Menu

Politics

China Peringatkan Filipina Terkait Pengerahan Sistem Rudal AS

, , , , , 0

China pada Jumat (14/2/2025) telah mengeluarkan peringatan keras kepada Filipina terkait penyebaran sistem rudal ‘Typhon’ Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut, dan menyerukan kepada negara Asia Tenggara tersebut untuk menjunjung tinggi komitmennya dengan menarik sistem rudal tersebut, yang pada awalnya diperkenalkan pada bulan April 2024. 

Sistem rudal ini merupakan bagian dari latihan militer gabungan AS-Filipina dan telah menjadi titik perselisihan antara kedua negara, di mana China menuduh Filipina melanggar janji dan membahayakan keamanan regional.

Pengerahan sistem rudal Typhon merupakan bagian dari strategi AS yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya di kawasan Asia-Pasifik, yang telah mengalami peningkatan ketegangan, terutama di Laut China Selatan. Sistem rudal AS, yang mampu meluncurkan rudal Tomahawk dan SM-6 sangat maju. Penempatan rudal Tomahawk di Filipina mampu mencapai target di China dan Rusia, dan misil SM-6 juga mampu menyerang di wilayah udara dan laut hingga lebih dari 200 kilo meter jauhnya. 

Sebagai tanggapan, China telah menegaskan bahwa kehadiran sistem rudal di Filipina merupakan tantangan langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional. Zhang Xiaogang, juru bicara kementerian pertahanan China, memperingatkan bahwa Filipina telah menyerahkan pertahanan nasionalnya kepada kekuatan asing dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Sengketa yang berkembang ini menyoroti dinamika geopolitik yang kompleks di Laut China Selatan, di mana Filipina dan China telah lama terlibat dalam kebuntuan teritorial. Seruan China untuk menarik sistem rudal telah menambah lapisan ketegangan, karena Filipina terus menyeimbangkan kerja sama pertahanannya dengan AS sambil berusaha mempertahankan kedaulatan atas perairan yang disengketakan.

Seiring dengan perkembangan situasi, kedua belah pihak terus menavigasi masalah keamanan nasional yang sensitif, dengan Filipina berusaha memperkuat kemampuan pertahanannya sambil menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari tetangganya yang kuat, China.

Dalam konferensi pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan keprihatinannya terhadap sistem rudal tersebut, dan menggambarkannya sebagai “senjata ofensif strategis” yang mengancam keamanan negara-negara tetangga. Guo menekankan bahwa kegagalan Filipina dalam memenuhi janjinya untuk menarik sistem rudal setelah latihan gabungan tersebut dapat memicu perlombaan senjata yang berbahaya dan ketidakstabilan geopolitik di wilayah regional. Guo juga memperingatkan bahwa China tidak akan tetap pasif karena kepentingan keamanannya terancam.

Akan tetapi, pemerintah Filipina membantah bahwa mereka pernah berjanji untuk menarik sistem tersebut. Jonathan Malaya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina, mengklarifikasi bahwa sistem rudal Typhon semata-mata ditujukan untuk tujuan pertahanan. Dia lebih lanjut mencatat bahwa Filipina mematuhi konstitusi pasifisnya, yang menolak perang sebagai kebijakan nasional.

Tidak hanya itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menawarkan kesepakatan bersyarat mengenai sistem rudal Typhon AS yang saat ini dikerahkan di negara tersebut. Marcos menyatakan bahwa Filipina bersedia mengembalikan sistem rudal tersebut, tetapi hanya jika China menghentikan tindakan agresifnya di Laut China Selatan.

“Mari kita buat kesepakatan dengan China: Berhentilah mengklaim wilayah kami, berhentilah mengganggu nelayan kami dan biarkan mereka mencari nafkah, berhentilah menabrak kapal kami, berhentilah meriam air kepada rakyat kami, berhentilah menembakkan laser kepada kami, dan berhentilah bersikap agresif dan memaksa kami, dan saya akan mengembalikan rudal-rudal Typhon itu,” ujar Marcos dalam sebuah konferensi pers. Dia menambahkan, “Begitu mereka menghentikan apa yang mereka lakukan, saya akan mengembalikan semuanya,” dan menekankan bahwa langkah tersebut hanya akan dilakukan jika China menghentikan tindakannya di perairan yang disengketakan.

Pembubaran Partai Arab Sosialis Ba’ath di Suriah: Idealisme yang Dihancurkan demi Kepentingan Pribadi

, , 0

29 Januari 2025 merupakan hari bersejarah bagi Suriah karena pada tanggal tersebut Partai Arab Sosialis Regional Ba’ath Kawasan Suriah dan seluruh partai politik yang tergabung dalam Front Progresif Nasional (NPF), sebuah aliansi politik di bawah kekuasaan rezim Bashar Al-Assad, secara resmi dilarang dan dibubarkan oleh Pemerintah Transisi Suriah (STG). Pelarangan tersebut menandakan berakhirnya 61 tahun pemerintahan negara satu partai (one-party state) yang penuh dengan penindasan, sektarianisme, korupsi, dan kultus kepribadian yangawalnya dibentuk oleh seorang mantan perwira Angkatan Udara Arab Suriah (SAAF). Seluruh aksi tersebut telah memberikan bekas permanen bagi masyarakat Suriah yang kini harus dihadapi oleh STG dalam jangka panjang.

