Menu

Siber

Ketika Diplomat AS Jadi Target Perang Siber China

, , , 0

Diplomasi selama ini dipahami sebagai ruang komunikasi yang dilindungi oleh norma, etika, dan kepentingan bersama untuk menghindari konflik terbuka. Namun, seiring perkembangan teknologi digital telah memberikan ruang abu-abu pada batas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari jalur komunikasi resmi antarnegara yang kini bergantung pada sistem elektronik yang rentan disusupi, sehingga menjadikan diplomasi bukan hanya sarana dialog, tetapi juga titik lemah strategis. Misalnya pada kampanye phishing yang menargetkan diplomat dan pejabat Amerika Serikat yang kemudian dikaitkan dengan aktor siber asal China. Dalam konteks ini, diplomat Amerika Serikat tidak lagi sekadar terdampak oleh kerentanan teknologi, melainkan secara aktif dijadikan target strategis dalam persaingan geopolitik China-AS. Ini menunjukkan bagaimana praktik diplomasi modern semakin terpapar ancaman yang bersifat struktural, bukan insidental.

Kampanye phishing yang dimaksud dalam hal ini ialah merujuk pada serangan siber terencana yang menggunakan email atau dokumen palsu untuk menipu target agar membuka akses ke sistem digital mereka. Berbeda dari penipuan daring biasa, kampanye ini dirancang secara strategis dan menyasar aktor tertentu, seperti diplomat dan pejabat negara. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan keamanan siber, melainkan cerminan perubahan lanskap konflik internasional. Ketika informasi menjadi komoditas strategis, akses terhadap komunikasi diplomatik memiliki nilai yang setara dengan keunggulan militer atau ekonomi. Dari sini, diplomasi tidak lagi berada di pinggiran konflik, melainkan masuk ke dalam inti persaingan kekuatan global.

Diplomasi sebagai Aset Strategis dalam Persaingan Negara

Dalam persaingan antarnegara besar, diplomasi menyimpan nilai strategis yang sering kali luput dari perhatian publik. Di balik pertemuan resmi dan pernyataan pers, terdapat arus komunikasi yang menentukan arah kebijakan luar negeri, posisi tawar dalam negosiasi, serta persepsi terhadap aktor internasional lainnya. Informasi ini menjadikan diplomasi sebagai sasaran bernilai tinggi bagi pihak yang ingin memperoleh keunggulan strategis tanpa konfrontasi langsung.

Teori realisme, khususnya offensive realism (Mearsheimer, 2001), membantu menjelaskan logika di balik fenomena ini. Dalam kerangka ini, serangan phishing yang dikaitkan dengan China dapat dipahami sebagai upaya sadar untuk memperoleh keunggulan informasi atas Amerika Serikat tanpa harus terlibat dalam konfrontasi terbuka. Dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas tertinggi, negara cenderung berperilaku defensif sekaligus oportunistik. Mereka berusaha mengurangi ketidakpastian dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang niat dan kemampuan lawan. Dari perspektif ini, serangan phishing terhadap diplomat bukanlah tindakan menyimpang, melainkan strategi rasional untuk memperluas pengaruh.

Pemanfaatan momen libur akhir tahun di negara-negara Barat memperlihatkan bahwa perang siber tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap konteks institusional dan sosial target. Ketika kewaspadaan menurun dan sistem bekerja dalam mode minimum, celah keamanan menjadi lebih mudah dieksploitasi. Serangan semacam ini menunjukkan bagaimana diplomasi digital membuka ruang baru bagi praktik spionase modern yang sulit dideteksi dan dibuktikan.

Perang Siber dan Dinamika Rivalitas China-AS

Serangan siber terhadap diplomat Amerika Serikat perlu dipahami dalam kerangka rivalitas jangka panjang antara China dan AS. Hubungan kedua negara ditandai oleh kompetisi struktural yang semakin intens, tetapi masih berada di bawah ambang perang terbuka. Dalam kondisi ini, penggunaan instrumen non-militer menjadi pilihan utama untuk menekan lawan tanpa memicu eskalasi langsung. Diplomat Amerika Serikat, sebagai pusat perumusan kebijakan luar negeri dan jaringan aliansi global, menjadi sasaran yang logis dalam strategi tersebut.

