya hukuman yang diberikan bagi penghindar wajib militer cukup ringan yaitu penjara enam bulan atau denda. Keringanan ini menyebabkan banyak penghindar tidak takut untuk melanggar hukum karena mereka hanya perlu membayar denda sebagai hukuman dari penghindaran wajib militer. Kemhanas Taiwan berharap bahwa amandemen UU ini dapat memberikan efek jera bagi siapapun yang ingin menghindari wajib militer.

Selain menghukum para penghindar wajib militer, amandemen UU ini juga akan memberikan hukuman keras bagi individu yang terbukti terlibat dalam aksi tersebut dengan hukuman serupa yaitu penjara dari satu hingga lima tahun. Menanggapi perkembangan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Taiwan menyatakan bahwa amandemen yang diajukan oleh Kemhanas cukup wajar karena dalam beberapa tahun terakhir terdapat berbagai modus penghindaran wajib militer. Modus tersebut diantaranya adalah melebihi waktu kunjungan luar negeri yang telah diberikan oleh visa, melukai diri sendiri, atau mengubah kondisi fisik badan sehingga dianggap tidak dapat mengikuti wajib militer. Kemendagri juga kembali menekankan bahwa hukuman saat ini tidak efektif dalam memberikan efek jera bagi pelanggar atau siapapun dengan niat untuk menghindari wajib militer yang dianggap sebagai kewajiban konstitusional warga Taiwan.

Keinginan Kemhanas Taiwan untuk mengubah hukuman terhadap penghindar wajib militer bukanlah suatu hal yang baru karena dorongan ini sebelumnya ada akibat dari skandal publik yang terjadi di tahun 2025. Dalam skandal tersebut, seorang aktor terkenal dengan nama Darren Wang menghindar dari wajib militer dengan memalsukan diagnosa hipertensi palsu. Tidak lama setelah penyelidikan terhadap kasus ini dibuka, otoritas keamanan Taiwan menangkap 28 orang yang ingin melakukan aksi serupa dengan memalsukan diagnosa tekanan darah tinggi. Skandal ini pada akhirnya mendorong Kemhanas Taiwan untuk mengajukan amandemen UU hukuman terhadap penghindar wajib militer agar kemungkinan terjadinya kasus serupa dapat berkurang.