Menu

Berita Politik

Pengadilan Bangladesh Vonis Mantan PM Sheikh Hasina Hukuman Mati

, , , , , , 0

Pada 17 November 2025 Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh (ICT) memberikan vonis hukuman mati in absentia kepada mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina. ICT memberikan vonis tersebut setelah sang mantan PM terbukti telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan memerintahkan aparat keamanan Bangladesh untuk menembak para demonstran yang melakukan protes terhadap pemerintahnya tahun lalu. Selain PM Sheikh Hasina, ICT juga memvonis mati mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bangladesh Asaduzzaman Khan dengan dakwaan serupa. Ketua Hakim ICT Golam Mortuza Mozumder menyatakan sang mantan PM terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan dengan memerintahkan agar demonstran ditembak mati menggunakan peluru tajam dan bom drone.

Menanggapi vonis tersebut mantan PM Sheikh Hasina menyatakan dalam sebuah surat elektronik (surel) bahwa dia tidak bersalah dan vonis yang diberikan merupakan sandiwara dengan motivasi politik tertentu. Mantan PM Sheikh Hasina menambahkan bahwa dakwaan yang diberikan oleh ICT tidak adil karena menurutnya situasi yang terjadi pada saat itu berada di luar kendalinya. Mantan PM Sheikh Hasina juga menyatakan bahwa dia telah berusaha untuk mengurangi korban jiwa dengan mempertimbangkan berbagai opsi. Di sisi lain pernyataan PM Sheikh Hasina ditanggapi oleh Kepala Jaksa Agung Bangladesh Mohammad Tajul Islam menekankan proses hukum terhadap sang mantan PM berlangsung secara adil dan terbuka. Kepala Jaksa Tajul menambahkan bahwa ICT dibentuk berdasarkan preseden peradilan kejahatan perang Nurnberg dan proses hukum yang dilakukan telah memenuhi standar internasional saat ini. Sementara itu PM Interim Bangladesh Muhammad Yunus menyatakan bahwa vonis yang diberikan oleh ICT merupakan perkembangan bersejarah. PM Interim Yunus juga mendorong masyarakat Bangladesh untuk menyikapi vonis tersebut secara bijak.

Beberapa minggu sebelum vonis terhadap mantan PM Sheikh Hasina diberikan, terdapat setidaknya 50 serangan terror yang menargetkan kendaraan hakim dan pegawai ICT. Akibat dari serangan tersebut Mahkamah Agung (MA) Bangladesh meminta Angkatan Darat Bangladesh mengerahkan prajurit untuk mengamankan gedung ICT saat vonis akan diberikan. Selain itu Kepolisian Bangladesh juga dilengkapi dengan tongkat baton dan granat setrum untuk membantu pengamanan gedung ICT dan melerai massa yang berkumpul di beberapa lokasi.

Sanae Takaichi with other LDP Politicians

Sanae Takaichi Terpilih Sebagai Perdana Menteri Jepang

, , , , , 0

Pada 21 Oktober 2025 Parlemen Nasional Jepang menyelenggarakan pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri (PM) Jepang. Dalam pemungutan suara tersebut kandidat dari Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang Sanae Takaichi terpilih sebagai PM setelah sang ketua partai berhasil mendapatkan 362 suara. Kemenangan Sanae Takaichi merupakan momen bersejarah dalam politik Jepang karena sang ketua Partai LDP merupakan wanita pertama yang berhasil menjadi PM Negeri Sakura. PM Sanae berhasil memenangkan nominasi tersebut karena beberapa hari sebelum pemungutan suara diselenggarakan, sang ketua Partai LDP berhasil membentuk koalisi baru dengan Partai Inovasi Jepang (JIP/Ishin). Tidak lama setelah kemenangan tersebut PM Sanae menyelenggarakan sebuah konferensi pers untuk menjelaskan bagaimana sang ketua akan memimpin Jepang dalam 5 tahun ke depan. Dalam konferensi pers tersebut PM Sanae menyatakan bahwa dia akan bekerja keras untuk memastikan bahwa kepentingan nasional Jepang terjaga. PM Sanae juga menyatakan bahwa dia siap bekerja sama dengan blok oposisi untuk kepentingan bersama.

Menanggapi perkembangan tersebut Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang George Class mengucapkan selamat kepada PM Sanae melalui media sosial X/Twitter. Dubes George menambahkan bahwa dia berharap aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat akan semakin kuat di bawah kepemimpinan PM Sanae. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung yang berharap kerja sama ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan dapat semakin meningkat. Presiden Lee juga menekankan pentingnya Korea Selatan dan Jepang memperdalam hubungan bilateral karena situasi global semakin kompleks. Sementara itu Presiden Taiwan Lai Ching-te menyatakan bahwa Taiwan dan Jepang perlu meningkatkan kerja sama dalam berbagai sektor untuk menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain Juru Bicara Kemlu China Guo Jiakun menyatakan dalam konferensi pers bahwa Negeri Tirai Bambu berharap PM Sanae dapat mendorong hubungan strategis yang saling menguntungkan antara kedua negara.

