Menu

Politik Internasional

Pemerintahan Biden Mendorong Penguatan Hubungan dengan Indo-Pasifik

, , , , 0

Menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Amerika Serikat (AS) Biden telah mengajukan tiga perjanjian penting kepada Kongres untuk meningkatkan hubungan AS dengan sekutu dan mitra utama di Indo-Pasifik, sebuah wilayah yang semakin dipengaruhi oleh China. Selain itu, Presiden Joe Biden juga secara resmi meminta persetujuan kongres untuk kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Thailand dan ratifikasi perjanjian asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall.

Perjanjian-perjanjian ini, yang sangat penting untuk memperkuat pengaruh AS di kawasan ini, selaras dengan upaya-upaya sebelumnya oleh pemerintahan Trump pada tahun 2019 dan 2020 lalu untuk mengimbangi kehadiran China yang terus meningkat. 

Secara garis besar, perjanjian nuklir sipil selama 30 tahun dengan Thailand, yang akan berlaku dalam waktu 90 hari kecuali jika Kongres menolaknya, akan memfasilitasi transfer bahan dan teknologi nuklir yang sensitif tetapi tidak diklasifikasikan untuk memenuhi kebutuhan energi Thailand yang terus meningkat.

Kesepakatan asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall – bagian dari kerangka kerja yang lebih luas yang juga mencakup Negara Federasi Mikronesia – telah disetujui sebelumnya pada awal tahun ini. Biden merinci perjanjian senilai USD7,1 miliar untuk Palau dan Kepulauan Marshall, yang mencakup ketentuan untuk bantuan bencana, prakiraan cuaca, layanan pos, dan bantuan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, bank-bank di negara-negara kepulauan ini sekarang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan dari Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), yang akan melindungi deposito jika terjadi kebangkrutan.

Negara-negara Asosiasi Kerja sama Bebas ini memiliki populasi di bawah 200.000 di lebih dari 1.000 pulau dan memainkan peran penting dalam posisi strategis AS. Terletak sekitar 2.500 mil di sebelah barat daya Hawaii, negara-negara ini menjadi tuan rumah bagi instalasi militer yang vital, seperti fasilitas uji coba rudal di Kepulauan Marshall dan sistem radar frekuensi tinggi di Palau. Dengan begitu, perjanjian ini memperkuat hubungan yang terjalin selama Perang Dunia II ketika pasukan A.S. membebaskan kepulauan ini dari kendali Jepang.

 

Bagaimana dengan pemerintahan Trump mendatang?

Selain itu, menyambut pemerintahan Trump yang akan datang, dengan Mike Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional, mereka telah mengisyaratkan kesinambungan dalam kebijakan Indo-Pasifik A.S. Berbicara di U.S. Institute of Peace, Waltz menekankan Cina sebagai “musuh terbesar AS” dan menggarisbawahi peran India sebagai mitra utama. Dia menegaskan kembali pentingnya inisiatif seperti AUKUS (Australia, Inggris, dan AS), Quad (quadrilateral security dialogue), dan dialog trilateral yang melibatkan Korea Selatan, Jepang, dan Filipina untuk mendorong “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan yang akan segera keluar dari jabatannya menggemakan sentimen Waltz, dengan menekankan bahwa strategi China yang kuat secara inheren terkait dengan strategi Asia yang kuat. Namun, terdapat kekhawatiran tentang ambiguitas AS, di mana meskipun dipercaya kebijakannya berkaitan dengan kompetisi ekonomi bersama China akan berjalan dengan intens, namun tidak dalam isu keamanan. Analis menilai bahwa isu penting seperti pertahanan Taiwan dan garansi keamanan untuk aliansi AS seperti Filipina, tidak menjadi isu prioritas pemerintahan Trump.

Di bawah pendekatan kebijakan luar negeri Trump, Taiwan kemungkinan besar akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan membeli sistem militer AS yang lebih canggih. Meskipun langkah-langkah tersebut dapat memperkuat keamanan Taiwan, namun hal ini berisiko membebani ekonominya.

Para analis masih terbagi atas implikasi dari kepemimpinan Trump untuk Taiwan. Di satu sisi, keselarasan yang lebih dalam dengan kebijakan AS dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan postur pertahanan Taiwan. Di sisi lain, pengambilan keputusan Trump yang tidak dapat diprediksi dan langkah-langkah ekonomi proteksionis, seperti tarif, dapat mengacaukan industri regional, menimbulkan tantangan bagi ekonomi Taiwan yang bergantung pada perdagangan.

