Menu

Diplomasi

Bahas Isu Ukraina, Presiden Biden dan Putin Berbincang Via Telepon

, , , , , , , , 1

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dijadwalkan untuk berdialog pada Kamis mendatang. Pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa perbincangan melalui telepon akan dimulai pukul 15:30 waktu setempat. Perbincangan ini akan membahas berbagai topik, terutama peningkatan kapabilitas militer Rusia di perbatasan Ukraina. Perbincangan ini akan menjadi perbincangan langsung kedua negara di bulan Desember ini untuk membahas isu keamanan di Ukraina.

Presiden Putin menambah ribuan tentaranya dekat perbatasan dengan Ukraina dalam beberapa bulan ke belakang. Namun, Russia terus mengelak berencana menyerang Ukraina dan menilai pihaknya memiliki hak untuk memindahkan atau menambahkan tentara di wilayah kedaulatan Rusia sendiri.

Rusia menekankan keinginannya untuk adanya garansi secara resmi bahwa NATO tidak akan memperluas kekuatannya di wilayah Timur Eropa. Rusia juga menginginkan agar tidak akan adanya senjata bersifat ofensif yang didirikan atau dipasang di Ukraina atau wilayah perbatasan lainnya.

Pejabat resmi AS melaporkan bahwa meskipun terdapat isu Rusia akan menarik sekitar 10.000 pasukannya, namun tidak ada bukti kuat yang mendukung hal tersebut. 

Presiden Putin yang menginisiasi perbincangan dengan AS. Di sisi lain, AS juga menerima karena percaya “saat berhadapan dengan Rusia, maka tidak ada pilihan lain selain dialog langsung antar pemimpin.”

“Ketika Presiden Biden setuju untuk berbicara dengan Presiden Putin, Presiden Putin menjawab, Iya, mari bicara. Lalu ketika Presiden Putin menyatakan Ia tertarik untuk melakukan panggilan telepon, Presiden Biden menyatakan Iya,” kata seorang pejabat AS.

Presiden Biden juga kemungkinan besar akan berbincang dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. AS dengan tegas mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina. Sebuah pesawat militer mata-mata bernama JSTARS sudah beroperasi di wilayah udara Ukraina pada awal minggu ini.

AS terus bekerja sama dengan aliansinya mengenai isu Ukraina

Pemerintahan Biden secara berkelanjutan melakukan diplomasi dengan aliansinya Eropa dan rekan lainnya. Termasuk di dalamnya berkonsultasi dan berkoodinasi mengenai pendekatan bersama dalam merespons kekuatan militer Rusia di perbatasan Ukraina. 

Presiden Biden melakukan dialog dengan The North Atlantic Treaty Organization (NATO), the European Union (EU), and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Biden juga melakukan konsultasi secara bilateral dengan negara Eropa Timur serta the Bucharest Nine.

Bucharest Nine (B9) merujuk pada sembilan negara Eropa dari Timur Eropa yakni Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Polandia, Romania, Bulgaria, Latvia, Lithuania, dan Slovakia. 

Biden juga berencana untuk melakukan perbincangan bilateral antara AS-Rusia pada tanggal 10 Januari nanti. Biden menganggap penting kerja sama dengan aliansinya dan memprioritaskan diplomasi dengan semua pihak. Namun, AS juga tetap memiliki rencana untuk memberikan respons tegas seperti sanksi jika Rusia terus berencana menginvasi Ukraina.

Resolusi Gencatan Senjata Untuk Olimpiade Musim Dingin 2022 Di China

, , , , , , , , 1

Pemerintahan Biden mengumumkan bahwa tidak ada pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan menghadiri Olimpiade Beijing 2022 sebagai bentuk boikot diplomatik terhadap China. Alasan Pejabat pemerintah AS didasari karena kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Xinjiang, China. Padahal sebelumnya Presiden AS dan  China telah bertemu secara virtual untuk merencanakan persaingan sehat diantara keduanya.

Biden mengatakan kepada wartawan bulan lalu bahwa dia sedang mempertimbangkan boikot diplomatik ketika anggota parlemen Demokrat dan Republik memprotes pelanggaran HAM di China. Bentuk boikot yang dilakukan bukan merupakan boikot penuh mengingat nasib para atlet AS yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan. Tindakan ini bukanlah yang pertama, tahun 1980, AS pernah memboikot penuh Olimpiade Musim Panas di Rusia. Tujuannya adalah untuk memprotes tindakan Moskow terhadap Afghanistan. Beberapa politisi AS mengatakan mereka percaya bahwa boikot diplomatik tidak cukup. Senator Tom Cotton, seorang Republikan dari Arkansas, menyebut boikot diplomatik sebagai langkah yang “setengah-setengah” dan berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memilih untuk “memboikot sepenuhnya” olimpiade itu.