Pendekatan ini selaras dengan logika offensive realism, yang memandang peningkatan kekuatan relatif sebagai tujuan utama negara besar. Perang siber memungkinkan negara memperoleh keuntungan strategis dengan biaya rendah dan risiko politik minimal. Selain itu, tingkat penyangkalan yang tinggi membuat serangan semacam ini sulit ditanggapi secara terbuka, sehingga memperpanjang dinamika konflik tanpa resolusi yang jelas.

Bagi Amerika Serikat, kasus ini menyoroti keterbatasan paradigma keamanan tradisional. Keunggulan militer dan teknologi tidak selalu sejalan dengan ketahanan institusional, terutama dalam praktik diplomasi digital. Bagi komunitas internasional, fenomena ini menjadi peringatan bahwa perang siber bukan lagi isu bilateral, melainkan tantangan sistemik. Negara-negara dengan kapasitas keamanan siber terbatas berpotensi menjadi target berikutnya atau korban tidak langsung dari konflik kekuatan besar.

Kasus phishing yang menargetkan diplomat Amerika Serikat menegaskan bahwa konflik internasional modern semakin bergeser ke ruang digital yang sulit diamati publik. Diplomasi, yang sebelumnya dipandang sebagai instrumen untuk meredakan ketegangan, kini justru menjadi medan baru dalam persaingan kekuasaan. Ancaman ini bersifat struktural dan akan terus ada selama informasi tetap menjadi sumber kekuatan strategis.

Menghadapi realitas ini, diplomasi modern tidak dapat dipisahkan dari ketahanan siber. Perlindungan terhadap komunikasi resmi harus menjadi bagian integral dari keamanan nasional, bukan sekadar isu teknis. Tanpa adaptasi serius, diplomasi akan terus menjadi sasaran empuk dalam perang siber global yang berlangsung tanpa deklarasi, tetapi dengan dampak geopolitik yang nyata. Dalam rivalitas China-AS, kasus ini menandai pergeseran penting yakni diplomasi Amerika Serikat tidak lagi hanya instrumen dialog, tetapi telah menjadi target strategis dalam perang siber antar kekuatan besar.

Pemerintah Jepang Serahkan RUU Keamanan Siber Kepada Parlemen Nasional

, , , 0

Pada 7 Februari 2025 Juru Bicara Kabinet Pemerintah Jepang Yoshimasa Hayashi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa pemerintah Jepang telah menyerahkanrancangan undang-undang (RUU) keamanan siber aktif kepada Parlemen Nasional Jepang. Hayashi menambahkan RUU tersebut dirancang untuk memperkuat pertahanan siber Jepang dan memberikan pemerintah lebih banyak pilihan untuk menghadapi ancaman siber yang mengancam keamanan nasional Negeri Bunga Sakura. Dalam RUU ini Badan Polisi Nasional Jepang (NPAJ) bertugas melumpuhkan server jaringan musuh sementara Tim Siber Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) digerakkan jika mendapatkan perintah dari Perdana Menteri (PM). RUU keamanan siber aktif juga mewajibkan operator/pengurus infrastruktur penting (rel, internet, dan listrik) untuk melaporkan kepada pemerintah jika mereka menghadapi serangan siber. Selain itu RUU ini juga memberikan hukuman berat bagi pejabat negara yang terbukti membocorkan rahasia keamanan siber atau informasi intelijen negara dengan denda sebesar JPY 1 juta (USD 6,600) dan penjara selama empat tahun.

Akan tetapi RUU ini juga memberikan pemerintah Jepang kewenangan untuk mengawasi komunikasi digital yang dilakukan oleh warga negara, hal ini menyebabkan kekhawatiran karena dianggap melanggar hak kerahasiaan informasi yang dijamin dalam pasal 21 konstitusi Jepang. Menanggapi kekhawatiran tersebut Hayashi menyatakan bahwa RUU tersebut tidak melanggarkonstitusi karena pemerintah Jepang tidak akan mengetahui isi dari percakapan tersebut. Dilansir dari Asahi, komunikasi yang akan diawasi dalam RUU ini adalah foreign-to-foreign communications sementara komunikasi domestik tidak akan diawasi. Selain itu pemerintah Jepang hanya mengawasi informasi dasar seperti alamat IP dan stempel waktu (timestamp), pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan data minimization.