Sanae Takaichi merupakan salah satu tokoh terkenal dalam politik Jepang karena beliau merupakan politisi didikan mantan PM Shinzo Abe. Alhasil PM Sanae diprediksi akan mengambil langkah serupa yang dilakukan oleh mentor politiknya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jepang. Hal ini terbukti karena dalam sebuah konferensi pers PM Sanae mengumumkan bahwa dia sedang mempersiapkan paket stimulus ekonomi sebesar USD 92,19 miliar. Paket stimulus tersebut akan digunakan untuk menopang tiga pilar penting yakni mengurangi inflasi, mendorong pertumbuhan industri, dan menjaga keamanan nasional. Selain itu Sanae juga menyatakan keinginannya untuk melakukan amandemen terhadap pasal 9 konstitusi Jepang.

Von der Leyen Tawarkan Konsesi Anggaran Besar untuk Amankan Dukungan MEP

, , , , 0

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menawarkan konsesi anggaran yang signifikan, menjamin bahwa otoritas regional akan terus menerima dana kohesi langsung dari Brussel, untuk memenangkan hati para Anggota Parlemen Eropa yang ragu-ragu menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya pada hari Kamis (10/07/2025). Grup parlemen Sosialis dan Liberal telah mengancam untuk abstain kecuali jika komitmen konkret dibuat pada anggaran tujuh tahun Uni Eropa berikutnya, yang akan diluncurkan minggu depan. Meskipun grup parlemen Sosialis dan Liberal abstain, posisi Von der Leyen akan tetap sama, namun kondisi ini menjadi sinyal bahwa von der Leyen tidak memiliki dukungan yang sama dalam Parlemennya. 

Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para ketua kelompok parlemen di Strasbourg, von der Leyen setuju bahwa, bertentangan dengan rencana sebelumnya untuk menyerahkan kendali atas bagian yang lebih besar dari dana regional kepada pemerintah nasional, sepertiga dari anggaran multi-tahunan Uni Eropa akan tetap berada di bawah pembayaran langsung dari Brussels ke daerah. Dua peserta dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada POLITICO bahwa pembalikan ini dipuji sebagai “pengubah permainan”, karena mencegah ibu kota negara anggota yang berpotensi bermusuhan untuk mengalihkan dana dari daerah yang tidak bersahabat secara politik.

Terlepas dari konsesi yang sangat penting ini, para pemimpin Aliansi Progresif Sosialis & Demokrat (S&D) menyuarakan keraguan yang masih ada. “Kami merindukan kejelasan dan komitmen mengenai dana sosial dan prioritas-prioritas utama lainnya,” ujar seorang juru bicara S&D. Mereka memperingatkan bahwa tanpa perlindungan eksplisit untuk Dana Sosial Eropa, instrmen utama blok Eropa untuk melawan kemiskinan dan ketimpangan sosial, akan “sulit bagi kita untuk tidak abstain” pada hari Kamis. Komisaris Sosialis untuk Hak-hak Sosial Roxana Mînzatu sejak saat itu mengintensifkan kampanyenya untuk mengamankan tempat dana tersebut dalam anggaran.

Kelompok sentris liberal Renew Europe juga telah mendukung penuh Presiden Komisi. Ketuanya, Valérie Hayer, memuji kesediaan von der Leyen untuk mendengarkan namun mendesak agar ada lebih banyak rincian mengenai tinjauan pengeluaran dan jadwal yang lebih tegas. “Wilayah sangat penting, namun demikian juga memastikan nilai uang dan transparansi,” kata Hayer setelah pertemuan tersebut.

Di kubu tengah-kanan, Partai Rakyat Eropa (EPP) secara luas menyambut baik konsesi tersebut, dengan juru negosiasi anggarannya Siegfried Mureșan yang menyebutnya sebagai “persis seperti yang diminta Parlemen.” Namun bahkan di antara jajaran EPP, beberapa anggota parlemen mendesak dipertahankannya formula Berlin, mekanisme khusus yang menyalurkan dana kohesi tambahan ke daerah-daerah termiskin di Uni Eropa, dengan alasan bahwa formula tersebut harus dipertahankan sepenuhnya.

Pergantian Von der Leyen terjadi di tengah-tengah kegelisahan yang lebih luas atas gaya kepemimpinannya, yang dikritik oleh para anggota parlemen di seluruh spektrum politik karena terlalu terpusat dan tidak cukup transparan. Mosi tidak percaya yang membayangi, yang diajukan oleh kaum Konservatif dan Reformis sayap kanan bersama dengan kaum nasionalis garis keras, membutuhkan mayoritas dua pertiga untuk berhasil menjadi sebuah perjuangan yang berat. 

