Menu

Demonstrasi

Polisi anti huru hara Kosovo bersama dengan polisi militer KFOR (Misi Militer Internasional untuk Kosovo), mengamankan akses ke gedung kota di Zvecan ketika warga Serbia Kosovo berkumpul di luar gedung setelah polisi membantu melantik walikota etnis Albania setelah pemilihan yang kontroversial, pada 29 Mei 2023. (Foto oleh Erkin Keci/Anadolu Agency via Getty Images)

NATO Mendesak Kosovo Untuk Meredakan Ketegangan Dengan Serbia Setelah Bentrokan Terjadi

, , , , , , , 0

Sekretaris jenderal NATO, Jens Stoltenberg telah meminta Kosovo untuk meredakan ketegangan dengan Serbia, dua hari setelah bentrokan antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang walikota Albania yang menjabat di wilayah etnis Serbia.

“Pristina (ibu kota Kosovo) harus mengurangi eskalasi & tidak mengambil langkah sepihak dan mendestabilisasi,” kata Stoltenberg dalam sebuah tweet pada hari Minggu, 28 Mei 2023. Stoltenberg itu mengatakan dia telah berbicara dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell tentang Kosovo. Dia menambahkan bahwa Kosovo dan Serbia harus terlibat dalam dialog yang dipimpin UE.

Masyarakat Serbia yang merupakan mayoritas penduduk di wilayah utara Kosovo tidak menerima deklarasi kemerdekaannya dari Serbia tahun 2008 dan masih menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka lebih dari dua dekade setelah perang berakhir pada tahun 1999. Pada hari Jumat, sekelompok kecil etnis Serbia di Kosovo utara bentrok dengan polisi ketika mencoba memblokir pintu masuk gedung kota untuk mencegah masuknya pejabat yang baru terpilih.

Polisi menembakkan gas air mata dan beberapa mobil terbakar akibat bentrok itu. Tiga dari empat walikota dikawal untuk ke kantor mereka masing-masing oleh polisi yang dilempari batu dan ditanggapi dengan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Setelah kerusuhan terbaru, Presiden Serbia, Aleksandar Vucic memerintahkan tentara untuk ditempatkan dalam siaga tinggi dan “mulai bergerak” menuju perbatasan dengan Kosovo.

Pada 27 Mei pagi, Vucic memimpin rapat Dewan Keamanan Nasional, yang mengadopsi rencana “kegiatan keamanan … yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Serbia”, kata kantor presiden Serbia dalam sebuah pernyataan. Kepresidenan Serbia menambahkan bahwa “angkatan bersenjata Serbia tetap dalam keadaan siaga maksimum sampai pemberitahuan lebih lanjut,” dilansir dari Al Jazeera.

Pernyataan bersama dari kedutaan besar Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, dan Jerman yang dikenal dengan negara-negara Quint serta kantor UE di Pristina memperingatkan Kosovo terhadap tindakan lain apa pun untuk memaksa akses ke gedung kotamadya. “Kami memperingatkan semua pihak terhadap ancaman atau tindakan lain yang dapat berdampak pada lingkungan yang aman dan terjamin, termasuk kebebasan bergerak, dan yang dapat mengobarkan ketegangan atau mendorong konflik,” kata perwakilan Quint dan Uni Eropa.

“Tindakan sepihak baru akan berdampak negatif pada hubungan dengan negara-negara Quint dan UE,” dilansir dari Al Jazeera. AS, Inggris, dan UE adalah pendukung utama Kosovo karena negara tersebut masih belum menjadi anggota PBB karena keberatan dari Serbia, Rusia, China, dan lainnya.

Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah berbaris di jalan-jalan ibu kota Kenya, Nairobi. Mereka menentang meningkatnya biaya hidup.

Penangguhan Protes Anti-Pemerintah di Kenya Setelah Bentrok Berdarah

, , , , , , 0

Pemimpin oposisi Kenya, Raila Odinga, mengumumkan penangguhan aksi protes anti-pemerintah setelah beberapa hari terjadi bentrokan dan kekerasan antara para pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Dalam sebuah pernyataan pada Senin (3/4), Odinga mengatakan bahwa ia memutuskan untuk menangguhkan protes “untuk kepentingan perdamaian” dan memberikan kesempatan bagi pemerintah yakni Presiden William Ruto untuk menangani masalah yang menjadi kekhawatiran oposisi.

