Presiden

July 16 2024

Pemilu Iran Menjadi Pemilihan dengan Partisipasi Terendah

Chatrine Debora News, Politics iran, Pemilu, Presiden 0

Iran mengadakan pemilihan presiden ke-14 nya untuk mencari pengganti mendiang Ebrahim Raisi yang meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Proses pemilihan ini berlangsung selama 18 jam, di mana juru bicara dari pemilihan pusat Iran, Mohsen Eslami, menyatakan bahwa proses pemilihan selesai pada tengah malam waktu setempat.

Menteri Dalam Negeri Iran yang mengawasi pemilihan mememperpanjang pemungutan suara sebanyak tiga kali agar lebih banyak pemilih dapat memberikan suara.

Dikarenakan penghitungan suara dilakukan secara manual, hasil akhir diperkirakan akan diumumkan hanya dalam dua hari meskipun angka awal mungkin akan keluar lebih cepat.

Sebelumnya enam kandidat, namun akhirnya terdapat empat kandidat yakni Mohammad Baqer Qalibaf, Saeed Jalili, Masoud Pezeshkian dan Mostafa Pourmohammadiyang bersaing memperebutkan kursi kepresidenan Republik Islam Iran. Diperkirakan sekitar 64 juta pemilih di Iran memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilu, mayoritas dari mereka berusia muda. Pada pemilihan presiden tahun 2021 lalu, setidaknya 59,3 juta orang memenuhi syarat untuk memilih.

Mohammad Baqer Qalibah merupakan ketua parlemen garis keras Iran dan mantan komandan Garda Revolusi. Saeed Jalili yakni seorang konservatif yang merupakan mantan kepala negosiator nuklir dan pernah menjabat sebagai kepala kantor Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei selama empat tahun. Selanjutnya, ada Massoud Pezeshkian, seorang anggota parlemen yang reformis. Terdapat juga Mostafa Pourmohammadi, seorang garis keras dan mantan menteri dalam negeri, dan Amir-Hossein Ghazadeh Hasemi, seorang politisi konservatif.

Persentase pemilih menurun signifikan

Jumlah partisipasi pemilu nasional masih sangat diperdebatkan karena data menunjukkan partisipasi hanya mencapai 40% yang menandai jumlah pemilih terendah dalam sejarah Iran. Klaim pemerintah mengenai tingkat partisipasi sebesar 40 persen menunjukkan tren penurunan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum di bawah Republik Islam.

Lebih dari 24 juta suara diberikan dalam pemilihan untuk menggantikan mendiang Presiden Ebrahim Raisi. Berdasarkan hasil sementara dari otoritas pemilihan umum Iran, Pezeshkian meraih 42,4 persen suara; Jalili meraih 38,6 persen suara. Selain itu, Ketua parlemen konservatif Mohammad Bagher Qalibaf meraih 13,8 persen suara dan ulama konservatif Mostafa Pourmohammadi mendapatkan kurang dari 1 persen suara.

Juru bicara otoritas pemilu Mohsen Eslami menambahkan bahwa tidak ada satupun kandidat yang dapat meraih mayoritas mutlak suara.

Dibandingkan dengan pemilu parlemen di tahun 2019, partisipasi tercatat sebanyak 42 persen, dan dibandingkan dengan pemilu presiden tahun 2021 lalu, partisipasi pemilih mencapai 48 persen, di mana sekitar 13 persen hasil memilih dinilai tidak sah.

Berkaitan dengan isu partisipasi ini, meskipun ada upaya ekstensif dan propaganda untuk memobilisasi para pemilih, namun tetap saja mengindikasikan rendahnya jumlah pemilih di antara warga Iran.

Angka resmi menunjukkan bahwa sekitar 77% pemilih yang memenuhi syarat di wilayah Teheran Raya tidak memberikan suara mereka untuk kandidat presiden pemerintah.

Dewan Nasional Perlawanan Iran, sebuah koalisi kelompok-kelompok oposisi Iran yang mengadvokasi penggulingan Republik Islam, melaporkan bahwa “kurang dari 7,4 juta orang, yang mewakili hanya 12 persen dari jumlah pemilih yang memenuhi syarat, berpartisipasi secara sukarela atau di bawah tekanan dalam pemilihan presiden rezim ulama.”

