Menu

Hamas

WhatsApp Image 2024-10-22 at 12.16.35_ef7b6993

Kematian Yahya Sinwar: Akhir Perang atau Awal Babak Baru?

, , , , , 0

Pada 17 Oktober 2024 Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan melalui media sosial X/Twitter bahwa mereka telah menewaskan Kepala Biro Politik dan pemimpian Hamas serta pencetus dari serangan 7 Oktober 2023 Yahya Sinwar. Sehari setelah pengumuman tersebut Juru Bicara Internasional IDF Letnan Kolonel (Letkol) Nadav Shoshani merilis sebuah video yang menunjukan Yahya Sinwar bersembunyi dalam sebuah rumah di Kota Rafah. Menanggapi peristwa ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan dalam sebuah video bahwa tewasnya Yahya Sinwar menandakan permulaan dari berakhirnya perang. Selain itu Netanyahu kembali menekankan bahwa perang ini hanya dapat berakhir jika Hamas menyerahkan senjata mereka dan melepaskan 101 sandera yang saat ini sedang disekap di Gaza. Sementara itu Hamas mengkonfirmasi kematian Yahya Sinwar dan menyatakan komitmen mereka untuk tetap bertempur melawan Israel di Gaza, hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas Khalil al-Hayya yang saat ini sedang hidup dalam pengasingan di Qatar.

Tewasnya Yahya Sinwar mendapatkan reaksi dari berbagai pihak seperti Amerika Serikat, Iran, dan Hezbollah di Lebanon. Amerika Serikat menanggapi kematian dari Yahya Sinwar secara positif dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joe Biden yang menyatakan hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada teroris yang bisa lolos dari keadilan. Sementara itu perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan melalui akun media sosial X/Twitter kematian Yahya Sinwar akan memperkuat semangat perlawanan rakyat Palestina. Menurut LBCI Lebanon Khaled Mashaal telah diangkat sebagai pemimpin sementara Hamas sampai pemimpin baru dapat ditentukan. Berdasarkan informasi yang ada terdapat setidaknya enam nama yang dapat menjadi penerus Yahya Sinwar yakni Mahmoud Al-Zahar, Mohammed Sinwar, Mousa Abu Marzouk, Mohammed Deif, Khalil al-Hayya, dan Khaled Mashaal. Menanggapi ini, peneliti senior Chatham House Amjad Iraqi menyatakan Hamas perlu menentukan apakah mereka membutuhkan pemimpin dengan pendirian keras atau dengan pendirian moderat.

Kematian Yahya Sinwar merupakan sebuah pukulan berat bagi Hamas di wilayah Gaza. Akan tetapi hal ini tidak berarti perang di Gaza akan segera berakhir karena Hamas saat ini sedang berperang dengan taktik gerilya dan hal ini akan mempersulit IDF dalam menghancurkan organisasi tersebut. Sejarah menunjukan bahwa Hamas merupakan sebuah organisasi yang tangguh karena Israel sebelumnya hampir menghancurkan struktur komando organisasi tersebut akan tetapi hal ini tidak pernah mengurangi atau mematahkan semangat perang mereka. Menurut Mayjen (Purn) Angkatan Darat Jordania Mamoun Al-Nowar ketangguhan ini ada karena Hamas merupakan kelompok yang mewakili keinginan rakyat Palestina dengan ideologi yang tidak terpusat terhadap satu orang.

 

Hamas mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom di Tel Aviv. Foto/AP

Hamas Mengklaim Pemboman di Tel Aviv yang Tewaskan 1 Orang

, , , , 0

Masih berkaitan dengan perang genosida dan kekerasan di Tepi Barat yang meningkat sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Baru-baru ini Hamas mengklaim bertanggung jawab atas ledakan bom di Tel Aviv pada hari Minggu (17/08) malam, yang menurut pihak berwenang Israel mengakibatkan kematian tersangka penyerang dan melukai seorang warga sipil yang sedang berjalan di sekitar lokasi kejadian.

Kelompok bersenjata ini menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan “operasi syahid” yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Jihad Islam Palestina. Hamas juga memperingatkan bahwa serangan-serangan bunuh diri akan “kembali meningkat” jika Israel melanjutkan apa yang mereka sebut sebagai “pembantaian” warga Palestina.

 

Pejabat resmi Israel konfirmasi serangan

Polisi Israel dan dinas keamanan dalam negeri Shin Bet mengkonfirmasi bahwa ledakan yang terjadi di Jalan Lehi di Tel Aviv selatan adalah serangan teroris yang melibatkan alat peledak yang kuat. Ledakan itu terjadi sekitar satu jam setelah Menteri Luar Negeri AS tiba di kota itu untuk mengadvokasi gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria paruh baya membawa tas ransel yang penuh sesaat sebelum ledakan terjadi.

Paramedis Magen David Adom menemukan seorang pria berusia 50-an meninggal di sekitar lokasi kejadian. Seorang pengamat berusia 33 tahun, yang terluka akibat pecahan peluru, dirawat dan dibawa ke rumah sakit setempat. Komandan Polisi Distrik Ayalon, Haim Bublil, mengatakan bahwa beruntung bom tersebut tidak meledak di area yang lebih ramai, yang dapat mengakibatkan lebih banyak korban jiwa. Identitas penyerang masih belum diketahui, namun polisi menduga ia adalah warga Palestina.

Komandan Distrik Tel Aviv memimpin penilaian situasi khusus dengan semua unit investigasi dan unit pendukung, memerintahkan peningkatan tingkat kewaspadaan dan pencarian yang meluas di seluruh wilayah Tel Aviv. “Kepolisian Israel terus menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat di area-area yang ramai, bekerja sama dengan unit-unit khusus dan sukarelawan tim tanggap darurat untuk memastikan keamanan publik. Kami mengimbau warga untuk tetap waspada dan melaporkan setiap orang atau benda yang mencurigakan kepada Kepolisian Israel dengan menghubungi saluran telepon darurat nomor 100,” tambah kepolisian setempat. 

Dalam insiden terpisah, seorang pria Palestina membunuh seorang penjaga keamanan Israel di sebuah kawasan industri dekat pemukiman Kedumim di Tepi Barat bagian utara yang diduduki. Korban, Gideon Perry, 38 tahun, dipukul dengan palu oleh seorang buruh yang kemudian mencuri senjata apinya dan melarikan diri. Mayor Jenderal Avi Bluth menggambarkannya sebagai “serangan teroris yang sangat serius,” dan pasukan secara aktif mengejar pelaku. Tidak ada kelompok bersenjata Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang terjadi tiga hari setelah pemukim Israel melakukan serangan mematikan di sebuah desa Palestina di dekatnya.

https___asset.kgnewsroom.com_photo_pre_2024_08_01_7c5bedb6-6546-40cf-afb4-dfeec67e7d15_jpg

Kematian Haniyeh dan Shukr Memperkuat Kelompok, Apa Arti Kebijakan Luar Negeri Israel?

, , , , , , 1

Kematian Ismail Haniyeh di Teheran merupakan kehilangan besar bagi organisasi politik Hamas. Pemimpin Hamas Khaled Meshaal menegaskan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh tidak akan membuat kelompok itu melemah atau mengakui Israel. Sebaliknya, kejadian itu justru “Hanya memperkuat rakyat kami,” “Kami tidak akan berkompromi pada prinsip dan tidak akan mengakui Israel. Rakyat kami akan mempertahankan persatuan nasional kami, melanjutkan jalan jihad, perlawanan, dan menuntut kembali hak-hak kami,” kata Meshall.

Haniyeh tewas pada hari Rabu di sebuah wisma di Teheran, ibu kota Iran. Hamas dan Iran telah menyalahkan Israel atas pembunuhan ini, namun Tel Aviv belum memberikan konfirmasi atau bantahan resmi.

Menurut Meshall, Israel tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu. Meskipun terus menyerang dan membunuh pemimpin-pemimpin kelompok mereka, Israel tidak pernah mencapai hasil yang diinginkan. “Setiap kali seorang pemimpin gugur, pemimpin lain segera bangkit, hanya memperkuat tekad rakyat kami,” ujarnya.