Protes yang dimulai pada pekan lalu dipicu oleh partai Odinga, National Super Alliance (NASA), yang menuntut reformasi pemilu dan pemilihan presiden baru. Selain itu, ribuan masyarakat juga memprotes kenaikan harga bahan pokok dan tuntutan reformasi pemilihan serta pengusutan dugaan kecurangan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan tahun lalu. Namun, tindakan kekerasan selama demonstrasi berujung pada korban jiwa dan luka-luka yang tidak dapat dihindari.

Dilansir dari VoA, demonstrasi tersebut dengan cepat berubah menjadi kekerasan, dengan polisi menggunakan gas air mata, meriam air, dan amunisi tajam untuk membubarkan pengunjuk rasa. Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam bentrokan tersebut.

Pemerintah menuduh oposisi menghasut kekerasan dan telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentoleransi adanya kerusuhan lebih lanjut.

Odinga, yang telah memperdebatkan hasil pemilihan presiden tahun 2022, mendukung aksi protes damai dan menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilihan tersebut.

Penangguhan aksi protes terjadi setelah beberapa organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika, meminta ketenangan dan dialog antara pemerintah dan oposisi.

Odinga mengatakan bahwa ia tetap berkomitmen untuk perjuangan demokrasi dan menginginkan reformasi pemilihan di Kenya. Ia menekankan penangguhan aksi protes ini hanya sementara. Ia meminta para pendukungnya untuk tetap waspada dan terus mendorong perubahan melalui cara yang damai.

Di sisi lain, Presiden Ruto menyatakan akan mendorong reformasi bipartisan untuk komisi pemilihan.

.

Protes Massal Meletus di di Seluruh Israel setelah PM Israel memecat Menhan Israel

, , , , 0

Protes massal meletus di seluruh Israel pada Minggu (26/03)  malam dan hingga Senin (27/03) dini hari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Minggu malam, kata kantornya, sehari setelah anggota partai Likud tersebut menyerukan untuk menghentikan sementara legislasi perombakan peradilan pemerintah.

Dalam sebuah pernyataan singkat, Kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa PM Netanyahu telah memutuskan untuk memindahkan Gallant dari jabatannya. Tidak jelas posisi apa yang akan diberikan kepadanya, jika ada, namun ia akan tetap menjadi anggota Knesset. Kemungkinan penggantinya adalah Menteri Pertanian Avi Dichter. Menanggapi pemecatannya, Gallant mencuit, “Keamanan Negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya,” sementara pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan bahwa langkah tersebut membuktikan bahwa Netanyahu adalah “bahaya” bagi Israel.

Ketika berita tentang pemecatan Gallant menyebar pada Minggu malam sekitar pukul 22.00, sambil mengibarkan bendera Israel, ribuan demonstran turun ke jalan menuju jalan Kaplan, tempat protes mingguan dan kemudian turun untuk memblokir jalan raya utama Ayalon dari kedua sisi. Di jalan raya, para pengunjuk rasa melompat dan menari, meneriakkan “kami tidak takut!” dan yang berada di Tel Aviv mulai berjalan meneriakkan “Bibi pulanglah,” dan “Demokrasi atau pemberontakan!”. Konsentrasi massa secara besar-besaran terletak  di Tel Aviv, Yerusalem, Haifa dan Beersheba dan dalam jumlah yang lebih kecil di beberapa daerah di seluruh negeri.

Demonstrasi nasional, di mana para pengunjuk rasa memblokir jalan raya utama di Tel Aviv, menyalakan api unggun dan dihantam oleh meriam air di luar Kediaman PM  Netanyahu di Yerusalem, menutup hari pertama dari serangkaian demonstrasi yang direncanakan akan berlangsuyng selama sepekan terhadap pemerintah.

Komisaris Polisi Israel Kobi Shabtai mengadakan rapat untuk membahas situasi demonstrasi dengan para petinggi kepolisian lainnya untuk membahas protes tersebut, kata seorang juru bicara pada hari Minggu malam. Pertemuan tersebut diadakan di markas besar divisi kontrol lalu lintas polisi di Beit Dagan, yang mungkin menunjukkan bahwa polisi memprioritaskan untuk membuka kembali jalan dan jalan raya yang diblokir oleh demonstran. Petugas polisi dan pemadam kebakaran kemudian bergerak ke Jalan Raya Ayalaon untuk memadamkan api dan membersihkan jalan, ketika beberapa bentrokan terjadi antara para pengunjuk rasa dan polisi. Meriam air ditembakkan ke kerumunan pengunjuk rasa di jalan raya ketika polisi bekerja untuk membubarkan para demonstran, dimana para petugas bergerak untuk menangkap mereka yang menolak untuk meninggalkan daerah tersebut pada senin dini hari.