Dewan tersebut menekankan bahwa akibat dari kondisi ini, sekitar 88 persen rakyat Iran memboikot pemilihan presiden palsu rezim Khamenei, dengan tegas menolak kediktatoran agama. Mereka menyatakan bahwa suara utama mereka adalah untuk menggulingkan rezim tersebut.

Banyak pengunjuk rasa, keluarga korban, aktivis politik dan sipil, dan berbagai organisasi politik sebelumnya telah mengumumkan penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam “penunjukan pemerintah” dan “sirkus pemilu”.

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Russian government via teleconference in Moscow on March 10, 2022. - Russia announced an export ban on more than 200 types of foreign-made products and equipment until the end of the year, part of Moscow's response to sanctions imposed over the Ukraine conflict on March 10. (Photo by Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP) (Photo by MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

December 13 2023

Vladimir Putin Resmi Calonkan Diri Kembali di Pemilu 2024 Mendatang

Chatrine Debora Europe, News, Politics Pemilu, Pemilu 2024, Presiden, Rusia, Vladimir Putin 0

Presiden Rusia Vladimir Putin dikonfirmasi secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan presiden pada Maret 2024 mendatang, meningkatkan kemungkinan bahwa ia akan terus menjalankan kepemimpinannya.

Pengumuman hari Jumat ini diperkirakan akan menjamin dia mendapatkan masa jabatan kelima sebagai presiden dan memungkinkan dia untuk terus memimpin intervensi militer Rusia di negara tetangganya, Ukraina. Pengumuman ini juga muncul pasca spekulasi mengenai apakah politisi berumur 71 tahun tersebut, yang sudah memimpin sejak tahun 2000, dan berencana menambah sekitar enam tahun lagi setelah amandemen di tahun 2020 yang mengembalikan kembali kepemimpinannya sejak 2020.

Putin akan mencalonkan diri untuk yang ke-lima kalinya dalam pemilihan umum yang akan diadakan pada 17 Maret 2024 mendatang, di mana inaugurasi akan dilakukan pada Mei 2024. Putin berencana untuk meneruskan kekuasaannya sebagai kepala negara atau perdama menteri untuk lebih dari dua dekade.

Pemilu ini juga akan menjadi pemilu pertama di mana penduduk wilayah pendudukan Ukraina, termasuk Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dan Kherson, yang dianeksasi oleh Rusia selama perang saudara, akan berpartisipasi dalam pemilu presiden. Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan “pemungutan suara dari rumah ke rumah” di empat wilayah selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 15, 16, dan 17 Maret.

Kepemimpinan Putin

Putin mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia pada Agustus 1999, dan tiba-tiba mengambil alih jabatan Presiden Boris Yeltsin pada Malam Tahun Baru di tahun itu. Ia menjabat sebagai presiden selama dua periode empat tahun sebelum mengundurkan diri pada tahun 2008, namun konstitusi tidak mengizinkan dia untuk dipilih kembali sebagai presiden.

Dia mendukung penggantinya sebagai presiden, Dmitry Medvedev, selama masa jabatan kedua Putin sebagai perdana menteri. Namun, Putin kembali menjabat presiden pada tahun 2012 dan belum melepaskan kekuasaannya sejak saat itu. Setelah memenangkan pemilu kembali pada tahun 2018, Putin menandatangani undang-undang yang membuka jalan untuk masa jabatan enam tahun kedua sebagai presiden pada tahun 2021.

Perubahan hukum ini berarti Presiden Putin, yang kini berusia 71 tahun, dapat memperpanjang kekuasaannya hingga tahun 2036. Putin diperkirakan tidak akan menghadapi perlawanan serius pada bulan Maret. Di bawah pemerintahan otoriternya, politisi oposisi mengalami nasib serupa: pengasingan, penjara, atau kematian dalam keadaan yang mencurigakan.

Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, salah satu penantang politik utama selama era Putin, pada bulan Agustus dijatuhi hukuman 19 tahun penjara atas tuduhan ekstremisme. Navalny dan para pendukungnya mengatakan penangkapannya dirancang secara politis untuk membungkam kritik terhadap Presiden Putin.

Abdul Latif Rashid menghadiri upacara pelantikannya di Istana Al-Salam untuk menjabat sebagai Presiden baru Irak. (Foto oleh Ameer Al-Mohammedawi/aliansi gambar via Getty Images)

October 28 2022

Irak Menunjuk Presiden Dan Perdana Menteri Baru, Mengakhiri Kebuntuan Politik

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics Abdul Latif Rashid, Irak, Pemilu, Perdana Menteri, Presiden 0

Parlemen Irak telah memilih politisi Kurdi, Abdul Latif Rashid sebagai presiden baru negara itu, mengakhiri kebuntuan politik selama setahun yang berubah menjadi konflik domestik. Pemungutan suara pekan lalu menandai akhir dari kebuntuan politik terpanjang yang pernah dialami Irak sejak 2003, ketika pemimpin Irak yang berpengaruh besar saat itu, Saddam Hussein digulingkan oleh pasukan AS.

Rashid memenangkan 162 dari 269 suara, mengalahkan Presiden Irak saat ini, Barham Salim yang hanya memperoleh 99 suara, menurut pernyataan dari parlemen Irak. Rashid kemudian menunjuk Mohammed Shia al-Sudani sebagai perdana menteri yang kini memiliki waktu satu bulan untuk membentuk pemerintahan.

Politisi Irak telah berjuang untuk membentuk pemerintahan sejak pemilihan umum pada Oktober 2021 yang menghasilkan partai ulama Muslim Syiah, Moqtada al-Sadr keluar sebagai pemenang, memenangkan lebih dari 70 kursi dan kemudian memiliki pengaruh besar dalam menciptakan pemerintahan. Namun upaya Al-Sadr untuk membentuk koalisi yang berkuasa kandas di tengah oposisi dari blok pesaing mereka.

Sebelumnya, penunjukan perdana menteri juga telah dilakukan pada bulan Juni, partai Muslim Syiah tersebut telah berencana untuk memproyeksikan Irak untuk “melawan” Iran dan Amerika Serikat. Namun, ketika pemerintah berusaha untuk menunjuk perdana menteri baru pada bulan berikutnya, ratusan pendukung al-Sadr menyerbu wilayah pemerintah dan distrik diplomatik yang dijaga ketat di Irak. Membuat kondisi politik Irak kembali memburuk.

Kekerasan sporadis terus mengganggu Irak, bahkan sebelum penunjukan Rashid, sembilan roket menyerang di wilayah pemerintahan yang telah dibentengi, melukai beberapa orang termasuk seorang anggota pasukan keamanan Irak. Perdana Menteri Irak saat ini, Mustafa al-Kadhimi mengutuk serangan itu, mengatakan mereka berusaha untuk menghalangi proses politik saat ini.

Akibat kekacauan itu, al-Khadimi mengatakan bahwa “Sementara kami mendukung penyelesaian hak konstitusional untuk mengakhiri krisis politik, kami menegaskan arahan kami kepada para pemimpin dinas keamanan untuk memastikan perlindungan penuh dan diperlukan untuk parlemen, dan kami dengan tegas menolak segala upaya untuk menghalangi proses demokrasi,” kata al-Kadhimi dalam sebuah postingan di Twitter.

Xi Jinping, presiden China, di Stasiun West Kowloon di Hong Kong, China, pada Kamis, 30 Juni 2022. (Fotografer: Justin Chin/Bloomberg via Getty Images)

September 12 2022

Xi Akan Menjabat Tiga Periode, Apa Yang Berubah?

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, Politics, Think China, Politbiro, Presiden, Tiga Periode, Xi Jinping 0

Partai Komunis China dijadwalkan akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada 16 Oktober mendatang dimana Presiden Xi Jinping akan diberikan masa jabatan ketiga yang sangat langka di China.[1] Kongres yang diadakan setiap lima tahun sekali itu kemungkinan akan merombak sebagian dari badan pemerintahan tertinggi partai, Komite Tetap Politbiro yang beranggotakan tujuh orang, meskipun Xi telah memusatkan banyak kekuasaan pada dirinya.