Dalam kondisi ini, analis menilai bahwa Taiwan harus mengadopsi strategi yang menyeimbangkan kepentingannya. Diversifikasi kemitraan perdagangan akan membantu mengurangi risiko ekonomi, dan investasi dalam kemampuan pertahanan dalam negeri dapat meningkatkan keamanan tanpa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Dengan mengelola hubungannya dengan A.S. dan China secara hati-hati, Taiwan dapat bekerja untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas ekonominya di tengah-tengah kompleksitas segitiga AS-China-Taiwan.

Pasca Peluncuran Rudal: AS dan China bersatu menghadapi Korea Utara?

, , , , , , , 0

Menyusul peluncuran dua rudal oleh Korea Utara ke Laut Jepang pekan lalu, menunjukkan adanya peningkatan eskalasi kondisi keamanan di regional Asia Timur.[1] Latihan peluncuran ini berkaitan dengan peringatan Korea Utara (Korut) terkait “konsekuensi” kunjungan dan latihan militer AS di Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Intelijen AS dan Korsel menyatakan Korut sedang menyiapkan peluncuran kapal selam yang memiliki kapabiltas untuk meluncurkan rudal nuklir.[2] Terkait dengan isu ini, bagaimana pendekatan kepemimpinan baru AS pada Korut?

Kim Jong Un “menyambut” Biden dengan peluncuran rudal
Baru dua bulan setelah memimpin AS, Korut berupaya menarik perhatian Biden dengan kembali meluncurkan rudalnya di sekitar wilayah Jepang, aliansi AS. Peluncuran rudal berkaitan dengan pendekatan multilateralisme Biden dengan fokus pada diplomasi dan mempererat hubungan dengan berbagai aktor terutama aliansinya yakni Korsel dan Jepang. Pendekatan Biden membuat Korut melalui Kim Yo Jong, kakak dari Kim Jong Un Presiden Korut, memperingatkan “administrasi baru AS” untuk tidak melakukan “permainan licik” jika ingin memiliki “tidur yang tenang selama empat tahun ke depan.”[3] Pernyataan ini menunjukkan adanya pernyataan tegas dan konfrontasi dari Korut pada AS terkait kebijakannya dengan Jepang dan Korsel.

Asia Timur menjadi salah satu fokus AS karena peningkatan kekuatan dan pengaruh China, sehingga AS bersama dengan aliansinya lebih aktif dalam melakukan latihan militer untuk memperkuat kekuatan militer dan hubungan politik satu sama lain. AS melalui Sekretaris Negara Antony Blinken dan Sekretaris Pertahanan Llyod Austin juga sebelumnya mengadakan pembicaraan terkait keamanan termasuk isu nuklir Korut dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Jepang.

Secara historis, negara Asia Timur seperti Korsel, Korut, Jepang, dan China sudah sejak lama mengalami dilema keamanan satu sama lain. John H. Herz menyatakan dilema keamanan terjadi saat negara berupaya menjaga keamanan, terlepas dari intensinya, yang cenderung memberi ketidaknyamanan kepada negara lain disekitarnya.[4] Perbedaan persepsi dari masing-masing negara membuat upaya peningkatan kapabilitas militer dilihat sebagai ofensif.[5]

Kondisi dilema keamanan ini cenderung membuat negara akan memperkuat keamanannya atau bahkan bergabung pada sebuah aliansi pertahanan keamanan. Tensi hubungan AS-China berdampak pada latihan militer antara Korsel-AS yang juga membuat Korut semakin meningkatkan kekuatan politiknya dengan mengancam melalui peluncuran rudal ini. Korsel dan Jepang juga merasa terancam dengan agresivitas negara dengan kepemilikan nuklir yakni Korut dan China, sehingga membutuhkan AS untuk menambah kekuatan militer domestiknya.

AS dan China perlu bersatu untuk nuklir Korea Utara
Joe Biden menyatakan isu nuklir Korea menjadi prioritas AS saat ini dan sedang mengupayakan pengumpulan kekuatan bersama dengan aliansinya, namun juga tetap terbuka dengan upaya diplomasi dengan Korea Utara.[6] Selama ini, berbagai sanksi ekonomi dan pendekatan multilateral pada Korut baik melalui Six Party Talks atau Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT) yang mengatur pembatasan pengembangan senjata nuklir tetap tidak bisa menahan Korut untuk tidak melakukan konfrontasi di regional Asia Timur.