Sebelumnya pada Minggu malam, para pengunjuk rasa juga berkumpul di Moshav Amikam untuk mendukung Gallant di luar rumahnya, dan memintanya untuk tidak menyerah pada tekanan dari para menteri partai untuk melepaskan penentangannya terhadap kelanjutan proses legislatif. Hal ini terjadi sebelum pengumuman bahwa ia dipecat.  Mantan jenderal ini memperingatkan pada Sabtu malam bahwa keretakan nasional yang mendalam yang terbentuk karena perombakan peradilan telah merembes ke dalam militer, mengikis kekuatannya, dan mendesak kesepakatan kompromi dengan pihak oposisi. Dia adalah menteri koalisi dan pejabat senior Likud pertama yang melakukan hal tersebut secara terbuka dan langsung.

Adapun Para pemimpin koalisi partai Israel membatalkan pertemuan yang dijadwalkan senin (27/03). Perdana Menteri Netanyahu, kepala partai Likud, mendukung penghentian kemajuan legislasi perombakan dan partai-partai ultra-Ortodoks Shas dan United Torah Judaism mengatakan mereka akan mendukung keputusan Netanyahu, menurut laporan yang belum dikonfirmasi.Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, yang memimpin partai Otzma Yehudit, ingin agar undang-undang tersebut dilanjutkan, kata laporan tersebut.

Selain itu, Dewan Pelajar dan Pemuda Nasional, yang mewakili siswa sekolah menengah atas dan menengah pertama, mendeklarasikan pemogokan nasional yang akan dimulai pada senin (27/03) pagi hari. Dewan tersebut menyerukan untuk “menghentikan legislasi [perombakan] dan segera memulai negosiasi.” Pengumuman ini muncul setelah protes besar-besaran mengguncang negara ini dan deklarasi beberapa aksi mogok kerja lainnya. Sebelumnya, sekelompok universitas mengumumkan pemogokan umum yang dimulai pada hari yang sama. Beberapa walikota dan pemimpin daerah telah mengumumkan aksi mogok makan di depan Kantor Perdana Menteri di Yerusalem. Serikat buruh Histadrut sebagai salah satu serikat buruh dengan massa yang besar akan mengadakan konferensi pers dan diperkirakan akan mengumumkan pemogokan umum.

TEHRAN, IRAN - JUNE 15: Iran presidential candidate Ebrahim Raeesi takes part in a campaign meeting with school teachers and athletes on June 15, 2021 in Tehran, Iran. The country's incumbent president, Hassan Rouhani, is ineligible to run again after serving two terms in office. (Photo by Meghdad Madadi ATPImages/Getty Images)

Pidato Presiden Iran untuk Peringatan 44 Tahun Revolusi Diganggu Peretas Anti-Pemerintah

, , , , , , , 0

Dilansir dari kantor berita Iran International, kantor berita bahasa Persia berbasis di Inggris, para peretas anti-pemerintah mengganggu siaran berita pidato Presiden Iran Ebrahim Raisi, yang sedang menyampaikan pidato upacara peringatan 44 tahun revolusi Iran pada Sabtu (11/2).

Pidato Raisi di alun-alun Azadi Teheran dihadiri oleh masyarakat banyak yang menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki popularitas. Hingga saat ini, pemerintah Iran menghadapi gejolak dari para pengunjuk rasa terutama masyarakat muda yang menyerukan agar Raisi turun dari jabatannya. Dengan cukup banyaknya masyarakat yang berkumpul, Raisi menyerukan agar para pendemo untuk ‘bertobat’ sehingga kesalahan mereka diampuni oleh petinggi Iran tersebut. Tidak sedikit dari pendukung yang menyerukan “Kematian untuk Amerika” atau “Kematian untuk Israel.”

Raisi dalam pidatonya mengatakan bahwa rezim akan merangkul mereka yang “tertipu” selama kerusuhan berlangsung, mengacu pada protes besar tahun lalu dan Ia menegaskan bahw orang-orang tersebut akan diterima kembali “ke pelukan bangsa.” Presiden Iran terus mengutarakan adanya garis propaganda asing yang menghasut protes di Iran untuk “menghancurkan Iran.”

 

 

Pidato terjeda, dan protes berkepanjangan di Iran

 

Pidato Raisi yang disiarkan secara langsung tersebut terputus hingga sekitar semenit dengan logo muncul di layar yakni kelompok peretas Ali’s Justice (Edalat-e Ali) atau Keadilan Ali dengan slogan “Matilah Khamenei.” Tidak hanya itu, sebuah suara juga muncul dengan arti “Matilah Republik Islam.”