Susunan baru di sekitar Xi akan dikonfirmasi secara terbuka menjelang akhir kongres selama seminggu di Beijing, termasuk siapa yang akan menjadi perdana menteri petahanan. Li Keqiang, seorang pejabat tinggi China juga menegaskan kembali perlunya reformasi, sesuatu yang belum menjadi fokus utama bagi Xi selama ini.[2]

Secara internasional, bisnis asing akan bersemangat untuk melihat apakah China akan melonggarkan beberapa kebijakan pandemi paling ketat di dunia setelah kongres itu. Pembatasan yang berkepanjangan telah menghalangi berbagai kepentingan bisnis dan kadang-kadang mengganggu rantai pasokan, terutama dari pelabuhan-pelabuhan China yang sangat sibuk.

Pembatasan itu juga memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi China yang sebelumnya luar biasa. Pada bulan Juli, Dana Moneter Internasional memangkas perkiraan pertumbuhan PDB China untuk tahun 2022 menjadi 3,3 persen dari 4,4 persen pada bulan April.[3] Selain itu, ada minat di antara para pengamat tentang apakah Beijing akan mempromosikan diplomat lain ke dalam badan lapis kedua, Politbiro yang beranggotakan 25 orang. Perwakilan saat ini, Yang Jiechi, yang telah memainkan peran utama dalam hubungan AS-China dan berurusan secara pribadi dengan pemerintahan Trump dan Biden, telah melewati usia pensiun.

Mungkin hal yang kecil kemungkinannya untuk berubah adalah arah geopolitik yang semakin dalam yang telah dipimpin Xi di negara itu selama masa pemerintahannya. China telah memposisikan AS sebagai saingan utamanya.[4] Hal ini berkaitan dengan apa yang telah Xi capai saat ini dan bagaimana kekuasaan Xi di China. Menurut Shan, Xi telah berusaha untuk menghidupkan kembali elemen-elemen Maois tertentu, ia menunjukkan minat untuk memperkenalkan gaya Maois kepada kepemimpinan partai dan tata negaranya.^[5] Xi sendiri merupakan seseorang yang sangat ambisius terkait pembangunan China yang memang dapat dilihat dari bagaimana pertumbuhan China sejak pemerintahan Xi tahun 2013. China telah menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan rata-rata 9,5% hingga 2018.[6]

Dalam beberapa tahun terakhir konsep kepemimpinan telah menjadi topik penelitian yang harus dievaluasi secara independen dari area lain daripada konsep yang dievaluasi di bawah berbagai bidang dan disiplin ilmu. Salah satu yang paling penting adalah pemimpin. Karena ciri-ciri utama pemimpin membantu mereka tampil lebih menonjol daripada aktor lain.^[7]

Xi menjadi pemain utama dalam berjalannya China sebagai negara. Xi dengan demikian menonjol dari para pendahulunya. Ia menunjukkan kesediaan untuk membawa kepribadiannya ke dalam gaya kepemimpinannya bahwa ia menunjukan bahwa ia mengejar kekuasaan.[8] Xi sendiri merevisi prinsip partai “kepemimpinan kolektif” yang mengizinkan satu pemimpin memegang status dominan seperti yang dilakukan Mao selama Revolusi Kebudayaan. Gagasan utama “kepemimpinan kolektif” adalah bahwa keputusan besar harus dibuat oleh konsensus para pemimpin puncak, sebagian besar, anggota Komite Tetap Politbiro.[9]

Dalam kata lain, pemimpin negara merupakan aktor yang penting dalam sebuah kepemimpinan negara. Karena pemimpin sendiri memiliki posisi di antara ranah domestik dan internasional dengan peran yang khas sebagai perumus kebijakan luar negeri.[10] Di tingkat internasional, pemerintah nasional berusaha untuk memaksimalkan kemampuan mereka sendiri untuk memenuhi tekanan domestik, sambil meminimalkan konsekuensi yang merugikan dari perkembangan asing.[11]