Awal mula Partai Ba’ath pertama kali muncul pada 7 April 1947 saat dua warga Suriah yakni Michel Aflaq dan Salah al-Din al-Bitar membentuk sebuah partai yang mengutamakanpersatuan dari Bangsa Arab, kebangkitan budaya Arab, dan perlawanan terhadap kolonialisme barat. Partai ini dinamakan Ba’ath yang dalam bahasa Arab berarti kebangkitan (renaissance/resurrection). Pada tahun 1953 Partai Ba’ath bergabung dengan Partai Sosialis Arabdan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat di kawasan Timur Tengah. Bergabungnya Partai Ba’ath dengan Partai Sosialis Arab pada akhirnya melahirkan nama Partai Sosials Arab Ba’ath dan slogan mereka yaitu persatuan, kebebasan, dan sosialisme. Partai Ba’ath memiliki tujuan akhir besar yaitu untuk mempersatukan Bangsa Arab menjadi satu negara yang membentang dari Teluk Persia menuju Samudra Atlantik. Keinginan ini merupakan sebuah tujuan  mulia karena setelah Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 kawasan Timur Tengah dipecah belah secara sepihak oleh Inggris Raya dan Prancis setelah kemenangan mereka di Perang Dunia I. Perjanjian tersebut dianggap sebagai pengkhianatan dari Inggris Raya yang menjanjikan Bangsa Arab tanah dan kemerdekaan. Partai Ba’ath dianggap mampu untuk mencapai tujuan tersebut karena hal tersebut merupakan obyektif mereka dan hal ini membuat mereka memiliki dukungan besar di masa perang dingin.

Akan tetapi Partai Ba’ath tidak akan pernah mencapai tujuan ini karena berbagai faktor internal yang pada akhirnya menyebabkan partai tersebut merosot menjadi sebuah kediktatoran yang tidak segan-segan untuk melancarkan aksi keji untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Di Suriah, aksi keji dan brutal yang dilakukan atas nama Partai Ba’ath terlihat di berbagai peristiwa seperti Pembantaian Hama tahun 1982, serangan gas di Ghouta tahun 2013, dan Penjara Sednaya yang diberikan nama panggilan sebagai rumah jagal manusia (human slaughterhouse) oleh para napi yang pernah dipenjara. Partai Ba’ath juga berubah dari partai yang mengakomodasi seluruh etnis dan agama yang berada di kawasan Timur Tengah menjadi sebuah wadah bagi etnis tertentu untuk mempertahankan kekuasaan mereka sementara kelompok lain disingkirkan dan ditindas. Untuk menindas kelompok-kelompok yang tidak diinginkan, Partai Ba’ath memanfaatkan istilah ‘persatuan Arab’ untuk menindas berbagai macam kelompok etnis yang dianggap sebagai ancaman. Di Suriah hal tersebut dapat dilihat pada saat Hafez Al-Assad memerintahkan Angkatan Bersenjata Arab Suriah (SAA) untuk melancarkan serangan udara dan artileri terhadap Kota Hama untuk menghancurkan pemberontakan yang dilancarkan kelompok Persaudaraan Muslim. Seluruh aksi tersebut menyebabkan akademisi di kawasan Timur Tengah memiliki pandangan negatif terhadap Ba’ath karena mereka menganggap ideologi tersebut tidak memiliki dasar apapun.

Tidak adanya dasar ideologi yang jelas menyebabkan Partai Ba’ath rawan terhadap perpecahan karena para anggota dapat menafsirkan ideologi partai secara bebas yang sesuai dengan pemahaman pribadi mereka. Selain itu kebebasan ini juga membuka ruang bagi seorang anggota yang memiliki pengaruh besar untuk melakukan power grab dan membangun kultus kepribadian. Pembangunan kultus kepribadian tersebut dapat mengubah Partai Ba’ath menjadi sebuah wadah pribadi yang dipegang oleh penguasa tertinggi partai. Dalam skenario ini organdan lembaga internal Partai Ba’ath yang seharusnya mampu membatasi kendali sekjen partai dibajak menjadi institusi tidak berdaya yang sepenuhnya tunduk terhadap keinginan pribadi pemimpin.

Hal tersebut terjadi di Suriah setelah Salah Jadid melancarkan kudeta tahun 1966 yang mengakhiri kekuasaan Komando Nasional Partai Ba’ath Suriah yang dikendalikan oleh pejabat sipil. Kudeta tersebut mengubah Suriah menjadi sebuah negara kediktatoran militer secara de-fakto karena faksi militer Partai Ba’ath menguasai seluruh organ dan lembaga internal partai. Tidak lama setelah kudeta yang dilancarkan Jadid, Hafez Al-Assad melancarkan kudeta pada tahun 1970 yang dinamakan sebagai gerakan perbaikan. Kudeta yang dilancarkan oleh Hafez Al-Assad mengkonsolidasikan kekuasaannya terhadap seluruh aspek politik, ekonomi, dan sosial Suriah serta mengkultuskan dirinya dengan cara yang mirip dengan kultus kepribadian Joseph Stalin di Uni Soviet dan Dinasti Kim di Korea Utara. Kedua kudeta tersebut mengakhiri Partai Ba’ath Suriah sebagai gerakan revolusioner dengan tujuan mulia menjadi kendaraan politik pribadi Dinasti Al-Assad yang memimpin Suriah dengan tangan besi selama enam dekade.