Disamping itu, wakil pemimpin Hamas, Khalil al-Hayya, yang dianggap sebagai calon penerus Haniyeh, juga mengatakan dengan yakin bahwa kepergian Haniyeh akan menjadi momentum kebangkitan bagi bangsa Palestina. “Kami percaya bahwa pengorbanan Haniyeh akan membawa kemenangan, kehormatan, dan kebebasan,” kata Al-Hayya, Jumat (2/8).

Pembunuhan Haniyeh terjadi beberapa jam setelah komandan Hizbullah Fuad Shukr tewas dalam serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut. Situasi ini kemudian meningkatkan kekhawatiran akan perang besar antara Israel dan Hizbullah di tengah serangan lintas perbatasan antara kedua belah pihak.

Keputusan serangan ke Lebanon muncul di tengah pasukan Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon yang terlibat baku tembak lintas batas.

Kelompok Hizbullah Lebanon yang merupakan sekutu Hamas ini telah terlibat baku tembak dengan Israel hampir setiap hari sejak 7 Oktober 2023 lalu. Menurut Guru Besar Kajian Timur Tengah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibnu Burdah, “Gangguan atau serangan saling balas kecil-kecilan, tapi rutin dan makin intens itu yang membuat Israel marah, dan memutuskan untuk melakukan serangan lebih taktis terhadap kawasan Lebanon.” Puncak serangan Israel terjadi ketika Militer Israel mengatakan pada Selasa (30/7) bahwa pihaknya melancarkan sebuah serangan ke ibu kota Beirut, Lebanon, untuk menarget komandan kelompok militan, dan berujung menewaskan Fuad Shukr.

Dapat kita lihat bahwa dalam konteks konflik dengan Hizbullah, Israel mengadopsi pendekatan dengan fokus pada eliminasi ancaman potensial melalui serangan terhadap pemimpin-pemimpin kunci kelompok, termasuk Hizbullah. Tindakan ini dimaksudkan untuk melemahkan struktur komando dan mengurangi kemampuan operasional mereka. Namun, respons dari Hizbullah menunjukkan bahwa serangan ini sering kali memicu mobilisasi dan perlawanan lebih lanjut, yang mungkin tidak mencapai tujuan akhir yang diharapkan Israel. “Shukr mati syahid di jalan menuju Yerusalem,” dan menjadi “simbol utama perlawanan” terhadap Israel, kata Hizbullah.

Dengan membunuh pemimpin kelompok, Israel mungkin mencoba mencegah serangan lebih lanjut dengan menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk melakukan tindakan balasan yang keras. Namun, jika kebijakan ini tidak disertai dengan upaya diplomasi dan penyelesaian konflik yang komprehensif, serangan balasan ini hanya memperkuat tekad perlawanan kelompok tersebut dan meningkatkan siklus kekerasan. Pembunuhan pemimpin seperti Fuad Shukr bisa dilihat sebagai bagian dari hard diplomacy Israel untuk menekan kelompok-kelompok ini agar menghentikan aktivitas militan mereka. Namun, tanpa adanya soft diplomacy yang bertujuan membangun dialog dan penyelesaian konflik yang damai, kebijakan ini dapat gagal mencapai stabilitas jangka panjang dan hanya memperkeruh situasi.

Kebijakan luar negeri Israel terhadap Hizbullah dan juga Hamas menunjukkan tantangan dalam menghadapi aktor non-negara yang tidak mudah diintimidasi atau dikalahkan melalui kekuatan militer konvensional. Hizbullah dan Hamas memiliki struktur yang fleksibel dan dukungan dari sebagian populasi, yang membuat mereka mampu bertahan dan beradaptasi meskipun mengalami serangan berat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang efektif harus mempertimbangkan dinamika kompleks ini dan mungkin memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan multi-dimensi.

Kebijakan agresif Israel terhadap Hizbullah dan Hamas mungkin juga dipengaruhi oleh tekanan politik domestik untuk menunjukkan tindakan tegas terhadap ancaman keamanan, dimana tidak dapat dipungkiri bahwa kedua kelompok telah mengancam keamanan Israel dan sebagai negara yang berdaulat, Israel mencoba menjaga keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, pemimpin politik di Israel mungkin merasa perlu mempertahankan citra kuat di mata publik dan koalisi politiknya dengan melakukan serangan terhadap pemimpin-pemimpin kelompok tersebut, namun, kebijakan tetap perlu dievaluasi tidak hanya dari segi respons militan tetapi juga dampaknya terhadap stabilitas politik domestik dan regional.

Hasil dari kebijakan luar negeri tidak selalu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Israel dihadapkan dengan kelompok yang justru memperkuat tekad perlawanan dan sayangnya pada akhirnya akan saling merugikan satu sama lain. Kebijakan yang lebih efektif mungkin memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup diplomasi dan upaya penyelesaian konflik yang lebih luas, dari masing-masing pihak.

Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh terbunuh di Iran, berdasarkan kenyataan Hamas dan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. (Gambar AP)

Pemimpin Hamas Hanayeh Terbunuh di Iran

, , , , 0

Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) mengkonfirmasi kematian Ismail Haniyeh, pemimpin kelompok Hamas, hanya beberapa jam setelah Israel menyatakan mereka sudah membunuh komander Hizbollah di Beirut.

Pembunuhan ganda ini merupakan pukulan berat bagi Hamas dan Hizbullah, terutama bagi Iran, yang mendukung kedua kelompok tersebut dan telah bersumpah untuk membalas dendam. Peristiwa ini memicu kekhawatiran bahwa perang di Gaza dapat meningkat menjadi konflik regional yang lebih luas.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media Iran, mereka menyatakan bahwa Iran akan “mempertahankan integritas teritorial, martabat, kehormatan, dan kebanggaannya, dan akan membuat penjajah teroris menyesali tindakan pengecut mereka.”

Seorang pejabat senior Hamas menggambarkan pembunuhan Haniyeh sebagai “tindakan pengecut yang tidak akan luput dari hukuman.” Mediator Qatar dan Mesir juga memperingatkan bahwa pembunuhan ini akan semakin menghambat pembicaraan mengenai gencatan senjata dan kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang ditahan di Gaza.

Meski tidak ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, namun kecurigaan dengan cepat tertuju pada Israel, yang sebelumnya telah bersumpah untuk membunuh Haniyeh dan para pemimpin Hamas lainnya setelah serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober yang menyulut perang di Gaza. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa AS “tidak mengetahui atau terlibat dalam” pembunuhan Haniyeh.

Pasca insiden ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel “akan membayar mahal setiap agresi terhadap kami dari sisi manapun.” Pernyataan ini menjadi pernyataan publik pertamanya sejak pembunuhan pemimpin politik utama Hamas tersebut.

Hamas dan Iran dengan cepat menyalahkan Israel atas pembunuhan tersebut yang berisiko meningkat menjadi perang regional. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengutuk pembunuhan Haniyeh, menyebutnya sebagai “tindakan pengecut” dan mendesak warga Palestina untuk bersatu melawan Israel.

“Presiden Mahmoud Abbas dari Negara Palestina mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dan menganggapnya sebagai tindakan pengecut dan eskalasi yang serius,” kata Abbas dalam sebuah pernyataan.

 

Siapa Haniyeh?

Haniyeh terpilih sebagai kepala biro politik Hamas pada tahun 2017, menggantikan Khaled Mashaal. Dia telah memantapkan dirinya sebagai tokoh terkemuka, setelah menjabat sebagai perdana menteri Palestina pada tahun 2006 setelah kemenangan tak terduga Hamas dalam pemilihan parlemen tahun itu. Selama konflik Gaza yang sedang berlangsung, ia melakukan misi diplomatik ke Iran dan Turki, di mana ia bertemu dengan presiden kedua negara tersebut.

Haniyeh dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan para pemimpin dari berbagai faksi Palestina, termasuk faksi-faksi yang bersaing dengan Hamas. Sejak meninggalkan Jalur Gaza pada tahun 2019, ia tinggal di Qatar. Tokoh Hamas terkemuka di Gaza adalah Yahya Sinwar, yang mendalangi serangan 7 Oktober.