Negosiasi berisiko tinggi akan berlanjut hingga akhir pekan, karena von der Leyen bertemu dengan para komisaris dan pemimpin parlemen untuk mendapatkan jaminan di menit-menit terakhir mengenai pengeluaran sosial, pendanaan transisi hijau, dan dukungan regional. Dengan pengesahan anggaran yang tinggal beberapa hari lagi, Presiden Komisi harus menyeimbangkan berbagai tuntutan yang muncul dari pemungutan suara pada hari Kamis dengan tetap mempertahankan mandat dan kewenangannya.

Menjelang Pemilihan Presiden, Lee Jae-myung Dinobatkan Sebagai Kandidat Oposisi Utama Korea Selatan 

, , 0

Lee Jae-myung, seorang pemimpin liberal dan mantan ketua Partai Demokrat Korea, secara resmi telah mendapatkan nominasi dari partainya untuk pemilihan presiden mendadak yang dijadwalkan pada tanggal 3 Juni. Terpilihnya Lee mengukuhkan posisinya sebagai calon terdepan untuk menggantikan Presiden Yoon Suk-yeol yang digulingkan atas upayanya untuk memberlakukan darurat militer.

Memenangkan hampir 90 persen suara dalam pemilihan Partai Demokrat pada hari Minggu (27/04/2025), Lee dengan mudah mengalahkan dua saingan internalnya, mengkonfirmasi dukungan yang luas di dalam partainya dan di antara para pemilih liberal di seluruh negeri. “Mulai saat ini, saya bukan hanya kandidat dari Partai Demokrat, namun juga semua orang yang merindukan berakhirnya pemberontakan, mengatasi krisis, serta persatuan dan kebahagiaan,” kata Lee dalam pidato penerimaannya.

 

Pesaing yang Tidak Asing

Hasil ini menandai upaya ketiga Lee untuk meraih kursi kepresidenan. Dia sebelumnya kalah dari Yoon Suk-yeol pada pemilu 2022 dengan selisih suara tersempit dalam sejarah Korea Selatan dan berada di posisi ketiga pada pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada tahun 2017. Terlepas dari kekalahan di masa lalu, Lee telah mempertahankan dukungan politik yang stabil melalui advokasi mengenai kesetaraan ekonomi yang lebih besar dan hubungan yang lebih hangat dengan Korea Utara.

Lee, 60 tahun, membangun reputasinya sebagai pejuang anti-korupsi selama masa jabatannya sebagai walikota Seongnam dan gubernur Provinsi Gyeonggi, wilayah terpadat di Korea Selatan. Para pendukungnya melihat dia sebagai sosok yang dapat mengatasi ketidaksetaraan yang mengakar dan korupsi sistemik, meskipun para kritikus memperingatkan bahwa gaya populisnya dapat semakin memecah belah negara yang sudah terpecah belah.

 

Pemilihan Penting Setelah Kekacauan Politik

Pemilihan presiden dini dipicu setelah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menguatkan pemakzulan Yoon awal bulan ini. Upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada bulan Desember 2024, yang dimaksudkan untuk menekan keresahan yang semakin meningkat, pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Lee memainkan peran sentral dalam memobilisasi anggota parlemen untuk memblokir dekrit darurat militer, sebuah langkah yang memperkuat kredensial kepemimpinannya pada saat yang kritis.

Dalam pidato setelah pencalonannya, Lee membandingkan tindakan Yoon dengan masa lalu otoriter Korea Selatan dan bersumpah untuk mengarahkan negara ini menuju norma-norma demokrasi yang diperbarui dan revitalisasi ekonomi. “Memulihkan demokrasi adalah jalan menuju persatuan nasional. Menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi adalah jalan menuju persatuan nasional. Mempersempit kesenjangan di antara kita adalah jalan menuju persatuan nasional,” kata Lee.

 

Fokus Kebijakan dan Strategi Kampanye

Lee telah berjanji untuk memperkuat kemampuan pertahanan Korea Selatan sekaligus memposisikan negara ini sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi tinggi dan pemerintahan yang demokratis. Agenda kebijakan luar negerinya termasuk mempertahankan kemitraan keamanan yang kuat dengan AS dan Jepang sambil mencari peluang untuk meningkatkan hubungan yang tegang dengan Korea Utara, sebuah sikap yang dapat memperoleh daya tarik jika ketegangan mereda di wilayah yang lebih luas.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan Lee memimpin saingan potensialnya dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif dengan selisih dua digit. PPP, yang masih tidak stabil karena perpecahan internal setelah penggulingan Yoon, akan memilih kandidatnya pada 3 Mei. Menurut jajak pendapat Gallup Korea, Lee memperoleh dukungan 38 persen dibandingkan dengan gabungan 23% untuk semua calon PPP.

Namun, kampanye Lee masih dibayangi oleh masalah hukum. Saat ini ia sedang menghadapi lima persidangan yang sedang berlangsung terkait dengan tuduhan korupsi dan penyuapan, termasuk skandal pengembangan properti senilai $1 miliar. Jika terpilih, Lee kemungkinan akan mendapatkan kekebalan hukum dari penuntutan selama masa jabatannya di bawah hukum Korea Selatan.