Gencatan senjata tidak hanya ditolak oleh Amerika Serikat

Setidaknya 19 negara besar telah memutuskan untuk tidak menandatangani gencatan senjata olimpiade dengan China. India, Inggris, Jepang, bahkan Turki termasuk di antara beberapa negara lain yang menolak menandatangani ‘Gencatan Senjata Olimpiade’ dengan China. Gencatan Senjata Olimpiade ini sendiri merupakan tradisi kuno yang dimaksudkan untuk menghentikan permusuhan di antara pihak-pihak yang bertikai untuk memastikan kelancaran permainan. Terkait hal ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC), mendapat banyak kritik karena menutup mata terhadap kejadian ini dan seharusnya kejuaraan olahraga berada di “luar politik.” Sampai saat ini, baru Presiden Rusia Vladimir Putin yang menerima undangan Olimpiade China.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa “AS harus berhenti mempolitisasi olahraga dan mencabut ‘boikot diplomatik’ agar tidak memengaruhi dialog dan kerja sama China-AS di bidang-bidang penting,”. Pada 2 Desember 2022, PBB mengadopsi resolusi “Membangun dunia yang damai dan lebih baik melalui olahraga dan cita-cita Olimpiade”. Resolusi ini diadopsi bersama-sama oleh 173 negara anggota yang menyerukan ketaatan Gencatan Senjata Olimpiade untuk Olimpiade dan Paralimpiade. Gencatan senjata ini akan dimulai pada 4 Februari 2022, hingga tujuh hari setelah berakhirnya Paralimpiade.

Resolusi gencatan senjata untuk olimpiade ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama di antara negara anggota untuk secara kolektif menerapkan nilai-nilai Gencatan Senjata Olimpiade di seluruh dunia, dan menekankan peran penting Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Lewat resolusi ini, PBB juga mengharapkan bahwa Olimpiade Beijing 2022 akan menjadi kesempatan yang berarti untuk memanfaatkan kekuatan olahraga. PBB mengharapkan tumbuhnya suasana perdamaian, pembangunan, ketahanan, toleransi dan pengertian dari pertandingan olahraga.

Vladimir Putin Ucapkan Selamat untuk Peringatan 1 Abad Partai Komunis China

, , , , 0

Beberapa waktu lalu, Rusia dan China bertemu secara daring untuk memperpanjangTreaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation atau Perjanjian  antar Tetangga  dan  Kerja  sama  yang  Bersahabat yang sudah dimulai sejak 2001 lalu. Sebelumnya, kedua kepala negara menandatangani dan mengadopsi perjanjian ini pada tahun 1992 ke 2000 untuk mengembangkan hubungan bilateral kedua negara.

 

Perjanjian  antar Tetangga  dan  Kerja  sama  yang  Bersahabat ini bertujuan mempromosikan dan mendukung rezim internasional berdasarkan hukum, norma, dan prinsip internasional yang adil guna pencapaian keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Asia dan dunia.

 

Kerja sama strategi antar kedua negara Rusia dan China didasari oleh prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dihormati kedua negara, seperti menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara, non agresi, non intervensi politik masing-masing negara, kesetaraan, dan penciptaan perdamaian.

 

Pada peringatan dua dekade Perjanjian ini, Rusia dan China sama-sama menyadari pentingnya pengembangan hubungan kedua negara yang baik dan sehat, serta berjangka panjang.

 

Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping menyatakan “Konsep dari hubungan baik yang sudah dibangun melalui perjanjian ini menjadi asar kepentingan kedua negara dalam mempromosikan perdamaian dan pembangunan, termasuk pengembangan hubungan internasional yang baru di masa yang akan datang.”

 

Kerja sama keamanan Rusia – China

 

Hubungan “stabil, kuat, dan dewasa” antara Rusia dan China ini terus berkembang hampir di semua aspek terutama keamanan, di mana kedua negara juga menyepakati kerja sama teknologi militer di ruang angkasa untuk menyusul pengembangan program ruang angkasa Amerika Serikat. Pengembangan teknologi ruang angkasa Rusia ini banyak mengalami kendala terutama secara finansial karena Amerika Serikat membatasi dan melayangkan sanksi ekonomi pada Rusia.