Trump & Afrika Selatan: Ketegangan Politik di Tengah Pemotongan Pendanaan  

, , , 0

Dalam minggu ini, Presiden Trump, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Elon Musk, pengusaha miliarder sekaligus orang kepercayaan Trump, melontarkan kritik tajam terhadap Afrika Selatan melalui serangkaian unggahan di media sosial. Kritik ini berpusat pada kebijakan tanah baru yang disahkan oleh pemerintah Afrika Selatan, yang diklaim oleh Trump sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Pemerintah Afrika Selatan, yang terdiri dari koalisi berbagai partai politik, merespons dengan tegas namun diplomatis. Dari sudut pandang postkolonialisme, kritik ini mencerminkan bagaimana warisan kolonial masih membentuk hubungan kekuasaan global, di mana negara-negara Barat terus berusaha mempengaruhi kebijakan domestik negara-negara bekas jajahan mereka. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa negaranya tidak akan terintimidasi. Pada Jumat (7/2), Gedung Putih mengeluarkan perintah untuk menghentikan bantuan keuangan ke Afrika Selatan, dengan alasan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tanah tersebut serta keputusan negara itu membawa kasus genosida terhadap Israel ke Mahkamah Internasional.

Selain menghentikan bantuan, Gedung Putih juga mengumumkan rencana untuk mempromosikan pemukiman kembali pengungsi Afrikaner yang melarikan diri dari diskriminasi berbasis ras oleh pemerintah. Afrikaner merupakan keturunan orang Eropa, terutama Belanda, yang telah lama menetap di Afrika Selatan, ini dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan dominasi narasi kolonial yang menempatkan kepentingan mantan penjajah di atas hak-hak masyarakat pribumi. Tuduhan Trump berlanjut dengan pernyataan di media sosial, di mana ia menuduh pemerintah Afrika Selatan merampas tanah dan memperlakukan kelompok tertentu dengan sangat buruk. Marco Rubio kemudian menegaskan posisinya dengan mengumumkan bahwa ia tidak akan menghadiri KTT G20 yang akan diselenggarakan di Johannesburg, dengan alasan kebijakan ekspropriasi tanah yang dianggap melanggar hak kepemilikan. Kritik juga datang dari Elon Musk, yang menanggapi pernyataan Ramaphosa di X/Twitter dengan bertanya, “Mengapa Anda memiliki undang-undang kepemilikan yang secara terang-terangan rasis?”

Sebagai tanggapan, Ramaphosa membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa Afrika Selatan tetap berpegang pada prinsip negara hukum dan keadilan. Ia menjelaskan bahwa undang-undang ekspropriasi tanah yang baru tidak mengizinkan perampasan tanah secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses hukum dan kesepakatan dengan pemilik tanah. Perspektif postkolonialisme menyoroti bagaimana hukum dan kebijakan di negara bekas jajahan sering kali ditentang oleh mantan penjajah dan sekutu-sekutunya, karena berusaha mengubah struktur kekuasaan yang telah lama menguntungkan kelompok dominan. Ia juga menepis ancaman pemotongan bantuan dari AS, dengan menyatakan bahwa satu-satunya bantuan yang diterima adalah PEPFAR untuk program HIV/AIDS, yang jumlahnya relatif kecil dalam anggaran nasional Afrika Selatan. Sementara itu, kelompok sayap kanan Afrika Selatan seperti AfriForum terus melobi pemerintah AS dengan narasi bahwa petani kulit putih menjadi sasaran kekerasan, meskipun statistik menunjukkan bahwa mayoritas korban kejahatan kekerasan di negara itu adalah warga kulit hitam yang miskin.

Serangan Trump dan sekutunya terhadap Afrika Selatan tidak hanya menimbulkan perdebatan internasional, tetapi juga memicu respons dari berbagai pihak di dalam negeri. Ramaphosa bahkan menelepon Musk secara langsung untuk membahas kesalahan informasi dan distorsi tentang Afrika Selatan. Sementara itu, China memanfaatkan ketegangan ini dengan menyatakan dukungannya terhadap Afrika Selatan sebagai tuan rumah G20, menegaskan persaingan geopolitik antara kekuatan besar di Afrika yang kaya sumber daya.

Kebijakan tanah Afrika Selatan merupakan bagian dari upaya dekolonisasi ekonomi dikarenakan banyak warga kulit hitam Afrika Selatan merasa masih terjadi ketimpangan kepemilikan lahan, di mana sebagian besar tanah pertanian tetap dikuasai oleh minoritas kulit putih meskipun apartheid telah berakhir, namun mendapat perlawanan dari kelompok minoritas kulit putih dan sekutu mereka di Barat. Amerika Serikat, melalui Trump dan para pendukungnya, tampak mendukung narasi bahwa minoritas kulit putih di Afrika Selatan adalah korban, sudut pandang ini bisa dikritik dengan pendekatan postkolonial karena tidak mempertimbangkan ketimpangan yang masih ada akibat kolonialisme. Lebih jauh, tindakan AS untuk menghentikan bantuan keuangan dapat dilihat sebagai bentuk neokolonialisme, di mana negara Barat berusaha memengaruhi kebijakan domestik negara lain melalui tekanan ekonomi demi mempertahankan kepentingan geopolitik mereka.