 

Sebuah Bangsa di Persimpangan Jalan

Pemilihan ini terjadi pada saat yang sangat penting bagi Korea Selatan, yang sedang bergulat dengan tantangan ekonomi, penurunan demografi, dan ketidakpercayaan politik. Para analis melihat pemungutan suara ini bukan hanya sebagai keputusan atas visi Lee, tetapi juga sebagai perhitungan nasional atas kepresidenan Yoon yang kontroversial.

“Pemilu ini adalah ajang di mana rakyat memberikan penilaian mereka atas pemberlakuan darurat militer Yoon setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yudisial atas hal itu,” kata Choi Jin, direktur Institut Kepemimpinan Presiden yang berbasis di Seoul.

Kemampuan Lee untuk menyeimbangkan seruan untuk reformasi dengan kebutuhan untuk penyembuhan nasional kemungkinan akan menentukan apakah ia dapat menerjemahkan status pelopornya menjadi mandat yang langgeng.

Konservatif Menang di Jerman, AfD Raih Hasil Bersejarah dalam Pemilu

, , , 0

Partai Uni Demokrat Kristen (CDU) yang berhaluan tengah-kanan di Jerman diperkirakan akan kembali berkuasa setelah memenangkan pemilu dadakan pada Minggu (23/2), sementara partai sayap kanan-jauh, Alternatif untuk Jerman (AfD), muncul sebagai kekuatan politik terbesar kedua berdasarkan hasil jajak pendapat. Pemilu ini berlangsung di tengah kekhawatiran publik mengenai kebijakan imigrasi, perlambatan ekonomi, serta dinamika politik global yang turut dipengaruhi oleh potensi kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Friedrich Merz, pemimpin CDU, merayakan kemenangan partainya dengan penuh semangat dan segera berencana untuk memulai negosiasi guna membentuk pemerintahan yang stabil. Dengan perolehan suara sebesar 28,8%, Merz, seorang konservatif tradisional yang belum pernah memegang jabatan di pemerintahan sebelumnya, akan mengambil alih posisi kanselir Jerman, negara dengan ekonomi terkuat di Eropa. Sementara itu, AfD berhasil memperoleh dukungan sebesar 20,2%, angka tertinggi dalam sejarah partai tersebut, yang sebelumnya lebih sering dianggap sebagai kelompok ekstremis. Meskipun demikian, partai-partai besar lainnya tetap menolak bekerja sama dengan AfD melalui kesepakatan “firewall,” sehingga mereka tetap tidak memiliki akses ke kekuasaan eksekutif.

Hasil pemilu ini juga menunjukkan kemerosotan signifikan bagi Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin oleh Kanselir Olaf Scholz. Partai tersebut hanya memperoleh 16,2% suara, mengalami penurunan tajam dibandingkan dengan perolehan 25,7% dalam pemilu 2021. Kondisi ini mencerminkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Scholz, yang dinilai kurang stabil. Di sisi lain, Partai Kiri (Die Linke), yang berhaluan sosialis, mencatat hasil yang cukup baik dengan memperoleh 8,5% suara, melampaui ambang batas parlemen sebesar 5%. Kejatuhan koalisi “lampu lalu lintas” yang sebelumnya dipimpin oleh Scholz—terdiri dari SPD, Partai Hijau, dan Demokrat Bebas (FDP)—disebabkan oleh ketidaksepakatan dalam kebijakan serta perbedaan ideologi yang tajam, hingga akhirnya berujung pada pemilu dadakan. Pemilu ini menjadi sorotan internasional, terutama setelah Donald Trump menginisiasi pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina tanpa melibatkan pemimpin Eropa maupun pemerintah Kyiv, yang menambah kompleksitas situasi geopolitik di kawasan tersebut.

Friedrich Merz menegaskan bahwa memperkuat kemandirian Eropa dari Amerika Serikat akan menjadi prioritas utamanya, terutama setelah pernyataan kontroversial dari Trump yang menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kepentingan Eropa. Dalam sebuah diskusi publik, Merz menyatakan bahwa Jerman dan Eropa harus segera meningkatkan kekuatan mereka agar tidak lagi terlalu bergantung pada kebijakan luar negeri dan keamanan yang ditentukan oleh AS. Ia juga mengecam intervensi politik yang dilakukan oleh Washington maupun Moskow, menyebut tekanan dari kedua kekuatan global tersebut sebagai tantangan besar bagi stabilitas Eropa. Saat ini, proses pembentukan pemerintahan baru diprediksi akan memakan waktu cukup lama, mengingat sistem politik Jerman jarang memungkinkan satu partai untuk berkuasa sendiri. Meskipun Merz kemungkinan akan mencoba menjalin kerja sama dengan SPD atau Partai Hijau dalam upaya membentuk koalisi pemerintahan, masih belum jelas apakah ia membutuhkan satu atau dua mitra untuk mencapai mayoritas yang solid. Dengan kondisi yang ada, Jerman diperkirakan akan memasuki periode ketidakpastian politik dalam beberapa minggu mendatang sebelum pemerintahan baru dapat dibentuk dan mulai berfungsi secara efektif.