Pada bulan April, serangan udara Israel di Gaza mengakibatkan kematian tiga putra Haniyeh dan empat cucunya. Haniyeh menyatakan bahwa pembunuhan ini tidak akan memaksa Hamas untuk melunakkan pendiriannya dalam negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Israel.

Israel-hamas-gaza-war-GettyImages-1714977072

Eskalasi Konflik Israel-Hamas dan Dampaknya terhadap Warga Sipil

, , , , 1

Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, konflik di Gaza kemudian kembali menjadi pembicaraan yang sangat serius dalam dunia Internasional. Meskipun Israel menyebutkan bahwa serangan yang mereka lakukan kemudian merupakan respon balasan atas serangan yang dilakukan Hamas pada saat itu, sebaliknya Hamas menyebutkan bahwa serangan yang mereka lakukan merupakan balasan atas segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan yang telah dilakukan Israel kepada warga Palestina selama bertahun-tahun belakangan.

Hingga kini, konflik tersebut telah mengalami peningkatan kekerasan yang signifikan, dengan operasi militer Israel dan serangan militan Palestina yang menyebabkan kerusakan besar dan tidak sedikit sipil yang menjadi korban. Dalam laporan melalui infografis Al Jazeera yang ditulis sejak tanggal 9 Oktober 2023 dan terus diperbaharui, per tanggal 3 Juli 2024, tercatat setidaknya 37.953 orang telah tewas di Gaza, termasuk lebih dari 15.000 anak-anak. Disamping itu, lebih dari 87.266 orang terluka dan lebih dari 10.000 orang hilang[1]. Serangan yang dilakukan Israel juga diketahui telah merusak lebih dari separuh rumah di Gaza, 80% fasilitas komersial, 88% gedung sekolah, dan 17 dari 35 rumah sakit sedang beroperasi secara parsial.

Kekerasan semakin meningkat, menyebabkan krisis kemanusiaan serta dampak buruk terhadap warga sipil dan infrastruktur. Krisis kemanusiaan ini semakin diperburuk oleh serangan tanpa henti dari militer Israel terhadap fasilitas medis dan pembatasan ketat terhadap bantuan kemanusiaan. Médecins Sans Frontières (MSF) yang hadir sebagai pemberi bantuan medis dalam konflik di Gaza terpaksa mengevakuasi 12 fasilitas kesehatan selama tujuh bulan, termasuk sembilan fasilitas kesehatan yang diserang dan secara signifikan telah mengurangi kapasitas untuk memberikan layanan medis kepada masyarakat [2] Selain itu, penutupan total penyeberangan Rafah sejak 7 Mei telah sangat membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan, dengan hanya beberapa truk yang diizinkan melewati penyeberangan Kerem Shalom, yang dikendalikan oleh militer Israel, telah mengurangi aliran bantuan kepada masyarakat yang sudah terkepung dan mengakibatkan kekurangan pasokan penting, termasuk makanan, obat-obatan, serta bahan bakar[3]. Disisi lain, kelompok militan Palestina pun telah menembakkan ribuan roket ke Israel, menyebabkan kerusakan besar dan korban warga sipil.

Respon Internasional

Dalam sebuah laporan komisi yang didukung PBB menemukan bahwa pasukan Israel dan kelompok militan Palestina telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia sejak tanggal 7 Oktober. Laporan tersebut menuduh Israel sengaja menargetkan warga sipil dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara kelompok Palestina dituduh sengaja mengarahkan serangan terhadap warga sipil[4]. Disamping itu, puluhan ribu pengunjuk rasa pro-Palestina di berbagai negara juga telah menyuarakan tuntutan untuk gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Hamas, mencerminkan solidaritas global dengan isu tersebut[5]. Konflik ini memang menarik perhatian internasional karena telah berlangsung lama dan menunjukkan masalah kemanusiaan. Konflik Israel-Hamas telah merampas hak asasi banyak warga sipil yang tidak bersalah, mereka telah kehilangan untuk melanjutkan kehidupan yang layak, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan[6].

Dalam beberapa konteks, konflik antara Israel dan Hamas juga telah melanggar teori “perang yang adil” atau disebut juga dengan prinsip perang yang benar (theory of just war). Kerangka utama dari teori ini dipecah menjadi dua bagian utama yaitu jus ad bellum (hak untuk berperang) dan jus in bello (perilaku yang benar dalam perang). Dalam konteks Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter Internasional, fokus utamanya adalah pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku perang dan perang yang adil, serta perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dalam konflik; dalam kondisi apa suatu perang dapat dibenarkan dan bagaimana perang tersebut harus dilakukan agar tetap adil. Adapun penerapan “perang yang adil” dalam konflik Israel-Hamas menghadapi kompleksitas yang mendalam dan narasi yang diperdebatkan. Kedua belah pihak berusaha untuk membenarkan tindakan mereka dalam kerangka pembelaan diri dan perlawanan. Penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip “perang yang adil” juga seringkali menimbulkan masalah etika dan kemanusiaan yang signifikan. Disamping itu, menurut Dyah Lupita Sari pada tahun 2014, konflik antara Israel dan Hamas adalah konflik asimetris. Dalam konflik ini, Hamas sengaja menggunakan taktik untuk mengubah pusat kota berpenduduk padat menjadi zona pertempuran dan bersembunyi di antara warga sipil, sehingga menyulitkan pasukan Israel untuk memproyeksikan serangan mereka hanya terhadap Hamas dan bukan terhadap warga sipil[7].

Masyarakat internasional menyadari, yang dilakukan Israel terhadap Palestina khususnya terhadap warga sipil merupakan bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang merupakan protocol tambahan dari Konvensi Jenewa 1949[8]. Mengacu pada teori “perang yang adil,” situasi di Gaza menunjukkan bahwa Israel dan Hamas telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar dari jus ad bellum dan jus in bello. Serangan Israel pada infrastruktur sipil dan fasilitas medis tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan diskriminasi. Begitu pula dengan Hamas, penggunaan taktik yang menempatkan warga sipil di tengah-tengah konflik dan peluncuran roket yang menargetkan wilayah sipil di Israel melanggar prinsip-prinsip dasar dari hukum humaniter internasional.

Antara Keamanan Nasional dan Solusi Perdamaian

Serangan Israel yang terus berlanjut didorong oleh persepsi bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan perlunya kontrol keamanan penuh atas wilayah Palestina untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Sayangnya, sikap ini bertentangan langsung dengan pembentukan negara Palestina merdeka sebagai komponen kunci dari solusi dua negara. Posisi Netanyahu berakar pada keyakinannya bahwa Israel harus mencapai “kemenangan penuh” atas Hamas dan memastikan bahwa Gaza didemiliterisasi untuk menjamin keamanan Israel. Pendekatan ini telah menyebabkan operasi militer terus berlanjut di Gaza, meskipun terdapat kritik luas dari dunia internasional dan seruan untuk gencatan senjata. Tindakan militer Israel di Gaza dan Tepi Barat tidak memberikan solusi keamanan jangka panjang dan malah memperburuk konflik. Namun, saat ini sikap pemerintah Israel masih tetap fokus pada mempertahankan kontrol militer dan dominasi keamanan atas wilayah Palestina untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman Hamas.

Pendekatan militeristik telah menunjukkan kegagalan dalam mencapai solusi damai jangka panjang karena telah menciptakan konflik yang semakin brutal dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma menuju diplomasi dan kompromi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keamanan Israel dan Palestina, serta analisis aktor antara Hamas dan Palestina. Diplomasi yang serius dan komitmen untuk menghormati hukum internasional serta hak asasi manusia juga akan menjadi hal yang penting diiringi dengan dialog yang konstruktif dan penghentian kekerasan sebagai langkah awal, karena serangan militer secara terus-menerus hanya memperpanjang konflik dan penderitaan.

[1] AJLabs, Israel-Gaza War in Maps and Charts: Live Tracker, Al Jazeera, October 9, 2023, https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker.

[2] MSF, Evacuation Orders and Bombing around Gaza Hospitals Leaves People with Few Healthcare Options (Jerusalem, 2024), accessed July 8, 2024, https://www.msf.org/evacuation-orders-and-bombing-around-gaza-hospitals-leaves-few-healthcare-options.