Kelompok ini juga mengunggah video berdurasi 44 detik yang meminta orang-orang untuk menarik uang mereka dari bank pemerintah dan mendorong agar orang-orang turut mengambil bagian dalam protes antipemerintah pada 16 Februari mendatang.

Para pengunjuk rasa mulai turun ke jalan pada bulan September tahun lalu setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Iran-Kurdi berusia 22 tahun, yang ditahan oleh polisi moralitas negara. Demonstrasi-demonstrasi itu, awalnya berfokus pada jilbab wajib Iran, yang berubah menjadi seruan untuk revolusi baru. Teriakan termasuk “Kematian bagi Khamenei” dan “Matilah Republik Islam” terdengar di antara pendemo. Namun, keadaan memburuk saat pasukan keamanan menanggapi pendemo dengan kekerasan.

Kekecewaan masyarakat juga berkaitan dengan isu ekonomi dan politik keamanan yakni jatuhnya nilai rial Iran terhadap dolar AS, serta isu bahwa Teheran mempersenjatai Rusia dengan drone pembawa bom dalam perangnya di Ukraina, yang juga membuat marah negara Barat.

Hingga saat ini, pemerintah Iran belum menyebutkan jumlah korban tewas secara keseluruhan atau jumlah orang yang telah ditangkap. Namun, para aktivis di luar negeri seperti Human Rights Activists News Agency (HRANA) mengatakan sedikitnya 528 orang telah tewas dan sekitar 19.763 orang ditahan oleh Iran.

Pekan lalu, media pemerintah Iran mengatakan bahwa pemimpin tertinggi memerintahkan amnesti atau pengurangan hukuman penjara untuk “puluhan ribu” orang yang ditahan selama protes, yang secara langsung mengakui untuk adanya tindakan keras.

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 03: A demonstrator holds a banner with an image of Chinese President Xi Jinping, during a protest in front of the Chinese Embassy in solidarity with protesters in China on December 3, 2022 in Berlin, Germany. Protests have been occurring in cities across China recently over the country's ongoing intense Covid lockdowns. A common feature has included protesters holding up blank sheets of A4 paper to symbolize China's heavy-handed enforcement against free speech. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)

From Covid-19 to Politics: Does it Affect Xi Jinping’s Credibility?

, , , , , , , 0

Unusual protests in China due to the zero-Covid-19 policy may have affected Chinese President Xi Jinping’s power.

China recently reported that approximately 60,000 people with Covid-19 had died in hospitals since it abandoned its zero-COVID policy last month. China has been under lockdown, which forced residents to stay home for several months.

It appeared that due to the isolation, firefighters were troubled to reach out to victims of a deadly fire incident, which triggered people to come to the street, demanding an end to the lockdown. Do these protests affect Xi Jinping’s leadership?

As the protestor numbers swelled, many even used this momentum to demand greater political freedoms, including the removal of Chinese leader Xi Jinping. Some people shouted for Xi to ‘step down’ and sang The Internationale, a socialist anthem used for wide demonstration, including during a pro-democracy protest in Tiananmen Square in 1989.

The ‘pro-democracy’ protests are always there, but Xi may not be able to afford the bigger wave if it gets bigger. Although, without a doubt, the protest will not necessarily affect Xi’s power in the Chinese, but after the demonstrations swept China, a top official signalled a softer approach to Covid-19. The zero-Covid policy was then abandoned not long after the demonstrations peaked. Some cities have changed the Covid-19 policies, including lifting lockdowns, easing quarantine requirements, and eliminating mass testing.

On different occasions, at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit, Xi Jinping himself stated that the ‘colour revolutions,’ a term for pro-democracy, must be prevented. Xi’s statement reflects that, as a communist country, he considers the colour revolution a threat to preserving his ideologies and values.

 

 

 

Why is this ‘unusual’ protest in China so significant?

 

An Associate Professor at Georgia State, Maria Repnikova, argues that although protests do occur in China, they rarely happen on this large scale and take direct aim at the president.

As a communist country, China has restricted its people with fewer rights to voice their opinion, with also a high-tech surveillance state to control its citizen. On this demonstration, CNN reported that at least 23 demonstrations took place across 17 Chinese cities, including in Beijing and Shanghai. Not only in China but solidarity support in China has also begun worldwide, driven by the Chinese diaspora.

The social unrest in China is a tipping point in Covid dissent. Many people have been discontented with the Covid-19 restriction, which complicates a situation that is already difficult for the government. Many of these protestors are young people frustrated by the condition, and they demand policy changes, and at some points, China and its executives ‘hear’ the people.