Ribuan Demonstran di Jerman Tolak Kedekatan CDU dengan Sayap Kanan

, , 0

Puluhan ribu demonstran turun ke jalan di Berlin pada hari Minggu (2/2) untuk menyuarakan penolakan terhadap langkah mengejutkan kaum konservatif Jerman yang semakin mendekat ke sayap kanan. Menurut laporan kepolisian, sekitar 20.000 orang telah berkumpul di depan Bundestag, gedung parlemen Jerman, dengan jumlah yang terus bertambah seiring datangnya demonstran dari berbagai arah. Massa aksi membawa plakat dan spanduk yang mengecam Partai Persatuan Demokrat Kristen (CDU) atas keputusannya mencari dukungan dari partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) guna meloloskan rancangan undang-undang anti-imigrasi di parlemen pekan lalu. Tindakan ini dianggap melanggar norma politik yang telah diterapkan di Jerman sejak berakhirnya Perang Dunia II, di mana partai-partai utama sepakat untuk tidak bekerja sama dengan kelompok sayap kanan ekstrem di tingkat nasional. Namun, di bawah kepemimpinan Friedrich Merz, yang saat ini menjadi kandidat kuat dalam pemilu federal yang akan datang pada Minggu (23/2), CDU justru membuka ruang bagi kerja sama dengan AfD, yang kemudian memicu demonstrasi berskala besar di berbagai kota.

Keputusan kontroversial CDU ini semakin jelas setelah partai tersebut bersama AfD berhasil meloloskan sebuah resolusi tidak mengikat, yang bertujuan untuk memperketat perbatasan dan membatasi masuknya imigran tanpa dokumen, termasuk pencari suaka. Namun, pada hari Jumat, mereka gagal dalam upaya meloloskan rancangan undang-undang lain yang bertujuan untuk memperketat kebijakan imigrasi. Friedrich Merz mengintensifkan sikap kerasnya terhadap imigrasi setelah sebuah insiden tragis terjadi seminggu sebelumnya, di mana seorang pria asal Afghanistan ditangkap karena diduga melakukan serangan pisau terhadap anak-anak taman kanak-kanak. Langkah CDU ini mendapat kritik tajam, salah satunya dari organisasi sayap kiri Campact, yang menuduh Merz sengaja mencoba menghapus norma politik yang selama ini mencegah kerja sama dengan kelompok ekstremis sayap kanan. Protes yang terjadi tidak hanya terpusat di Berlin, tetapi juga meluas ke berbagai kota besar di seluruh Jerman. Pada hari Sabtu, lebih dari 220.000 orang turun ke jalan di kota-kota seperti Hamburg, Leipzig, Köln, dan Stuttgart untuk menentang kebijakan CDU yang dinilai semakin mendekati ideologi sayap kanan.

Gelombang demonstrasi ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, organisasi hak asasi manusia, gereja, serta aktivis lingkungan. Kanselir Jerman dari partai tengah-kiri, Olaf Scholz, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kolaborasi antara kaum konservatif dan sayap kanan bisa semakin menguat dan bahkan membuka kemungkinan pemerintahan koalisi di masa depan, seperti yang telah terjadi di beberapa negara Eropa lainnya. Situasi ini memicu perdebatan tajam di ranah politik Jerman, di mana sebagian pihak menilai bahwa CDU telah mengorbankan prinsip demokrasi demi kepentingan politik jangka pendek. Dengan pemilu yang semakin dekat, masih menjadi tanda tanya apakah langkah CDU ini akan meningkatkan dukungan terhadap partai tersebut atau justru memperdalam perpecahan di kalangan pendukung konservatif. Sementara itu, demonstrasi yang terjadi secara luas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Jerman masih menolak kebijakan CDU yang semakin condong ke arah sayap kanan ekstrem.

Partai Demokrat Selenggarakan Pemilu Internal Untuk Menentukan Ketua Baru

, , , 0

Pada 1 Februari 2025 Komite Nasional Partai Demokrat (DNC) Amerika Serikat menyelenggarakan pemilu internal untuk menentukan pemimpin baru partai tersebut setelah kekalahan mereka pada pemilu presiden dan legislatif tahun 2024. Pemilu ini diselenggarakan setelah ketua Partai Demokrat saat itu Jaime Harrison memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai bentuk tanggung jawab akibat dari performa Partai Demokrat yang buruk. Dalam pemilu ini terdapat beberapa kandidat kuat seperti Ketua Partai Demokrat Negara Bagian Wisconsin Ben Wikler dan Ketua Partai Demokrat-Petani-Buruh Negara Bagian Minnesota Ken Martin yang mendapatkan dukungan dari berbagai faksi internal Partai Demokrat. Pemilu ini dilaksanakan di pinggiran Washington DC dan dihadiri oleh 448 anggota DNC dari 57 negara bagian Amerika Serikat.

Kontestasi ini dimenangkan oleh Ketua Partai Demokrat-Petani-Buruh Minnesota Ken Martin yang berhasil mendapatkan 246,5 dari 448 suara sementara lawannya Ben Wikler hanya mendapatkan 134,5 suara. Dalam pidato kemenangannya Ken Martin menyampaikan bahwa Partai Demokrat harus bersatu melawan pemerintahan Presiden Donald Trump. Ken menambahkan sudah saatnya Amerika Serikat dipimpin oleh pemerintahan yang peduli terhadap nasib rakyat kecil. Dalam kampanye nya sebagai Ketua Partai Demokrat Ken Martin menjabarkan strategi politiknya yaitu Build to Win, Build to Last yang bertujuan untuk membangun ulang  dan mengembalikan kepercayaan warga Amerika Serikat terhadap Partai Demokrat. Dalam strategi ini Ken Martin ingin Partai Demokrat mengembangkan infrastruktur dan kekuatan di setiap negara bagian Amerika Serikat. Selain itu Ken juga ingin Partai Demokrat memiliki sebuah rencana jangka panjang yang menekankan mendengarkan keluh kesal dari warga lokal untuk mengembalikan citra partai dan memenangkan setiap pemilu lokal dan nasional yang diselenggarakan.