RUU keamanan siber aktif telah mendapatkan dukungan dari seluruh partai oposisi di Parlemen Nasional Jepang seperti Partai Konstitusional Demokrat (CDP) dan Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) sehingga RUU tersebut . RUU ini dirancang oleh pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut dari Strategi Keamanan Nasional (NSS) tahun 2022 yang mewajibkan pengembangan kapabilitas pertahanan siber dan meningkatkan anggaran pertahanan. Pembahasan RUU ini sempat terhambat pada November 2024 akibat dari ketidakpastian politikakibat dari pemilu dini yang menyebabkan koalisi petahana Partai Liberal Demokrat (LDP) dan Partai Komeito kehilangan mayoritas perlementer mereka.    

Pusat Data Nasional Diretas, Baik Kominfo dan BSSN Belum Tahu Pelaku Peretasan

, , , 1

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami kasus peretasan yang menyebabkan gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak seminggu yang lalu. PDNS mengalami gangguan dikarenakan serangan siber ransomware, di mana pelaku juga meminta tebusan sebesar USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar. 

Selain itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian juga menyatakan bahwa PDN telah mengalami gangguan sejak tanggal 20 Juni 2024 lalu dikarenakan serangan siber bentuk ransomware dengan nama brain chiper ransomware Lockbit 3.0.

Dalam upaya mendalami insiden ini, Tim Siaga BSSN sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait, yakni Kominfo maupun Telkom Sigma, sebagai lembaga yang mengelola Pusat Data Sementara.

Tidak hanya itu, Kepala BSSN Hinsa juga menyatakan tidak ada cadangan atau ‘back up’ untuk data-data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang telah mengalami gangguan dengan serangan siber tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Hinsa menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya permasalahan utama dalam tata kelola ketahanan siber Indonesia, yang di mana mestinya data-data tersebut bisa diselamatkan jika terdapat cadangan pada PDNS lainnya.

Sebagaimana tercatut dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, seharusnya terdapat cadangan data. 

PDNS 1 berlokasi di Serpong sedangkan PDNS 2 berlokasi di Surabaya, dan pemerintah juga memiliki Pusat Data Nasional di Batam. Kepala BSSN Hinsa menuturkan bahwa hanya terdapat sekitar dua persen data dari PDNS 2 yang sudah tercadangkan di PDN yang berlokasi di Batam. 

 

Dampak serangan siber

Terdapat setidaknya 282 tenant layanan pemerintah yang terdampak dari serangan siber ini, termasuk layanan imigrasi Kemenkumham. Selain itu, per 26 Juni 2024, baru terdapat 5 dari 44 tenant yang berhasil dipulihkan datanya, sedangkan data yang tidak memiliki cadangan tidak bisa diselamatkan.

Merespons insiden ini, SAFEnet menggagas petisi yang mendesak Menteri Kominfo yakni Budi Arie untuk mundur dari jabatannya. SAFEnet menyatakan hal ini dilakukan karena tidak adanya penjelasan situasi kepada publik tentang apa yang sedang terjadi. Selain itu, SAFEnet juga mendesak agar serangan siber dan dampaknya dapat diinformasikan kepada publik dengan segera dan terbuka.

China Lakukan Restrukturasi Militer dengan Unit Informasi Perang Baru  

, , , , , 0

Terbesar sejak tahun 2015, China mengumumkan sudah memulai restrukturasi terbesar di angkatan daratnya dengan membentuk badan informasi perang baru di bawah komando langsung salah satu badan militer tertingginya.

Analis menilai bahwa pemindahan departemen perang informasi ke bawah komando langsung Komisi Militer Pusat —organ puncak Partai Komunis dan negara yang mengendalikan Tentara Pembebasan Rakyat— akan memberikan kontrol lebih langsung kepada pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, atas militer.

Pasukan Pendukung Informasi dibentuk untuk “mempercepat modernisasi militer dan efektif melaksanakan misi kekuatan bersenjata rakyat dalam era baru,” kata Xi. Selain itu, Badan ini juga akan mendukung kemampuan Beijing dalam “bertarung dan memenangkan” perang.

Pasukan ini akan dipisahkan dari Pasukan Dukungan Strategis, yang dibentuk delapan tahun lalu sebagai cabang baru People’s Liberation Army (PLA) yang menggabungkan departemen perang informasi, siber, dan luar angkasa di bawah restrukturisasi militer Xi sebelumnya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Wu Qian, menyatakan bahwa badan ini juga memiliki peran sebagai ‘pendukung untuk koordinasi pengembangan dan aplikasi sistem jaringan informasi.’ Keputusan ini akan meningkatkan reorganisasi kekuatan militer China, terutama berkaitan dengan kemampuan siber. 

