Pada 4 Januari 2026 Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Korea Utara telah meluncurkan dua rudal balistik jarak menengah (MRBM) di dekat zona ekonomi ekslusif (ZEE) Jepang. Menhan Koizumi menyatakan bahwa MRBM tersebut diluncurkan di dekat Pyongyang dan menempuh jarak sejauh 900 – 950 km. Jarak tersebut mengkhawatirkan Jepang karena hal ini menunjukan bahwa pangkalan militer milik Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dan Militer Amerika Serikat di Jepang (USFJ) rentan terhadap serangan rudal balistik Korea Utara. Selain jarak tempuh yang cukup jauh, Menhan Koizumi juga menyatakan MRBM yang diluncurkan Korea Utara menempuh jarak tersebut dengan jalur terbang yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan rudal yang diluncurkan Korea Utara lebih sulit untuk dicegat.
Peluncuran rudal tersebut dikonfirmasi oleh Pusat Berita Korea Utara (KCNA) pada 5 Januari 2026. Dalam siaran tersebut, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memuji uji coba rudal yang telah dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara (KPA). Kim juga menyatakan uji coba tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kesiapan tempur Pasukan Roket KPA dalam menghadapi skenario perang. Kim menekankan bahwa peluncuran rudal tersebut penting dilakukan sebagai reaksi ketegangan geopolitik akibat dari penculikan Presiden Venezuela Nicholas Maduro yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, Jepang dan Korea Selatan telah menyampaikan kecaman keras terhadap peluncuran MRBM yang dilakukan Korea Utara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan juga mendesak Korea Utara untuk menghentikan aksi provokatif yang melanggar Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di sisi lain Menhan Jepang Koizumi menyatakan aksi Korea Utara mengancam perdamaian dan stabilitas regional kawasan Asia Timur.
Uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara terjadi beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Presiden Lee mengunjungi China karena sang presiden berharap Negeri Tirai Bambu dapat mendukung upaya nya untuk memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Penasehat Keamanan Presiden Lee Wi Sung-lac menambahkan sang presiden juga berharap China dapat memiliki peran lebih besar dalam mendorong perdamaian di Semenanjung Korea.