BNPT Ungkap Terdapat Partai Politik Baru Terafiliasi Jaringan Teroris

, , , , , , 0

Dugaan jaringan terorisme masuk ke tubuh partai politik (parpol) ditemukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tapi terkhusus untuk yang terkategorisasi sebagai pendatang baru.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan bahwa ada kelompok terorisme yang mencoba menyusup ke partai politik (parpol). Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan bahwa pihaknya menemukan fakta bahwa ada anggota parpol yang terafiliasi kelompok terorisme. 

Namun, Boy enggan mengungkapkan nama parpol yang dimaksud. Dia menegaskan bahwa parpol itu tak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2024. “Terafiliasi ya. [Tapi] tidak lolos verifikasi [jadi peserta Pemilu 2024] karena kita sudah dapat informasi dari awal dan Insya Allah yang lolos ini sifatnya clear. Jadi beberapa yang tidak lolos itu yang kami katakan ada indikasi,” ungkap Boy di St. Regis Hotel, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

Selain itu, Boy menyatakan bahwa ini menjadi perhatian penting agar kelompok intoleran tidak membentuk partai politik baru di masa depan. “Kita harus waspada ke depannya, jangan sampai ada partai politik baru yang dibentuk, namun ternyata pengurusnya memiliki latar belakang kelompok intoleran, radikal, atau terorisme. Ini terkait latar belakang pengurus. Belum lagi platform partai politiknya, yang harus mengikuti prinsip ideologi negara Pancasila. Itulah yang harus kita jaga,” jelas Boy.

Sebelumnya dalam sebuah acara diskusi, Boy telah mengkonfirmasi adanya indikasi kelompok teroris yang berusaha masuk dalam Pemilu 2024.

Dia menjelaskan tentang strategi “from bullets to ballots” atau dari kekerasan ke dalam sistem demokrasi yang menjadi taktik kelompok intoleran untuk masuk ke dalam sistem demokrasi. “Saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada indikasi. Yang benar adalah bahwa ada. Ada perubahan strategi dari kekerasan ke dalam sistem demokrasi. Perubahan strategi ini merupakan taktik dari jaringan terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk menjadi bagian dari proses demokrasi kita, dan masuk ke dalam sistem demokrasi kita,” jelasnya. Boy juga mengklaim bahwa BNPT terlibat dalam proses verifikasi partai politik.

Boy menegaskan bahwa di masa depan, semua pemangku kepentingan harus memastikan bahwa partai politik yang baru dibentuk bebas dari paham radikal atau terorisme, baik dari pengurus maupun ideologinya. Menurutnya, setiap partai politik di Indonesia harus berazaskan Pancasila, yang merupakan ideologi dasar negara Indonesia.

Pancasila adalah ideologi yang mengajarkan kesetaraan, keadilan, dan persatuan di antara masyarakat Indonesia. Dalam konteks politik, Pancasila menegaskan bahwa setiap partai politik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ini dan harus berupaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

Dalam upaya kontra-radikaslisasi, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga partai politik tetap bersih dari kelompok teroris. Masyarakat harus menjadi bagian dari proses politik dan harus memastikan bahwa partai politik yang mereka dukung tidak memiliki afiliasi dengan kelompok teroris atau paham radikal.

Masyarakat dapat mengawasi partai politik yang mereka dukung, dan jika ditemukan ada tanda-tanda afiliasi dengan kelompok teroris atau paham radikal, masyarakat harus melaporkannya kepada pihak berwenang.

Selain itu, terdapat peran media dalam memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang partai politik, serta kelompok-kelompok teroris atau paham radikal yang berusaha masuk ke dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan, termasuk pihak berwenang, masyarakat, dan media, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa partai politik di Indonesia bebas dari kelompok teroris atau paham radikal, dan berazaskan pada prinsip-prinsip Pancasila untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

Meski Kontroversial, Xi Jinping Resmi Ditetapkan Jadi Presiden China 3 Periode!

, , , , 0

Presiden China Xi Jinping mencatatkan sejarah dengan mengamankan kekuasaannya sebagai presiden untuk periode ketiga. Xi Jinping ditetapkan menjadi presiden China untuk tiga periode berturut-turut merupakan keputusan yang kontroversial dan telah menuai kritik dari beberapa pihak. 

Komite Sentral Partai Komunis China menyatakan memilih Xi sebagai sekretaris jenderal hingga lima tahun mendatang, dan hal ini menegaskan kembali sistem one-man rule setelah beberapa dekade China menetapkan sistem berbagi kekuasaan di antara elit politiknya. 