 

China lalu muncul sebagai salah satu penantang ruang angkasa antar negara ini kemudian mampu mengirimkan astronot pertamanya tahun 2003 lalu, namun seakan diisolasi oleh Barat karena khawatir spionase. China dan Rusi terus mengembangkan kerja sama, di mana Rusia juga membutuhkan China untuk melakukan pengembangan ruang angkasa yang tersendat secara finansial yang bisa dibantu oleh China. Rusia-China setuju bekerja sama untuk misi robotik ke asteroid bernama Kamo’oalewa tahun 2024 nanti.

Putin Berikan Pesan Hangat pada Xi Jinping

 

Vladimir Putin menyampaikan selamatnya pada Xi Jinping sebagai Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Komite Partai Komunis China atas peringatan 100 tahun Partai tersebut. Putih menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan XI Jinping, terdapat berbagai pencapaian pengembangan sosial ekonomi dan peran penting dalam perpolitikan global.

 

Putin mengaku puas atas pengembangan kerja sama kedua negara dan menyatakan akan siap untuk terus memperkuat hubungan kerjasama strategis ini dengan tetap menghormati batasan kedaulatan dan teritorial masing-masing negara.

 

Kedua negara juga menekankan akan bekerja sama dalam menolak stigmatisasi dan politisasi pandemi Covid-19, termasuk meneliti jejak awal virus berada. Kerja sama lain seperti vaksin, ekonomi perdagangan, dan sinergi antara Belt and Road Initiative dan the Eurasian Economic Union juga akan terus dikembangkan.

 

Pertemuan ini menjadi salah satu upaya kedua negara untuk terus memelihara dan menjalin hubungan baik guna mengatasi berbagai permasalahan domestik masing-masing negara dan tujuan strategis tingkat globalnya.

Diplomasi “Wolf-Warrior”: Topeng Baru China?

, , , , , , , , , 0

 

China cukup terkenal dengan diplomatnya yang tegas dan keras dalam menyampaikan pandangan politik maupun kritik yang dilontarkan global pada China, terutama dari negara-negara Barat. Hal ini dikarenakan adanya sentimen dari masyarakat China pada Barat karena dianggap selalu membesar-besarkan atau melakukan propaganda citra buruk China di media global. Terutama dengan meningkatnya kembali isu pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, penyudutan terhadap China terkait dengan sumber virus Corona, dan berbagai tindakan agresivitas militer dan politik China yang membuat tensi politik China dengan Barat lebih sensitif. Tentu banyak diplomat China di luar negeri yang membela dan melindungi negaranya, bahkan mempromosikan teori-teori konspirasi dan menghina diplomat atau negara asing lainnya sebagai respon balasan.[1] Namun, Presiden China Xi Jinping baru-baru ini meminta para diplomatnya untuk membantu dalam membangun citra China yang “dapat diandalkan, dikagumi, dan dihormati” pada global.[2] Lalu, apakah China memutuskan menjadi lebih “pasif” dalam diplomasinya?

 

Diplomasi “Wolf-Warrior” China: Kombinasi Nilai China?

Penggunaan kata Wolf-Warrior diambil dari sebuah film aksi nasionalis heroik China yang bercerita tentang pahlawan yang melindungi nilai dan integritas China, serta menyelamatkan Afrika dari “barbarisme” Barat.[3] Wolf-Warrior pada hal ini merujuk pada praktik diplomasi yang ofensif dan agresif dalam melindungi nilai dan pencapaian kepentingan nasionalnya, baik dalam isu politik, ekonomi, maupun keamanan. Diplomat-diplomat China yang dikirimkan oleh Xi Jinping ini tidak sedikit yang disebut wolf-warrior karena menggunakan kata verbal yang “tegas” yang dianggap sebagai upaya pertahanan hak, nilai, dan kepentingan China, namun tidak sedikit juga negara lain yang menilai hal tersebut buruk. Metode ini berbeda dari strategi “tenang” saat kepemimpinan Deng Xiaoping dengan nilainya yakni “sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktu yang tepat” yang digunakan dalam dinamika perpolitikan global sambil menguatkan kekuatan domestik.[4] Strategi ini dilakukan mengingat pada masa tersebut, kekuatan China belum sekuat dan seberpengaruh sekarang, sehingga diplomasi China lebih pasif dan seakan hanya diam sembari memformulasikan upaya mencapai kepentingannya.