[1] Stuart Lau, “China sets date for party congress at which Xi will get rare third term”, Politico, https://www.politico.eu/article/china-set-date-party-congress-xi-get-rare-third-term/

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Wei Shan, “Xi Jinping’s Leadership Style. East Asian Policy,” Volume 8, No. (3), 2016, 42–53. doi:10.1142/S1793930516000283, hlm 45

[6] “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States”, Every CSR Report, 25 Juni 2019, https://www.everycrsreport.com/reports/RL33534.html

[7] Irfan Arik dan Cevit Yavuz, “The Importance Of Leadership In International Relations (Recep Tayyip Erdoğan Sample)”, International Journal of Research in Social Sciences, Volume 4, No. 9, Januari 2015, hlm 143

[8] Op. Cit., Shan, hlm 43

[9] Ibid., hlm 46

[10] Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games,” International Organization 42, No. 3, 1988, 427-460

[11] Ibid., hlm 434

Sara Duterte berbicara kepada para pendukungnya setelah mengambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden berikutnya pada 19 Juni 2022 di Davao, Filipina. Sara Duterte mengambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden Filipina berikutnya beberapa hari sebelum masa jabatan resminya dimulai pada 30 Juni. (Foto oleh Ezra Acayan/Getty Images)

June 28 2022

Putri Rodrigo Duterte Dilantik Sebagai Wakil Presiden Filipina

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics Demokrasi, Filipina, Pemerintahan, Presiden, Rodrigo Duterte, Sara Duterte 0

Sara Duterte-Carpio, putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dilantik sebagai wakil presiden ke-15 negara itu pada pertengahan Juni, menyerukan persatuan nasional menyusul kampanye pemilihan yang memecah belah politik di Filipina.

“Hari-hari ke depan mungkin penuh tantangan yang menuntut kita untuk lebih bersatu sebagai bangsa,” ujar Sara dalam pidato pelantikan di Davao, Filipina ketika ia mengambil sumpah jabatan yang dihadiri oleh Rodrigo Duterte.

Dalam pemilihan ini wanita berusia 44 tahun berpasangan dengan Ferdinand Marcos Jr., menjadikannya presiden Filipina terbaru sekaligus menandakan kembalinya rezim ayahnya, Ferdinand Marcos yang diduga menjarah sebanyak 10 miliar dollar AS saat menjabat dan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Mereka berdua mencetak kemenangan telak pada pemilihan lalu dengan margin luar biasa yang tidak terlihat dalam beberapa dekade, membentuk aliansi penting dan menjalankan pesan persatuan yang juga membantu banyak sekutu memenangkan kursi di posisi legislatif dan pemerintah daerah. Meski demikian, kemenangan keduanya menuai kekhawatiran sendiri dari para aktivis HAM.

Sebelum maju untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden, Sara merupakan seorang pengacara—sama seperti ayahnya—yang kemudian memasuki dunia politik pada tahun 2007 dan terpilih menjadi wakil walikota di Davao sekaligus menjadi walikota wanita pertama di Davao.

Dinasti politik di Filipina bukanlah hal baru. Richard Heydarian, seorang ahli politik Filipina, mengatakan bahwa mereka adalah fitur yang dominan di negara itu sehingga antara 70% dan 90% dari jabatan terpilih telah dikendalikan oleh keluarga mereka.

Ayah Sara, Rodrigo Duterte dikenal sebagai pemimpin Filipina yang cukup kontroversial dengan membangun reputasinya dalam memerangi beberapa masalah terbesar Filipina: kejahatan, militansi, narkoba, dan korupsi. Pada saat menjadi walikota, Duterte sendiri diduga membunuh lebih dari 1.000 orang tanpa proses hukum di kotanya menurut Human Rights Watch.

