Upaya Pemakzulan Kedua Presiden Yoon Suk Yeol: Apakah Kali Ini Berhasil?
Partai oposisi di Korea Selatan, Partai Demokratik (DP), kembali mengajukan mosipemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol setelah insiden darurat militer yang terjadi pekan lalu. Usulan mosi ini dilaporkan ke Majelis Nasional Korea Selatan pada Kamis (12/12), dengan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (13/12)pukul 17.00 waktu setempat.
Juru bicara DP, Kang Yu Jung, menegaskan bahwa mosi ini akan digelar melalui proses pemungutan suara rahasia, yang memungkinkan anggota parlemen memilihberdasarkan hati nurani mereka. Park Sang Byung, seorang analis politik Korea Selatan, kemudian menilai peluang keberhasilan pemakzulan Presiden Yoon cukuptinggi. Menurutnya, tingkat kemarahan publik terhadap Presiden Yoon telah mencapaipuncaknya akibat krisis darurat militer yang kontroversial. Ia juga menekankan bahwaPartai Kekuatan Rakyat (PPP), yang merupakan partai pendukung Yoon, kali inimungkin tidak dapat memboikot mosi seperti yang dilakukan sebelumnya. Iamemprediksi peluang keberhasilan mosi pemakzulan kali ini mencapai 80 persen, dan 100 persen jika diusulkan kembali di masa mendatang.
Sementara itu, dalam pidatonya yang disiarkan secara publik pada Kamis (12/12), Yoon menyampaikan pembelaannya atas deklarasi darurat militer sebelumnya dan menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya membela negara dan menjagastabilitas pemerintahan, serta membantah tuduhan bahwa pengerahan personel militerke Majelis Nasional adalah bentuk pemberontakan.
Yoon menyebut darurat militer diperlukan untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkanoleh oposisi yang diduga ingin melemahkan pemerintahan. Ia menggambarkandeklarasi tersebut sebagai “penilaian politik yang sangat terukur” demi melindungikonstitusi dan menormalkan pemerintahan.
“Majelis Nasional yang didominasi oleh partai oposisi telah berubah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” ujar Yoon, mengacupada pemangkasan anggaran pemerintah dan mosi pemakzulan terhadap sejumlahpejabat tinggi yang dilakukan oleh parlemen.
Yoon membantah tuduhan pemberontakan yang dialamatkan kepadanya. Ia juga menolak untuk mundur dari jabatannya dan bersumpah menghadapi pemakzulan ataupenyelidikan kriminal secara adil. Yoon berdalih bahwa pengerahan tank dan ratusanpersonel militer ke Majelis Nasional serta beberapa lembaga lainnya, termasuk badan pengawas pemilu, semata-mata bertujuan menjaga ketertiban. Ia menambahkanbahwa pasukan militer segera ditarik mundur setelah parlemen mengeluarkan resolusiuntuk menolak darurat militer beberapa jam setelah deklarasi tersebut.
Namun, oposisi menuduh langkah Yoon sebagai upaya menghalang-halangi parlemenuntuk mencabut deklarasi darurat militer. Mereka juga mengkritik Yoon karenamenerapkan darurat militer secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan parlemenmaupun partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Selain itu, oposisi menduga Yoon memberlakukan darurat militer untuk menghindaripenyelidikan kriminal terhadap dirinya dan istrinya, Kim Keon Hee, serta mencegahpemakzulan sejumlah pejabat.
Meskipun Yoon bersikeras bahwa keputusannya adalah tindakan yang sah, perdebatanseputar langkah darurat militer ini masih memicu ketegangan politik di Korea Selatan. Pemungutan suara pada Sabtu mendatang akan menjadi momen penting bagi masa depan kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol.