 

Namun, metode dalam wolf-warrior ini cukup mirip dengan strategi pendahulunya yakni Mao Zedong yang lebih tegas dalam politik internasional dengan nilainya “jika ingin mencapai sesuatu, perlu dilakukan dengan melawan musuh dari belakang.”[5] Wolf-warrior sendiri sudah diterapkan oleh diplomat pertama China yakni Zhou Enlai yang mengadopsi pendekatan ini untuk melindungi martabat China dan tidak mengulang masa lalu China. Kombinasi dari pemikiran-pemikiran ini yang selanjutnya digunakan oleh Xi Jinping dalam memimpin China dan memformulasikan kebijakan domestik serta luar negerinya. Hal ini penting sebagai pengimplementasian dan refleksi nilai pendahulu dan masyarakat China. Sekaligus, dikarenakan pemikiran ini, metode itu pula yang digunakan para diplomat China dalam membalas “serangan tersebut dengan pidato yang keras, terutama melalui cuitan dan unggahan di internet. Menariknya, investigasi memperlihatkan peningkatan kekuatan digital China yang salah satunya digunakan untuk memuat akun-akun palsu yang mencuit ulang unggahan tersebut ke seluruh dunia sebagai bentuk propaganda China untuk melindungi pandangannya pada masyarakat global.[6] Tindakan ini menunjukkan China menggunakan media sosial yang lingkupnya global sebagai salah satu taktik wolf warrior China dalam melindungi nilai-nilai China. Dengan kekuatan dan pengaruh China yang cukup besar sekarang, China jadi lebih berani dalam perpolitikan luar negerinya. Hal ini menunjukkan perubahan kekuatan negara dan pengaruhnya akan berpengaruh juga pada pendekatan yang digunakan.

 

Pernyataan Xi Jinping dalam diplomasi wolf-warrior

Berdasarkan definisinya, diplomasi diartikan sebagai praktik negosiasi dan dialog untuk mempromosikan hubungan damai antar negara dan aktor asing lain demi mencapai kesepakatan dan melindungi kepentingan domestik sekaligus internasionalnya.[7] Dalam hal ini, diplomasi “tegas” wolf-warrior ini menjadi alat China untuk mencapai ambisi internasionalnya sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan politik paling berpengaruh secara global, sekaligus menjaga legitimasi domestiknya, baik pada partai dan masyarakat China. Diplomasi wolf-warrior China yang sudah dilakukan sejak lama ini mulai mengalami pertentangan, baik dari lingkup internasional terutama dari Barat, maupun dari domestik. Salah satunya adalah protes dari Australia yang muncul setelah seorang diplomat China mengunggah cuitan mengenai keterlibatan “berdarah” Australia di Afghanistan, di mana Australia menuntut permintaan maaf dari China, namun China enggan melakukannya.[8] Cuitan sensitif ini mungkin tampak biasa saja, namun jika diteruskan bisa berpotensi melukai hubungan politik dengan negara lain dengan China, padahal China tahu membutuhkan hal tersebut untuk perbaikan hubungan dan citranya. Meskipun banyak masyarakat China yang setuju dengan ketegasan China dalam menghadapi Barat, namun pertentangan dari domestik juga cukup tinggi, di mana banyak yang menilai ketegasan China dalam politik internasional tetap dibutuhkan dan dilarang menjadi “lemah dan inkompeten” dalam pendekatannya.[9] Hal ini membuktikan, Xi Jinping masih perlu menyeimbangkan pendekatan diplomasinya antara kepentingan di internasional dan domestiknya.

Pernyataan Xi Jinping untuk “memperbaiki citra” China di global melalui para diplomatnya ini bukan tanpa alasan karena untuk menjaga market ekonominya, China menyadari pentingnya kerja sama dan hubungan baik global. Namun, bukan juga berarti China akan langsung menjadi pasif pada dunia internasional dan berubah dalam semalam. Hal ini dikarenakan keputusan perbaikan citra ini sekaligus dijadikan instrumen China untuk melakukan klasifikasi “teman” dan “musuh” bagi perpolitikan China. Tahapan ini dilakukan demi memutuskan negara yang bisa dikompromikan untuk pencapaian kepentingan ekonomi yakni pasar China, politik yakni pengaruh dan ambisi hegemoni regional China, dan pengembangan hubungan militer keamanan China dengan memodifikasi pendekatan politik Xi Jinping. Lebih lagi, upaya “perbaikan citra” ini juga tidak akan terlalu banyak berpengaruh karena masyarakat global terutama di Amerika Serikat menunjukkan sebanyak 67 persen masyarakatnya berpandangan negatif pada China, bahkan melihat sebagai musuh dan kompetitor dikarenakan berbagai isu kemanusiaan, Covid-19, dan ekonomi perdagangan.