BOGOTA, COLOMBIA - MAY 29: A Colombian citizen holds the electoral card to cast her vote during the presidential election day on May 29, 2022 in Bogota, Colombia. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)

June 1 2022

Pemilihan Umum Presiden Kolombia Lanjut Putaran Kedua

Chatrine Debora News, Politics Kolombia, pemilihan umum, Presiden, Protes Kolombia 0

Masyarakat Kolombia baru saja menggelar pemilihan presiden Kolombia putaran pertama pada Minggu (29/5) lalu. Dalam putaran pertama ini, dibutuhkan suara kandidat yang memegang mayoritas yakni melebihi angka lima puluh persen. Jika angka ini belum tercapai, maka akan diadakan putaran kedua pada 19 Juni mendatang. Pemilihan putaran pertama dimulai pagi dan ditutup sore pukul 4 waktu setempat tanpa laporan kekerasan besar.

Putaran pertama dalam pemilihan presiden menunjukkan adanya polarisasi masyarakat yang diwarnai oleh ketidakpercayaan dan kekecewaan karena masih terdapat gerakan protes terutama dari para masyarakat muda. Pemilihan ini tetap dilangsungkan di tengah kejatuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19, ketidakstabilan sosial, dan situasi keamanan yang memburuk.

Tidak ada kandidat yang berhasil meraih suara lebih dari 50%, di mana dari 98% jumlah suara terhitung, hitung cepat menunjukkan bahwa kandidat Gustavo Petro dari sayap kiri mendominasi hanya dengan 40 persen suara. Di sisi kandidat lainnya, mantan Wali Kota Bucaramanga yakni Rodolfo Hernandez berada di posisi kedua dengan jumlah suara 28% disusul oleh kandidat sayap kanan Federico “Fico” Gutierrez dengan 23% suara. Dengan raihan suara tersebut, maka dua kandidat yang akan lanjut ke putaran kedua adalah Petro dan Hernandez.

Perubahan politik Kolombia, antara sayap kiri dan pebisnis

Secara domestik, keadaan di Kolombia cukup memprihatinkan karena lebih dari setengah masyarakat Kolombia mengalami kekurangan makanan, 40% hidup di bawah ambang kemiskinan. Keadaan ini membuat sekitar 78% masyarakat menilai bahwa negara mereka mengambil keputusan dan arah yang salah.

Bahkan di tahun kemarin saja, Kolombia mengalami gelombang protes besar-besaran karena menginginkan reformasi pajak, di mana polisi merespon dengan kebrutalan yang setidaknya menewaskan 24 orang. Situasi keamanan sudah menjadi isu paling utama selama beberapa dekade lalu di Kolombia, namun fokus ini juga bergeser dan meluas ke permasalahan ekonomi, ketidaksetaraan, dan korupsi.

Keinginan akan perubahan situasi ekonomi, politik, dan keamanan menjadi fokus utama para pemilih Kolombia dalam menentukan pemimpinnya. Pemilihan di negara Amerika Selatan tersebut kali inipun mengalami perubahan drastis karena biasanya Kolombia dipimpin oleh pemimpin konservatif dan moderat. Namun, saat ini penduduk lebih memilih antara dua pemimpin populis yang sama-sama menginginkan perubahan radikal.

Gustavo Petro yang merupakan seorang senator mendapat dukungan dari para generasi muda dan kelompok marginal yakni masyarakat miskin yang frustasi dengan angka inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kekerasan, serta ketidaksetaraan sosial di Kolombia. Petro dalam kampanye nya menyuarakan perubahan dari ‘proyek politik’ kepemimpinan Duque sebelumnya. Petro mendorong dan mengundang masyarakat untuk bersama membentuk perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Kata “perubahan” menjadi kata yang selalu diulang terus menerus dalam kampanye dan tempat pemilihan di Kolombia.

Petro menjanjikan adanya perubahan sosial melalu distribusi ulang kebijakan seperti pendidikan tinggi gratis, upah minimum ibu rumah tangga, peningkatan pajak pada 4000 orang terkaya di Kolombia, menghentikan eksplorasi minyak untuk upaya energi berkelanjutan, dan lain-lain.