 

 

Why does Xi Jinping change his Covid-19 policy?

For almost three years, the country has strictly kept the zero-Covid policy to keep infections at bay. Still, since Xi Jinping made a turn in his policies and abandoned the ‘zero-Covid’ strategy, it has brought a costly effect on political and public health terms.

In June 2020, China’s State Council (the cabinet) announced that the pandemic had posed a crucial test for Chinese’s government system and also the party’s ability to maintain its credibility during the Covid-19 spread.

Differing from democratic countries whose policies are the result of public debate, including political opposition and media, the Chinese autocratic system seeks legitimacy from their outcomes. Even in an autocracy, in addition to using coercion to enforce policies, the Chinese executive still needs to ‘convince’ its citizens.

There were some speculations on the internal governments in China to a more relaxed approach to Covid-19. The protests due to Covid-19 and the economic situation added more degree to passing the ease Covid-19 restrictions policy, allowing economic growth.

China’s economy in 2022 also grew by just 3 per cent, resulting from the longstanding zero-Covid strategy. It was China’s second-lowest GDP growth in more than 40 years. As the Covid-19 restriction eases, Xi is trying to stimulate China to put the economy back on track while reducing social tension and protests in China.

The halt of the zero-Covid strategy without the preparation of vaccination and the strengthening of public health infrastructure has caused a new outbreak in China. Xi needs to brace for more Covid-19 cases and its domino effects in the social and political aspects.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price berbicara dalam konferensi pers di Departemen Luar Negeri, 10 Maret 2022, di Washington, DC. (Foto oleh MANUEL BALCE CNETA/POOL/AFP via Getty Images)

AS: Kesepakatan Nuklir Iran ‘Bukan Fokus Kami Saat Ini’

, , , , , , , , , , 0

Kesepakatan nuklir Iran “bukan fokus kami saat ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price pada 12 Oktober 2022 lalu. Memperlihatkan bahwa pemerintahan Biden sedang berfokus pada demonstrasi besar di Iran sebagai upaya untuk memulihkan kesepakatan nuklir yang belum menemukan jalan keluar.

Pembahasan mengenai kesepakatan nuklir belum menemukan titik terang karena tuntutan Iran tidak realistis dan melampaui cakupan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) jelas Price. Selain itu, AS juga belum mendapat kabar lanjutan dari Iran terkait perjanjian tersebut dan mengatakan bahwa Iran “Telah mengubah posisi mereka,” tambah Price.

Price itu mengatakan fokus pemerintah saat ini “adalah pada keberanian yang ditunjukkan rakyat Iran melalui demonstrasi damai mereka, melalui pelaksanaan hak universal mereka untuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi.” dan juga menyoroti apa yang masyarakat Iran lakukan dan mendukung mereka dengan cara yang AS bisa. Salah satunya AS mengumumkan sanksi terhadap Polisi Moralitas Iran setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan mereka.

Mandeknya perjanjian nuklir ini juga disetujui oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan pada akhir September bahwa dia “tidak melihat prospek dalam waktu dekat” untuk mengembalikan kesepakatan nuklir Iran. Dalam sebuah wawancara dengan “60 Minutes” CBS, Blinken mengatakan bahwa “Iran terus mencoba menambahkan masalah asing ke dalam negosiasi yang tidak akan kami setujui.”

Berbicara kepada wartawan selama Sidang Umum PBB, Blinken mengatakan penyelidikan pengawas nuklir PBB terhadap jejak uranium yang tidak dapat dijelaskan yang ditemukan di situs-situs Iran yang dirahasiakan tetap menjadi poin utama. Untuk itu, pemerintahan Biden telah meluncurkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menghukum rezim karena penindasannya terhadap rakyat Iran dan untuk mencoba mendukung para pengunjuk rasa.

Pekan lalu, AS mengeluarkan sanksi tambahan terhadap tujuh pejabat senior Iran atas penutupan akses internet oleh pemerintah dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, yang menargetkan Menteri Dalam Negeri Iran, Ahmad Vahidi, yang mengawasi semua Pasukan Penegak Hukum yang telah digunakan untuk menekan protes, serta Menteri Perhubungan.

Para pengunjuk rasa memperingati satu tahun protes 11 Juli di Kuba pada 11 Juli 2022 di Miami, Florida. (Foto oleh Joe Raedle/Getty Images)

Setahun Protes Besar Di Kuba, Migrasi Menjadi Pilihan Banyak Orang

, , , , , , , , , , , 0

Setahun setelah protes terbesar dalam beberapa dekade mengguncang pemerintah Kuba, ratusan pengunjuk rasa telah ditangkap, namun kondisi politik dan ekonomi negara tersebut tidak banyak berubah. Satu tahun lalu, jalan-jalan dan alun-alun dipenuhi pengunjuk rasa untuk mengekspresikan frustrasi dengan kekurangan komoditas vital, dan kurangnya pilihan politik.