AS mengatakan selama setahun tidak ada komunikasi antara Korut dengan AS bahkan pada masa akhir kepemimpinan Trump, namun Biden sudah mendekati Korut sejak Februari lalu dan tidak direspons Korut dengan menyatakan akan menolak semua upaya AS, kecuali jika AS menganulir sanksi untuk Korut.[7] AS akan menggunakan pendekatan lain dengan Korut, berbeda dengan Trump yang sebelumnya mendatangi Kim Jong Un secara langsung, dimana Gedung Putih menyatakan Biden tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Jong Un.[8]

Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional AS, menyatakan akan melakukan diplomasi menyeluruh terkait kebijakan pada Korea Utara dengan Jepang dan Korsel, termasuk dengan China dan Rusia.[9] Blinken, Sekretaris Negara AS, juga menambahkan bahwa pendekatan AS pada Korut akan berupa kombinasi dari pemberian tekanan regional dan diplomasi di masa depan.[10] Blinken menyatakan peran China disini cukup penting, mengingat selama ini China merupakan penyokong terbesar perekonomian di Korut sehingga kebijakan lebih tegas China akan berperan besar untuk menekan Korut.

Meskipun China mendukung sanksi atas Korut, hubungan ekonomi Korut dan China sebagai negara tetangga merupakan bagian strategi China untuk menjaga stabilitas nasional dan regionalnya yakni dengan memiliki “koalisi” kekuatan negara yang dianggap mengancam oleh rivalnya dan agar tetap bisa memiliki pengaruh serta ketergantungan di Korut. China menyatakan Korut dan AS perlu menyelesaikan permasalahan antar kedua negara saja dan menekankan penghentian sementara kerja sama militer AS dan Korsel.

Maka dari itu, AS akan tetap kesulitan membentuk kebijakan untuk Korut karena China masih bermain aman dan enggan untuk menekan Korut secara langsung dan lebih tegas demi keamanan regionalnya. Meski beberapa waktu lalu Blinken dan Sullivan bertemu dengan Wang Yi, menteri luar negeri China bersama perwakilan lain di Alaska untuk membicarakan berbagai isu termasuk nonproliferasi nuklir, namun perbincangan sangat alot karena kedua negara, seperti biasa, masih mengutamakan kepentingan masing-masing, bukan isu bersama. Meskipun kedua negara akan lebih terbuka dengan dialog atau diplomasi, isu keamanan termasuk proliferasi nuklir di Korea Utara akan tetap terbatas dan berisiko tinggi karena rivalitas kedua negara, berdasarkan sejarahnya, berisiko membuat adanya miskalkulasi untuk menyelesaikan isu nuklir Korut atau menginterpretasi intensi masing-masing negara. AS saat ini akan tetap memprioritaskan dialog dengan aliansinya Korsel dan Jepang, namun tetap berupaya membuka dialog dengan Korut termasuk dengan China dan Rusia.

[1] Barbara Starr dan Oren Liebermann, 2021, North Korea fires two ground-based ballistic missiles, South Korea says, CNN Edition, https://edition.cnn.com/2021/03/24/world/north-korea-missiles-intl/index.html

[2] Julian Ryall, New satellite images show North Korea may be preparing to launch ballistic missile submarine, Telegraph, https://www.telegraph.co.uk/news/2021/03/29/new-satellite-images-show-north-korea-may-preparing-launch-ballistic/, 2021

[3] Jason Strother, North Korea Warns US as Top Defense, Foreign Policy Officials Hold Talks, VOA, https://www.voanews.com/east-asia-pacific/north-korea-warns-us-top-defense-foreign-policy-officials-hold-talks, 2021

[4] R. Muhammad Oddy Nurfiansyah, Hubungan Internasional Dalam Melihat Security Dilemma: Sebuah Pengantar, Indonesia International Studies Academic Utilization Community, 2020.

[5] Ibid.,

[6] Ben Leonard, Biden says North Korea is top foreign policy issue facing U.S., Politico, https://www.politico.com/news/2021/03/25/biden-north-korea-press-conference-478001

[7] Lara Jakes dan Choe Sang Hun, North Korean Threat Forces Biden Into Balancing Act With China, The New York Times, https://www.nytimes.com/2021/03/18/world/asia/biden-north-korea-china.html, 2021

[8] Reuters Staff, Biden does not intend to meet with North Korea’s Kim, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-usa-northkorea-biden/biden-does-not-intend-to-meet-with-north-koreas-kim-idUSKBN2BL2GU, 2021.

[9] Thomas Wright, The US and China finally get real with each other, Brookings, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/03/22/the-us-and-china-finally-get-real-with-each-other/, 2021.

[10] Lara Jakes dan Choe Sanghun, Op,cit.