Kemenangan Ken Martin sebagai pemimpin baru Partai Demokrat disambut baik oleh anggota partai karena pria kelahiran Minnesota ini memiliki reputasi sebagai strategis politik yang handal. Pandangan ini didukung oleh Anggota DPR Amerika Serikat Robert Garcia yang menyatakan bahwa Ken Martin merupakan seseorang yang tangguh, pro-serikat pekerja, dan mengerti tentang kesulitan yang dihadapi oleh para pekerja.

Kunjungan Macron ke Lebanon: Mendukung Kepemimpinan Baru dan Upaya Gencatan Senjata

, , 0

Pada hari Jumat (17/1), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Lebanon untuk bertemu dengan Presiden Joseph Aoun dan Nawaf Salam sebagai Perdana Menteri yang baru dilantik pada Kamis (9/1). Setelah lebih dari dua tahun kekosongan politik di puncak kekuasaan, Joseph Aoun terpilih menjadi presiden dan menunjuk Nawaf Salam sebagai calon perdana menteri. Kini, mereka harus menghadapi tantangan besar untuk memimpin Lebanon setelah perang antara Israel dan Hezbollah yang mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Kunjungan Macron ini bertujuan untuk memberikan “dukungan” kepada Aoun dan Salam dalam upaya mereka untuk memperkuat kedaulatan Lebanon, memastikan kemakmurannya, serta menjaga dan memperkuat persatuan negara tersebut. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kepresidenan Prancis sebelum kedatangannya, kunjungan ini juga mencerminkan komitmen Prancis untuk membantu Lebanon melalui tantangan besar yang dihadapi negara itu, baik dalam hal pemulihan ekonomi, stabilitas politik, maupun dalam menjaga integritas nasional Lebanon pasca-konflik dan krisis yang panjang. Melemahnya Hezbollah dalam perang dengan Israel tahun lalu memungkinkan kelas politik Lebanon yang terpecah-pecah untuk memilih Aoun dan mendukung penunjukan Salam sebagai perdana menteri.

Perdana menteri yang baru dihadapkan dengan tugas yang besar untuk membentuk pemerintahan yang akan memimpin proses rekonstruksi setelah berakhirnya konflik Israel-Hezbollah pada bulan November, serta melaksanakan reformasi yang diminta oleh kreditor internasional sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan yang sangat dibutuhkan. Salam, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua majelis di Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa konsultasi dengan semua pihak politik mengenai kemungkinan susunan kabinet minggu ini berjalan “sangat positif”.

Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, telah menyatakan dukungan penuh mereka terhadap pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil di Lebanon, menurut pernyataan dari pihak kepresidenan Prancis. Pemerintahan baru ini diharapkan dapat menyatukan rakyat Lebanon yang beragam, memastikan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dihormati, serta melaksanakan reformasi yang diperlukan untuk mencapai kemakmuran, stabilitas, dan kedaulatan negara. Dewan Keamanan PBB juga mendesak para pemimpin Lebanon untuk segera membentuk pemerintahan baru, menganggap langkah tersebut sebagai elemen penting untuk menciptakan stabilitas di negara yang tengah menghadapi dampak perang dan kawasan yang terimbas konflik tersebut.

Propaganda di Era Modern: Alat Kekuasaan dan Pengendali Opini Publik

, , , 0

Korea Utara merupakan sebuah negara Hermit Kingdom, sebuah julukan untuk negara yang tertutup dan terisolasi. Korea Utara tetap menjadi misteri bagi kebanyakan orang Amerika dan dunia. Orang asing hanya memiliki pemahaman yang samar tentang sejarah, kehidupan sehari-hari, dan lingkungan propaganda warga Korea Utara. Kurangnya pengetahuan ini semakin menghambat kemampuan untuk merasionalisasi dan menjelaskan tindakan rezim tersebut, baik dalam hal kebijakan luar negeri maupun domestik. Di bawah kepemimpinan Kim Jong Il dan kemudian putranya, Kim Jong Un, Korea Utara membangun sistem propaganda yang kuat untuk memberikan gambaran positif tentang rezim diktator mereka. Strategi ini dirancang untuk memengaruhi persepsi baik warga negara mereka sendiri maupun masyarakat internasional. Propaganda tersebut bertujuan menampilkan Korea Utara sebagai negara yang kuat dan makmur, sambil mencitrakan negara-negara yang tidak bersahabat, terutama Korea Selatan dan Amerika Serikat, sebagai musuh.

Televisi, surat kabar, dan radio merupakan alat propaganda yang  sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Media ini digunakan untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan rezim, memuji kepemimpinan Kim, dan menggambarkan Korea Utara sebagai negara yang makmur dan kuat. Koreasebuah negara di mana kebebasan pers hampir tidak ada, berita secara eksklusif dilaporkan melalui media negara, yaitu Kantor Berita Pusat Korea (KCNA). Lembaga ini menyebarkan pesan-pesan negara kepada populasi yang tidak diizinkan untuk membuka situs web di luar intranet nasional atau menggunakan ponsel mereka untuk mengakses layanan jejaring sosial.