Di sisi lain, Hernandez yang merupakan pengusaha kaya raya berfokus pada upaya pemberantasan korupsi di Kolombia. Hernandez juga berjanji akan memperkuat hukum termasuk menciptakan lapangan kerja. Terkait dengan isu keamanan, jika Ia terpilih, Hernandez menjanjikan dialog damai dengan Tentara Pembebasan Nasional (ELN) dan melanjutkan kesepakatan keamanan dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). Kelompok-kelompok ini merupakan kelompok gerilya dan pemberontak yang sering memunculkan korban jiwa karena terus bersitegang dan kontak senjata dengan kepolisian Kolombia hingga saat ini.

Indonesian President Joko Widodo (C) and his running mate Ma'ruf Amin (R) gesture while visiting a neighbourhood in Jakarta on May 21, 2019. - Thousands of soldiers fanned out across Jakarta on May 21 after the surprise early announcement of official results in Indonesia's election showed Joko Widodo re-elected leader of the world's third-biggest democracy. (Photo by GOH Chai Hin / AFP) (Photo credit should read GOH CHAI HIN/AFP via Getty Images)

May 18 2022

Harga Minyak Naik, Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun Drastis

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics Harga minyak, Harga Minyak Dunia, Jokowi, Presiden 0

Lembaga Survei Indikator Politik merilis survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Tingkat kepuasan publik dinilai kembali menurun ke angka 58,1 persen dari awalnya 64,1 persen. Meskipun masih cukup tinggi, namun penurunan persentase ini juga menimbulkan komentar yang beragam.

Penurunan sekitar enam persen ditanggapi oleh Partai Demokrat yang mengklaim bahwa pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tingkat kepuasan tersebut tidak pernah berada dalam titik serendah Presiden Jokowi. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendrta Putra, menilai bahwa menurunnya kepuasan atas presiden Jokowi sesuai dengan prediksi PD yang menilai pemerintah belum mengatasi permasalahan riil di masyarakat.

Klaim dari PD dibalas oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai perbandingan angka kepuasan kinerja presiden tidak elok untuk dibandingkan dikarenakan terdapat perbedaan zaman dan tantangan yang ada. Namun, penurunan indikator kepuasan tetap perlu diberi perhatian khusus oleh pemerintah untuk terus bekerja keras.

Penyebab turunnya tingkat kepuasan

Indikator Politik berdasarkan hasil surveinya menilai publik tidak puas dengan inflasi yang meningkat. Jika pada Juli 2020 hingga akhir 2021 inflasi rendah, sehingga tingkat kepuasan pun cenderung stabil. Namun saat inflasi meningkat 4 persen, tingkat kepuasan turut menurun sekitar 2 persen. Selain itu, adanya bantuan tidak merata dan harga minyak goreng yang naik tajam juga menjadi isu penting yang dilihat masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi menilai adanya upaya pembangunan infrastruktur yang baik, pemberian bantuan kepada rakyat kecil, serta upaya penanggulangan Covid-19.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) menanggapi hasil survei

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, menilai kondisi kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu pemicu menurunnya kepuasan atas kinerja Jokowi. Padahal, kenaikan harga kebutuhan pokok juga tidak terlepas dari dinamika global seperti pandemi Covid-19, konflik Rusia-Ukraina, cuaca, dsb.

Ketidakpastian global mempengaruhi harga kebutuhan pokok tidak hanya di Indonesia, namun juga negara lainnya. Peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat, serta tekanan fiskal memperlambat pertumbuhan ekonomi. Terlebih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga banyak digunakan untuk membantu sosial dan ekonomi khususnya kelompok kurang mampu.

Meskipun begitu, Edy menilai bahwa perekonomian Indonesia cukup mampu mengatasi risiko global yang ada karena per triwulan I 2022 saja pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dikisaran 5,01 persen. Jumlah ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan domestik, termasuk kinerja ekspor yang tinggi, serta peningkatan aktivitas ekonomi saat Lebaran.

Sisi permintaan ekonomi juga mengalami peningkatan meskipun harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga konsumsi rumah tangga turut naik hingga 4.34 persen, di mana naik dari persentase sebelumnya 3.55 persen. Persentase meningkat dikarenakan pelonggotan mobilitas yang disertai pandemi dan akselerasi vaksin yang terkendali.