Xi Jinping berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin tertinggi di China, berkat dirinya menerima 3.000 suara dari anggota Kongres Rakyat Nasional. Suara bulat ini pun semua miliki Xi Jinping karena memang tidak ada kandidat lainnya (aklamasi).

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai dengan tulus, atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada kami,” kata Xi kepada wartawan di Balai Besar Rakyat Beijing setelah pemungutan suara tertutup diumumkan.

Beberapa memandang bahwa keputusan ini akan menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berbahaya, sementara yang lain menyatakan bahwa keputusan ini dibuat untuk stabilitas politik di China dan memungkinkan negara tersebut untuk mempertahankan melanjutkan rencana jangka panjangnya dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Pada kepemimpinan periode ini, Partai Komunis China akan mengadakan perombakan besar-besaran yang mencakup reorganisasi badan-badan yang mengatur berbagai sektor mulaqi daei keuangan dan teknologi, bahkan keamanan nasional.

Namun, ketetapan ini juga bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena banyak pihak sudah mengantisipasi dan memprediksi lanjutnya kepemimpinan Xi Jinping. 

Selain itu, Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengucapkan selamat pada Xi Jinping, di mana Ia turut mendorong agar hubungan Indonesia-China terus dikembangkan demi kesejahteraan dan perdamaian kawasan dan stabilitas bersama. 

 

 

Kekuatan politik Xi Jinping

Dilansir dari CNBC, Seperti Indonesia, pada awalnya konstitusi China juga membatasi jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode yang masing-masing berlangsung selama lima tahun. Menurut NPR, hanya ada dua pemimpin sebelumnya, Hu Jianto dan Jiang Zemin, yang menjabat hingga periode kedua. Namun, setelah Xi Jinping memimpin China pada 14 Maret 2013, semua ini berubah.

Xi bukanlah politikus baru dalam dunia politik China. Sebelumnya, ia telah memiliki pengalaman yang cukup dalam perpolitikan China, termasuk pernah menjabat sebagai Gubernur Fujian pada 1999 dan kemudian menjadi pemimpin Politbiro pada 2007. Pengalaman tersebut membantu Xi mengumpulkan kekuatan politik yang sangat berguna ketika ia menjadi penguasa dan membuatnya dianggap sebagai seorang otokrat.

Menurut Reuters, sejak awal berkuasa, pemerintahan Xi sangat ketat mengontrol informasi dan media dari Barat, serta mengendalikan kehidupan politik dalam negeri. Ia juga melakukan tindakan keras terhadap lawan-lawan politiknya, termasuk memerangi korupsi dan menghukum ratusan ribu kader partai dan perwira militer. Meskipun demikian, tindakan ini membuat elektabilitas dan citra Xi sendiri semakin meningkat.

Setelah melakukan pembersihan, Xi kemudian menempatkan orang-orang kepercayaannya pada posisi kekosongan tersebut. Menurut Evan Osnos di New Yorker, kebijakan ini memungkinkan Xi untuk dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatan pribadinya dan mengukuhkan China sebagai negara adikuasa regional.

Selain itu, sesuai dengan aturan China, Xi memegang jabatan berlapis yang sangat penting, termasuk sebagai Presiden, Pemimpin Tertinggi, Sekjen Partai Komunis Cina (PKC), dan Ketua Komisi Militer Pusat. Kedudukannya sebagai Sekjen PKC sangat penting karena hal tersebut berarti ia memegang kendali atas rakyat China. Loyalitas kepada PKC sangat penting di China, baik bagi anggota partai maupun rakyat biasa. 

Untuk mempertahankan loyalitas tersebut, Xi berupaya menanamkan ajarannya hingga ke akar rumput dan memperkenalkan ideologi baru pada 2017, setahun sebelum periode pertamanya berakhir. Maka dari itu, tidak heran jika Xi mampu melakukan hal yang Ia inginkan, termasuk menjadi presiden seumur hidup.

On-Going Protest in Israel: Democracy at Risk?

, , , , 0

Democracy is more than just holding an election; it is also how the government can fulfil citizens’ rights and needs while maintaining the actualisation of checks and balances. 

Israel’s new far-right government recently announced plans to pass a judicial reform bill that triggered mass protest and received condemnation from Israeli society. It claims to be the biggest Israel protest in a couple of years, with hundreds of thousands of protestor coming to the street. 

Israel Prime Minister Netanyahu, currently accused of corruption, views the protest as a way to end democracy, as it prevents the public representatives from voting. Netanyahu added that the protestors contradict the values they are preserving as they also limit the rights of an elected representative to use their voice. Demonstration and the right to use voice are also part of democracy, and it goes hand in hand. Then, what makes the protest happen?

 

 

What are the amendments?

The Israeli government sets to vote on the amendment of Israel’s legal system, limiting the Supreme Court’s powers to rule against the legislature and the executive. 

The bill must pass three readings to become law, and the controversial set of bills has passed its first reading with 63 to 47 support, which Prime Minister Benjamin Netanyahu’s coalition government has 64 out of 120 seats in the member chamber.