Poster telah menjadi alat propaganda yang lazim digunakan di Korea Utara untuk menanamkan rasa patriotisme, membangun kepercayaan terhadap kepemimpinan, dan menciptakan persepsi bahwa perjuangan hidup sepenuhnya ditujukan untuk kejayaan bangsa. Visual-visual dalam poster tersebut berfungsi meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah dan pemimpin negara berada di jalur yang benar, sekaligus menanamkan rasa percaya diri bahwa mereka adalah individu yang diandalkan. Teknik ini bukan hal baru, karena telah digunakan sejak era Perang Dunia I dan II, serta diterapkan oleh Uni Soviet pada masanya. Poster-poster ini sering menggambarkan masyarakat sebagai kelompok yang bersatu dan sepenuhnya mengabdikan diri kepada negara, terutama dalam mempertahankan kedaulatan dari ancaman musuh, sehingga propaganda ini efektif memperkuat kontrol pemerintah sekaligus mengukuhkan semangat nasionalisme.

Metode propaganda lain yang dilakukan adalah Parade Militer. Kegiatan itu menjadi daya tarik utama bagi warga lokal dan wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut. Setiap kali parade diadakan di Pyongyang, acara ini pasti menjadi sorotan media internasional, baik di surat kabar maupun televisi. Kim Jong Un biasanya hadir untuk menyampaikan pidato politik dan menyapa warganya, sementara Tentara Rakyat Korea menampilkan kekuatan militer mereka dengan menampilkan alat senjata atau kendaraan perang gaya khas yang mengingatkan pada era Soviet, sesuatu yang jarang terlihat di negara lain saat ini.

Semua propaganda yang dilakukan oleh Korea Utara ini persis sama dan tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh Uni Soviet di masanya dan Rusia di zaman sekarang. Ini semua berawal dari saat pimpinan Soviet menyadari perlunya metode komunikasi massa yang baru, mengingat pada tahun 1917 tingkat melek huruf hanya mencapai 37,9%, sehingga propaganda tertulis saja tidak cukup efektif. Vladimir Lenin melihat potensi besar dalam propaganda visual dan pada April 1918, ia mengeluarkan dekrit “Propaganda Monumen” yang memerintahkan penghapusan monumen Tsar dan menggantinya dengan seni serta slogan revolusioner. Inisiatif ini mengubah ruang publik menjadi media propaganda untuk mendukung rezim baru, dan selama periode ini, lebih dari 3.100 desain poster diciptakan. Propaganda digunakan untuk memperkuat kekuasaan partai komunis, mengingatkan tentang ancaman eksternal, seperti yang terjadi selama Perang Dunia II, serta untuk mendukung atau menjelaskan proyek-proyek pembangunan ekonomi.

Propaganda Rusia dilakukan dengan cara resmi dan tersembunyi. Propaganda resmi disebarkan oleh pejabat negara, media, dan institusi budaya yang semuanya dikontrol oleh Kremlin,  sementara propaganda tersembunyi didistribusikan melalui organisasi boneka, politisi ekstrem, influencer, serta bot di media sosial, didukung oleh media, wartawan perang, dan institusi budaya serta pendidikan di seluruh dunia yang menyebarkan narasi pro-Rusia. Tujuannya adalah menciptakan kebingungan dan merusak kebenaran yang bisa dinamakan pengontrolan opini publik, sehingga masyarakat bingung tentang apa yang harus dipercayai. Contoh pandangan favorit Putin adalah keyakinannya bahwa Ukraina sebenarnya tidak pernah terpisah dari Rusia dan selalu menjadi bagian dari negara itu. Menurutnya, akar konflik ini berasal dari upaya negara-negara Barat yang ingin mendirikan Ukraina sebagai negara independen dengan tujuan melemahkan dan menghancurkan Rusia.

Korea Utara memiliki kesamaan dengan Uni Soviet dan Rusia dalam metode propagandanya. Ketiga negara ini cenderung menonjolkan segalanya secara besar-besaran dan mencolok untuk menyebarkan nasionalisme serta memamerkan kekuatan ekonomi dan militer mereka di tingkat internasional. Persamaan utama dalam propaganda yang dilakukan adalah penggunaan media untuk menyebarkan narasi pro-rezim, menciptakan citra positif negara, dan mengontrol informasi yang beredar. Hanya berita yang mendukung pemerintah yang diperbolehkan, sementara persepsi publik dimanipulasi melalui propaganda visual, parade militer, dan kontrol ketat atas informasi untuk memperkuat kekuasaan dan membentuk opini publik yang mendukung rezim. Propaganda ini juga sering digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang sebenarnya. Sebagai warga sipil,  tidak setuju dengan yang dinamakannya propaganda adalah hal yang wajar, kata itu akan selamanya terdengar negatif di kuping kita dan akan selalu digunakan untuk kegiatan yang negatif. Kita sebagai warga sipil harus lebih peka dan jeli kepada propaganda tersirat yang ada di sekitar kita seperti film, iklan masyarakat, ataupun artikel terutama di era media sosial seperti sekarang.