 

 

 

 

 

 

[1] AFP, (2021), Furious patriots: China’s ‘wolf warrior’ diplomacy makeover backfires, Free Malaysia Today, https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2021/06/27/furious-patriots-chinas-wolf-warrior-diplomacy-makeover-backfires/

[2] Ibid.,

[3] Hon-min Yau dan Bheki Mthiza Patrick Dlamini, (2021), Wolf Worries, Strategic Vision vol. 9, no. 46, https://en.csstw.org/upload/files/SV46-Wolf%20Worries.pdf

[4] Zainab Yasin, (2021), China’s Wolf Warrior Diplomacy: Major Change Drivers of its Policy, Modern Diplomacy, https://moderndiplomacy.eu/2021/06/26/chinas-wolf-warrior-diplomacy-major-change-drivers-of-its-policy/

[5] Ibid.,

[6] Josep Brouwer, (2021), IS XI RE-THINKING “WOLF WARRIOR” DIPLOMACY?, China Digital Times, https://chinadigitaltimes.net/2021/06/is-xi-re-thinking-wolf-warrior-diplomacy/

 

[7] Noe Cornago, (2008), Diplomacy, University of the Basque Country,  Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (pp.574-580), https://www.researchgate.net/publication/286221540_Diplomacy

[8] Daniel Hurst dan Helen Davidson, (2020), China rejects Australian PM’s call to apologise for ‘repugnant’ tweet, The Guardian, https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/30/australia-china-pm-scott-morrison-demands-apology-fake-chinese-tweet-adf-soldier

[9] AFP, Op.cit.

Pertemuan antara Menlu Mesir dan Menlu Israel Membahas Gencatan Senjata dan Perdamaian di Gaza

, , , 0

Menteri luar negeri Mesir Sameh Shoukry bertemu dengan Menteri luar negeri Israel Gabi Ashkenazi yang tiba di kairo pada hari minggu (30/5). Kedutaan besar Israel di Kairo menyatakan bahwa Ini merupakan kunjungan publik pertama oleh seorang Menlu Israel sejak tahun 2008. Adapun tujuan pertemuan ini dilakukan sebagai perwujudan upaya Mesir membantu menengahi konflik yang terjadi sejak 21 Mei yang merupakan pertempuran terburuk dalam beberapa tahun antara Israel dan Hamas.

Dalam pertemuan tingkat tinggi Mesir dan Israel ini, membahas upaya memperkuat gencatan senjata yang rapuh antara kelompok militan Hamas dan Israel serta membangun kembali jalur Gaza pasca perang 11 hari yang menghancurkan sebagian besar wilayah itu. Mesir menegaskan kembali seruannya untuk menciptakan suasana yang tepat guna menghidupkan kembali pembicaraan antara Israel dan Palestina dengan tujuan mencapai solusi bagi kedua negara. Selain itu Menlu Mesir Sameh Shoukry menegaskan bahwa perlunya mempertimbangkan kepekaan khusus terkait dengan Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa dan semua situs suci Islam dan Kristen.

Dalam tweet setelah pertemuan itu, Menlu Israel Gabi Ashkenazi menyebut Mesir sebagai sekutu regional penting yang berkomitmen untuk perdamaian dikawasan itu. Ashkenazi menambahkan bahwa semua perlu bertindak untuk mencegah penguatan elemen ekstirmis yang mengancam stabilitas regional, dan untuk memastikan pemulangan orang hilang dan tahanan yang di tahan oleh Hamas.

Sementara itu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengirimkan kepala intelijen Mesir Abbas Kamel ke Tel Aviv untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya. Netanyahu dalam pertemuan dengan utusan Mesir tersebut mengatakn bahwa pertemuan yang dilakukan untuk menyelesaikan isu permasalahan keamanan wilayah dan mengupayakan pengembalian dua warga sipil Israel dan sisa-sisa dua tentara yang ditahan selama bertahun-tahun di Gaza oleh Hamas yang menolak untuk menyerahkannya.

Selain pertemuan dengan PM Israel, Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Rammalah sebelum melakukan pembicaraan dengan pemimpin Hamas. Dalam pertemuan ini Kamel menyampaikan pesan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi yang menyatakan dukungan Mesir kepada Palestina.

Adapun upaya Mesir untuk menengahi dan mengamankan gencatan senjata antara pihak yang bersengketa ini telah mendorongnya menjadi sorotan diplomatic dunia, selain itu mendorong kembali keterlibatan tingkat atas dari Washington dan membayangi langkah-langkah beberapa negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.