[3] MSF, States Supporting Israeli Military Operations Are Complicit in Policy of Destruction in Gaza, 2024, https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/states-supporting-israeli-military-operations-are-complicit-policy-destruction-gaza-enar.

[4] Diakonia International Humanitarian Law Centre 2024, “2023-2024 HOSTILITIES AND ESCALATING VIOLENCE IN THE OPT | ACCOUNT OF EVENTS,” January 12, 2024, https://www.diakonia.se/ihl/news/2023-hostilities-in-gaza-and-israel-factual-account-of-events/.

[5] Afri Emilia Br Sembiring and Kemala Oktreza, “Dukungan Indonesia Dalam Konflik Berkepanjangan Israel Dan Palestina” 3, no. 1 (2024): 512–521.

[6] Jagad Aditya Dewantara et al., “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina” 7, no. 1 (2023): 19–25.

[7] Dyah Lupita Sari, “Operation Protective Edge Israel Pada Perang Gaza 2014: Justifikasi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Prinsip Just War” (2014).

[8] Anthony Dworkin, “Israel, Hamas, and the Laws of War,” European Council on Foreign Relations, last modified 2023, accessed July 10, 2024, https://ecfr.eu/article/israel-hamas-and-the-laws-of-war/.

International-Criminal-Court-768x432

Surat perintah ICC untuk para pemimpin Israel dan Hamas: Tantangan ke depan

, , , , , 1

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas[1], Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri (yang juga dikenal sebagai Mohammed Deif), dan Ismail Haniyeh, masing-masing atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan internasional dan lanskap geopolitik di Timur Tengah. Yurisdiksi ICC atas konflik Gaza berawal dari penerimaan Otoritas Palestina atas otoritas pengadilan, meskipun Israel tidak menjadi anggota Statuta Roma[2]-perjanjian yang memberikan yurisdiksi ICC atas empat kejahatan utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

 

Penerbitan surat perintah ini akan memungkinkan ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina baik oleh pejabat Israel maupun para pemimpin Hamas. Tuduhan potensial terhadap para pejabat Israel dapat mencakup kelaparan yang disengaja[3], menghalangi bantuan kemanusiaan, menyerang target non-militer, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan. Untuk para pemimpin Hamas, dakwaan tersebut dapat mencakup pembunuhan warga sipil dan penyanderaan selama serangan 7 Oktober.

 

Implikasi hukum dan politik

Potensi tindakan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant[4] bermula dari investigasi baru-baru ini terhadap konflik Israel-Hamas. Jaksa Karim Khan meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant[5], menuduh mereka melakukan kejahatan perang, termasuk dengan sengaja membuat warga sipil Gaza kelaparan dengan cara merampas pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan. Strategi ini diduga bertujuan untuk memerangi Hamas dan memberikan hukuman kolektif kepada penduduk sipil Gaza.

Pada saat yang sama, tiga pemimpin senior Hamas-Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Ismail Haniyeh[6]-menghadapi dakwaan atas peran mereka dalam serangan 7 Oktober terhadap warga sipil Israel. Mereka dituduh melakukan pembunuhan, penyanderaan, pemerkosaan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Secara hukum, situasinya rumit. Untuk menghukum Israel, konflik ini harus dilihat sebagai konflik ‘internasional’, sementara tindakan Hamas dilihat dalam konteks ‘non-internasional’, yang menyoroti sifat hukum internasional yang rumit.

Secara politis, surat perintah penangkapan ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Para pejabat Israel akan menghadapi dakwaan ICC[7], yang berpotensi merusak reputasi internasional Israel dan merenggangkan hubungan diplomatiknya, terutama dengan negara-negara Eropa yang menjadi anggota ICC. Negara-negara ini harus menyeimbangkan kewajiban hukum mereka dengan aliansi politik mereka, yang mungkin mengarah pada potensi gesekan diplomatik.

Jika ICC melanjutkan prosesnya, hal ini dapat menyebabkan dampak diplomatik yang parah, terutama karena baik Israel maupun Amerika Serikat (AS) tidak mengakui yurisdiksi ICC. Langkah ini dapat memperumit hubungan Israel dengan sekutu-sekutunya, membentuk kembali hubungan diplomatik internasional, dan mempengaruhi perilaku di masa depan di wilayah-wilayah konflik. Tindakan ICC menggarisbawahi keseimbangan yang sulit antara mencari keadilan dan menavigasi realitas politik dalam urusan internasional.

 

Sikap Amerika Serikat

Amerika Serikat bukan anggota ICC, dan secara historis menentang investigasi ICC terhadap sekutunya, dengan alasan bahwa Palestina tidak memenuhi kriteria kenegaraan yang diperlukan untuk mendelegasikan yurisdiksi kepada ICC.[8] Sebuah pernyataan baru-baru ini oleh Biden menyebut upaya ICC “keterlaluan”.[9] Pemerintahan Biden telah menyatakan penolakannya terhadap yurisdiksi ICC dalam hal ini, dengan menekankan bahwa Israel bukanlah anggota ICC dan, oleh karena itu, tidak boleh tunduk pada otoritasnya. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre juga menyatakan bahwa meskipun AS tidak mendukung penyelidikan ICC, AS juga mengutuk setiap ancaman terhadap tokoh-tokoh peradilan internasional yang terlibat dalam proses tersebut.

Para senator dari Partai Republik di AS telah melangkah lebih jauh[10], dengan mengancam sanksi terhadap ICC jika mereka menargetkan para pejabat Israel. Sikap ini menyoroti pertaruhan politik yang signifikan dan intensitas dukungan AS untuk Israel. Mencerminkan hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah, yang merekomendasikan sanksi terhadap ICC. Meskipun sebagian besar bersifat simbolis, tindakan ini menggarisbawahi konsensus bipartisan yang lebih luas dalam politik AS, yang memandang tindakan ICC berpotensi merusak hak Israel untuk mempertahankan diri dan kemampuannya untuk memerangi terorisme. Tanggapan yang kuat dari AS menandakan konsekuensi politik yang mendalam dan tingkat dukungan yang tinggi bagi Israel dalam menghadapi tantangan hukum internasional.

 

Tindakan ICC

Potensi tindakan ICC telah mendapat tentangan keras dari Israel dan Hamas. Perdana Menteri Israel Netanyahu mengutuk langkah ICC sebagai serangan terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri, dan menyebut tindakan pengadilan tersebut sebagai tindakan yang bias dan bermotif politik. Netanyahu menyatakan[11], “Kami tidak akan pernah menerima upaya apa pun dari ICC untuk melemahkan hak kami untuk mempertahankan diri”. Demikian pula, Hamas telah mengkritik ICC karena menyamakan para pemimpinnya dengan para pejabat Israel, dan, menyatakan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari perlawanan yang sah terhadap penjajahan.[12]

Menerbitkan surat perintah ini juga menghadirkan tantangan praktis. Menegakkan surat perintah ICC bergantung pada kerja sama dari negara-negara anggota, yang mungkin enggan untuk menangkap pejabat senior dari kedua belah pihak karena masalah politik dan diplomatik. Selain itu, surat perintah tersebut dapat mempersulit negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung dan upaya kemanusiaan di wilayah tersebut, yang berpotensi meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

 

Surat perintah ini merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas oleh ICC terhadap potensi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konflik Israel-Hamas. Penyelidikan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, terlepas dari status politik atau militer mereka.

Pertimbangan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas menggarisbawahi tantangan-tantangan dalam mencapai akuntabilitas dan mengungkapkan adanya standar ganda dalam tindakan-tindakan ICC. Pengadilan ini telah menghadapi kritik karena fokusnya yang jelas dalam menuntut para pemimpin Afrika sementara menunjukkan keengganan untuk mengejar kasus-kasus yang melibatkan para pemimpin yang tidak didukung oleh negara-negara Barat. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan ketidakberpihakan dalam pendekatan ICC terhadap keadilan internasional. Mengejar keadilan atas dugaan kejahatan perang sangat penting, namun potensi dampaknya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan ini tidak dapat diabaikan. Ada kekhawatiran tambahan bahwa partisipasi ICC[13] dapat mengganggu negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung dan upaya gencatan senjata. Tindakan hukum terhadap para pemimpin dari kedua belah pihak dapat memperburuk perpecahan yang ada, sehingga mempersulit upaya diplomatik untuk mencapai resolusi.