Pendukung Presiden Yoon Sook-Yeol Terobos Masuk Gedung Pengadilan Seoul

, , , 0

Pada 19 Januari 2025 ratusan demonstran pendukung Presiden Yoon Sook-yeol menerobos masuk Gedung Pengadilan Tinggi Distrik Barat Seoul setelah mereka memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan mantan Presiden Yoon. Dilansir dari the Guardian para demonstran menerobos masuk gedung pengadilan tinggi dan merusak fasilitas dalam gedung seperti perabotan dan peralatan elektronik. Para demonstran juga menggunakan alat pemadam api untuk menerobos barikade Pasukan Anti Huru-Hara Kepolisian Nasional Korea Selatan (NPA) yang menjaga pintu depan gedung pengadilan tinggi. Selain itu para demonstran juga menyerang jurnalis dari media massa seperti MBS dengan mengintimidasi dan merusak peralatan mereka. Beberapa jam setelah para demonstran menerobos gedung pengadilan tinggi bala bantuan NPA berhasil mengamankan gedung dan menangkap sekitar 46 demonstran. Setelah mengamankan gedung Badan Kepolisian Metropolitan Korea Selatan menyatakan bahwa mereka akan memburu semua individu yang terlibat dalam insiden tersebut.

Menanggapi insiden ini Presiden Ad Interim Korea Selatan Choi Sang-mok menyatakan keprihatinannya terhadap kekerasan yang terjadi. Presiden Ad Interim Choi menambahkan bahwa dia memerintahkan NPA untuk melancarkan investigasi menyeluruh dan mengendalikan seluruh demonstrasi yang mendesak pembebasan mantan Presiden Yoon. Selain itu Kepala Ad Interim NPA menyatakan bahwa kepolisian juga akan melakukan investigasi komprehensif terhadap Youtuber dan streamer sayap kanan jika mereka terlibat dalam insiden tersebut.Sementara itu pengacara dan kolumnis politik Yoo Jung-hoon menyatakan bahwa penyeranganterhadap pengadilan tinggi Korea Selatan merupakan sesuatu yang tidak terduga dan siapapun yang terlibat akan mendapatkan hukuman penjara. Sebelumnya mantan Presiden Yoon ditangkap oleh tim penyidik gabungan dari Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) pada 15 Januari 2025. Penangkapan tersebut dilakukan setelah Pengadilan Tinggi Distrik Barat Seoul menyetujui surat penangkapan karena mereka menganggap Yoon dapat menghancurkan barang bukti.

Saat ini mantan Presiden Yoon sedang diselidiki oleh CIO dan berpotensi menghadapi tuntutan pemberontakan akibat dari deklarasi militer yang disiarkan pada 3 Desember 2024. Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemberontakan merupakan salah satu dari beberapakejahatan yang dapat ditudukan kepada presiden Korea Selatan. Jika terbukti bersalah mantan Presiden Yoon terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Israel dan Hamas Resmi Sepakati Gencatan Senjata

, , , , , 0

Gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza resmi dimulai pada Minggu(19/1). Kesepakatan tersebut berlaku setelah melalui koordinasi yang intens antarakedua pihak yang dibantu oleh mediator, termasuk Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir.

Keputusan untuk menerapkan gencatan senjata ini diambil setelah perundinganpanjang yang berlangsung hingga Rabu (15/1), diikuti dengan persetujuan yang disahkan dalam pemungutan suara kabinet Israel pada Jumat (17/1). Dalam voting tersebut, 24 menteri Israel mendukung kesepakatan ini, sementara delapan menteridari kalangan konservatif, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, menolak perjanjian tersebut.

Gencatan senjata ini akan berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama akanberlangsung selama 42 hari, mencakup pertukaran sandera, penghentian serangan, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang selama ini terhalang oleh konflik. Selain itu, Hamas diperkirakan akan membebaskan 33 sandera, yang juga termasukwarga negara asing yang sebelumnya ditahan di Gaza.

Pada fase kedua, yang dijadwalkan akan mulai dirundingkan pada hari ke-16 gencatansenjata, akan difokuskan pada upaya untuk mengakhiri perang dan mencapaikesepakatan gencatan senjata permanen. Pada fase ini, para sandera yang masihhidup akan dibebaskan dan ratusan tahanan Palestina akan dibebaskan oleh Israel. Salah satu aspek penting dalam fase ini adalah penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Adapun fase ketiga akan mencakup pemulangan jenazah sandera yang tewas selamaperiode konflik, serta meluncurkan rencana rekonstruksi Gaza yang terimbas parahakibat perang yang berlangsung.

Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka telah setuju untuk membebaskan 737 tahanan Palestina dan 1.167 warga Gaza yang ditangkap selama operasi militer Israel di wilayah tersebut. Namun, kantor media yang berpusat di Gaza menyebutkan data yang berbeda, bahwa Israel akan membebaskan 1.737 tahanan, termasuk wanita dan anak-anak, serta hampir 300 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup.

Disisi lain, pada Sabtu (18/1), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan kekhawatirannya terkait keterlambatan pengiriman daftar nama sanderayang akan dibebaskan oleh Hamas. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akanmelanjutkan kesepakatan jika daftar tersebut tidak segera diterima. Netanyahu juga memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata ini tidakakan ditoleransi dan Hamas harus bertanggung jawab penuh. Israel berharap bisamelanjutkan gencatan senjata sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Sementara itu, warga Gaza menyambut gembira kesepakatan ini, dan terlihatmerayakan gencatan senjata di beberapa titik di Jalur Gaza. Meski demikian, ketegangan masih terasa, mengingat tantangan besar dalam merealisasikankesepakatan tersebut ditengah sejarah pelanggaran perjanjian sebelumnya. Gencatansenjata ini memberikan harapan bahwa konflik panjang antara Israel dan Hamas dapatdihentikan dan membuka peluang untuk rekonstruksi Gaza yang telah dihancurkan oleh perang. Namun, masih ada ketidakpastian apakah kedua pihak dapat mematuhiperjanjian ini dalam jangka panjang.