Sejak itu, beberapa hal telah berubah: Pemerintah Partai Komunis telah memberi perizinan pembukaan perusahaan swasta, memberi wewenang kepada perusahaan kecil dan menengah. Walaupun usaha pemerintah cukup menjanjikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara itu, kondisi ekonomi Kuba nyatanya tetap kacau dilihat dari antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar dan makanan, serta pemadaman listrik biasa terjadi setelah penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi besar dan rebound lemah.

Walaupun Kementerian Ekonomi Kuba mengumumkan pada pertengahan Juni bahwa 3.980 perusahaan swasta kecil dan menengah telah disetujui beroperasi sejak September, menciptakan 66.300 lapangan pekerjaan. Masalah terberat yang diarasakan masyarakat Kuba adalah inflasi yang mengikuti penghapusan sistem mata uang ganda lama di negara itu.

Mengenai pengunjuk rasa yang ditangkap, para pejabat belum mengatakan berapa banyak pengunjuk rasa yang ditangkap selama protes yang terjadi di puluhan tempat di seluruh Kuba, tetapi sebuah organisasi independen yang dibentuk untuk melacak kasus, Justice 11J, telah menghitung lebih dari 1.400 orang yang dipenjarakan oleh pemerintah. Kantor kejaksaan nasional mengatakan pada bulan Juni bahwa pengadilan telah menjatuhkan 488 hukuman kepada pengunjuk rasa, dengan berbagai masa tahanan, beberapa diantaranya mendapatkan hukuman hingga 25 tahun penjara.

“Pemerintah telah menunjukkan sifat otoriternya,” kata Giselle Morfi, seorang pengacara Kuba dilansir dari AP News. Walaupun begitu, pihak berwenang bersikeras bahwa mereka yang ditangkap bukanlah tahanan politik tetapi orang-orang yang telah melanggar undang-undang terhadap gangguan publik, vandalisme atau hasutan, seringkali atas hasutan kelompok oposisi yang berbasis di AS menggunakan media sosial untuk menyerang negara sosialis itu. Hal ini membuat banyak masyarakat Kuba lebih memilih untuk migrasi besar-besaran ke Amerika Serikat.

Kondisi kacau di Kuba membuat migrasi menjadi pilihan bagi banyak masyarakatnya. Patroli Pabean dan Perbatasan AS mencatat pertemuan dengan sekitar 140.000 orang Kuba di perbatasan darat AS dari awal tahun fiskal pada bulan Oktober hingga Mei. “Ada semakin sedikit orang muda yang siap untuk hidup di negara ini,” kata pengacara dan analis politik kelahiran Kuba, Luis Carlos Battista, yang mengatakan kerugian itu secara ekonomi merusak negara kecil dengan populasi yang menua yang mencoba mengatasi ekonomi AS.  “Dengan mudah bisa jadi bahwa 1,5% dari populasi Kuba telah pergi hanya dalam 10 bulan,” katanya.

Wanita membawa plakat selama demonstrasi menentang NATO. Spanyol akan menjadi tuan rumah KTT NATO di Madrid pada 29 dan 30 Juni 2022. (Foto oleh Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images)

Ribuan Orang Berdemonstrasi di Madrid Menjelang KTT NATO

, , , , , , , , , , , 0

Ribuan demonstran anti-NATO (North Atlantic Treaty Organization) berunjuk rasa di Madrid pada hari Minggu, 26 Juni 2022 sebelum pertemuan puncak aliansi militer Barat di ibukota Spanyol minggu ini. Untuk alasan keamanan, Pemerintah Spanyol melarang diadakannya rapat umum lain yang direncanakan pada akhir Juni terutama pada hari pertama KTT NATO, dengan alasan keamanan.

Demonstran menyerukan agar NATO yang dipimpin Amerika Serikat dibubarkan dan pangkalan militer yang dikelola oleh AS di Spanyol ditutup. Spanduk dengan kata-kata “Tidak untuk NATO, Tidak untuk Perang, Untuk Perdamaian” diadakan saat mereka berbaris melalui kota. Para demonstran mengklaim peningkatan pengeluaran pertahanan di Eropa yang didesak oleh NATO adalah ancaman bagi perdamaian.