Kekuatan luar angkasa dan siber juga akan dibawah ke dalam struktur komando baru, yang secara de facto menghapus Pasukan Dukungan Strategis (Strategic Support Force, SSF). Di bawah SSF, pasukan informasi bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen teknis dan memberikan dukungan intelijen kepada kepala militer regional.

“Ketika SSF dibuat, terdapat penyusunan kembali kemampuan yang ada di bawah struktur komando baru. Kami mengira saat itu mungkin bersifat transisional, dan sekarang hal tersebut terjadi,” kata Joe McReynolds, analis keamanan China di Jamestown Foundation.

Upaya Beijing untuk memperkuat PLA lebih lanjut sangat diawasi karena Tiongkok menantang dominasi AS di wilayah Indo-Pasifik dan menggunakan kekuatan militer yang semakin bertumbuh untuk mengintimidasi berbagai tetangga dalam sengketa teritorial.

Para ahli militer China menilai bahwa pemimpin telah membongkar struktur tersebut akibat insiden tahun lalu di mana balon pengawasan China ditembak jatuh oleh AS, serta penyelidikan korupsi terhadap jenderal dan kegagalan mencapai sinergi antara divisi yang berbeda dalam SSF. Pemimpin militer telah melakukan eksperimen dengan reorganisasi yang lebih kecil dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa reformasi tahun 2015 belum selesai.

“Keberhasilan relatif dari fungsi yang mereka pindahkan di bawah CMC telah meyakinkan mereka bahwa mereka akan memiliki kontrol yang mereka inginkan,” kata McReynolds.

Beijing saat ini fokus pada memotong lapisan komando dan memungkinkan pemimpin puncak berbicara langsung dengan kekuatan taktis dalam waktu perang jika diperlukan.

Bi Yi, seorang jenderal tentara berpengalaman, diangkat sebagai komandan Pasukan Pendukung Informasi baru, dan Li Wei diangkat sebagai komisar politiknya. Komisaris politik memiliki kekuatan setara dengan komandan karena Partai Komunis yang turut menegakkan loyalitas dan kebenaran ideologis mutlak dalam kekuatan yang milik partai daripada negara.

Pidato Presiden Iran untuk Peringatan 44 Tahun Revolusi Diganggu Peretas Anti-Pemerintah

, , , , , , , 0

Dilansir dari kantor berita Iran International, kantor berita bahasa Persia berbasis di Inggris, para peretas anti-pemerintah mengganggu siaran berita pidato Presiden Iran Ebrahim Raisi, yang sedang menyampaikan pidato upacara peringatan 44 tahun revolusi Iran pada Sabtu (11/2).

Pidato Raisi di alun-alun Azadi Teheran dihadiri oleh masyarakat banyak yang menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki popularitas. Hingga saat ini, pemerintah Iran menghadapi gejolak dari para pengunjuk rasa terutama masyarakat muda yang menyerukan agar Raisi turun dari jabatannya. Dengan cukup banyaknya masyarakat yang berkumpul, Raisi menyerukan agar para pendemo untuk ‘bertobat’ sehingga kesalahan mereka diampuni oleh petinggi Iran tersebut. Tidak sedikit dari pendukung yang menyerukan “Kematian untuk Amerika” atau “Kematian untuk Israel.”

Raisi dalam pidatonya mengatakan bahwa rezim akan merangkul mereka yang “tertipu” selama kerusuhan berlangsung, mengacu pada protes besar tahun lalu dan Ia menegaskan bahw orang-orang tersebut akan diterima kembali “ke pelukan bangsa.” Presiden Iran terus mengutarakan adanya garis propaganda asing yang menghasut protes di Iran untuk “menghancurkan Iran.”

 

 

Pidato terjeda, dan protes berkepanjangan di Iran

 

Pidato Raisi yang disiarkan secara langsung tersebut terputus hingga sekitar semenit dengan logo muncul di layar yakni kelompok peretas Ali’s Justice (Edalat-e Ali) atau Keadilan Ali dengan slogan “Matilah Khamenei.” Tidak hanya itu, sebuah suara juga muncul dengan arti “Matilah Republik Islam.”

Kelompok ini juga mengunggah video berdurasi 44 detik yang meminta orang-orang untuk menarik uang mereka dari bank pemerintah dan mendorong agar orang-orang turut mengambil bagian dalam protes antipemerintah pada 16 Februari mendatang.