The amendment proposal gives the Israel parliament, or the Knesset (the unicameral legislature of Israel), the power to overturn the Supreme Court’s decisions and to pass the legislation without judicial obstruction. This may happen if it has a simple majority of 61 votes out of the 120-seat Knesset. These powers are critical to threaten the distribution of power in democratic values, which expectedly will receive protests from the citizens.

Opinion polls show a majority want the reforms, but it then slowed to allow for dialogue with critics or shelved altogether. The proposal would become a threat to check and balance as the element of democracy as it undermines the Supreme Court’s authority to review the legality of Israel’s Basic Law, which functions as the country’s constitution. The amendment can also change how the Supreme Court justices are selected, giving politicians decisive powers in appointing judges. 

Some accuse Netanyahu’s nationalist allies’ plan to weaken the Supreme Court to establish more settlements on land the Palestinians seek for a state. The illegal settlements under international law are considered illegal under international laws.

Not only the citizen protesting, but the opposition lawmakers also disagreed and were thrown out of the meeting room at the first reading. “You will burn up the country,” Idan Roll of the centrist Yesh Atid party, before being ushered out.

Many criticise the proposed amendments for destroying Israel’s system of democratic checks and balances by weakening the court, empowering the executive’s authority, and endangering civil liberties and human rights. Even Israeli President Isaac Herzog appeared and warned that Israel was ‘on the verge of legal and social collapse”. He requested not to introduce the bill for its first reading.

 

 

 

A democratic or fascist country?

Democracy is built on legitimacy between the public and the government, and when the government seems to fail to fulfil the fundamental rights and needs of the people, they tend to take the street. Noting that the protest in Israel is happening in a big wave, it reflects some significant opposition from the public to the proposed amendment. 

As a democratic country, Israel should remain favourable to civil liberties safeguards. Although this is not the first time the people want Netanyahu to step down, the spillover effect and the tip points of people’s concern may challenge the government’s stability and support.

What happened in Israel also reflects a significant challenge for domestic law amendments and social cohesion. Misuse of power could harm the country’s political stability and may result in destructive social cohesion. One thing that is undoubtedly needed is to lessen the tension in the country. Dialogue between the public, government and other political parties are required to bridge communication and build a shared understanding of what the people want and need. 

3 Poin Menarik dari Debat Sengit Macron dan Le Pen untuk Capres Prancis

, , , , 0

Prancis baru saja mengadakan debat untuk pemilu calon presiden putaran kedua antara Emmanuel Macron dan Marine Le Pen. Kedua calon pemimpin mendebatkan isu domestik hingga global, termasuk di antaranya isu biaya hidup, Rusia, perubahan iklim, hingga imigrasi. Debat kedua politisi ini penting untuk membujuk pemilih bimbang, terutama dari kiri, sebelum pemungutan suara putaran kedua hari Minggu nanti.

Sebelumnya, survei dari OpinionWay-Kea Partners for Les Echos menilai hanya ada 14 persen pemilih yang menunggu debat capres dan akan berpengaruh pada pemilihannya nanti. Sedangkan, hanya ada sekitar 12 persen pemilih yang berpikir apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya nanti.

 

Berikut adalah beberapa sorotan dari apa yang disampaikan kedua kandidat:

  1. Macron tuding Le Pen sebagai antek-antek Vladimir Putin

Meski kedua kandidat sama-sama mengecam agresi militer Rusia di Ukraina, namun Macron menyatakan Partai Nasional Le Pen pernah meminjam dana besar dari bank Rusia di tahun 2017. Macron menilai Le Pen bergantung pada Rusia dan Putin. Namun, Le Pen menjawab bahwa bank Prancis menolak memberikannya pinjaman, sehingga sebagai seorang yang “bebas,” dia memilih pihak lain.

  1. Kemungkinan “perang sipil” karena larangan hijab

Kebijakan larangan hijab untuk Muslim dari Le Pen juga dikomentari oleh Macron. Macron menilai kebijakan tersebut sebagai pembatasan hak umum dan bertentangan dengan konstitusi Prancis. Bahkan, Macron menyatakan kebijakan tersebut mampu mendorong terjadinya perang sipil. Di sisi lain, Le Pen menegaskan dirinya menilai hijab sebagai bagian dari orang Islam radikalisme, namun bukan berarti dia melawan Islam.

  1. Perbedaan pandangan terkait Uni Eropa

Macron menuding Le Pen ingin Prancis keluar dari Uni Eropa, namun Le Pen menolak argumen tersebut. Le Pen menegaskan dirinya hanya ingin Dewan Eropa untuk menghormati negara berdaulat. “Saya ingin mengubah Uni Eropa, bukan meninggalkannya,” tegas Le Pen. Namun, Macron juga menambahkan bahwa kebijakan Le Pen akan melanggar dan bertentangan dengan hukum dan prinsip di Uni Eropa, terlebih Le Pen tidak bisa mengubah Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara hanya untuk Prancis saja. Macron menilai tindakan dan gagasan tersebut hanya akan semakin memundurkan Prancis.