“Saya muak [dengan] bisnis senjata dan membunuh orang ini. Solusi yang mereka usulkan adalah lebih banyak senjata dan perang dan kami selalu membayarnya. Jadi tidak ada NATO, tidak ada pangkalan [tentara], biarkan Amerika pergi dan tinggalkan kami sendiri tanpa perang dan senjata,” seru seorang demonstran, dilansir dari Al Jazeera. Penyelenggara mengklaim 5.000 orang bergabung dengan pawai, tetapi pihak berwenang di Madrid menyebutkan jumlahnya hanya 2.200.

Madrid akan diubah menjadi benteng virtual selama pertemuan puncak dua hari. Lebih dari 10.000 polisi dan pasukan keamanan lainnya akan memberikan perlindungan kepada perwakilan dari sekitar 40 negara yang hadir. Seorang juru bicara kementerian dalam negeri mengatakan sampai saat ini tidak ada ancaman khusus yang diidentifikasi.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menetapkan prioritasnya untuk KTT Madrid yang akan datang dalam pidatonya pada 22 Juni 2022. Stoltenberg mengatakan bahwa NATO akan memperkuat pertahanannya, menyetujui Konsep Strategis baru, dan memperkuat dukungannya kepada Ukraina dan mitra lain yang berisiko. Stoltenberg juga mengatakan bahwa di Madrid, Sekutu akan berkomitmen kembali pada janji yang dibuat pada tahun 2014 untuk membelanjakan setidaknya 2% dari PDB untuk pertahanan.

Mengenai keputusan bersejarah Swedia dan Finlandia untuk mengajukan keanggotaan NATO, Stoltenberg mengatakan “Kami sekarang bekerja secara aktif pada langkah selanjutnya dalam proses aksesi Finlandia dan Swedia dan menangani masalah keamanan Türkiye, termasuk dalam perang melawan terorisme. Tujuan saya adalah untuk menemukan jalan bersama ke depan sehingga kedua negara dapat bergabung dengan Aliansi kami sesegera mungkin.”

TOPSHOT - Protester build a burning barricade on a street during rioting in Norrkoping, Sweden on April 17, 2022. - Plans by a far-right group to publicly burn copies of the Koran sparked violent clashes with counter-demonstrators for the third day running in Sweden, police said on April 17, 2022. - Sweden OUT (Photo by Stefan JERREVANG / various sources / AFP) / Sweden OUT (Photo by STEFAN JERREVANG/TT News Agency/AFP via Getty Images)

Swedia Kisruh Buntut Pembakaran Alquran

, , , , 0

Empat puluh orang terluka dikarenakan kerusuhan yang terjadi di wilayah selatan Swedia pada libur Paskah kemarin. Kekerasan meluas di wilayah selatan kota Malmo pada hari Sabtu, dan terus berlanjut hingga hari Minggu waktu setempat.

Dilansir dari CNN, kerusuhan antara dua kubu pendemo yakni pro Stram Kurs dan anti Stram Kurs terjadi sebagai respons atas aksi pembakaran Alquran yang diusung kelompok sayap kanan dan anti-Islam Denmark Partai Stram Kurs. Dua kubu bentrok di pusat kora Orebro, lalu juga di beberapa wilayah lain di Swedia.

Partai Stram Kurs dibentuk tahun 2017 lalu dengan pandangan anti-imigran dan anti-Islam. Rasmus Paludan, pemimpin partai Stram Kurs (Garis Keras) Sayap Kanan Denmark, sebelumnya melakukan pembakaran Alquran.

Juru bicara kepolisian setempat menyatakan sedikitnya 26 anggota kepolisian dan 14 warga terluka. Polisi juga sudah menangkap sekitar 40 masyarakat, termasuk di antaranya empat anak di bawah umur.

Kepolisian menilai masyarakat yang ditangkap akan semakin banyak karena diperkirakan gerakan yang dimulai dari wilayah Linkoping dan Norrkoping tersebut diikuti 200 orang. Terlebih, diyakini jaringan anggota kriminal turut terlibat dalam kerusuhan.

 

Paludan sebagai provokator

Rasmus Paludan merupakan seorang politisi yang pada 2019 lalu mengikuti pemilu di Denmark, namun hanya mendapat dukungan suara sebesar 1.8 persen. Kecilnya angka dukungan menggagalkan Paludan dalam mendapar kursi kekuasaan. Paludan dikenal sebagai seorang yang berpandangan rasis, di mana pada tahun 2020 lalu Ia dipenjara karena berbagai pelanggaran termasuk kasus rasisme.

merencanakan dan memprovokasi demonstrasi anti Islam, di mana Ia mengunggah gambar dirinya dengan sebuah Quran yang sudah terbakar. Paludan menyatakan dirinya akan membakar lebih banyak lagi Alquran.