Para pengunjuk rasa mulai turun ke jalan pada bulan September tahun lalu setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Iran-Kurdi berusia 22 tahun, yang ditahan oleh polisi moralitas negara. Demonstrasi-demonstrasi itu, awalnya berfokus pada jilbab wajib Iran, yang berubah menjadi seruan untuk revolusi baru. Teriakan termasuk “Kematian bagi Khamenei” dan “Matilah Republik Islam” terdengar di antara pendemo. Namun, keadaan memburuk saat pasukan keamanan menanggapi pendemo dengan kekerasan.

Kekecewaan masyarakat juga berkaitan dengan isu ekonomi dan politik keamanan yakni jatuhnya nilai rial Iran terhadap dolar AS, serta isu bahwa Teheran mempersenjatai Rusia dengan drone pembawa bom dalam perangnya di Ukraina, yang juga membuat marah negara Barat.

Hingga saat ini, pemerintah Iran belum menyebutkan jumlah korban tewas secara keseluruhan atau jumlah orang yang telah ditangkap. Namun, para aktivis di luar negeri seperti Human Rights Activists News Agency (HRANA) mengatakan sedikitnya 528 orang telah tewas dan sekitar 19.763 orang ditahan oleh Iran.

Pekan lalu, media pemerintah Iran mengatakan bahwa pemimpin tertinggi memerintahkan amnesti atau pengurangan hukuman penjara untuk “puluhan ribu” orang yang ditahan selama protes, yang secara langsung mengakui untuk adanya tindakan keras.

Prabowo: BIN Tidak Di Bawah Kementerian Pertahanan

, , , , , , 0

Pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 3023 di Kemenhan yang digelar pada Rabu (18/1) lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengorkestrasi alias memadukan informasi intelijen yang tersebar di berbagai instansi.

Joko Widodo menilai bahwa informasi intelijen yang dimiliki oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus dipadukan menjadi informasi yang utuh.

Joko Widodo juga menyampaikan agar berbagai informasi yang ada tersebut nanti dapat diolah dan digunakan untuk membangun atau membentuk sebuah kebijakan. Langkah ini dilakukan agar formulasi kebijakan bisa paling tidak ‘mendekati’ keputusan yang benar, sehingga berbagai langkah pencegahan dapat dilakukan.

Inisiasi ini menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia, mengingat vitalnya pengaruh infomasi dengan proses pembuatan kebijakan, sehingga para pembuat kebijakan dapat memformulasikan keputusan sesuai dengan informasi dan realita yang ada.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah Presiden Joko Widodo yang dilakukan di tengah suasana politik menjelang pemilu 2024 merupakan langkah politis dan perlawan terhadap partai pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rocky menilai Presiden Joko Widodo sedang memolitisasi BIN karena BIN merupakan insitusi yang sebelumnya ‘dikuasai’ oleh Ketum PDIP, sehingga kekuasaannya ingin ‘dilemahkan.’

Selain itu, Rocky juga menilai perintah tersebut sebagai salah kaprah, karena Presiden dan Kemenhan merupakan user dari informasi BIN, bukan sebagai pengumpul informasi.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto juga menilai tidak tepat jika Menhan menjadi koordinator karena menurut UU Intelijen, jika end user adalah Presiden, maka koordinator adalah BIN. Soleman menilai Menhan hanya bisa menjadi koordinator intelijen untuk kepentingan Kemenhan atau jika pengguna informasinya adalah sang menteri.

 

 

Prabowo meluruskan kesalahpahaman

 

Permintaan Presiden Joko Widodo mengundang pertanyaan lebih lanjut, di mana Menhan Prabowo selanjutnya menegaskan bahwa Badan Intelijien Negara (BIN) tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Tidak, (BIN) tidak di bawah Kemenhan, diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator untuk membantu presiden menilai,” tegas Prabowo kepada wartawan pada Senin (23/1/2023).

Prabowo menilai langkah ini tepat dilakukan karena dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah membuatnya menggunakan informasi-informasi yang diperoleh, sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang sesuai.

Politikus Gerindra Arief Poyuono mengomentari pernyataan Menhan Prabowo, di mana menurutnya pernyataan Menhan sudah tepat karena BIN merupakan institusi terdepan dalam memberikan informasi intelijen ke presiden, sehingga seharusnya institusi lain yang wajib berkoordinasi dengan BIN agar tidak ada bias informasi.