 

Debat capres dinilai kurang ‘menarik’

Berbagai komentar bermunculan terkait jalannya debat capres Prancis. Dilansir dari AlJazeera, Le Pen dinilai tidak lantang dalam menyuarakan pandangannya, padahal biasanya dia seorang orator yang kuat. Disinyalir, Le Pen ingin membentuk gambaran dirinya yang lebh lembut untuk menurunkan pandangan “ekstremis” yang lekat darinya. Di sisi lain, Macron dinilai lebih santai dan ingin mengurangi pandangan masyaarakat atas dirinya yang dikatakan arogan.

Debat dinilai kurang menarik karena kedua kandidat hanya menyanggah pernyataan rivalnya tanpa ada tanggapan yang “tepat sasaran.” Namun, pasca debat, survei dari BFM TV channel menunjukkan terdapat 59 persen dari penonton menilai Macron lebih meyakinkan dari pada Le Pen. Namun, persentase ini tidak cukup menunjukkan bahwa mereka akan berencana memilih Macron nanti.

Swedia Kisruh Buntut Pembakaran Alquran

, , , , 0

Empat puluh orang terluka dikarenakan kerusuhan yang terjadi di wilayah selatan Swedia pada libur Paskah kemarin. Kekerasan meluas di wilayah selatan kota Malmo pada hari Sabtu, dan terus berlanjut hingga hari Minggu waktu setempat.

Dilansir dari CNN, kerusuhan antara dua kubu pendemo yakni pro Stram Kurs dan anti Stram Kurs terjadi sebagai respons atas aksi pembakaran Alquran yang diusung kelompok sayap kanan dan anti-Islam Denmark Partai Stram Kurs. Dua kubu bentrok di pusat kora Orebro, lalu juga di beberapa wilayah lain di Swedia.

Partai Stram Kurs dibentuk tahun 2017 lalu dengan pandangan anti-imigran dan anti-Islam. Rasmus Paludan, pemimpin partai Stram Kurs (Garis Keras) Sayap Kanan Denmark, sebelumnya melakukan pembakaran Alquran.

Juru bicara kepolisian setempat menyatakan sedikitnya 26 anggota kepolisian dan 14 warga terluka. Polisi juga sudah menangkap sekitar 40 masyarakat, termasuk di antaranya empat anak di bawah umur.

Kepolisian menilai masyarakat yang ditangkap akan semakin banyak karena diperkirakan gerakan yang dimulai dari wilayah Linkoping dan Norrkoping tersebut diikuti 200 orang. Terlebih, diyakini jaringan anggota kriminal turut terlibat dalam kerusuhan.

 

Paludan sebagai provokator

Rasmus Paludan merupakan seorang politisi yang pada 2019 lalu mengikuti pemilu di Denmark, namun hanya mendapat dukungan suara sebesar 1.8 persen. Kecilnya angka dukungan menggagalkan Paludan dalam mendapar kursi kekuasaan. Paludan dikenal sebagai seorang yang berpandangan rasis, di mana pada tahun 2020 lalu Ia dipenjara karena berbagai pelanggaran termasuk kasus rasisme.

merencanakan dan memprovokasi demonstrasi anti Islam, di mana Ia mengunggah gambar dirinya dengan sebuah Quran yang sudah terbakar. Paludan menyatakan dirinya akan membakar lebih banyak lagi Alquran.

Namun Paludan tidak menampakkan dirinya dalam aksi pembakaran Quran yang dilakukan oleh anggota kelompoknya. Paluda beralasan Ia membatalkan gerakan karena otoritas Swedia sudah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak memiliki kemampuan dalam melindungi diri mereka sendiri.

 

Dikecam domestik dan internasional

Menteri Kehakiman Swedia, Morgan Johansson, menyatakan Paludan sebagai “ekstremis sayap kanan bodoh yang tujuannya hanya untuk membuat kekerasan dan perpecahan.” Namun, Johansson juga menyatakan Swedia merupakan negara demokrasi, di mana dalam demokrasi bahkan seorang yang bodoh pun memiliki kebebasan berpendapat.”

Negara-negara Arab seperti Arab Saudi mengencam aksi pembakaran Quran dan menyatakan tindakan tersebut sebagai provokasi untuk muslim di Swedia. Arab Saudi menekankan pentingnya upaya bersama untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi, menolak kebencian, ekstremisme dan pengucilan, dan mencegah penyalahgunaan semua agama.

Iran turut mengecam aksi tersebut dan menilai insiden pembakaran Quran dapat mencederai hubungan Swedia dengan negara Muslim di dunia. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga turut mengecam aksi penistaan Quran. Indonesia menilai tindakan tersebut melecehkan satu kelompok, dan meminta seluruh WNI dan diaspora Indonesia di Swedia tidak terpancing.

Load More