Namun Paludan tidak menampakkan dirinya dalam aksi pembakaran Quran yang dilakukan oleh anggota kelompoknya. Paluda beralasan Ia membatalkan gerakan karena otoritas Swedia sudah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak memiliki kemampuan dalam melindungi diri mereka sendiri.

 

Dikecam domestik dan internasional

Menteri Kehakiman Swedia, Morgan Johansson, menyatakan Paludan sebagai “ekstremis sayap kanan bodoh yang tujuannya hanya untuk membuat kekerasan dan perpecahan.” Namun, Johansson juga menyatakan Swedia merupakan negara demokrasi, di mana dalam demokrasi bahkan seorang yang bodoh pun memiliki kebebasan berpendapat.”

Negara-negara Arab seperti Arab Saudi mengencam aksi pembakaran Quran dan menyatakan tindakan tersebut sebagai provokasi untuk muslim di Swedia. Arab Saudi menekankan pentingnya upaya bersama untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi, menolak kebencian, ekstremisme dan pengucilan, dan mencegah penyalahgunaan semua agama.

Iran turut mengecam aksi tersebut dan menilai insiden pembakaran Quran dapat mencederai hubungan Swedia dengan negara Muslim di dunia. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga turut mengecam aksi penistaan Quran. Indonesia menilai tindakan tersebut melecehkan satu kelompok, dan meminta seluruh WNI dan diaspora Indonesia di Swedia tidak terpancing.

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Patung Kuda. ©2022 Liputan6.com/Faizal Fanani

Hari Ini BEM SI Demo Tolak Penundaan Pemilu

, , , , 0

Penolakan terkait penundaan pemilu calon presiden masih terus berlanjut. Tidak hanya dikecam oleh aktivis politik dan partai politik, namun Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menuntut ketegasan Jokowi terkait pelaksanaan pemilu capres tahun 2024.

BEM SI secara tegas menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Jokowi menjadi tiga periode. Tuntutan ini didasari Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Sebelumnya Jokowi sebenarnya sudah memberikan pernyataan kepada menterinya dengan mengatakan, “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak”. Namun, mahasiswa menilai pernyataan tersebut kurang tegas, sehingga mahasiswa menyampaikan enam tuntutan pada tanggal 28 Maret lalu, yakni:

  1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
  2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
  3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
  4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
  5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di indonesia.
  6. Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

 

Demo besar-besaran tanggal 11 April 2022

BEM SI mengajak aliansi dan seluruh mahasiswa untuk bergabung dalam demonstrasi besar-besaran di Istana Negara guna menolak penundaan pemilu 2024. Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin, menyatakan aksi tersebut murni keresahan mahasiswa terkait kondisi politik dan tidak ada yang menunggangi.

Namun, terjadi perubahan lokasi beberapa jam sebelum demo menjadi di depan gedung DPR RI. Perubahan lokasi demo ini didasari tujuan untuk pengawalan pengaplikasian konstitusi yang dilakukan DPR.

Sebelumnya, demo mahasiswa di beberapa wilayah lain juga sudah dilakukan termasuk di Makassar. Massa terlibat saling dorong dengan polisi karena menolak pembubaran massa. Demo tersebut juga ternyata tidak hanya mengenai penolakan penundaan pemilu, namun juga persoalan minyak goreng dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Perwakilan BEM SI, Altisan, mengungkapkan, “Kita harus memberi pelajaran juga bagi para elite bahwa namanya demokrasi, kedaulatan itu di tangan rakyat dan tidak bisa main-main.”

Menyusul kondisi ini, mahasiswa merencanakan berdemo kembali pada 11 April nanti, namun Polda Metro Jaya mengungkap bahwa belum dikirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut. Pihak BEM SI mengklaim akan ada setidaknya 1.000 mahasiswa yang mengikuti demo tersebut dari berbagai aliansi mahasiswa.

Polda Metro Jaya menekankan jika tanpa surat pemberitahuan tersebut, maka berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum rencana berdemo bisa dibubarkan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menyatakan pembubaran demo oleh aparat bisa terjadi jika pemberitahuan aksi demo 11 April belum dikirimkan, dan diserahkan setidaknya 3×24 jam sebelum aksi dilakukan. Namun, per 10 April 2022 kemarin, Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan terkait demo.

Polisi menjamin keamanan demo 11 April dan mengatakan kepada aparat agar tidak bertindak secara represif kepada demonstran.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..