Dakwaan potensial menggarisbawahi peran ICC dalam menangani dugaan kejahatan perang dan meminta pertanggungjawaban individu, terlepas dari status politik mereka. Hal ini dapat memperkuat posisi pengadilan namun juga memicu kritik dan perlawanan dari negara-negara yang menganggap tindakan tersebut merongrong kedaulatan mereka.

Seiring dengan berkembangnya situasi, masyarakat internasional akan mengamati dengan seksama keputusan-keputusan ICC dan dampaknya terhadap konflik Israel-Hamas. Amerika Serikat, yang tidak mengakui yurisdiksi ICC dan secara historis membela Israel di forum-forum internasional, telah menyatakan keprihatinannya atas tindakan pengadilan tersebut. Washington berpendapat bahwa keterlibatan ICC dapat menghambat upaya diplomasi dan negosiasi perdamaian. Meskipun demikian, ICC tetap berkomitmen pada mandatnya untuk memastikan keadilan bagi para korban kejahatan internasional yang serius. Terungkapnya dinamika ini menjanjikan untuk menjadi subplot yang memukau dalam membentuk masa depan kawasan ini.

 

 

[1] ICC seeking arrest warrants for Hamas leaders and Israel’s Netanyahu. (2024, May 21). UN News. https://news.un.org/en/story/2024/05/1149966

[2] Nashed, M. (2024, May 1). Why would Israel and its allies fear the ICC? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/features/2024/5/1/why-would-israel-and-its-allies-fear-the-icc

[3] Alarabiya News. (2024, April 29). ICC may issue arrest warrants against Israeli leaders over Gaza war. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/04/29/icc-may-issue-arrest-warrants-against-israeli-leaders-over-gaza-war

[4] Lazar Berman. (2024, April 28). National Security Council said leading push to thwart ICC arrest warrants. The Times of Israel. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/national-security-council-said-leading-push-to-thwart-icc-arrest-warrants/

[5] Tvcn, Tvcn, & Tvcn. (2024, May 20). ICC Prosecutor Seeks To Arrest Netanyahu, 3 Hamas Leaders. Trending News – | Breaking News, Today’s News & Headlines – Latest News in Nigeria. https://www.tvcnews.tv/2024/05/icc-prosecutor-seeks-to-arrest-netanyahu-3-hamas-leaders/

[6] Jcookson. (2024, May 7). Seven questions (and answers) if the ICC issues arrest warrants for Israeli officials. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/seven-questions-and-answers-if-the-icc-issues-arrest-warrants-for-israeli-officials/

[7] Ibid.

[8] Jcookson. (2024, May 7). Seven questions (and answers) if the ICC issues arrest warrants for Israeli officials. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/seven-questions-and-answers-if-the-icc-issues-arrest-warrants-for-israeli-officials/

[9] Michael Williams. (2024, May 20). Biden denounces ICC for ‘outrageus’ implication of equivalence between Israel dan Hamas. CNN. https://edition.cnn.com/2024/05/20/politics/biden-denounce-icc-warrant-israel-hamas/index.html

[10] Scheffer, D. J. (2024, February 27). Three Challenging Policy Issues for the Prosecutor in the Israel-Hamas Situation. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/three-challenging-policy-issues-prosecutor-israel-hamas-situation

[11] Right of peoples to self-determination/Struggle by all available means – GA resolution – Question of Palestine. (2019, March 11). Question of Palestine. https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-184801/

[12] Alarabiya News. (2024, April 29). ICC may issue arrest warrants against Israeli leaders over Gaza war. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/04/29/icc-may-issue-arrest-warrants-against-israeli-leaders-over-gaza-war

[13] Scheffer, D. J. (2024, February 27). Three Challenging Policy Issues for the Prosecutor in the Israel-Hamas Situation. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/three-challenging-policy-issues-prosecutor-israel-hamas-situation

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berharap gencatan senjata di Gaza Palestina segera.(AFP/JIM WATSON via AP)

G7 Desak Hamas Terima Usulan Gencatan Senjata

, , , , 0

Para pemimpin negara-negara forum politik dan ekonomi Kelompok Tujuh (Group 7 (G7)) mendukung usulan dari Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata penuh. Negara G7 yakni Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol.

Pernyataan pada hari Senin tersebut berbunyi, “Kami, pemimpin dari Kelompok Tujuh, secara penuh mendukung kesepakatan komprehensif yang mengarah pada gencatan senjata segera di Gaza.” Pernyataan ini juga akan mengarah pada “pembebasan semua sandera, peningkatan bantuan kemanusiaan yang signifikan dan berkelanjutan” dan pengakhiran krisis yang berkelanjutan.

Pertemuan G7 di Italia tersebut memastikan kembali dukungan untuk arah perdamaian yang melibatkan solusi dua negara. Usulan Biden memiliki tiga fase yakni menghentikan konflik, membebaskan seluruh sandera, dan juga rekonstruksi teritorial Palestina tanpa Hamas berkuasa. Solusi ini akan dimulai dengan waktu enam minggu untuk gencatan senjata penuh yang juga akan mengarah pada tentara Israel mundur dari area Gaza.

Negara G7 juga mendorong agar Hamas menerima perjanjian ini dan meminta ‘negara berpengaruh kepada Hamas’ untuk memastikan Hamas juga melakukan hal tersebut. Hamas awalnya mengumumkan bahwa mereka mendukung perjanjian tersebut secara positif, namun, media Timur Tengah melaporkan bahwa dari sisi Hamas, mereka meminta jaminan dari gencatan senjata permanen. 

Gedung Putih mengatakan bahwa Joe Biden sudah berbincang dengan Qatari Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang akan melakukan mediasi dan negosiasi. Biden juga meminta agar Amir Tamim melakukan segala cara agar Hamas, yang dinilai sebagai satu-satunya tantangan dalam perjanjian ini, untuk menerima gencatan senjata penuh.

Di sisi lain, anggota sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan protes, di mana mereka yakin bahwa Hamas tidak akan dengan mudah berkompromi.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan (2nd R) attends the UN Security Council meeting (UNSC) on the situation in the Middle East on November 29, 2023 in New York, United States. (Photo by Murat Gok/Anadolu via Getty Images)

UN Security Council Adopts Resolution Urging “Humanitarian Breaks and Passages” in Gaza

, , , , , , , , , , 0

After weeks of acrimonious discussions, the UN Security Council finally passed a resolution asking for “humanitarian pauses and corridors” in the war-torn Gaza. With the exception of the United States, the United Kingdom, and Russia, twelve nations voted in favor of the proposal. In accordance with international humanitarian law, the resolution demanded that “urgent and extended humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza Strip be established for a sufficient number of days to enable the full, rapid, safe, and unhindered humanitarian access for United Nations humanitarian agencies and their implementing partners.”

According to the International Rescue Committee, humanitarian organizations require a minimum five-day truce in order to carry out essential work that would restore basic requirements and services for Gaza’s over two million people. Last Monday, US President Joe Biden announced that he had requested “a pause for a lot more than three days” from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Following the voting, Israel’s UN ambassador, Gilad Erdan, declared in a statement that the resolution was “disconnected from reality and is meaningless.” He declared, “Israel will continue acting in accordance with international law regardless of what the council decides, while the Hamas terrorists will not even read the resolution, let alone abide by it.”

Israel closed Gaza’s exits from the Palestinian enclave, cut off its food, water, and electricity supplies, and launched a heavy airstrike campaign in retaliation for the deadly terror attacks carried out by the Palestinian militant group Hamas, which resulted in an estimated 1,200 deaths and the kidnapping of about 240 people. Gaza has been under siege since October 7. The Gaza war has intensified in recent weeks, with increasing ground operations in the northern part of the Gaza Strip, from which inhabitants have been ordered to flee along authorized routes within brief windows of time.