Pemerintahan Biden Mendorong Penguatan Hubungan dengan Indo-Pasifik

, , , , 0

Menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Amerika Serikat (AS) Biden telah mengajukan tiga perjanjian penting kepada Kongres untuk meningkatkan hubungan AS dengan sekutu dan mitra utama di Indo-Pasifik, sebuah wilayah yang semakin dipengaruhi oleh China. Selain itu, Presiden Joe Biden juga secara resmi meminta persetujuan kongres untuk kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Thailand dan ratifikasi perjanjian asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall.

Perjanjian-perjanjian ini, yang sangat penting untuk memperkuat pengaruh AS di kawasan ini, selaras dengan upaya-upaya sebelumnya oleh pemerintahan Trump pada tahun 2019 dan 2020 lalu untuk mengimbangi kehadiran China yang terus meningkat. 

Secara garis besar, perjanjian nuklir sipil selama 30 tahun dengan Thailand, yang akan berlaku dalam waktu 90 hari kecuali jika Kongres menolaknya, akan memfasilitasi transfer bahan dan teknologi nuklir yang sensitif tetapi tidak diklasifikasikan untuk memenuhi kebutuhan energi Thailand yang terus meningkat.

Kesepakatan asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall – bagian dari kerangka kerja yang lebih luas yang juga mencakup Negara Federasi Mikronesia – telah disetujui sebelumnya pada awal tahun ini. Biden merinci perjanjian senilai USD7,1 miliar untuk Palau dan Kepulauan Marshall, yang mencakup ketentuan untuk bantuan bencana, prakiraan cuaca, layanan pos, dan bantuan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, bank-bank di negara-negara kepulauan ini sekarang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan dari Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), yang akan melindungi deposito jika terjadi kebangkrutan.

Negara-negara Asosiasi Kerja sama Bebas ini memiliki populasi di bawah 200.000 di lebih dari 1.000 pulau dan memainkan peran penting dalam posisi strategis AS. Terletak sekitar 2.500 mil di sebelah barat daya Hawaii, negara-negara ini menjadi tuan rumah bagi instalasi militer yang vital, seperti fasilitas uji coba rudal di Kepulauan Marshall dan sistem radar frekuensi tinggi di Palau. Dengan begitu, perjanjian ini memperkuat hubungan yang terjalin selama Perang Dunia II ketika pasukan A.S. membebaskan kepulauan ini dari kendali Jepang.

 

Bagaimana dengan pemerintahan Trump mendatang?

Selain itu, menyambut pemerintahan Trump yang akan datang, dengan Mike Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional, mereka telah mengisyaratkan kesinambungan dalam kebijakan Indo-Pasifik A.S. Berbicara di U.S. Institute of Peace, Waltz menekankan Cina sebagai “musuh terbesar AS” dan menggarisbawahi peran India sebagai mitra utama. Dia menegaskan kembali pentingnya inisiatif seperti AUKUS (Australia, Inggris, dan AS), Quad (quadrilateral security dialogue), dan dialog trilateral yang melibatkan Korea Selatan, Jepang, dan Filipina untuk mendorong “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan yang akan segera keluar dari jabatannya menggemakan sentimen Waltz, dengan menekankan bahwa strategi China yang kuat secara inheren terkait dengan strategi Asia yang kuat. Namun, terdapat kekhawatiran tentang ambiguitas AS, di mana meskipun dipercaya kebijakannya berkaitan dengan kompetisi ekonomi bersama China akan berjalan dengan intens, namun tidak dalam isu keamanan. Analis menilai bahwa isu penting seperti pertahanan Taiwan dan garansi keamanan untuk aliansi AS seperti Filipina, tidak menjadi isu prioritas pemerintahan Trump.

Di bawah pendekatan kebijakan luar negeri Trump, Taiwan kemungkinan besar akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan membeli sistem militer AS yang lebih canggih. Meskipun langkah-langkah tersebut dapat memperkuat keamanan Taiwan, namun hal ini berisiko membebani ekonominya.

Para analis masih terbagi atas implikasi dari kepemimpinan Trump untuk Taiwan. Di satu sisi, keselarasan yang lebih dalam dengan kebijakan AS dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan postur pertahanan Taiwan. Di sisi lain, pengambilan keputusan Trump yang tidak dapat diprediksi dan langkah-langkah ekonomi proteksionis, seperti tarif, dapat mengacaukan industri regional, menimbulkan tantangan bagi ekonomi Taiwan yang bergantung pada perdagangan.

Dalam kondisi ini, analis menilai bahwa Taiwan harus mengadopsi strategi yang menyeimbangkan kepentingannya. Diversifikasi kemitraan perdagangan akan membantu mengurangi risiko ekonomi, dan investasi dalam kemampuan pertahanan dalam negeri dapat meningkatkan keamanan tanpa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Dengan mengelola hubungannya dengan A.S. dan China secara hati-hati, Taiwan dapat bekerja untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas ekonominya di tengah-tengah kompleksitas segitiga AS-China-Taiwan.

Load More