Although the council is “finally acting,” according to Palestinian Ambassador Riyad Monsour, it ought to have demanded a ceasefire. He also took issue with it not denouncing the killings of civilians and aid workers. The International Rescue Committee referred to the vote as “an important first step” in a statement. Over the past few weeks, the senior UN officials’ pleas have become more abrasive, UN Secretary General, Antonio Guterres has referred to the meager aid that has been permitted to reach Gaza as “a trickle” and “a drop in the ocean.” Over 120 nations last month voted in favor of a “sustained humanitarian truce” that would end hostilities at the UN General Assembly, indicating the mood of the world at large. However, in contrast to an obligatory vote in the Security Council, the vote in that body is nonbinding.

After several days of ceasefire, dire humanitarian conditions in Gaza grow worse as Israel widens its offensive. In the Gaza Strip, which is governed by Hamas, the Health Ministry said that there had been over 16,200 deaths and over 42,000 injuries. The ministry reported that women and children made up 70% of the fatalities, although it does not distinguish between deaths from warfare according to ABC News.

b05d9f9d-057b-4d4e-8895-6cee27a764a0

Permainanan Panjang China di Asia Barat

, , , , , , , 0

Beijing sedang berjuang keras untuk mengatasi dampak dari krisis terbaru di Asia Barat. Beijing telah mengambil sikap yang tampaknya netral, menolak untuk menyebut nama Hamas dalam kecamannya terhadap kekerasan di sana dan mengulangi posisinya yang telah diketahui tentang perlunya solusi dua negara untuk masalah Palestina. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa China tetap mempertahankan daya tariknya dengan negara-negara Arab di kawasan ini, yang sekali lagi fokus pada masalah Palestina. Beijing telah menyerukan gencatan senjata dan dimulainya kembali negosiasi antara kedua belah pihak dan mengirim utusan khusus ke wilayah tersebut. Strateginya tampaknya ditujukan untuk bekerja dengan mantap untuk menerjemahkan pengaruh ekonominya di wilayah tersebut menjadi pengaruh geopolitik dalam jangka menengah.

Pada tanggal 9 Oktober 2023, dua hari setelah serangan Hamas, juru bicara kementerian luar negeri China, Mao Ning, mengatakan bahwa China “sangat sedih” atas jatuhnya korban sipil dan menentang serta mengutuk tindakan-tindakan yang merugikan warga sipil. Dia tidak menyebut nama Hamas dan kemudian menambahkan bahwa “sangat penting untuk memulai kembali perundingan perdamaian, mengimplementasikan solusi dua negara dan menyelesaikan masalah Palestina secara penuh dan benar melalui cara-cara politik.”[1]

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah muncul sebagai kekuatan yang berkembang di Asia Barat seiring dengan pergeseran kepentingan Amerika Serikat (AS) ke Indo-Pasifik. Wilayah ini merupakan sumber dari sebagian besar minyak yang dibutuhkan China, dan merupakan mitra dagang utama bagi sebagian besar negara di kawasan ini, meskipun AS tetap menjadi kekuatan militer dan diplomatik terkemuka di sana. Beijing memiliki hubungan yang baik dengan semua negara utama-Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Israel, dan Iran-dan memandang kawasan ini sebagai mitra ekonomi utama dan tujuan geopolitik yang penting. Salah satu ciri khas dari pengaruhnya yang semakin besar adalah kehebohan yang ditimbulkan pada awal tahun ini ketika China menjadi perantara kesepakatan perdamaian antara Arab Saudi dan Iran.[2]

China memiliki hubungan perdagangan dan teknologi yang baik dengan Israel, namun mereka tahu bahwa negara Yahudi yang pernah disebut sebagai negara ke-51 di Amerika Serikat ini memiliki hubungan yang mendalam dan tak tergoyahkan dengan AS. Tidak mengherankan jika AS mengirimkan dua kelompok tempur kapal induk ke wilayah tersebut untuk menghalangi intervensi pihak ketiga dalam perang Gaza saat ini.[3]

China belajar dari pengalamannya di awal tahun 2000-an, ketika AS mengakhiri hubungan teknologi pertahanan Israel-China yang sedang berkembang. Salah satu penerima manfaat dari hal ini adalah India, yang mendapatkan sistem peringatan dini udara Phalcon yang dikembangkan Israel untuk China. Setelah itu, hubungan ini telah dimainkan di bidang teknologi sipil dan memiliki kedalaman yang cukup besar bahkan sampai sekarang.

Dari tahun 1950-an dan 60-an, China mendukung gagasan negara Palestina sebagai bagian dari gerakan pembebasan. Namun setelah China mengakui Israel pada tahun 1992, China membina hubungan yang baik dengan Israel dan Palestina. Pada bulan Juni, Presiden Xi Jinping telah menyambut Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Beijing[4] untuk kunjungan kenegaraan dan menawarkan untuk menjadi penengah dalam masalah Israel-Palestina. Dalam pernyataan bersama setelah kunjungan tersebut, Xi “menekankan bahwa masalah Palestina masih belum terselesaikan selama lebih dari setengah abad, menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Palestina, dan bahwa keadilan harus ditegakkan bagi Palestina sesegera mungkin.” Dia menyerukan diadakannya “konferensi perdamaian internasional berskala besar, lebih berwibawa, dan lebih berpengaruh” untuk mencapai hal ini.

Setelah itu, Xi juga mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengunjungi China dan PM Israel telah mengindikasikan bahwa ia akan melakukannya.[5] Namun, sejauh ini, kunjungan tersebut belum terwujud. Perang Gaza mungkin telah mengubah rencana tersebut, namun hal ini mengindikasikan adanya dorongan dari China untuk memainkan peran yang lebih besar, jika tidak menentukan, dalam menyelesaikan masalah Israel-Palestina.

Oleh karena itu, China berusaha untuk menggambarkan dirinya sebagai kekuatan netral dan sebagai pembawa perdamaian di wilayah tersebut. Utusan Khusus China untuk Urusan Timur Tengah, Zhai Zhun, mengatakan dalam sebuah pernyataan minggu lalu[6] bahwa China ingin berkoordinasi dengan Mesir untuk menyusun perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Ia menambahkan bahwa, “solusi fundamental terletak pada penerapan solusi dua negara.” Minggu ini, Zhai Zhun diperkirakan akan mengunjungi wilayah tersebut dan meneruskan rencana China.

Namun konflik yang terus berkembang telah memaksa China untuk mengambil sikap yang lebih maju dalam mendukung Arab. Sabtu 14 Oktober 2023, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan kepada mitranya dari Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, dalam sebuah panggilan telepon bahwa “tindakan Israel (pengepungan Gaza) sudah melampaui batas pertahanan diri dan harus mengindahkan seruan masyarakat internasional dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan penghukuman kolektifnya terhadap rakyat Gaza.”[7]

Kemudian, pada hari Senin 16 Oktober 2023, dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow, Wang menyerukan gencatan senjata.[8] Dia mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu bertindak segera dan negara-negara besar harus memainkan peran utama. “Sangat penting bahwa gencatan senjata harus diberlakukan; kedua belah pihak harus dibawa kembali ke meja perundingan” untuk mencegah bencana kemanusiaan lebih lanjut.

Langkah China dalam perang Isrel-Paletina saat ini menunjukkan strategi jangka panjangnya untuk wilayah tersebut. Selain détente Saudi-Iran, Beijing memainkan peran kunci dalam membawa Arab Saudi, Mesir, UEA, dan Iran ke dalam pengelompokan BRICS pada awal tahun ini.[9] Sebuah analisis dari International Institute of Strategic Studies mencatat bahwa hal ini terjadi setelah masuknya beberapa negara Timur Tengah ke dalam Shanghai Cooperation Organisation (SCO) dan merupakan bagian dari upaya China “untuk menerjemahkan pengaruh ekonominya ke dalam dukungan politik regional untuk ambisi globalnya.”[10]

Tidak diragukan lagi bahwa Beijing telah mengumpulkan pengaruh geopolitik yang cukup besar di kawasan ini melalui hubungan ekonomi dan berbagai proyeknya yang berada di bawah rubrik kolektif Belt and Road Initiative (BRI). Perlu diketahui bahwa tiga dari mitra Asia Baratnya-Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab-juga merupakan mitra militer AS. Masing-masing dari mereka memiliki alasan tersendiri untuk membangun hubungan dengan China, sesuatu yang diawasi oleh Washington dengan penuh kewaspadaan.

Seperti dalam kasus Indo-Pasifik, India memainkan peran utama dalam kontra-strategi AS. Hal ini telah melibatkan pembentukan pengelompokan geopolitik baru, I2U2, yang terdiri dari India, Israel, AS, dan UEA; dan sebuah proyek geoekonomi, Koridor Ekonomi India-Eropa-Timur Tengah (IMEEC) – keduanya dikepalai oleh AS.

Dalam krisis saat ini, Beijing sepertinya tidak akan dapat memainkan peran penting dengan segera. Namun, tujuannya tampaknya adalah untuk mengikuti perkembangan yang ada, dan bermain untuk jangka waktu yang lebih panjang. Mengingat situasi Asia Barat yang kompleks, hal ini dapat dimengerti. Bahkan AS pun mengalami kesulitan.[11] China memang memiliki satu keuntungan, yang telah dicatat oleh AS[12]-bahwa negara ini adalah satu-satunya pemain di sana yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Iran, yang merupakan pendukung Hamas dan juga Hizbullah di Lebanon. Hal ini juga digarisbawahi oleh panggilan dari Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, kepada mitranya dari China, Wang Yi,[13] di mana ia menegaskan kembali dukungan AS untuk hak Israel untuk mempertahankan diri dan menyerukan agar China membantu menjaga stabilitas di wilayah tersebut serta mencegah “pihak-pihak lain [Iran] untuk masuk ke dalam konflik”. Sebaliknya, Wang mengatakan kepada Blinken bahwa “tanpa rekonsiliasi antara negara Arab dan negara Israel, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah.”[14]

Perang Gaza telah menjungkirbalikkan lempeng tektonik Asia Barat. Hal ini sekarang mengancam dunia. AS dan Eropa berusaha keras untuk mempertahankan kontrol atas peristiwa yang sedang berlangsung, bahkan ketika mereka bergulat dengan perang di Ukraina. Sementara itu, perkembangan ini memberikan unsur kelegaan bagi Rusia dan peluang bagi China. Apakah Beijing dapat memanfaatkannya untuk keuntungannya masih harus dilihat.

 

[1] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Foreign Minsitry Spokeperson Mao Ning’s Regular Press Conference on October 9, 2023. https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202310/t20231009_11158305.html

[2] Paul Salem, The oncoming Saudi-Israel normalization,Middle East Institute, 5 September 2023, https://www.mei.edu/publications/oncoming-saudi-israeli-normalization

[3] Tara Copp & Lolita C.Baldor, More US ships head toward Israel and 2,00 troops are on heightened alert. A look at US assistance. AP, 18 Oktober 2023. https://apnews.com/article/united-states-israel-military-aid-2211b0c7bc27e13175d179a53fde3ac5

[4] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Xi Jinping Holds Talks with Palestinian President Mahmoud Abbas. 14 Juni 2023. https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/wshd_665389/202306/t20230618_11099414.html

[5] Didi Tang.Israel-Hamas war upbends China’s ambitions in the Middle East but may serve Beijing in the end. AP News. 15 Oktober 2023. https://apnews.com/article/china-israel-hamas-mideast-war-arab-countries-33d78c0ad6f7cb116d87417ff81ed727

[6] Alyssa Chen. China offers to work with Egypt to end Israel-Gaza conflict. South China Morning Post. 11 Oktober 2023. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3237554/china-offers-work-egypt-end-israel-hamas-conflict-sign-beijings-push-mediate-peace

[7] Holly Chik. Israel ‘gobe beyond self-defence’in Gaza, Chinese Foreign Minister Wang Yi says, calls to ‘stop collective punishment’.  South China Morning Post. 15 Oktober 2023 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3237992/israel-gone-beyond-self-defence-gaza-chinese-foreign-minister-wang-yi-says-calls-stop-collective

[8] Reuters. China calls for ceasefire in Israel, suggests mediation at meeting with Russia. 16 Oktober 2023. https://www.reuters.com/world/russias-lavrov-discusses-middle-east-crisis-ukraine-with-chinas-wang-yi-2023-10-16/

[9] Carien de Plessis, Anait Miridzhanian & Bhargav Acharya. BRICS welcomes new members in push to reshuffle world order. Reuters. 25 Agustus 2023.https://www.reuters.com/world/brics-poised-invite-new-members-join-bloc-sources-2023-08-24/

[10] Hasan Alhasan, Noor Hammad, & Laith Alajlouni. With BRICS expansion, China and Middle Eastern powers draw closer. IISS. 31 Agustus 2023. https://www.iiss.org/en/online-analysis/online-analysis/2023/08/with-brics-expansion-china-and-middle-eastern-powers-draw-closer/

[11] Lain Marlow. Blinken;s Whirlwind Israel Diplomacy Hits Hard Mideast Realities. Bloomberg, 17 Oktober 2023. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-17/blinken-s-whirlwind-israel-diplomacy-hits-hard-mideast-realities?sref=NDAgb47j

[12] Financial Times. US senator seek Xi’s help to pressure Iran on Middle East Conflict. 9 Oktober 2023. https://www.ft.com/content/b0a314d4-e5d5-4413-888e-d863921c4841

[13] U.S. Department of State. Secretary Blinken’s call with People’s Republic of China (PRC) Director of the Office of the Foreign Affairs Commission and Foreign Minister Wang Yi. 14 Oktober 2023. https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-peoples-republic-of-china-prc-director-of-the-office-of-the-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi/

[14] CGTN, Chinese FM speaks with U.S. secretary of state on Paletinian-Israeli conflict. 14 Oktober 2023. https://news.cgtn.com/news/2023-10-14/Chinese-FM-holds-phone-talks-with-U-S-secretary-of-state–1nTRxiKVyog/index.html

china-palestine-GettyImages-168141531

China’s Conflicting Thoughts During The War Between  Israel and Hamas

, , , , , , 0

The conflict between Israel and Hamas has brought to light a significant cognitive dissonance stemming from Beijing’s perceptions and strategies about the Middle East. China has endeavored to present itself as an impartial entity in the issue, seemingly aiming to establish its role as a mediator. Nevertheless, the Chinese government has chosen not to denounce the October 7 assault on Israel by Hamas or acknowledge Iran’s involvement in orchestrating these acts of aggression. In contrast, Chinese authorities, media organizations under state control, and social media platforms attribute responsibility for the conflict on Israel and the United States. It is evident that China has consistently expressed support for the Palestinian cause during the Cold War era, employing a customary approach of condemning Israel in order to cultivate positive relationships with Arab and Muslim nations. This can be observed by China’s voting patterns in the United Nations. Similarly, taking advantage of the opportunity to depict the United States as a destabilizing entity and promoting the idea that there exists a feasible alternative to America’s liberal international system is a well-known strategy. Nevertheless, the fundamental principles that guide China’s approach appear to be increasingly incongruent with the evolving dynamics of the Middle East.

 

The United Arab Emirates (UAE) and Bahrain, as examples, have subsequently issued official statements denouncing Hamas, a stance that contradicts Beijing’s reasoning. Chinese officials consistently reiterate their longstanding claim that the Israel-Palestinian problem holds paramount importance in the Middle East. However, it appears that their Sunni counterparts no longer espouse this viewpoint. In contemporary times, a considerable number of Arab states have come to hold the belief, in conjunction with Israel, that Iran, as China’s comprehensive strategic partner, represents the primary source of destabilization within the region.

 

The diplomatic ties between China and the nations of Iran and Saudi Arabia

            The shared impression of threat arises from Iran’s propagation of an intolerant form of radical Islam, its development of nuclear and ballistic missile capabilities, and its assertive utilization of proxy factions with the aim of inciting regional instability, toppling Sunni governments, and annihilating Israel. Senior members of Hamas, in conjunction with Iranian authorities, have provided confirmation that Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps and its affiliated groups provided assistance to Hamas in carrying out this offensive. Qatar serves as an additional significant financial source for Hamas. Hezbollah, an Islamist-militant group associated with Iran, characterized the attack as “a communication directed towards those who are pursuing the process of normalization with Israel.”

 

The significance of the ideological danger presented to moderate-Sunni regimes by Iran and its proxies should not be underestimated. Over the course of a minimum of ten years, many nations ranging from Morocco to the United Arab Emirates have endeavored to advance a more liberal interpretation of Islam as a viable alternative to the extremist ideology propagated by influential figures such as the Ayatollah of Tehran. The aspirations to establish a more stable and pluralistic Middle East have been expressed in the Marrakesh Declaration of 2016 and the Charter of Makkah of 2019. Similar to Iran, China is likely speculating that if the crisis escalates, the increasing backing of the Palestinians by Sunni populations around the region will eventually prompt their leaders to publicly condemn Israel. Furthermore, if the ongoing conflict were to disrupt the progress made by the U.S.-led Abraham Accords, which have facilitated the normalization of relations between the UAE, Bahrain, Morocco, and Sudan with Israel, it would undermine America’s containment strategy and provide an opportunity for China to advance its alternative approach to regional security, as outlined in its conceptual document titled “Global Security Initiative” released in February 2023.

 

It is conceivable that Tehran’s proposal may have unintended negative consequences. In light of the aforementioned circumstances, it can be argued that the assault orchestrated by Hamas, with support from Iran, directly undermines the fundamental security interests of numerous Sunni states. Consequently, this situation is expected to bolster Israel’s attractiveness as a viable security ally in the foreseeable future. Recently, Ali Rashid Al Nuaimi, the head of the Defense, Interior, and Foreign Affairs Committee of the Federal National Council of the United Arab Emirates, expressed his agreement with this concept. As per the statement made by the chairman, it is asserted that the Accords hold significant importance for our future. The aforementioned statement highlights that the platform in question is not merely a bilateral agreement between two governments, but rather a comprehensive initiative aimed at catalyzing transformative changes in the region. Its overarching objective is to foster an environment characterized by enhanced security, stability, and prosperity for all stakeholders involved. China may perceive strategic benefits in exerting influence over a politically volatile entity such as Iran. In the event that circumstances need, Beijing has the potential to utilize its association with Tehran as a strategic tool in wider geopolitical discussions with other influential entities. China’s current lack of confidence among regional entities and limited regional hard power hinder its significant involvement in the mediation process. Nevertheless, the diplomatic ties between Beijing and the Islamic Republic are expected to secure China’s participation in the negotiation process. Beijing would not extend its influence on Tehran without expecting something in return.

 

Saudi Arabia is evidently discontented. The Kingdom had anticipated a period of tranquility following its diplomatic agreement with Iran, facilitated by China. The Saudi Crown Prince, Mohammed bin Salman (MBS), expressed a desire to prioritize the digital and economic development of the nation, advocate for a more moderate interpretation of Islam, and gradually move towards establishing normalized relations with Israel. The Saudi population has the belief that their participation in the accords will result in the marginalization of Hamas, thereby exerting pressure on the Palestinians to renounce terrorism and embrace a peaceful resolution. MBS is observing with a sense of unease, primarily concerned about the situation in Yemen and the involvement of the Houthis, who are widely regarded as an Iranian proxy. The individual would likely have taken notice of the presence of two U.S. aircraft carrier strike groups, perceiving them as a representation of the significance associated with being under the protection of the U.S. security framework. This may not necessarily be advantageous for China in the long run.

 

Has the opportunity been wasted?

It is evident that, despite Beijing’s extensive range of interests in the Middle East, encompassing oil, economic, technology, and security domains, it is highly unlikely that China’s Fujian carrier will be deployed in the region in the near future. The escalation of tensions between China and Western nations has resulted in an increased level of China’s involvement in the region. This is evident through its efforts to grow the BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) and the Shanghai Cooperation Organization. China’s emerging regional military presence leaves it vulnerable, as it depends on the regional hard power projection capabilities of its strategic competitor to safeguard its interests. However, Beijing missed a significant chance to establish mutual understanding with its adversaries, including the United States (and the Western world in general), India, and Japan, by neglecting to condemn Hamas. Beijing acknowledges that its stance is likely to find support among several countries in the Global South, such as South Africa, Malaysia, and others, particularly when presented with anti-colonial rhetoric.

 

There have been emerging reports indicating a rise in coordinated dissemination of anti-Israel and anti-U.S./Western propaganda within the Iran-China-Russia alliance. It is probable that this tendency will persist. In order to provide a broader viewpoint, a commentator characterized a recent episode on CCTV as generating the perception that Israel initiated the bombing of Gaza without any apparent justification, including the deliberate targeting of emergency vehicles, thereby reinforcing the notion that such actions are characteristic of Israel. According to Matt Turpin, an individual who held the position of China Director at the U.S. National Security Council during the period of 2018 to 2019, the axis is engaged in the dissemination of content that capitalizes on divisions present within and between democratic nations. This is achieved by amplifying popular criticisms originating from both the left and right ends of the political spectrum within individual countries. Chinese officials, scholars, and state media persistently propagate the notion that the absence of a Palestinian state and the historical injustices endured by the Palestinian people are the fundamental factors contributing to the current predicament. These perspectives are considered to be crucial to comprehending the broader Middle East issue. Chinese scholars, politicians, and observers frequently neglect to acknowledge the fact that Hamas has officially articulated its intention to establish an Islamic State of Palestine including the entire region “from the river to the sea,” so implying the absence of Israel. Nonetheless, the utilization of reductionism becomes advantageous in instances where it aligns with Beijing’s inclination to attribute all of the region’s difficulties to Israel and the United States. Furthermore, it is highly probable that this action is deliberate. Presenting a concise and easily understandable method to address a multifaceted problem proves to be a highly impactful and efficient means of communication, particularly in the context of a meme. Chinese scholars have demonstrated a tendency to utilize historical events in shaping their narratives. However, it is noteworthy that they frequently omit the fact that Israel has extended multiple offers to the Palestinians for the establishment of a state. Regrettably, the Palestinians have consistently declined these proposals.

 

China’s stance disregards the internal dynamics within the Palestinian community that hinder advancements in this area. In 2006, Hamas was democratically elected to govern the Gaza Strip. Subsequently, in the following year, Hamas forcefully displaced the Palestine Authority, which continues to govern the West Bank. Consequently, these two entities have since maintained a contentious and adversarial relationship. Corruption pervades the ranks of both political parties, and the absence of an independent Palestine results in a continuous influx of substantial foreign money, which is utilized to sustain their respective military capabilities, construct complex tunnel networks, and amass personal wealth, while ordinary Palestinian citizens endure hardship. With whom does Beijing propose that Israel engage in negotiations?

 

The irony lies in the fact that Hamas and Iran, along with their proxies, espouse and endorse an extremist form of intolerant Islam that China perceives as a significant threat. This has led Beijing to adopt domestic measures that have attracted strong condemnation from the global community. The transnational nature of radical Islamist ideology is exemplified by the incident in which an Israeli individual was subjected to a stabbing attack in the public spaces of Beijing. Forging closer ties with Tehran is unlikely to effectively protect China or its interests in the Middle East against the threats of separatism, extremism, and terrorism, which are being stoked by the Ayatollah and his followers. In fact, it may have the opposite effect. Chinese intellectuals and policymakers are not unaware of these realities. Nevertheless, the leadership of China appears to have the perspective that admitting these matters does not significantly contribute to the advancement of Beijing’s goals. China has undoubtedly made adequate preparations to assume the role of the rotating presidency at the United Nations Security Council for the current month. The text is expected to portray China’s “Global Security Initiative” as a potential catalyst for peace, prosperity, and a resolution to the security issues faced by the Middle East. As a demonstration of amity, unity, and endorsement for Israel, German Chancellor Olaf Scholz, U.K. Prime Minister Rishi Sunak, and U.S. President Joe Biden recently undertook a visit to Tel Aviv. In the context of China’s foreign policy in the Middle East, it asserts amicable relations with all nations in the region, a claim that raises questions regarding its feasibility.

Load More